Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, menjelaskan bahwa pemantauan stunting dilakukan secara berkala setiap bulan melalui kegiatan pengukuran dan penimbangan balita di Posyandu. “Stunting itu kita lakukan pemeriksaan pengukuran di masing-masing Posyandu setiap bulan. Setelah itu dilaporkan melalui aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM),” jelas Husnul, Sabtu (25/04/2026) tadi.

Aplikasi e-PPGBM sendiri, menjadi sistem utama pelaporan data gizi Balita. Setiap Posyandu, menginput hasil pengukuran Balita, kemudian data tersebut dilaporkan berjenjang dari Dinkes Kota Malang hingga pemerintah pusat.

Dikatakan Husnul, intervensi stunting di Kota Malang difokuskan pada kelompok usia prioritas, yakni anak di bawah dua tahun (baduta). Pada kelompok usia tersebut, intervensi dinilai paling efektif untuk mencegah stunting jangka panjang.

Baca juga :

“Prioritas kita memang usia dua tahun ke bawah. Kalau di usia itu dilakukan intervensi spesifik maupun sensitif, dampaknya sangat besar,” katanya.

Berbagai program intervensi terus dijalankan secara terpadu. Selain Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Posyandu, pemerintah juga menjalankan dukungan melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dikelola Puskesmas. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disebut turut memperkuat upaya percepatan penurunan stunting, meskipun dampaknya tidak dihitung secara terpisah.

“Kita tidak membedakan intervensinya dari MBG atau program lain. Semua menjadi satu kesatuan upaya untuk meminimalkan stunting di Kota Malang,” tambahnya.

Di tahun 2026, Dinkes Kota Malang menargetkan penurunan stunting dilakukan secara bertahap melalui peningkatan kualitas pendataan dan konsistensi intervensi di lapangan. “Targetnya setiap bulan timbang cakupannya lengkap dan datanya valid, sehingga penurunan stunting bisa terus terlihat,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa dalam hal ini telah dilakukan koordinasi bersama dengan Perum Bulog, terkait distribusi Minyakita yang belakangan dikeluhkan pedagang karena sulit diperoleh. “Memang beberapa pedagang menyampaikan Minyakita agak sulit didapatkan. Kami akan koordinasi lagi dan segera cek di lapangan untuk mengetahui penyebabnya,” ujar Wali Kota Wahyu, Senin (20/04/2026) tadi.

Selain itu, Pemkot Malang juga mulai mengantisipasi kenaikan harga sejumlah bahan pokok yang perlahan merangkak naik. Dalam hal ini, nantinya akan dilakukan pemantauan langsung ke pasar.

“Nanti kami bersama TPID akan melihat langsung, harga apa yang naik signifikan dan apa penyebabnya. Dari situ nanti kita lakukan intervensi,” tuturnya.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa kondisi global, termasuk dinamika konflik di Timur Tengah, turut memberi dampak terhadap harga pangan tersebut. Sebagai langkah antisipasi, TPID Kota Malang telah menyiapkan sejumlah skenario pengendalian harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Salah satu opsi yang disiapkan adalah pemberian subsidi harga bahan pokok melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Intervensinya bisa berupa subsidi untuk beberapa komoditas agar harga bisa ditekan. Tapi pelaksanaannya tetap menunggu arahan dari pemerintah pusat,” katanya.

Wali Kota Wahyu menegaskan, anggaran BTT memang dicadangkan untuk kondisi tertentu, termasuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat apabila terjadi gejolak harga. “BTT ini bisa digunakan untuk situasi darurat, termasuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Sebelum melakukan peninjauan, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat bersama jajaran TPID melakukan High Level Meeting (HLM) mengenai perkembangan harga berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) serta kondisi riil di lapangan. “Dari hasil pembahasan dan pemantauan di pasar, harga cabai saat ini ternyata masih di atas Rp 100 ribu perkilogram. Padahal harga jual dari petani sekitar Rp 80 ribu. Di hulu tadi kita sudah sempat berdiskusi banyak hal dan akhirnya kita tangkap. Selain itu, nanti kita juga akan melihat ke hilir,” kata Wali Kota Wahyu.

Ditambahkan wali kota, meskipun pasokan cabai sudah dicukupi oleh beberapa daerah lain, namun menurutnya belum mampu menekan harga secara signifikan. Karena itu, melalui TPID Kota Malang akan menyiapkan skema intervensi melalui Warung Tekan Inflasi (WTI).

Baca juga :

“Nanti kita membeli cabai dari petani dengan harga Rp 80 ribu perkilogram dan menjualnya kembali ke pasar dengan harga yang sama. Harapannya, harga pasar bisa terdorong turun atau setidaknya mendekati harga tersebut,” ucapnya.

