Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengatakan bahwa pihaknya sudah menginstruksikan secara tegas kepada seluruh lapisan masyarakat, perangkat daerah, hingga pelaku usaha. Tujuannya, agar melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dari hulu ke hilir.

Berdasarkan data faktual, volume timbulan sampah di Jember terus mengalami peningkatan, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Jika pola pembuangan terbuka terus dipertahankan, daya tampung TPA yang ada akan segera mengalami kelebihan kapasitas (overload) dalam waktu dekat.

“Oleh karena itu, Pemkab Jember telah merumuskan dua pilar kebijakan utama. Yaitu, pengurangan sampah secara masif di tingkat rumah tangga dan penataan teknis pengelolaan sampah di tingkat akhir,” kata Bupati Fawait, saat meninjau kesiapan sarana kebersihan, Rabu (20/05/2026) tadi.

Bupati Fawait memaparkan, rincian strategi operasional yang harus dijalankan oleh seluruh elemen di Jember. Bupati menekankan, bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada perubahan perilaku harian masyarakat dalam memperlakukan sampah.

“Langkah pertama yang harus kita lakukan bersama adalah pengurangan sampah dari sumbernya. Mulai hari ini, seluruh masyarakat Jember diwajibkan untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai secara ketat. Caranya sangat sederhana namun berdampak besar, yaitu dengan selalu membawa kantong atau tas belanja sendiri saat melaksanakan aktivitas jual beli di pasar maupun swalayan,” urainya.

Sedangkan di lingkungan pemerintahan dan perkantoran, Bupati Fawait meminta untuk meniadakan kemasan plastik dan styrofoam untuk jamuan snack, makan dan minum pada setiap pertemuan resmi. “Sebagai gantinya, wajib menyediakan dispenser air minum di setiap ruang kerja dan ruang pertemuan, serta mengimbau seluruh pegawai membawa botol minum isi ulang (tumbler) masing-masing pada saat melaksanakan kegiatan kedinasan,” ungkap Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Baca juga :

Gus Fawait juga menjelaskan, bahwa tanggung jawab pengurangan sampah ini tidak hanya dibebankan kepada masyarakat umum. Namun, juga kepada sektor swasta dan dunia usaha. Para pelaku industri, pemilik toko modern, hingga pedagang kuliner di Jember, didorong untuk lebih kreatif dan ramah lingkungan dalam mengemas produk mereka.

“Kami mendorong setiap pelaku usaha di Jember, untuk aktif melakukan pembatasan timbunan sampah, melakukan pendauran ulang, hingga pemanfaatan kembali material sisa. Misalnya, dengan mulai beralih menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan menimbulkan sampah sesedikit mungkin,” jelasnya.

Selain itu, pelaku usaha juga harus memiliki sistem untuk menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk mereka untuk didaur ulang, baik melalui mekanisme pengumpulan mandiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Pilar kedua yang menjadi fokus utama Pemkab Jember, adalah teknis penanganan sampah melalui metode pemilahan yang ketat. Gus Fawait menegaskan bahwa setiap instansi, baik negeri maupun swasta, wajib menyediakan sarana tempat sampah terpilah yang memisahkan antara sampah organik, anorganik dan residu.

“Seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah desa, BUMN, BUMD, klinik kesehatan, perguruan tinggi, hingga pelaku usaha makro wajib menyediakan fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang layak dan melakukan pengolahan sampah secara mandiri di lingkungan masing-masing. Kami tidak ingin semua sampah langsung dibuang begitu saja ke TPA tanpa ada proses pemilahan awal di tingkat institusi,” terangnya.

Dalam penerapannya, dirinya merinci bahwa pengelolaan sampah dibagi menjadi dua kluster geografis. Yaitu kawasan pemukiman perkotaan dan permukiman pedesaan, mengingat karakteristik sampah dan lahan yang berbeda di kedua wilayah tersebut.

“Untuk kawasan pemukiman perkotaan, tata kelolanya dilakukan melalui pengangkutan sampah terpilah dengan jadwal tertentu oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PRKPLH). Warga kota diwajibkan mengolah sampah yang mudah terurai seperti sisa makanan, sayur dan buah dengan metode mandiri seperti lubang biopori, compost bag atau ember tumpuk,” jelasnya.

