Menurut Wali Kota Wahyu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang belum akan menerapkan kebijakan WFH maupun pengaturan jam kerja khusus sebelum adanya instruksi resmi dari pusat. “Kalau dari arahan pusat tidak ada. Ini kita sendiri yang mencoba mengurangi dampak yang ada,” ujar Wali Kota Wahyu, Kamis (26/03/2026) tadi.

Sebagai langkah alternatif, Pemkot Malang mengambil inisiatif internal melalui program Jumat Bersepeda bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Program tersebut, mulai diterapkan pada Jumat pekan ini.

Baca juga :

“Jadi ASN ini nanti berangkat kerja menggunakan sepeda, dilanjutkan dengan senam pagi bersama serta kegiatan Jumat bersih di lingkungan kerja. Sehingga kegiatan ini sekaligus menjadi upaya membangun budaya hidup sehat dan menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih dan asri,” tuturnya.

Untuk ASN yang tidak memiliki sepeda, Pemkot Malang memberikan alternatif dengan menggunakan transportasi umum, salah satunya layanan Trans Jatim yang kini telah melintasi kawasan Balai Kota Malang.

“Kalau tidak punya sepeda, bisa naik angkutan umum. Sekarang juga sudah ada Trans Jatim yang lewat Balai Kota,” imbuhnya. (rsy/sit)

Menko Zulkifli berpesan kepada bupati dan wali kota, agar dapat melaksanakan pendampingan terhadap implementasi SPPG di wilayah masing-masing guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. Dirinya juga meminta, agar Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Daerah agar segera mendukung ketersediaan pangan, akses rantai pasok, keamanan dan mutu pangan, serta penanganan limbah kemasan.

Melalui perencanaan, tambahnya, pelaksanaan dan penyusunan laporan data yang terintegrasi terkait percepatan Program MBG di daerah. Menko Pangan juga menyebut, Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Daerah agar segera melaksanakan pendampingan dan memfasilitasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum optimal, termasuk dukungan teknis dan koordinasi dengan pihak terkait seperti percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitas (SLHS).

Baca juga :

”Pemerintah daerah meliputi camat, lurah, kepala desa bersama BGN melalui Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tingkat kecamatan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Pemberian MBG di Bulan Ramadan berupa makanan ringan yang aman, praktis dan tahan lama, serta tetap memenuhi kaidah gizi seimbang dan mekanisme distribusi MBG,” kata Menko Zulkifli dalam paparan dan tindak lanjut dari Rakor.

Seusai melaksanakan Rakor, Sekda Budiar berharap SPPG di Kabupaten Malang berjalan dengan lancar, serta yang sudah running agar tetap dijalankan. “Harapan ke depan, hasil-hasil peternakan, pertanian dan perikanan di Kabupaten Malang, bisa mencukupi kebutuhan SPPG di Kabupaten Malang. Di Kabupaten Malang ada 233 SPPG yang sudah terbangun dan yang berjalan (running) 183 SPPG,” jelas Sekda Budiar.

Sebagai informasi, SPPI memiliki peran sebagai ujung tombak operasional, pengawasan dan distribusi di SPPG. SPPI bertindak sebagai Kepala SPPG untuk memastikan keamanan, kualitas dan pemorsian makanan bergizi bagi anak sekolah, ibu hamil dan Balita. (pro/gie)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu menyampaikan bahwa kerja bakti massal sudah digencarkan sejak akhir 2025. Kala itu, sejumlah titik di Kota Malang sempat terdampak banjir. Dari evaluasi yang dilakukan, persoalan utama penyebab genangan adalah sampah yang menyumbat saluran air sehingga perlunya dilakukan kerja bakti massal.

“Kami sudah melaksanakannya sejak akhir tahun 2025 lalu. Kami kerja bakti massal. Semua RT-RW juga kerja bakti. Hasilnya, ketika ada cuaca ekstrem, aliran air bisa lancar dan tidak ada banjir lagi,” jelas Wali Kota Wahyu, Kamis (12/02/2026) tadi.

Baca juga :

Meski begitu, Wali Kota Wahyu tetap akan menindaklanjuti instruksi Presiden dengan memperluas pelaksanaan korve. Yakni dengan melibatkan jajaran TNI dan Polri agar kegiatan lebih menyeluruh.

