“Amanah yang saudara emban bukanlah amanah yang ringan. Melainkan, sebuah tanggung jawab besar untuk menggerakkan roda organisasi, menjaga marwah perjuangan, serta memberikan kontribusi nyata bagi umat, bangsa dan daerah,” kata Wabup Lathifah.

Menurutnya, tema ‘Meneguhkan Khazanah Intelektual dan Semangat Kemandirian sebagai Kompas Perjuangan Menghadapi Disrupsi Zaman’, merupakan tema yang sangat relevan dengan kondisi saat ini. “Kita hidup di era disrupsi, era dimana perubahan terjadi begitu cepat, ditandai dengan kemajuan teknologi, digitalisasi dan globalisasi yang tidak bisa kita hindari. Mahasiswa terutama kader-kader HMI, harus mampu menjadi intelektual yang adaptif, kritis, sekaligus solutif,” paparnya.

Baca juga :

Wabup Lathifah menjelaskan, bahwa khazanah intelektual bukan hanya tentang penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang kemampuan membaca zaman, memahami persoalan masyarakat, serta menghadirkan solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan. “Di sinilah pentingnya kader HMI untuk terus mengasah diri, memperkuat literasi, serta menjaga nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Generasi muda tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi pelaku perubahan. Kemandirian berpikir, kemandirian ekonomi, serta kemandirian dalam berkarya adalah fondasi untuk membangun bangsa yang kuat,” tegasnya.

Dirinya berharap kepada pengurus yang baru, agar menjadikan organisasi ini sebagai ruang belajar dan pengabdian, menguatkan solidaritas dan integritas kader, serta aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Malang. Mengingat, Kabupaten Malang senantiasa membuka ruang kolaborasi dengan seluruh elemen mahasiswa, termasuk HMI, dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan.

“Mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Malang yang lebih maju, sejahtera dan berkeadaban, dengan peran aktif generasi muda sebagai agen perubahan,” tambahnya. (pro/gie)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham telah menyerahkan surat pencatatan KIK tersebut kepada Pemkab Banyuwangi, pada 24 Maret 2025. Sebelumnya, lima kuliner Banyuwangi telah mendapatkan status sebagai KIK Pengetahuan Tradisional dari Kemenkumham. Lima kuliner itu, yaitu Sego Cawuk, Sego Tempong, Pecel Pitik, Ayam Kesrut dan Pecel Rawon.

“Alhamdulillah, Rujak Soto dan Kue Bagiak sudah sah diakui secara hukum berasal dari Banyuwangi. Ke depan kita akan terus memfasilitasi agar kuliner dan produk-produk Banyuwangi yang lain, untuk bisa mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Ini adalah salah satu upaya untuk menjaga warisan leluhur,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Kamis (15/05/2025) tadi.

Keberadaan KIK, tambahnya, adalah cara pemerintah untuk melindungi keanekaragaman budaya dan hayati Indonesia. Kepemilikan KIK dapat mencegah pihak lain untuk membajak atau mencuri KIK Indonesia.

Bupati Ipuk juga menyebut, bahwa sejak tahun 2021 pemkab telah memfasilitasi 220 pengajuan produk asli Banyuwangi kepada Kemenkumham. Total 220 produk tersebut terdiri atas kuliner, kriya dan permohonan nama dagang. Dari semua produk tersebut, sebagian besar telah mendapatkan KIK, sedangkan beberapa diantaranya masih dalam proses.

Baca juga :

“Kita terus mendorong makanan dan budaya warisan leluhur lainnya, untuk dicatatkan sebagai ‘karya’ dari Banyuwangi. Tahu Walik dan Pindang Koyong sudah kita ajukan tahun 2023 lalu,” jelas Bupati Ipuk.

