Dalam momen itu, Bupati Lumajang, Indah Amperawati dan Plh Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, turut mendampingi Mentan. Sementara kunjungan kerja yang dilakukan ini, menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah serta mendorong peningkatan kesejahteraan petani melalui kolaborasi lintas pemerintahan.

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menyampaikan bahwa masih ada empat jaringan irigasi yang belum berfungsi optimal sejak terdampak erupsi Gunung Semeru pada 2021. Hal ini, berdampak pada pola tanam dan produktivitas petani di sejumlah wilayah.

“Kami berharap dukungan pemerintah pusat agar irigasi yang rusak bisa segera diperbaiki. Air menjadi faktor penting untuk keberhasilan pertanian kami,” kata Bunda Indah.

Baca juga :

Selain itu, dirinya juga menyampaikan perlunya perhatian terhadap harga pupuk yang seringkali melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Situasi ini, dinilai menyulitkan petani dalam menjaga biaya produksi tetap efisien.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian menyatakan akan memperkuat pengawasan distribusi pupuk dan memastikan program subsidi berjalan tepat sasaran. “Kami akan evaluasi dan tindak lanjuti sesuai aturan agar petani tidak dirugikan,” ucapnya.

Mengenai perbaikan irigasi, Mentan menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar infrastruktur pertanian yang terdampak bencana bisa kembali berfungsi.

Sementara itu, Plt Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyampaikan komitmen pemerintah provinsi untuk memperkuat sinergi dalam mendukung sektor pertanian di Lumajang, khususnya dalam hal perbaikan sarana dan prasarana dasar. (kom/adi/gie)

Dalam momen itu, Bupati Ipuk juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan petugas di lokasi untuk memastikan kesiapan pengelolaan air. “Kami ingin memastikan kesiapan suplai air untuk petani. Apalagi beberapa daerah di Banyuwangi ada yang sudah memasuki musim kemarau. Waduk ini untuk memenuhi sekitar 1.800 hektar lahan pertanian di Wongsorejo yang memang dikenal dengan daerah kering. InsyaAllah pasokan air Waduk Bajulmati cukup selama musim kemarau,” kata Bupati Ipuk.

Pihaknya berharap, petani bisa terus tanam dan panen, meskipun memasuki musim kemarau. Dengan demikian kebutuhan pangan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik.

“Kita ingin Banyuwangi tetap menjadi daerah yang kuat sebagai salah satu lumbung pangan nasional,” tambah Bupati Ipuk.

Baca juga :

Sekretaris Dinas PU Pengairan, Riza Al Fahrobi, mengatakan Waduk Bajulmati mampu menampung air dengan kapasitas maksimal 10 juta meter kubik (m3). Hingga saat ini, ketinggian air masih di angka 87,6 meter, yang menunjukkan kondisi aman untuk memasuki musim kemarau.

“Airnya cukup untuk mengairi target 1.800 hektare lahan pertanian di wilayah Kecamatan Wongsorejo,” ujarnya.

Riza menjelaskan, air dari Waduk Bajulmati dialirkan ke Dam Bajulmati untuk seterusnya mengalir menuju irigasi tersier guna mengairi lahan-lahan pertanian. Selama musim kemarau, debit air yang dikeluarkan dari waduk berkisar 2,2 hingga 2,6 meter kubik per detik, tergantung kebutuhan lahan di hilir. Lahan persawahan yang selama ini hanya 2 kali tanam bisa menjadi 3 kali tanam per tahun.

Selain fungsi irigasi, air baku waduk tersebut bisa digunakan menyuplai kebutuhan air untuk konsumsi masyarakat sebagai kebutuhan sehari-hari dan dunia industri. Waduk Bajulmati juga memasok air baku sebesar 180 liter per detik serta memiliki peran strategis dalam pengendalian banjir. Ketinggian air dijaga agar tetap berada di level normal, yakni antara 80-87 meter.

“Waduk Bajulmati sendiri ini didesain dengan banyak fungsi, mulai irigasi, penyedia air baku, penahan banjir, konservasi vegetasi, pembangkit listrik, hingga destinasi wisata,” terangnya. (kom/bwi/gie)

Kepala DPUPR Kabupaten Jombang, Bayu Pancoroadi, mengatakan bahwa sejumlah kegiatan itu telah dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi. Termasuk, mendukung langkah swasembada pangan hingga mengurangi risiko banjir serta memastikan ketersediaan air bagi kebutuhan masyarakat.