“Nanti tetap korve akan kami lakukan. Apalagi perintahnya Pak Prabowo jelas, ‘korve, korve’. Kami akan melibatkan TNI/Polri. Termasuk juga masyarakat harus dilibatkan agar punya kesadaran. Kalau hanya kami, mungkin hanya di area tertentu saja,” tambahnya.

Terkait dengan frekuensi pelaksanaan, Wahyu mengatakan bahwa itu masih akan dibahas dalam rapat bersama jajaran terkait. Dirinya telah meminta Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera menggelar rapat koordinasi.

“Sebenarnya perintah Presiden itu sudah kami lakukan. Sekarang sudah menjadi kewajiban dan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Mereka sudah merasakan dampaknya,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

“Iya, kami juga kemarin sudah konfirmasi ke Jakarta. Kami sudah melakukan itu, karena memang ada perhitungan efisiensi di sana,” kata Wali Kota Wahyu, Jumat (06/06/2025) tadi.

Disampaikannya, bahwa kebijakan tersebut juga muncul sebagai bentuk respon terhadap keluhan pelaku usaha perhotelan dan restoran, khususnya dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), yang mengalami penurunan jumlah acara pemerintahan sejak beberapa waktu terakhir. “Keluhannyakan memang acara pemerintahan di hotel itu berkurang. Kalau dulu kan banyak. Akhirnya oleh Mendagri diperbolehkan, dan kami juga sudah ada yang mulai melakukan beberapa kegiatan di hotel,” tambahnya.

Baca juga :

Namun demikian, Wali Kota Wahyu menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan di hotel tetap akan dibatasi dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Kami akan buat surat edaran (SE). Kalau kemarinkan masih bersifat konsultasi. Tapi ke depan tentu akan kami sesuaikan dengan kemampuan anggaran. Kalau memang tidak cukup, ya tidak usah dipaksakan. Kalau cukup dilakukan di kantor, ya di kantor saja,” tegasnya.

Terkait pembatasan anggaran, Pemkot Malang juga akan mengatur nilai maksimal pengeluaran untuk kegiatan tersebut, termasuk kemungkinan adanya batasan nominal. “Nanti akan kami atur juga. Misalnya, tidak boleh di atas Rp100 juta. Akan ada aturannya,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Abdul Muhari menjelaskan, bahwa Presiden telah menginstruksikan BNPB untuk segera turun langsung ke lapangan guna melakukan pengecekan dan penanganan awal. “Tim reaksi cepat dari BNPB telah dikerahkan ke lokasi terdampak, dipimpin oleh satu deputi dan didukung oleh Staf Tanggap Darurat. Kami ditugaskan untuk segera mengidentifikasi kebutuhan mendesak di lapangan,” ujarnya, Jumat (23/05/2025) tadi.

Sebagai bentuk respons awal terhadap situasi darurat ini, BNPB telah menyiapkan berbagai bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Bantuan yang dikirimkan antara lain 200 paket Sembako, 50 unit tenda keluarga, 1 unit tenda pengungsi besar, tenda posko, selimut, serta makanan siap saji.

“Ini merupakan bentuk dukungan awal yang kami siapkan untuk membantu warga. Situasi di lapangan masih sangat dinamis dan proses pendataan masih terus berlangsung,” tambah Abdul Muhari.

Baca juga :

BNPB juga tengah melakukan asesmen lanjutan, untuk menentukan apakah diperlukan pembukaan dapur umum serta bentuk dukungan lain. Dalam beberapa hari ke depan, diharapkan proses penanganan darurat dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lintas instansi.

Dirinya juga meminta masyarakat, agar tetap tenang namun waspada dan terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah maupun lembaga penanggulangan bencana. Tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD setempat, serta relawan juga turut bergerak cepat membantu evakuasi dan pendataan kerusakan.

“Dengan kolaborasi berbagai pihak, pemerintah berharap proses pemulihan dapat segera dilakukan dan warga terdampak mendapatkan penanganan yang layak serta aman,” imbuhnya.

Perlu diketahui, bencana gempa bumi berkekuatan 6,3 SR yang mengguncang Kota Bengkulu, juga berdampak di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Seluma, Jumat (23/05/2025). Ratusan rumah mengalami kerusakan, baik kerusakan ringan, sedang hingga berat. (ip/bkl/gie)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa dalam perbaikan tersebut nantinya akan menggunakan material cor beton untuk meningkatkan daya tahan jalan. Namun, mengenai besaran anggaran dan waktu pelaksanaan proyek masih belum dapat dipastikan.