Selain itu, lanjutnya, di tahun ini pemkab kembali mengajukan enam produk kepada Kemenkumham untuk dicatatkan sebagai kekayaan Bumi Blambangan. Diantaranya, tagline Kabupaten Banyuwangi ‘The Sunrise of Java’ dan event sport tourism Internasional Tour The Banyuwangi Ijen (ITDBI) sebagai ajang olah raga yang diinisiasi oleh Pemkab Banyuwangi. 

Selain pengajuan kekayaan intelektual komunal (kelompok), Bupati Ipuk juga mendorong masyarakat agar mendaftarkan hak cipta atas karya intelektual pribadinya (KIP). “Sosialisasi terus dilakukan agar pelaku UMKM maupun masyarakat umum sadar untuk mendaftarkan hak cipta atas karya mereka. Pemkab juga memberikan fasilitasi bagi siapa saja yang ingin mengajukan permohonan kepada Kemenkumham. Prosesnya juga akan didampingi,” ujarnya.

Seperti tahun ini, pemkab fasilitasi pengajuan merek salon kecantikan dan merek dagang beras biofortifikasi yang dikembangkan perusahaan pertanian asli Banyuwangi PT Pandawa Agri Indonesia. “Dengan mendaftarkan KIP, masyarakat tak hanya mendapatkan jaminan hukum atas karya mereka, melainkan juga jaminan ekonomi. Karena sertifikat KIP bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia untuk mengakses pendanaan,” papar Bupati Ipuk. (kom/bwi/sit)

Melalui peningkatan kapasitas, Pemuda Pancasila ingin berbenah mengasah kemampuan intelektual dan kontekstual. Karena selama ini, pandangan masyarakat selalu mengaitkan ormas loreng Oranye ini, dengan tindakan premanisme.

Ketua Bidang Kaderisasi Majelis Permusyawaratan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Yahya Abdullah Habib, menuturkan bahwa sudah 62 tahun Ormas itu berproses sejak awal masa orde baru. Dalam perkembangannya, banyak kader-kader yang duduk mengisi posisi strategis.

“Diklat ini dimaksudkan untuk berbenah dalam meningkatkan kapasitas kader-kader, agar berkiprah lebih baik bagi bangsa dan negara. Apalagi, banyak diantara mereka yang menjabat kepala daerah, pimpinan tinggi negara, politisi hingga akademisi,” urai Yahya.

Dirinya mengatakan, diklat menjadi kegiatan wajib sebagaimana dirumuskan saat Mubes X Pemuda Pancasila pada 2019 lalu. Untuk diklat kualifikasi utama, ditujukan bagi fungsionaris pengurus di tingkat regional maupun lokal seluruh Indonesia.

“Diklat wajib diselenggarakan bagi pengurus-pengurus di seluruh Indonesia. Tujuannya, untuk meningkatkan kapasitas kader agar berkiprah lebih optimal. Secara efisien, turut andil membantu pemerintah dalam rangka pembangunan nasional,” paparnya.

Baca juga :

• Perkuat UMKM Lokal, Pemkab Banyuwangi Suguhkan Program Si Kedip Wangi
• Dinilai Ganggu Arus Lalu Lintas, Dishub Kota Malang Siap Tertibkan Parkir Liar dan PKL di Jalan Veteran
• Konsisten Tingkatkan Layanan Kesehatan, Bupati Malang Serap Aspirasi di Puskesmas dan RSUD Ngantang
• Baru Empat Bulan Diresmikan, Playground dan Dry Fountain Alun-Alun Merdeka Kota Malang Rusak
• Peringatan Hari Kartini, GOW Situbondo Gelar Bakti Sosial di Kecamatan Jangkar

Sementara itu, Ketua Badan Pelaksana Kaderisasi (BPK) MPW Pemuda Pancasila Jatim, Muhammad Alyas, mengatakan jika peserta diklat berasal dari pengurus tingkat regional hingga lokal. Serta, pengurus yang ada di perangkat-perangkat organisasi. Seperti Srikandi Pemuda Pancasila, BP3 maupun BPPH.