“Ada sekitar 3.178 meter jaringan irigasi yang telah dilakukan pemeliharaan di Kabupaten Jombang. Ditambah dengan rehabilitasi jaringan irigasi sekitar 565 meter. Pemeliharaan sendiri, dilakukan pada saluran yang masih berfungsi namun terganggu. Karenanya, dilakukan pemeliharaan. Sementara untuk rehabilitasi, dilakukan pada saluran irigasi yang rusak. Hal ini dilakukan untuk menunjang sektor pertanian,” katanya, Kamis (24/04/2025) tadi.

Baca juga :

Lebih lanjut disampaikan, upaya menjaga aliran air agar tetap lancar, juga dilakukan melalui Bidang SDA (Sumber Daya Air) melalui normalisasi embung dan saluran air. Ada empat lokasi embung yang dinormalisasi DPUPR Jombang. Diantaranya, Embung Sidowayah, Embung Randulawang, Embung Jinggring dan Embung Wringin Pitu.

“Normalisasi embung ini bertujuan untuk mengembalikan kapasitas tampungan air dan menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Hal ini, juga untuk mendukung penyediaan air guna kebutuhan pertanian dan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, ungkapnya, sepanjang tahun 2024 lalu, DPUPR juga melakukan rehabilitasi empat bendungan yang direhabilitasi. Bendung ini, fungsinya adalah berhubungan langsung dengan irigasi, yang tujuannya agar aliran air jadi lebih baik.

Tidak hanya itu, DPUPR juga melakukan pembersihan eceng gondok dan sangkrah di beberapa sungai serta pembersihan limbah tahu di Sumbermulyo, yang masuk ke saluran air. “Kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas saluran untuk menampung dan mengalirkan air dengan baik, mengurangi risiko banjir dan genangan air di beberapa titik rawan,” tambahnya. (azl/gie)

“Ini hanya salah satu dari banyaknya titik yang terdampak luapan air yang luar biasa tinggi. Saya berempati dan bersimpati kepada Mas Bupati yang baru balik dari Magelang, guna harus langsung menindaklanjuti permasalahan ini. Untuk itu, kami akan segera mengirim Bronjong,” kata Wagub Emil Dardak, saat meninjau langsung lokasi Dam Siguo, Desa Tambak Ukir.

Dam ini, sambung Wagub Emil, adalah bangunan air yang sangat vital untuk mengairi ratusan hektar sawah warga Desa Tambak Ukir dan Kendit. “Atas kreatifitas dan gotong-royong warga, membangun saluran menggunakan drum-drum yang dilas jadi satu, sehingga air bisa dialirkan ke Kendit,” tambah Wagub Emil.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo, karena telah membantu alat berat dan BBM-nya untuk memperbaiki bantaran sungai dan Dam agar tidak rusak lagi diterjang banjir. “Kita siapkan Bronjong serta akan kami siapkan 2 ribu kantong pasir atau sand bag untuk titik-titik yang lain, agar segera diperbaiki. Yang di sini akan kami kirimkan kawat Bronjong, untuk batunya, warga akan kolektif mencari sendiri,” jelas Emil Dardak.

Baca juga :

Selain itu, untuk jembatan dan rumah warga yang rusak, lanjut Emil, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati Situbondo terkait skema pemberian bantuannya. “Nanti kami akan berkoordinasi dengan Mas Rio Bupati Situbondo, tentunya Mas Bupati juga memahami kekuatan fiskal kita,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, mengungkapkan akan terus berupaya secara maksimal dalam penanganan pasca bencana ini. “Saya telah berkoordinasi dengan semua OPD dan Provinsi untuk bagaimana secepatnya melakukan perbaikan pasca banjir,” kata Bupati Yusuf Rio.

Menurut Mas Rio-sapaan Bupati Situbondo, pemerintah daerah terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan BNPB, pemerintah provinsi dan pusat, untuk penanganan pasca bencana. Sebab, jika tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan takut terjadi banjir susulan.

“Doakan semoga semuanya lancar dan masyarakat bisa kembali beraktivitas tanpa ada rasa was-was,” imbuh Bupati Muda Situbondo ini. (her/gie)

Kegiatan ini, juga sudah masuk pada sesi ke-6 di Korwil SDA Kecamatan Jatiroto, Randuagung, Kedungjajang, Klakah dan Ranuyoso. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, yang hadir secara langsung menyampaikan bahwa atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang, sangat mengapresiasi upaya untuk menjaga keberlangsungan sistem irigasi dengan kegiatan gotong royong kerja bersama.

“Dengan kekuatan sebanyak kurang lebih 150 orang yang terdiri dari tenaga operasi jaringan irigasi Dinas PUTR, Himpunan Petani Pemakai Air (Hippa), perangkat Kecamatan Randuagung dan Desa Kalidilem, diharapkan upaya ini membuahkan hasil yang lebih maksimal,” katanya.