Wali Kota Wahyu memastikan, jika anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) telah disiapkan sebagai instrumen pendukung. Saat ini, TPID tengah memetakan teknis pelaksanaan, termasuk kemungkinan kerja sama antar daerah maupun optimalisasi produksi lokal.

“Kami tidak ingin merugikan petani, tetapi juga harus menjaga daya beli masyarakat. Di situlah peran TPID untuk mencari keseimbangan,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa lonjakan harga paling tinggi saat ini terjadi pada komoditas cabai rawit, bila dibanding bahan pokok lainnya. “Cabai lokal dari Merjosari Rp 75 ribu. Tapi di Pasar Oro-oro Dowo sudah Rp 90 ribu. Memang lonjakan paling tinggi ada di cabai,” ucap Wali Kota Wahyu, Jumat (13/02/2026) tadi.

Dalam hal ini, Wali Kota Wahyu meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang untuk segera menggelar rapat guna merumuskan rekomendasi langkah intervensi. Salah satu opsi yang akan dilakukan, adalah kembali membuka Warung Tekan Inflasi (WTI) di pasar-pasar guna menormalkan harga. “Harapannya, harga cabai ini bisa kembali normal,” katanya.

Baca juga :

Selain itu, TPID bersama Diskopindag Kota Malang juga akan mengoptimalkan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk mendapatkan pasokan cabai dengan harga lebih terjangkau. Yakni dari daerah mitra, seperti Lumajang, Jember, Probolinggo, serta Kabupaten Malang.

“Tingginya harga cabai dipengaruhi oleh tingginya permintaan di Kota Malang yang dikenal dengan beragam kuliner pedas. Di sisi lain, ketersediaan lahan tanaman cabai di dalam kota sangat terbatas sehingga pasokan bergantung pada daerah lain,” katanya.

Wali Kota Wahyu berharap, melalui intervensi TPID dan optimalisasi KAD, harga cabai dapat segera melandai sebelum Ramadan. Sehingga, daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Mudah-mudahan nanti sebelum Ramadan harga cabai sudah agak sedikit landai, supaya daya jangkau masyarakat untuk membeli harga bahan pokok bisa lebih mudah didapatkan,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan bahwa ketiga komoditas tersebut memang perlu diwaspadai. Namun, pihaknya akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi riil di pasar.

“Ketiganya perlu diwaspadai. Tetapi ini memang momen tahunan, biasanya menjelang Ramadan harga sembako pasti naik. Tapi kita akan cek lapangan dulu, mudah-mudahan kenaikannya tidak begitu signifikan, normal-normal saja,” ujar Eko, Kamis (12/02/2026) tadi.

Menurutnya, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat menjelang bulan puasa. Jika pasokan tidak seimbang dengan permintaan, harga akan terdorong naik.

“Permintaan semakin meningkat. Kalau keseimbangan suplai kurang, pasti harga naik. Nanti kita cek lapangan, lalu kita analisa langkah apa yang harus dilakukan. Apakah perlu pasar murah atau intervensi lain sebagai penyeimbang supaya harganya tidak naik terlalu signifikan,” jelasnya.

Baca juga :

Untuk menjaga ketersediaan pasokan, menurutnya akan dilakukan Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Untuk cabai dan bawang merah, kerja sama telah terjalin dengan Kabupaten Probolinggo dan Lumajang. Sementara pasokan telur dikoordinasikan dengan Kabupaten Blitar.

“KAD sudah ada dengan Probolinggo dan Lumajang untuk cabai dan bawang merah. Untuk telur dengan Blitar. Nanti kita cek lagi perkembangannya, kalau memang ada kenaikan signifikan, akan kita intervensi,” tambahnya.

Terkait pengendalian inflasi, Eko menyebut kondisi inflasi Kota Malang masih dalam batas normal. Jika diperlukan, pihaknya akan menggelar pasar murah. “Inflasi kita masih standar, tidak ada kenaikan yang besar. Kalau perlu nanti kita gelar pasar murah. Kemungkinan pertengahan puasa, tapi bisa juga awal puasa,” ucapnya.

Selain itu, Diskopindag juga berkoordinasi dengan Satgas Pangan bersama Polresta Malang Kota untuk mengantisipasi potensi penimbunan bahan pokok. “Satgas Pangan akan terus keliling melakukan pengawasan dan operasi untuk mengantisipasi penimbunan,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Hal ini, ditegaskan Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, saat meninjau SPPG di SMP NU An Naashiri, Kecamatan Pasrujambe, Senin (25/08/2025) tadi. “Untuk anak-anak, berasnya 100 gram, orang dewasa 175 gram dan Balita 100 gram. Komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan gizi masing-masing penerima manfaat,” kata Bunda Indah.