Materi diklat, tambahnya, seputar sejarah organisasi hingga wawasan kebangsaan. Menurutnya, diklat itu penting sebagai proses institusionalisasi meneguhkan karakter kader ormas dan bangsa. 

“Pemuda Pancasila ada dimana-mana. Banyak kader yang mengisi jabatan-jabatan potensial. Sehingga, perlu konsolidasi meneguhkan karakter kader,” paparnya.

Ketua MPW PP Jatim, La Nyalla Mattalitti, berharap dengan adanya diklat ini bisa memberikan arahan dan gambaran besar peran PP dalam kemajuan bangsa dan negara. Dengan kaderisasi, diharapkan anggota dapat menjadi individu yang profesional, mandiri dan modern dan terlepas dari citra premanisme.

”Dengan begitu, peran PP semakin berkembang di tengah kecamuk bangsa akibat pandemi COVID-19,” tutur La Nyalla.

Selain itu, tugas utama PP tetap pada koridor awal, yakni untuk meluruskan kesadaran berbangsa bernegara sesuai amanat pancasila. Saat ini, ancaman yang merongrong cita-cita luhur bangsa masih berpotensi terjadi.

”Kita harus senantiasa mengingatkan pemerintah agar tidak menyakiti hati rakyat dan tanamkan nilai kesadaran berbangsa sesuai pancasila,” tegasnya.(bir/sit)

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat memberikan sambutan dihadapan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo pada acara Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dan Pembukaan Rakernas Lembaga Pendidikan PGRI di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Kamis (6/9).

Dikatakannya, kaum intelektual di Jatim telah memberikan warna positif bagi pembangunan di Jatim. Saat ini jumlah, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jatim sebanyak 10 universitas sedangkan, jumlah PTS sebanyak 326 universitas.

Dari jumlah itu, lanjut Pakde Karwo jumlah mahasiswa di Jatim sebanyak 721.682 orang terdiri dari mahasiswa PTN sebanyak 209.463 orang dan PTS sebanyak 512.219. “Kehadiran Bapak Presiden di Jatim sangatlah tepat untuk memberikan motivasi kepada generasi muda, karena sebanyak 2/3 kaum intelektual berasal dari PTS di Jatim,” ujarnya.

Tingkatkan Kualitas dengan IT

Sementara itu, dihadapan ribuan mahasiswa yang hadir, Presiden Jokowi mengingatkan untuk terus meningkatkan kualitas diri dengan memanfaatkan informasi teknologi (IT). Terlebih, saat ini telah terjadi Revolusi Industri 4.0.

Revolusi industri 4.0, tambahnya merupakan perpaduan antara teknologi, ilmu pengetahuan yang mengedepankan akses dan kecepatan. Maka, generasi muda harus segera untuk menyesuaikan diri. “Mau tidak mau, suka tidak suka kita harus menghadapi Revolusi Industri ke 4.0. Apakah kita ditinggal ataukah melompat jauh seiring dengan perkembangan itu,” terangnya.

Diakhir arahannya, Kepala Negara menegaskan, bahwa meskipun teknologi tumbuh secara cepat namun generasi muda tidak boleh melupakan jati diri sebagai bangsa yang besar. “Sebagai kaum intelektual mahasiswa harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa seiring dengan era teknologi. Kita harus sadar bahwa Indonesia adalah negara besar yang mempunyai potensi maupun kekuatan yang luar biasa,” tegasnya.

Terkait PGRI, Presiden menyatakan, bahwa PGRI lahir dari perjuangan Bangsa Indonesia. Peranan PGRI sangatlah strategis dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Presiden berharap, PGRI terus mampu menjadi organisasi yang dapat mencetak kaum intelektual. Terutama, mencetak generasi muda kader anak didik bangsa. “Terima Kaaih PGRI teruslah berjuang dan isi kemerdekaan melalui pendidikan nasional,” tutupnya. (sur/ano/mmx/yan)