Sementara itu, untuk kawasan permukiman pedesaan, karena ketersediaan lahan masih cukup luas, pengelolaan sampah mudah terurai disarankan menggunakan metode pembuatan juglangan atau lubang tanah alami. “Sampah yang masih bisa digunakan kembali, dapat disalurkan melalui jaringan bank sampah terdekat atau didaur ulang menjadi barang bekas yang berguna. Untuk sampah residu yang benar-benar tidak dapat dikelola secara mandiri, barulah akan diangkut oleh petugas kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.

Pihaknya juga melakukan penataan menyeluruh di TPA Pakusari, mulai dari program penghijauan kawasan, relokasi para pemulung agar lebih tertata dan aman, serta perbaikan instalasi pengolahan limbah lingkungan. “Sesuai arahan kementerian, TPA Pakusari diarahkan penuh untuk menghentikan sistem lama dan beralih menuju sistem pengelolaan yang lebih tertata serta ramah lingkungan,” tambahnya. (rio/gie/adv)

Gus Fawait-sapaan Bupati Jember mengecam keras tindakan oknum tidak bertanggung jawab yang merampas hak rakyat kecil demi keuntungan pribadi. Dirinya menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Jember memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa setiap tetes BBM subsidi jatuh ke tangan yang berhak, terutama para petani dan nelayan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

“Praktik penyelewengan ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga tindakan yang mencederai keadilan sosial. Kami tidak akan tinggal diam melihat hak-hak rakyat dirampas. Oleh karena itu, saya telah memerintahkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam memperketat pengawasan,” kata Gus Fawait, kepada awak media, Minggu (15/03/2026) tadi.

Langkah konkret yang diambil oleh Pemkab Jember, mencakup reformasi sistem birokrasi dalam pengeluaran surat rekomendasi (Rekom) pembelian BBM subsidi. Kedepannya, proses verifikasi akan dilakukan secara lebih selektif dan transparan. Pengawasan tidak lagi hanya dilakukan di titik distribusi akhir, melainkan diperkuat mulai dari hulu hingga ke tangan penerima manfaat melalui sistem monitoring yang terintegrasi.

Baca juga :

Bupati Fawait berharap, bahwa pengetatan regulasi ini akan memberikan efek jera yang signifikan bagi para spekulan dan mafia subsidi. Menurutnya, peringatan ini harus dimaknai sebagai sinyal bahwa Pemerintah Kabupaten Jember, tidak memberikan ruang sedikit pun bagi niat jahat yang mempermainkan anggaran negara.

Selain aspek penegakan hukum, Gus Fawait juga menyoroti pentingnya efisiensi internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Dirinya berpandangan, bahwa pemerintah daerah harus menjadi teladan dalam penghematan energi dan anggaran nasional. Sebagai wujud nyata, Pemkab Jember mulai menerapkan kebijakan penggunaan kendaraan dinas secara kolektif untuk kegiatan operasional.

“Efisiensi adalah kunci dalam mendukung kebijakan pusat guna mengelola beban subsidi nasional. Kami menerapkan kebijakan di mana pejabat yang menghadiri acara dinas diupayakan menggunakan satu kendaraan secara bersama-sama. Hal ini bertujuan untuk menekan beban biaya operasional serta konsumsi bahan bakar dari anggaran daerah,” tambahnya.

Kebijakan ini diambil, sebagai strategi jangka panjang untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Jember di tengah fluktuasi ekonomi global. Dengan memastikan distribusi BBM subsidi yang tepat sasaran dan melakukan penghematan internal, diharapkan daya beli masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perikanan tetap terjaga dengan stabil. (rio/gie/adv)

Sebagai bagian dukung penuh pelaksanaan itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menginstruksikan agar seluruh kantor kelurahan untuk tetap buka dan bersiaga selama akhir pekan tersebut. “Staf kelurahan saya minta standby 25 jam. Mereka harus bisa mengarahkan jemaah yang bingung, menyediakan toilet, bahkan makanan. Ini adalah bentuk pelayanan kita sebagai tuan rumah,” ucap Wali Kota Wahyu, Rabu (04/02/2026) tadi.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga mengapresiasi, keterlibatan umat agama lain di Kota Malang, yang turut membuka pintu bagi para jamaah yang akan mengikuti Mujahadah Kubro. “Terima kasih kepada umat agama lain yang membantu menyediakan tempat transit. Ini kehormatan bagi kami. Karena Mujahadah Kubro ini kan memberikan doa kepada semua masyarakat Indonesia, Jatim dan Kota Malang supaya tetap mendapatkan ridho dari Allah SWT,” tambahnya.