“Kalau mengacu pada surat edaran bersama Mendagri dan Menkeu, pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK menunggu kebijakan dan petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat. Jadi, kami belum bisa menyampaikan nominalnya,” kata Dandung, Kamis (16/01/2025) tadi.

Saat disinggung terkait dengan anggaran perbaikan jalan Pasar Induk Gadang sebesar Rp 7 miliar, Dandung menegaskan bahwa angka tersebut masih belum final. “Anggarannya belum bisa dipastikan, begitu juga waktu pelaksanaannya. Kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut,” ujarnya.

Baca juga :

Sebelumnya, Dandung juga telah menyebut bahwa dari total Rp 25 miliar anggaran DAK yang dialokasikan untuk perbaikan jalan di Kota Malang, Pasar Induk Gadang menjadi salah satu dari empat titik prioritas. Selain itu, perbaikan jalan ini akan mencakup pembenahan sistem drainase untuk menjaga ketahanan jalan cor beton agar tidak cepat rusak akibat genangan air.

“Selama ini, jalan di kawasan Pasar Induk Gadang sering kami perbaiki, tetapi karena aspalnya terkena air tahu, air laut, atau cairan lainnya setiap hari, aspal cepat mengelupas. Nanti akan kami ganti dengan cor beton yang lebih tahan lama, meski membutuhkan biaya lebih besar,” ucapnya.

Di akhir, Dandung berharap pemerintah pusat dapat segera memberikan kepastian terkait anggaran dan petunjuk teknis. Sehingga proyek tersebut nantinya dapat segera dilaksanakan.

“Kami ingin memastikan perbaikan ini tidak hanya meningkatkan kualitas jalan, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan Pasar Induk Gadang,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Pria yang menduduki kursi N1 di Kota Malang itu, menyampaikan bahwa peristiwa tersebut meninggalkan kerugian materiil yang tidak sedikit. Sebab, ada 74 pedagang yang terdampak dan juga 11 mobil yang hangus terbakar.

“Kondisi psikologis pedagang patut menjadi perhatian. Apalagi, kerugian materiil yang timbul ditambah lagi dengan ketidakpastian nasib pedagang dapat memperburuk keadaan. Sehingga, perlu segera kita tangani dan harus kita siapkan langkah,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Peristiwa tersebut, menurutnya juga telah dilaporkan pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Dirinya mendapat instruksi khusus, untuk segera memulihkan kondisi khususnya pedagang terdampak sesegera mungkin.

“Sesuai instruksi pak Mendagri kepada saya, dalam tanggap darurat ini kita harus hadir dan memberikan solusi konkret,” tegasnya.

Baca juga :

Sebagai langkah jangka pendek, Pj Wali Kota Iwan langsung menginstruksikan jajarannya untuk menggunakan anggaran BTT dalam membantu memulihkan kondisi para pedagang. Nantinya, anggaran BTT ini akan dipergunakan untuk bantuan sosial kepada 74 pedagang terdampak.

“Sebagai intervensi jangka pendek, kita alokasikan anggaran BTT dan teknisnya nanti diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial. Sehingga, bisa signifikan dirasakan oleh pedagang. Tetapi acuannya nanti tolong diperhatikan bagaimana prosedur dan mekanismenya, agar secara administratif dan pelaksanaan di lapangan tidak menimbulkan masalah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Pj Wali Kota Iwan juga mengapresiasi upaya yang telah dilakukan jajarannya mulai dari pemadaman sampai dengan rencana relokasi pedagang. Dirinya juga berharap agar proses penyelidikan bisa segera selesai sehingga pasar bisa dioperasikan kembali.

“Selain BTT tadi, saya mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan, mulai waktu pemadaman kemarin sampai bagaimana pendekatan yang digunakan dalam proses relokasi, harapannya pasar bisa segera dibuka,” lanjutnya.

Selain intervensi jangka pendek, Pj Wali Kota Iwan menambahkan, langkah jangka panjang juga akan dilakukan. Salah satunya mengkaji fungsi, sarana dan prasarana serta rencana perbaikan pasar comboran ke depan.