Meski setiap porsi hanya dialokasikan Rp 10 ribu, Bunda Indah menekankan kualitas bahan pangan tetap menjadi prioritas. Hal itu, dibuktikan dengan pengawasan ketat dari ahli gizi dan Dinas Kesehatan agar setiap hidangan benar-benar memenuhi standar gizi seimbang.

“Program ini kita awasi ketat. Tidak boleh asal kenyang, tapi harus benar-benar sehat,” tegasnya.

Keunggulan lain SPPG, adalah pemanfaatan 100 persen bahan pangan lokal. Dari beras, sayur, hingga lauk-pauk, seluruhnya dipasok petani dan pelaku UMKM Lumajang. Skema ini, bukan hanya menjamin ketersediaan bahan segar, tapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat desa.

“Semua bahan baku kita ambil dari lokal. Jadi selain menyehatkan anak-anak dan ibu hamil, kita juga mendukung petani dan UMKM agar terus berdaya,” jelas Bunda Indah.

Baca juga :

Diketahui, bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang resmi meluncurkan Program SPPG, yang menyasar 3.750 penerima manfaat, terdiri dari siswa sekolah, Balita dan ibu hamil. Program ini, digadang sebagai salah satu inovasi unggulan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan kesehatan masyarakat, sekaligus memberdayakan ekonomi lokal.

Pemkab Lumajang juga memastikan, akses layanan merata, termasuk bagi warga di daerah terpencil seperti Ranupani. Sistem distribusi dirancang cepat, sehingga makanan tiba dalam kondisi layak konsumsi.

“Daerah seperti Ranupani mendapat perhatian khusus. Kita pastikan makanan sampai maksimal 25 menit, idealnya 20 menit,” ungkapnya.

Program SPPG sendiri, diyakini akan memberikan dampak strategis dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Lebih jauh, program ini menjadi bagian dari komitmen Lumajang menyiapkan Generasi Emas 2045 yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

“Ini bukan sekadar program makan bergizi. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan masa depan Lumajang dan Indonesia,” imbuh Bunda Indah.

Dengan pelaksanaan yang terintegrasi antara layanan gizi, pemberdayaan ekonomi lokal dan ketahanan pangan, SPPG Lumajang dipandang sebagai model pembangunan kesehatan preventif berbasis kearifan lokal yang layak dikembangkan secara nasional. (kom/adi/gie)

Data terbaru dari Kementerian Kesehatan melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, mencatat prevalensi stunting di Kota Malang sebesar 22,7 persen. Namun, hasil penimbangan langsung melalui Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) menunjukkan angka yang jauh lebih rendah, yakni 8 persen pada Desember 2024.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Rina Istarowati, menyampaikan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh metode yang digunakan. “SSGI menggunakan data survei dengan metode sampling, sedangkan e-PPGBM berdasarkan penimbangan langsung di lapangan,” ujar Rina, Jumat (13/06/2025) tadi.

Dikatakannya, bahwa tren stunting berdasarkan data riil cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Itu karena adanya intervensi sensitif dan spesifik yang telah dilakukan. Seperti, dengan memberikan tablet tambah darah untuk remaja putri, pemeriksaan kehamilan secara rutin, serta penimbangan dan pengukuran tinggi badan balita di fasilitas kesehatan maupun Posyandu.

“Tahun sebelumnya sempat 17,3 persen dan perlahan menurun hingga di angka 8 persen pada akhir 2024. Dalam penurunan ini tentunya diperlukan peran keluarga, bukan hanya ibu. Perlu kesadaran semua pihak bahwa anak-anak berhak mendapatkan layanan kesehatan sejak dini,” katanya.

Baca juga :

Dalam hal ini, Rina juga menekankan pentingnya periode 1000 hari pertama kehidupan sebagai fase emas pencegahan stunting. Mulai dari masa kehamilan hingga usia dua tahun, intervensi gizi dan kesehatan sangat krusial.

“Gizi ibu saat hamil akan menentukan kondisi bayi. Inisiasi menyusu dini, ASI eksklusif, semua itu periode yang tak bisa diulang,” ujarnya.

Selain itu, Rina juga mendorong partisipasi masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan posyandu. Sehingga, diharapkan ke depan stunting di Kota Malang dapat terus mengalami penurunan.