Sebagai informasi, untuk rangkaian ibadah Mujahadah Kubro, akan dimulai pada Sabtu malam (07/02/2026) pukul 21.00 WIB dengan rangkaian, Khatmul Qur’an yakni Penuntasan 9.999 bacaan Al-Qur’an secara serentak. Kemudian, Ijazah Kubro atau pemberian doa keselamatan bangsa dari kiai-kiai sepuh.

“Lalu Salat subuh berjamaah dan Salawat, dilanjutkan penampilan Syubbanul Muslimin bersama Gus Azmi dan seremoni puncak yang dihadiri oleh Presiden RI (dalam konfirmasi), tokoh nasional dan pengurus PBNU,” imbuh Ketua PCNU Kota Malang, Isroqunnajah. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu menyampaikan bahwa ambrolnya jembatan disebabkan karena beberapa faktor. Selain, karena hujan dengan intensitas tinggi, juga terdapat tumpukan sampah dan sedimen, serta beban kendaraan yang melalui melebihi tonase.

“Hujan kemarin sangat deras dan lama, ditambah banyak sampah yang menyumbat aliran air. Di situ ada dua pondasi, pondasi lama dan pondasi baru. Nah ini yang ambrol itu pondasi baru yang dibuat tahun 1998. Kalau pondasi lamanya masih kuat, tapi antara yang lama dan baru ini tidak nyambung, sehingga tidak mampu menahan beban kendaraan berat,” ujar Wali Kota Wahyu.

Kemudian, dikatakannya bahwa jembatan tersebut merupakan akses vital bagi warga dengan volume lalu lintas tinggi. Karena itu, dirinya meminta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang untuk segera membongkar pondasi yang ambrol, agar aliran air sungai kembali lancar.

“Kalau airnya terhambat, justru makin membebani jembatan. Jadi hari ini saya minta dilakukan pembongkaran sementara dulu, supaya aman kalau nanti hujan turun lagi,” tuturnya.

Lebih lanjut Wali Kota Wahyu juga menyampaikan, bahwa nantinya perbaikan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun, masih akan dikaji lebih lanjut, apakah perbaikan dapat dilakukan pada tahun 2025 ini atau di tahun 2026.

“Ini sifatnya darurat dan vital. Kita lihat nanti apakah sisa waktu dua bulan ini cukup. Kalau tidak, bisa kita topang sementara dan lanjutkan di 2026. Anggaran tahun depan sebenarnya sudah disiapkan sebesar Rp1 miliar,” ucapnya.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga mengimbau, agar masyarakat Kota Malang tidak melalui jembatan tersebut. Karena itu sangat berbahaya. Pemkot Malang pun juga sudah memberikan rambu-rambu peringatan.

“Sudah kami pasang rambu peringatan. Mohon kesadarannya demi keselamatan bersama,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengatakan bahwa kondisi jembatan sudah sangat tidak layak dan membahayakan pengguna jalan. “Sisi selatan jembatan ini sudah tidak ada penopangnya. Tiga girder di bawah juga melengkung, bahkan sisi timur sudah mulai retak. Jadi bisa dibilang ngawang, sangat berisiko kalau dilintasi,” kata Dandung.

Dandung menyebut, bahwa perbaikan sementara tidak dimungkinkan karena struktur sudah rapuh. Solusi satu-satunya yakni dengan melakukan pembangunan ulang total.

“Sesuai arahan Pak Wali, kami akan segera lakukan pembongkaran total dan pembersihan material reruntuhan. Rencananya, kalau prosesnya lancar, pertengahan Desember sudah bisa dilintasi kendaraan ringan,” jelas Dandung.