Baca juga :

Sekda Agus Triyono mengungkapkan, bahwa kondisi jaringan irigasi Gedangmas II yang ada Desa Kalidilem tersebut membutuhkan perhatian khusus, karena banyak terdapat sedimen atau endapan dan sampah didalam jaringan irigasi. Karena itu, melalui inovasi Incar diharapkan adanya partisipasi yang aktif dan nyata dari petugas operasi dan pemeliharaan, serta kelompok Hippa dalam melayani petani dan masyarakat pemanfaat air irigasi.

“Terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada kegiatan Gugur Gunung ini. Apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk kerja kita bersama. Kita sangat bangga dengan semangat gotong royong selama ini masih kita miliki, karena kalau tidak gotong royong kita tidak akan mampu. Karena itu, ini perlu perhatian kita bersama,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUTR Kabupaten Lumajang, Joko Heri Prasetyo, menjelaskan bahwa pembersihan saluran dari sampah dan sedimen, serta sempadan sayuran dari tanaman-tanaman liar sangat berpengaruh pada kualitas air irigasi dalam melayani kebutuhan air. Menjadi salah satu upaya dari menjaga keberlangsungan saluran irigasi agar tidak terjadi kerusakan.

“Inovasi Incar Gugur Gunung ini bertujuan untuk terciptanya air irigasi yang lancar dan mampu mengairi areal pertanian maupun non pertanian yang menjadi lumbung pangan di Pemerintah Kabupaten Lumajang. Maka dilakukan inovasi Incar Gugur Gunung,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Dalam Monev itu, rombongan kali pertama menyasar pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi Jatiampuh di Desa Selogudiq Wetan, Kecamatan Pajarakan dan proyek pembangunan Gedung Serba Guna Timur Pasar Maron di Kecamatan Maron. Selanjutnya, meninjau rehabilitasi ruas Jalan Klenang Kidul-Pekalen dan ruas Jalan Pekalen-Pesawahan. Kedua titik itu, berada di Kecamatan Banyuanyar.

Kemudian, Monev diteruskan ke ruas Jalan Tiris-Tlogosari di Kecamatan Tiris. Selain itu, rombongan juga meninjau rehabilitasi Gedung SDN Ketompen di Kecamatan Pajarakan.

Di sela Monev itu, tidak ketinggalan Pj Bupati Ugas juga mengamati secara seksama progres pembangunan yang telah dicapai. Selain itu, juga berdiskusi langsung dengan penyedia dan pengawas proyek mengenai perkembangan dan kendala yang dihadapi selama proses pembangunan.

Baca juga :

Seusai melakukan Monev, Pj Bupati Ugas mengatakan bahwa pelaksanaan ini bertujuan untuk memastikan jika progres pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh para penyedia yang sudah berkontrak telah berjalan sesuai target. “Memang ada beberapa kendala yang kita diskusikan, seperti masalah musim hujan yang dapat mempengaruhi pengerjaan infrastruktur jalan. Saya sampaikan kepada kepala desa dan tokoh masyarakat, untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Salah satunya, dengan mencoba untuk mencari pawang hujan,” katanya.

Lebih lanjut Pj Bupati Ugas menegaskan, mengenai pentingnya pengawasan kualitas dan volume pekerjaan. “Saya sudah melakukan pengecekan dan secara umum kualitas pekerjaan sudah sesuai. Artinya, pengawas proyek telah melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Saya akan kembali melakukan croscek bulan depan, untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana dan target,” tambahnya.

Ditambahkannya, bahwa Monev ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik. Seperti, tepat waktu dan sesuai standar kualitas yang diharapkan demi kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap dengan adanya evaluasi ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di wilayah Kabupaten Probolinggo,” paparnya. (kom/pro/sit)

Sebelumnya, rencana tersebut telah dibahas dalam rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kota Malang oleh Dinas Perhubungan (Dishub). Namun, mengenai sungai irigasinya, merupakan kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kota Malang.

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengatakan bahwa akan melakukan feasibility study (FS) terlebih dahulu, untuk mengkaji penyebab dari kemacetan yang terjadi di kawasan itu. “Harus kita pelajari dahulu, kemacetannya di sana itu disebabkan karena apa. Apakah kemacetan karena volume arus kendaraan yang tinggi, atau dari perilaku pengatur lalu lintas,” kata Dandung, Sabtu (13/07/2024) tadi.

Baca juga :

Selain itu, ujarnya, juga penting untuk melihat keberadaan status tanah di kawasan itu. Karena, ini dianggap krusial untuk menentukan langkah-langkah teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan pelebaran jalan.