“Dalam penanganan stunting tidak hanya bergantung pada satu dinas saja, tetapi juga kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Edukasi dan informasi harus terus disampaikan karena masyarakat kita mobilitasnya tinggi. Ini bukan kerja satu kali, tapi terus-menerus,” imbuh Rina.

Sebagai informasi, Kelurahan Balearjosari tercatat sebagai wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi sebesar 22 persen, sementara Rampal Celaket menjadi yang terendah dengan hanya 1 persen. (rsy/sit)

Merespon kondisi itu, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag), bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), mengaku terus memantau dan tengah mencari solusi untuk mengatasi lonjakan. Hal ini, seperti disampaikan Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi.

Dikatakannya, bahwa ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan menjadi penyebab utama kenaikan harga. Selain itu, faktor cuaca yang buruk juga mengurangi stok pangan akibat banyaknya petani yang gagal panen.

“Permintaan memang lebih tinggi, ditambah faktor cuaca yang memengaruhi. Akibatnya, stok cabai sedikit dan harga melambung tinggi,” kata Eko, Kamis (09/01/2025) tadi.

Baca juga :

Dalam tiga hingga tujuh hari ke depan, ujarnya, pihaknya akan terus memantau pergerakan harga sebelum mengambil langkah intervensi. Jika harga cabai tetap tinggi, Diskopindag bersama TPID akan berkoordinasi untuk menerapkan langkah antisipasi.

“Kami belum melakukan intervensi dan masih dalam tahap pemantauan. Jika harga terus naik, kami akan segera bertindak,” tambahnya.

Di samping itu, Eko juga mendorong masyarakat untuk melakukan gerakan urban farming. Itu dinilai menjadi solusi jangka panjang untuk menanam cabai sendiri di rumah, agar menekan gejolak harga di pasar.

“Urban farming bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah ini. Dengan menanam cabai sendiri, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan pasar,” ujarnya.

Di akhir, Eko juga mengimbau agar masyarakat dalam sementara waktu ini dapat mengurangi konsumsi cabai atau menggantinya dengan bahan lain. “Kami harap masyarakat dapat beralih sementara atau mengurangi penggunaan cabai dalam konsumsi sehari-hari,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Disampaikan, bahwa beberapa poinnya karena cukup bervariatif. Diantaranya, memang tidak mau sekolah, tidak ada biaya, sekolah jauh dari rumah, sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki, menikah atau mengurus rumah tangga, mengalami perundungan atau kekerasan. Kemudian, juga ada karena masalah bekerja, pengaruh lingkungan atau teman, beranggapan sekolah tidak penting, tidak memiliki seragam sekolah, tidak memiliki akta kelahiran hingga masalah penyandang disabilitas.

“Saya menekankan, agar data ini harus selalu update dan akurat. Karena ini dasar identifikasi kita untuk melangkah lebih lanjut. Kita akan breakdown dan tuntaskan data ini untuk dimaksimalkan. Selanjutnya, kita tentukan skala prioritas dari keterangan 1 hingga keterangan 12 sebagai parameter intervensi. Selanjutnya, kita buat timeline dan target yang jelas agar semua langkah ini dapat terukur,” kata Pj Wali Kota Iwan, Jumat (18/10/2024) tadi.

Ditambahkannya, bahwa intervensi yang dilakukan yakni dengan membantu kendala-kendala yang dialami. Seperti memberikan seragam secara langsung, apabila itu yang menjadi kendala. Kemudian, jika tidak mempunyai akta kelahiran maka akan dibuatkan.

Baca juga :

“Untuk mendorong yang terkendala biaya agar mereka kembali sekolah, maka kita kuatkan mekanisme sekolahnya, ini bisa disalurkan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),” tambahnya

Di Kota Malang, menurutnya ada 22 PKBM yang siap menerima anak tidak sekolah dengan biaya gratis. Anak-anak itu nantinya akan ditempatkan pada PKBM terdekat dari rumahnya, sehingga meminimalisir kebutuhan biaya transportasi.

Selain itu, Pj Wali Kota Iwan juga menginstruksikan camat dan lurah untuk ikut terlibat dalam penanganan ATS ini. Sehingga, komunikasi dan advokasi yang dilakukan bisa lebih tepat intensitasnya kepada keluarga atau anak yang putus sekolah.

“Sehingga saya minta ada progress, targetnya saya ingin pada akhir 2024 tuntas, ini lebih bagus. Maka advokasi yang intensif, sosialisasi, maupun peran berbagai stakeholder saling berkaitan untuk menguatkan komitmen ini. Kita harus bergerak cepat dan tidak boleh lagi ada anak tidak sekolah di Kota Malang, ini yang perlu saya tekankan,” imbuh Iwan. (pro/rsy/sit)