Dalam hal ini juga tengah dilakukan koordinasi dengan perencana teknis untuk memastikan waktu pengerjaan dan pengalihan arus lalu lintas. “Kalau tidak selesai akhir tahun, kami tetap lanjutkan dengan konsekuensi pengalihan arus di momen Natal dan Tahun Baru. Harapannya, durasi penutupan tidak lebih dari 2,5 bulan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Instruksi itu, disampaikan Bupati Rusdi dihadapan seluruh Kepala Puskesmas dan tenaga kesehatan (Nakes) pada saat melakukan pembinaan dan pengarahan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Selasa (10/06/2025) tadi. Dalam agenda monitoring dan evaluasi yang digelar di Ruang Rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, bupati menekankan tentang pentingnya fogging. Terutama, di daerah yang sudah ada warga terjangkit DBD.

Disampaikan Bupati Rusdi, pengasapan adalah metode pengendalian vektor Nyamuk Aedes Aegypti yang menyebabkan DBD. Minimal, dapat membunuh nyamuk dewasa untuk memutus rantai penularan penyakit.

“Semua Puskesmas harus saling membantu melakukan fogging. Khususnya, di wilayah yang ada warganya terjangkit. Ini ikhtiar kita untuk mengurangi potensi jangan sampai ada yang kena DBD,” paparnya.

Agar upaya pencegahan lebih maksimal, lanjutnya, dibutuhkan penyamaan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang harus benar-benar diperhatikan oleh seluruh Puskesmas. Disepakati, kecepatan penanganan harus dilakukan maksimal 2×24 jam sesudah ada permintaan dari warga yang masuk atau jika ada warga yang terjangkit DBD.

Baca juga :

“Secara prosedural, pelaksanaan fogging harus dilakukan cepat. Maksimal 2×24 jam sudah harus tertangani. Perkara masih tidak adanya anggaran operasional, nanti akan kami tambahkan di Dinas Kesehatan melalui PAK,” ujarnya.

Selain itu, Bupati Pasuruan juga meminta kepada Kepala Puskesmas untuk melakukan beberapa tindakan pencegahan lain. Diantaranya, dengan memberikan edukasi melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Masih di momen sama, Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan, juga meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Pasuruan agar turut andil dalam upaya pencegahan DBD.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pasuruan, dr Ani Latifah, mengatakan kesiapannya untuk melakukan fogging. Termasuk, mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan secara berkala.  

“Nanti kami akan dibantu oleh Damkar dan BPBD untuk proses fogging di wilayah yang dilaporkan warga. Peralatannya, kami juga menyiapkan masyarakat untuk menjaga lingkungannya agar tetap bersih. Misal dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk, minimal dibersihkan seminggu sekali,” jelasnya. (kom/pas/gie)

Bahkan, Bupati Ipuk mencontohkan seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta para pengelola pariwisata, diinstruksikan untuk memantau kesiapan hingga kenyamanan seluruh objek wisata. Termasuk, Dinas Kependudukan Capil agar tetap membuka pelayanan pengurusan dokumen kependudukan pada masa libur Lebaran.   

“Kami berharap, seluruh pemudik dan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi merasa nyaman dan senang selama berada di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, para pemudik dapat diberikan kesempatan untuk mengurus dokumen kependudukannya saat kembali ke daerah asal di Kabupaten Banyumas,” kata Bupati Ipuk, Kamis (27/03/2025) tadi.        

Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, dalam momen itu turut mengecek kesiapan destinasi wisata menyambut wisatawan. Salah satunya, seperti di destinasi Wisata Pantai Grand Watu Dodol (GWD) yang terletak di Rest Area Grand Watu Dodol KM 15, Jalan Raya Situbondo, Parasputih, Bangsring, Kecamatan Wongsorejo.

“Sesuai arahan Bupati Ipuk, Pemkab ingin memastikan kesiapan destinasi wisata dalam menyambut wisatawan. Apalagi nanti, ada juga pemudik yang pulang kampung ke daerah asal ke Kabupaten Banyuwangi yang berpotensi menjadi wisatawan. Sehingga, destinasi wisata ini semakin ramai,” kata Wakil Bupati Mujiono. 

Karenanya, sebagai langkah lanjutan instruksi itu, dirinya turut meninjau lokasi. Sehingga, target kenyamanan dan keamanan yang diharapkan selama lebaran ini, benar-benar dirasakan masyarakat dan pemudik.

Baca juga :

“Oleh karena itu, kami ingin agar seluruh pengelola pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, betul-betul mempersiapkan diri dengan baik. Mulai dari sarana pendukung, kebersihan, serta keamanan pengunjung agar wisatawan merasa aman dan nyaman serta mendapatkan pengalaman terbaik saat berlibur di Kabupaten Banyumas,” imbuhnya.