“Ini yang akan kita rumuskan bersama, untuk jangka panjang nanti kita akan kaji, bagaimana fungsi ini berjalan sebagaimana mestinya, bagaimana kelayakan sarana prasarananya dan saya akan coba berkonsultasi terkait perbaikan dan rehabilitasi pasar,” imbuhnya. (pro/rsy/sit)

Usai mengikuti Rakor tersebut, Wahyu menyampaikan jika ada tujuh instruksi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu, didasarkan pada perkembangan situasi global, khususnya menyangkut dampak perang Rusia-Ukraina serta perkembangan konflik Israel-Palestina yang semakin meruncing.

“Tujuh instruksi yang disampaikan itu, yakni mulai dari pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, intervensi pemerintah dalam menstabilkan harga, perkuat iklim investasi, intensifkan bantuan sosial, dukung program strategis nasional seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrim, serta hilirisasi produksi, hingga mendukung stabilitas dan kondusifitas wilayah dalam menghadapi Pemilu 2024,” jelas Pj Wali Kota Wahyu.

Baca juga:

Hal tersebut, menurutnya juga sejalan dengan arahan yang telah diberikan oleh Mendagri, Tito Karnavian, yang bersifat teknis khususnya terkait dengan sinkronisasi perencanaan dan keuangan pusat dengan daerah serta sasaran indikator nasional ke daerah. “Sejalan yang disampaikan Bapak Presiden, Pak Tito lebih ke teknisnya. Intinya, sinkronisasi perencanaan dan keuangan pusat dengan daerah, plus sasaran indikatornya. Nah, ini jadi tugas saya (sebagai Penjabat Wali Kota) untuk menyusun RPJPD 2025-2045 dan RPJPD 2025-2029. Karena, timing yang tepat dengan berakhirnya RPJPN dan RPJMN habis di masa 2024,” terang Wahyu.

Tentu dengan instruksi yang telah diberikan tersebut, pria yang menduduki kursi N1 itu menyampaikan kesiapannya. Untuk langkah awal yang akan dilakukan, adalah menyinkronkan poin-poin instruksi presiden sebagai sasaran indikator strategis di RPJPD dan RPJMD termasuk dengan perencanaan dan keuangan.

“Secara prinsip, saya akan tindaklanjuti dengan apa yang jadi instruksi Pak Presiden dan arahan Mendagri. Saya siap mensukseskan apa yang jadi tugas saya sebagai Penjabat Wali Kota. Langkah awalnya saya sinkronkan dahulu dengan kebijakan daerah. Instruksi Presiden akan jadi sasaran indikator strategis yang tertuang di RPJPD dan RPJMD,” jelasnya.

Terakhir, ujarnya, untuk segera menindaklanjuti hal ini, pihaknya akan mengumpulkan seluruh jajaran Kepala perangkat daerah. Pihaknya, menginginkan sistem perencanaan yang diarahkan Mendagri ini dapat segera dilaksanakan oleh jajarannya.

“Hasil Rakor ini akan saya sampaikan ke semua kepala perangkat daerah. Saya harap, ini bisa segera terealisasi sehingga menguatkan arahan bapak Mendagri tadi menciptakan sinkronisasi kebijakan antara pusat dengan daerah,” imbuh Wahyu. (pro/rsy/sit)

“Itu akan terus kita lakukan. Jadi, nanti mungkin di PAK APBD bisa ditambah mengenai pasar rakyat tersebut,” kata Wali Kota Sutiaji, seusai mengisi dialog di salah satu hotel Kota Malang, Selasa (25/07/2023) tadi.

Baca juga:

Mengenai pasar murah tersebut, paparnya, itu merupakan tugas dan fungsi (Tusi) dari bagian Perekonomian dan Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (PISDA) Kota Malang, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas) Kota Malang, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lain. “Untuk kapannya, kita masih belum tahu. Karena, pengampu Tusinya adalah Pisda, Kopindag, Tunas dan BUMD lain. Makanya, nanti saya akan tanya dulu pada pengampu terkait,” paparnya.

Sebagai informasi, pasar murah yang menjadi harapan Presiden RI, Joko Widodo, bertujuan untuk mitigasi dalam menghadapi potensi fenomena El Nino, yang sulit diprediksi akibat perubahan iklim. Maka, di setiap wilayah yang ada di Indonesia, diwajibkan untuk memperbanyak pasar murah tersebut. (hms/rsy/sit)