Gus Ipul-sapaan akrab Mensos, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang secara khusus dengan pendekatan yang berbeda dari sekolah pada umumnya. Di dalamnya, terdapat unsur perlindungan sosial, rehabilitasi, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

“Sekolah Rakyat ini memang disiapkan untuk mengubah kehidupan. Kurikulumnya khusus, gurunya khusus dan output lulusannya juga khusus. Anak-anak ini disiapkan agar cerdas, punya keterampilan dan kelak menjadi penggerak perubahan di lingkungan keluarganya,” kata Mensos.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menyoroti latar belakang para peserta didik Sekolah Rakyat. Menurutnya, mereka adalah anak-anak dengan potensi luar biasa yang selama ini hidup dalam keterbatasan dan kerap luput dari perhatian.

“Mereka anak-anak istimewa. Ada yang orang tuanya tukang parkir, buruh tani dan pekerja sektor informal lainnya. Presiden Prabowo menyebut mereka sebagai invisible people, kelompok masyarakat yang penderitaannya sering tidak terlihat,” ungkapnya.

Dirinya juga menambahkan, di tengah keterbatasan yang dimiliki, satu-satunya harta terakhir keluarga miskin adalah harapan. Karena itu, negara wajib hadir untuk menjaga dan menguatkan asa tersebut.

“Selama enam bulan terakhir, kita sudah melihat buktinya. Ketika harapan itu dijaga dan dikawal, anak-anak Sekolah Rakyat mampu menorehkan prestasi. Saya bangga melihat perkembangan mereka dan berharap prestasi ini terus berlanjut,” imbuh Gus Ipul.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof Muhammad Nuh, yang turut hadir menekankan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat sangat ditentukan oleh kesetiaan para pendidik dalam mendampingi anak-anak. “Yang paling mahal dalam mengurusi Sekolah Rakyat ini adalah kesetiaan. Kesetiaan yang melampaui tugas dan tanggung jawab formal,” ujarnya.

Dirinya juga menegaskan, bahwa setiap anak Sekolah Rakyat memiliki keunikan yang harus ditemukan dan diasah melalui pendidikan berbasis karakter dan kecakapan hidup, yang diperkuat dengan sistem berasrama. Sejumlah siswa Sekolah Rakyat se-Jawa Timur turut memeriahkan acara dengan menampilkan bakat mereka, mulai dari menyanyikan lagu Laskar Pelangi, pembacaan puisi, hingga pidato dalam bahasa Indonesia, Inggris, Jepang dan Arab.

Penampilan para siswa disaksikan dengan penuh kekaguman oleh Gus Ipul, Prof Nuh, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, serta seluruh peserta yang hadir. Gubernur Jatim juga memberikan apresiasi langsung kepada para siswa atas keberanian dan prestasi yang ditunjukkan. Hal itu, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang proaktif dalam menyukseskan Program Sekolah Rakyat.

Hingga saat ini, sebanyak 166 Sekolah Rakyat rintisan telah dibuka di berbagai wilayah Indonesia. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak, yakni 26 sekolah.

Turut hadir dalam pelaksanaan kegiatan itu, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Supomo, Staf Khusus Menteri Sosial, Fatkhurrohman Taufik, Tenaga Ahli Menteri, Andy Kurniawan, Kepala Biro Humas Kemensos, Devi Deliani, Kepala Biro OSDM Kemensos, Danu Ardhiarso, Staf Khusus Pelindungan Anak KemenPPPA, Zahrotun Nihayah, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak, Endah Sri Rejeki, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, serta jajaran kepala OPD dan Kepala Dinas Sosial kabupaten/kota se-Jawa Timur. (kom/sby/gie)

“LKPM memberikan data yang akurat bagi perencanaan pembangunan daerah. Penyampaian laporan yang tepat dan tepat waktu menjadi sangat penting bagi pengambilan keputusan strategis,” ujar Paiman, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) LKPM bagi para pelaku usaha, di Ballroom Abby Hotel Lumajang, Rabu (19/11/2025) tadi.

Disampaikan Paiman, pemahaman yang sama terkait pentingnya LKPM harus dimiliki seluruh pelaku usaha. “Melalui Bimtek ini, kami memfasilitasi pelaku usaha agar dapat menyampaikan laporan dengan benar, sekaligus membantu mengatasi kendala teknis dalam pengisian melalui sistem Online Single Submission (OSS),” jelasnya.

Baca juga :

Paiman juga menambahkan, dukungan ini tidak hanya mendorong kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga menjadi bagian dari strategi daerah dan nasional untuk memastikan investasi tetap terpantau dan memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan. Dirinya menekankan, data yang terkumpul melalui LKPM menjadi dasar bagi pengambilan keputusan pemerintah, mulai dari perencanaan infrastruktur hingga kebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan. Dengan demikian, pelaporan yang tepat waktu dan akurat menjadi fondasi bagi pengembangan investasi yang berkelanjutan.