Wakil Bupati Banyuwangi sendiri, mengawali pengecekan di area parkir GWD. Dirinya memastikan, area parkir siap menampung kendaraan yang datang. Selain itu, kawasan GWD juga menjadi buffer zone rest area bagi pemudik yang akan menyeberang menuju Pelabuhan Ketapang.

Di kawasan tersebut, Wabup juga mengecek keberadaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PLN yang beroperasi untuk mengisi baterai kendaraan listrik. Ada tiga soket yang tersedia di SPKLU GWD. “Para pelancong dan wisatawan yang menggunakan kendaraan listrik, tidak perlu khawatir untuk berlibur di Banyuwangi. Karena di sana, sudah tersedia SPKLU. Selain di sini, ada pula liam SPKLU lain di sepanjang jalan utama wilayah Banyuwangi,” kata Mujiono.

Dirinya juga mengecek sarana dan prasarana di Pos Pelayanan (Posyan) dan Pos Kesehatan (Pospam). Kedua pos ini, berada di GWD untuk memberikan pelayanan keamanan dan kesehatan bagi para penumpang maupun wisatawan.

Dirinya juga meminta agar pengelola menjamin keselamatan wisatawan saat beraktivitas di kawasan destinasi. Baik bermain air di pantai, berenang atau berwisata naik perahu. “Pastikan ada petugas yang mengawasi aktivitas wisatawan untuk menjaga keselamatan wisatawan,” papar Wabup Mujiono.

Di GWD, wisatawan dapat menikmati sejumlah atraksi wisata. Selain menikmati keindahan pantai, bermain air dan berenang, wisatawan juga dapat menjelajahi keindahan laut GWD dengan fasilitas snorkeling yang tersedia. Dari Pantai GWD, wisatawan juga dapat menyeberang ke Pulau Tabuhan dan Pulau Menjangan dengan menyewa perahu wisata. (kom/bwi/gie)

Setelah periode sebelumnya menggenjot pekerjaan perbaikan jalan desa, saat ini di awal periode keduanya, Mas Dhito lebih melakukan penanganan jalan kabupaten. “Kita di 3 sampai 4 tahun terakhir, lebih banyak memperbaiki jalan desa. Hal itu, pasti sedikit banyak berdampak pada jalan kabupaten,” kata Mas Dhito, saat mendengar paparan DPUPR Kabupaten Kediri, Senin (10/03/2025) tadi.

Mas Dhito mengintruksikan DPUPR Kabupaten Kediri, juga agar lebih fokus pada penanganan jalan kabupaten. Hal itu, sekaligus mencegah supaya kerusakan jalan yang ada tidak semakin parah.

“Saya minta di 2025 dan yang akan datang, jalan kabupaten diselesaikan dahulu. Prioritas kita jalan kabupaten diselesaikan,” ucap Mas Dhito.

Baca juga :

Kepala DPUPR Kabupaten Kediri, Irwan Chandra Wahyu Purnama, pun mengaku siap menjalankan instruksi itu. Disebutkan, bahwa kondisi jalan yang diukur berdasarkan tingkat kelayakannya atau biasa disebut kemantapan jalan, idealnya di atas 90 persen.

Dan, karena 3 hingga 4 tahun terakhir lebih banyak penanganan jalan desa, maka tingkat kemantapan jalan kabupaten yang sebelumnya mencapai 91 hingga 92 persen, mengalami penurunan di angka 87 persen. “Memang kami di 3 hingga 4 tahun ini lebih banyak melakukan perbaikan berkala,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam paparannya DPUPR, juga tengah menggenjot pemeliharaan berkala jalan kabupaten di 14 lokasi, rehabilitasi jalan di 7 lokasi dan pelebaran jalan di 2 lokasi. “Kita juga akan melakukan pembangunan jalan (kabupaten) Margomulyo-Kelud, kemungkinan setelah lebaran,” papar Irwan.

Pasca pemaparan itu, pelaksanaan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak kinerja antara Mas Dhito dengan Kepala DPUPR. Kontrak kinerja ini, menjadi tolak ukur keberhasilan dinas dalam menjalankan tugas dalam periode yang disepakati. (kom/pan/gie)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menegaskan agar para perangkat daerah dapat memprioritaskan program-program fundamental yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini menurutnya agar dilakukan pemetaan dan inventarisasi program prioritas sebagai langkah awal.