“Tanahnya di situ harus kita lihat terlebih dahulu. Apakah nanti perlu pembebasan lahan atau tidak. Ini nanti akan kita lakukan kajiannya dulu,” katanya.

Meskipun rencana pelebaran jalan ini dinilai sangat memungkinkan, Dandung menekankan, pengerjaan fisik belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Itu disebabkan, karena rencana kerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Sehingga, tidak memungkinkan untuk menambahkan proyek baru di tahun 2024 ini.

“Untuk FS ini juga tidak mungkin dilakukan pada tahun ini. Namun itu juga tergantung dari kebijakan pimpinan. Karena kan nanti dari FLLAJ juga masih akan melaporkan kempali pada Pak Pj. Kajiannya nanti bisa dilakukan oleh Dishub kemudian hasilnya baru dilimpahkan ke kita dan ditindaklanjuti untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) serta sebagainya,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Ketua Kelompok Tani (Poktan) Sri Lestari Kelurahan Tasikmadu, Sutarji, mengatakan bahwa dampak dari penyempitan saluran irigasi tersebut, pada saat musim hujan air dapat meluber hingga membanjiri lahan. Sedangkan, ketika musim kemarau air itu sangat dibutuhkan.

“Kami sangat dirugikan, sudah kami laporkan ke kelurahan dan masuk dalam Musrenbang. Itu sudah diperbaiki tapi yang dekat dengan jalan, sedangkan yang di dalam masih belum,” kata Sutarji, Kamis (27/06/2024) tadi.

Selain berdampak pada tanaman, menurut Sutarji, saluran tersebut juga dapat berpengaruh pada generasi penerus petani. Karena sampai dengan saat ini masih belum banyak petani-petani muda yang ingin menjadi penerusnya.

“Seperti anak saya itu sudah saya ajari tapi dia mengeluhkan salurannya ini, kemudian dia sudah tidak mau. Padahal jadi petani ini juga dapat mencukupi kebutuhan hidup,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan bahwa dalam pembenahan saluran tersebut Dispangtan Kota Malang telah melakukan rehabilitasi di 11 lokasi jaringan irigasi tersier. “11 itu tersebar di tiga kecamatan, di Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru. Itu kita lakukan dalam rangka untuk memperlancar air irigasi sampai ke sawah. Keluhan dari Poktan tersebut akan kita coba survei itu kategori irigasi primer, tersier atau sekunder,” ujar Slamet.

Menurut Slamet, apabila saluran irigasi tersier maka itu kewenangan dari Dispangtan Kota Malang. Namun, apabila saluran tersebut primer dan sekunder maka kewenangan dari DPUPRPKP Kota Malang.

“Saluran itu kita rehabilitasi karena mungkin sudah lama kemudian roboh, sehingga menutup aliran. Termasuk sedimentasinya mungkin ada rumput atau tanaman liar,” ucapnya.

Sebagai informasi, untuk total sawah aset milik Pemkot Malang ada sekitar 925 hektar, itu tersebar di Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dari total tersebut, 788 hektar diantaranya ditanami tanaman padi. (rsy/sit)

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa tindak lanjut tersebut dilakukan karena adanya aduan dari masyarakat sekitar kawasan hotel. Terlebih, juga diduga menjadi penyebab banjir di kawasan sekitar, apabila terjadi hujan lebat.

“Karena terindikasi adanya pelanggaran, makanya nanti kita akan melihat konstruksi di sana itu saluran terbuka atau tertutup. Kalau dari catatan DPUPRPKP, sebelum ada hotel, dahulunya adalah sawah. Jadi, itu ada aliran irigasi, yang sebetulnya mengarah ke luar ke Sungai Metro,” kata Dandung, Sabtu (01/06/2024) tadi.

Baca juga :

Sementara itu, Manajer Hotel Ubud, Dowvan, mengatakan bahwa penyebab banjir besar yang pernah terjadi di tahun 2023 lalu, bukan karena adanya bangunan hotel. Melainkan, juga karena jebolnya tanggul di dekat hotel tersebut.

“Kemudian, pihak hotel menutup tanggul tersebut. Karena kita tahu, penyebabnya banjir karena jebolnya tanggul. Lalu kita langsung pasang semen, kemudian h+1 kita langsung bangun tanggul ulang dan kita perkuat,” kata Dowvan.

Mengenai drainase yang ada, Dowvan menambahkan, jika pihak hotel selalu memelihara dan juga melakukan perbesaran. Bahkan, mengenai fungsi dari drainase juga tidak berubah sama sekali.

“Kita kooperatif saja, menyesuaikan. Nanti dilihat saja, bagaimana hasil survei dari DPUPRPKP seusai melakukan tinjauannya pekan depan,” katanya. (rsy/sit)