Bimtek yang diikuti pelaku usaha dari berbagai sektor ini, diharapkan menciptakan ekosistem investasi yang transparan, akuntabel dan mendukung pembangunan daerah. Dirinya berharap, agar pelaku usaha tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menyadari peran strategis laporan mereka bagi kemajuan Lumajang. (kom/adi/gie)

Kak Yudha juga menjelaskan, bahwa Pramuka memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, ketangguhan, kreativitas, serta rasa tanggung jawab sosial. “Melalui Pramuka, anak-anak dan remaja belajar mengambil keputusan, bekerja sama dalam tim, menghadapi tantangan dan berkontribusi nyata bagi masyarakat. Kegiatan ini, membentuk mereka menjadi generasi yang mandiri dan siap berperan aktif dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Menurut Kak Yudha, fokus pada nilai-nilai karakter ini menjadikan Pramuka sebagai wahana pendidikan yang menyentuh lebih dalam dibanding aktivitas sekolah biasa. Pelatihan keterampilan, kegiatan sosial dan program inovasi yang dijalankan Kwarcab Lumajang bukan sekadar hiburan, tetapi sarana strategis untuk menumbuhkan disiplin, kreativitas dan kepemimpinan pada generasi muda.

Baca juga :

Kak Yudha juga menambahkan, bahwa arahan dari Tim Kwarda Jatim menjadi modal penting untuk menyempurnakan program pembinaan di Lumajang. Dengan bimbingan ini, setiap kegiatan diharapkan mampu memperkuat kemampuan anggota muda dalam menghadapi tantangan, berinovasi, serta membangun kepedulian sosial yang nyata di masyarakat.

“Pramuka di Lumajang harus menjadi pusat pembinaan karakter yang menyiapkan generasi muda tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk komunitas dan pembangunan lokal. Inilah tujuan strategis yang kami pegang,” tegas Kak Yudha.

Dengan pendekatan ini, Gerakan Pramuka Lumajang tidak sekadar menyelenggarakan kegiatan rutin, tetapi bertransformasi menjadi instrumen strategis dalam membentuk generasi muda yang mandiri, kreatif, berintegritas dan bertanggung jawab secara sosial. (kom/adi/gie)

“Untuk di PU Pengairan sendiri, sudah ada 2.400 orang yang telah merasakan manfaat program ini. Mereka terbagi dalam 80 lokus kerja di seluruh Banyuwangi. Sebagian besar dari mereka adalah buruh tani,” kata Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi, Guntur Priambodo, Minggu (13/10/2024) tadi.

Mereka yang terlibat dalam program padat karya, ujarnya, adalah warga pra sejahtera yang masih produktif dan masuk di database UGD Kemiskinan Banyuwangi. “Mereka melakukan pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi melalui kegiatan normalisasi yang tersebar di seluruh Banyuwangi. Pengerjaannya yang dilakukan secara gotong royong,” tambahnya.

Ditambahkannya, melalui instrumen ini tidak hanya program pembangunan yang berjalan. Tetapi juga, berdampak terhadap terbukanya lapangan kerja bagi warga miskin.

“Program ini kami harap dapat meningkatkan perekonomian arus bawah, produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di Banyuwangi,” ujar Guntur.

Baca juga :

Saat ini, imbuh Sekda Guntur, Banyuwangi terus menekan angka kemiskinan yang ada. Meskipun sudah rendah, berbagai intervensi masih harus dilakukan agar rakyat Banyuwangi benar-benar sejahtera.

Tidak hanya lewat program padat karya pengentasan kemiskinan, Pemkab juga menggelar program bantuan kepada pelaku usaha mikro. Seperti bantuan alat usaha hingga bantuan permodalan.

“Kinerja pengentasan kemiskinan di Banyuwangi terus menunjukkan hasil yang positif, ini semua berkat gotong royong semua pihak. Berkat kepedulian kita bersama, kini angka kemiskinan di Banyuwangi turun menjadi 6,54 persen. Turun 0,8 persen dari tahun 2023 yang 7,34 persen. Inshaallah kita terus menggulirkan berbagai program untuk terus meningkatkan kesejahteraan warga,” kata Guntur.

Tidak hanya itu, angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi pada 2024 sebesar 0,29 persen. Angka itu lebih rendah dibanding dua tahun sebelumnya, yakni 0.43 persen pada 2023 dan 0,99 persen pada 2024.

Selain itu, angka kemiskinan ini juga lebih rendah dibanding nasional maupun Provinsi Jatim. Pada 2024, kemiskinan ekstrem di tingkat nasional sebesar 0,83 persen, sementara tingkat provinsi sebesar 0,66 persen.

“Kami berkomitmen memastikan berbagai program pengentasan kemiskinan terus berjalan. Salah satunya lewat padat karya ini,” ungkap Guntur. (kom/bwi/sit)