Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Cris Kuntadi, menjelaskan bahwa Karirhub menjadi pintu masuk yang memudahkan pencari kerja. “Informasi lowongan kerja makin terpusat, sumbernya jelas dan lowongan yang ditampilkan diverifikasi oleh Pusat Pasar Kerja Kemnaker agar masyarakat lebih terlindungi. Selain itu, pelamar bisa memilih jalur melamar yang paling praktis sesuai skema integrasi yang tersedia,” katanya, dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker Jakarta, Rabu (11/02/2026) tadi.

Upaya integrasi ini, tambahnya, merupakan bagian dari penguatan layanan pasar kerja nasional melalui Karirhub. Kerja sama dijalankan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dengan job portal mitra dan mulai dirintis sejak Agustus 2025 oleh Menteri Ketenagakerjaan, Prof Yassierli.

“Kemnaker menggandeng total delapan job portal swasta untuk diintegrasikan. Hingga saat ini, empat job portal telah terhubung dan dapat diakses resmi di Karirhub, yakni HiredToday, Toploker, Redy dan Glints. Keempat job portal lainnya masih dalam tahap proses integrasi sistem,” tambah Cris.

Agar publik mudah mengenali asal informasi, lanjutnya, lowongan dari portal mitra yang tampil di Karirhub (karirhub.kemnaker.go.id) dilengkapi penanda atau logo sumber pada tampilan lowongan. Dengan begitu, pencari kerja dapat mengetahui asal informasi secara jelas saat memilih lowongan kerja.

Baca juga :

Kemnaker, lanjut Cris, menyiapkan dua skema integrasi. Skema pertama adalah full integrasi, yaitu lowongan tampil di Karirhub dan pencari kerja bisa melamar tanpa berpindah platform. Dengan persetujuan pengguna, data lamaran dikirimkan kepada perusahaan melalui job portal mitra.

Sementara proses rekrutmen mulai seleksi awal, wawancara, hingga keputusan akhir diterima atau ditolak dikelola oleh perusahaan melalui job portal mitra. Status proses rekrutmen dapat dipantau secara otomatis melalui Karirhub. Skema full integrasi ini, telah diterapkan pada job portal HiredToday.

Skema kedua, adalah semi full integrasi, dimana lowongan kerja dari job portal mitra tetap ditampilkan di Karirhub, namun pencari kerja yang ingin melamar akan diarahkan ke situs web job portal masing-masing untuk melakukan registrasi dan proses lamaran. Pada skema ini, Karirhub berperan sebagai media publikasi lowongan kerja, sedangkan seluruh proses rekrutmen dilakukan sepenuhnya di platform job portal mitra. Skema semi full integrasi saat ini sudah diterapkan pada Toploker, Redy dan Glints.

“Ke depan kerja sama ini akan terus diperluas dan diperkuat agar akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja yang terpercaya semakin mudah, sekaligus membuka lebih banyak pilihan peluang kerja lintas sektor,” kata Cris.

Berdasarkan data Pusat Pasar Kerja Kemnaker, sepanjang 2025 terdapat 115.182 lowongan kerja di Karirhub dari 2.135 perusahaan. Kemnaker mengajak masyarakat memanfaatkan Karirhub melalui tautan resmi, memperhatikan penanda sumber lowongan dan menggunakan informasi yang tersedia untuk mengambil keputusan kerja secara lebih aman dan tepat. (hms/ker/gie)

Kepala Diskominfo Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pengaduan masyarakat terkait masalah perkotaan. Dengan memindai QR code, warga dapat langsung mengakses layanan aduan yang telah terintegrasi dengan sistem Sambat Online.

“Kami akan memasang QR code di berbagai lokasi publik. Tujuannya adalah memberikan akses cepat bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan langsung melalui aplikasi Malang Mbois,” ujar Wiwid-sapaannya, Sabtu (26/07/2025) tadi.

Aplikasi ini, juga menjadi salah satu upaya jemput bola, dengan mempermudah interaksi antara warga dan pemerintah. Beberapa ruang publik yang akan dipasang QR code juga telah diidentifikasi, diantaranya pasar tradisional, halte bus, taman kota dan area publik lainnya yang ramai dikunjungi warga.

“Untuk pemasangannya tentu perlu perencanaan yang matang dan koordinasi dengan dinas terkait. Misalnya untuk titik pemasangan, di pintu masuk pasar atau di halte, sedang kami finalisasi. Kami juga berkoordinasi dan meminta izin dari Dinas Perhubungan untuk pemanfaatan fasilitas seperti halte, guna memastikan implementasi berjalan lancar,” jelasnya.

Baca juga :

Proses ini, juga melibatkan penyesuaian anggaran untuk mendukung pengadaan dan pemasangan. Meskipun demikian, Wiwid memastikan bahwa secara teknis, platform aplikasi Malang Mbois sudah sangat siap untuk integrasi ini.

Lebih dari sekadar layanan pengaduan, Malang Mbois dirancang sebagai rumah besar layanan publik digital dengan konsep one-stop service atau layanan satu pintu. Aplikasi ini menjadi pusat akses untuk berbagai kebutuhan warga.

“Komitmen kami jelas, yaitu menjangkau masyarakat lebih luas dan menyederhanakan interaksi. Fondasi aplikasi Malang Mbois sudah kokoh, kini kami fokus pada eksekusi penempatan QR code ini,” katanya.

Melalui aplikasi super ini, masyarakat dapat mengakses beragam layanan vital. Diantaranya, seperti Layanan Kependudukan yakni pengurusan administrasi kependudukan. Kemudian, Perizinan dan Pajak yaitu akses informasi dan layanan perizinan usaha serta pembayaran pajak daerah.

Selanjutnya, Layanan Kedaruratan yakni tombol panik (panic button) dan kontak darurat. Kemudian, pemantauan CCTV atau akses ke jaringan CCTV publik Kota Malang. Termasuk, Pariwisata dan UMKM yakni informasi destinasi wisata, event kota, serta promosi produk UMKM lokal.

“Termasuk ada transportasi atau informasi terkait layanan transportasi publik seperti Malang City Tour. Terakhir, Aspirasi dan Pengaduan yakni saluran resmi untuk menyampaikan keluhan dan masukan kepada pemerintah,” imbuh Wiwid. (rsy/sit)

Dalam sambutannya, Wabup menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. “Dapat kami laporkan pula, bahwa angka perkawinan anak di Jember mengalami penurunan pada 2023 sebanyak 1.362 kasus, sedangkan pada tahun 2024 ada sebanyak 512 kasus,” katanya.

Baca juga :

Namun demikian, ujarnya, Pemkab Jember masih memiliki beberapa tantangan pembangunan dalam hal pengarusutamaan gender. “Melalui kegiatan bimbingan teknis hari ini, kami harapkan para peserta dapat menyusun anggaran yang responsif gender, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender secara inklusif. Serta mengelola program-program yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender dan kesiapsiagaan bencana,” lanjutnya.

Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, ungkap Wabup Jember, pihaknya optimis mewujudkan kebajakan yang responsif. “Insnyaallah kita dapat mewujudkan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan semua pihak. Atas nama Pemerintah Kabupaten Jember, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan hari ini,” tambahnya. (kom/rio/gie)