“Perencanaan harus matang. Mana yang merupakan kebijakan nasional, mana mandatory spending, mana prioritas daerah, semuanya harus jelas, termasuk sumber dananya. Harus efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat guna,” tegas PK Wali Kota Iwan. 

Dalam rapat tersebut, Pj Wali Kota Malang mengingatkan empat tujuan utama RPD 2024-2026, sebagai panduan dalam menentukan skala prioritas. Di mana, menekankan pentingnya program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Baca juga :

“Kita kembali ke poin-poin dalam RPD. Tidak perlu membuat program tanpa dampak. Prioritaskan yang fundamental, yang meningkatkan pelayanan, kesejahteraan dan PAD,” jelasnya. 

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota Iwan juga mengarahkan agar usulan program RKPD 2026 segera dirampungkan untuk dimasukkan dalam pagu indikatif kementerian dan provinsi pada Januari 2025. “Kita akan bantu kawal semaksimal mungkin dengan memanfaatkan jaringan di kementerian atau provinsi,” tambahnya. 

Selain membahas RKPD 2026, Iwan juga mengevaluasi progres 11 program prioritas yang telah ditetapkan sejak dirinya menjabat. Program tersebut mencakup revitalisasi alun-alun, penanganan anak putus sekolah, pengembangan pariwisata, pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hingga pencanangan wali data dan statistik sektoral. 

“Melalui Rakor ini, saya berharap perangkat daerah melaporkan progres secara detail. Ini penting agar di akhir masa jabatan saya pada Februari 2025, program-program tersebut bisa tuntas atau setidaknya memiliki pondasi yang kuat untuk dilanjutkan,” imbuh Iwan. (kom/rsy/sit)

Ratusan Fatayat NU dari seluruh ranting di Kedungkandang dan undangan pengurus kecamatan, memberikan dukungan penuh kepada Paslon Abadi (Abah Anton-Dimyati). Bahkan dalam sambutannya, Abah Anton menyampaikan ajakan kepada seluruh peserta Fatayat NU untuk bersama-sama berjuang membangun dan memperbaiki Kota Malang.

“Kita akan berjuang bersama ndandani (memperbaiki, red) kota ini. Fatayat, ayo semangat!. Sebentar lagi kita memasuki masa perjuangan dan 35 hari lagi kita akan memilih pemimpin. Karenanya, pastikan memilih yang benar-benar membawa kemajuan untuk Kota Malang. Abah Anton tidak mencari pekerjaan, tapi niat ibadah,” kata Abah Anton, yang disambut antusias oleh para peserta.

Abah Anton juga menegaskan, bahwa selama menjabat sebagai Wali Kota Malang sebelumnya, dirinya juga tidak pernah mengambil gajinya. Melainkan, menyumbangkan seluruhnya untuk fakir miskin, dhuafa dan anak yatim.

Baca juga :

“Ini bukti komitmen saya untuk terus berbuat demi masyarakat,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Fatayat NU Kedungkandang, Evi, menegaskan dukungan penuhnya untuk Abah Anton-Dimyati. Bahkan, keluarga besar Fatayat harus memberikan dukungan penuh untuk Abah Anton.

“Fatayat sudah saya instruksikan untuk mendukung Abah Anton. Bahkan, keluarga Fatayat pun juga diharapkan juga memberikan dukungan penuh semua. Beliau adalah warga NU dan telah membuktikan diri sebagai pemimpin yang mampu membawa Kota Malang lebih maju saat menjabat dahulu,” ungkap Evi.

Senada dengan Evi, Ketua Fatayat NU Klojen, Rohmaniah, yang turut hadir sebagai undangan, menyampaikan kekagumannya kepada Abah Anton. “Beliau sosok pemimpin yang merakyat dan berkomitmen. Kami bangga bisa mendukungnya kembali,” katanya.

Dengan dukungan yang terus mengalir dari berbagai kalangan, termasuk Fatayat NU Kedungkandang, Abah Anton semakin optimis menghadapi Pilwali Kota Malang yang tinggal menghitung hari. Fatayat NU pun berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam mendukung kemenangan tokoh yang dianggap mampu membawa perubahan positif bagi Kota Malang. (gie)