Dengan pelantikan tersebut, maka mantan Kapolres Mojokerto, akan mengisi jabatan Wakapolresta Malang Kota, setelah sekitar tujuh bulan kosong. Selama ini, jabatan untuk Wakapolresta Malang Kota, diisi oleh Plt Kompol Yuliati, yang juga menjabat Kabagren.

“Secara struktural, jabatan Wakapolresta sempat kosong sekitar 7 bulan,” ujar Kombes Pol Budi Hermanto.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Ditambahkannya, bahwa sosok AKBP Apip, sebelumnya sudah dikenal baik, karena pernah bersama-sama saat berdinas Polda Metrojaya. “Dengan pengalaman yang dimiliki, saya percaya kinerjanya termasuk pembinaan kepada anggota termasuk sosialisasi sinergi dengan masyarakat, akan berjalan bagus. Polresta Malang Kota mengusung konsep integrasi, terintegreted dan kolaborasi. Ini, sebagaimana yang ada di aplikasi Jogo Malang Presisi,” jelasnya.

Sementara itu, AKBP Apip Ginanjar, mengatakan siap menjalankan arahan dan program prioritas dari Kapolresta Malang Kota. “Kami siap menjalankan program Bapak Kapolri, Kapolda serta arahan dari Bapak Kapolresta Malang Kota. Kami akan menyesuaikan diri, berkaitan dengan karakteristik dan kultur di Kota Malang,” ujarnya. (gie)

Kekosongan inilah, yang sontak mengundang perhatian. Itu karena, akan mengganggu layanan masyarakat.

“Intinya, dengan adanya kekosongan posisi Sekdes, maka akan menghambat layanan masyarakat. Hal inilah, yang harusnya diantisipasi dan segera diisi atau dicarikan penggantinya,” ujar seorang warga Desa Payudan Dundang.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Camat Guluk-Guluk, Mohammad Rais, ketika dikonfirmasi terpisah terkait kekosongan jabatan Sekdes, mengatakan bahwa kekosongan itu masih dalam tahap proses pengisian. Hanya saja, dirinya enggan merinci kapan kepastian pengisian kekosongan tersebut.

“Masih dalam proses konfirmasi dan koordinasi,” paparnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp (WA), enggan memberikan keterangan secara rinci. Meskipun, awalnya memberikan respon saat diberi pesan via WA.

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, Abdul Madjid, saat dikonfirmasi di kantornya, diketahui sedang melakukan rapat. Termasuk, saat dihubungi melalui pesan WA. (dan/sit)

“Kami minta sebelum september sudah harus selesai. Sesuai aturan bisalah ini, memang harus serius untuk menghadapi persoalan ini,” ujar Made, Selasa (12/07/2022).

Dikatakan Made, bahwa Kota Malang tidak akan pernah mencapai hasil yang maksimal jika kepala organisasi perangkat daerah (OPD) masih mengalami kekosongan. Karena itu merupakan masalah serius yang harus segera teratasi.

“Ini kan vital kalau masih banyak yang kosong. Contohnya saja di Kepala Dinas Koperasi, perindustrian, dan perdagangan (Diskoperindag) itu diisi oleh Pelaksana tugas (Plt), bagaimana bisa mengatasi masalah pasar kalau pejabat definitifnya tidak ada,” jelasnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Untuk kekosongan pimpinan jabatan tinggi di Kota Malang saat ini ada sejumlah sembilan OPD yang diisi oleh Plt. Selain itu juga ada beberapa kepala bidang yang masih kosong. Kemudian disebutkan, bahwa salah satu kelurahan di Kota Malang saat ini tidak memiliki bendahara.

“Segeralah itu diisi dulu sebelum berbicara yang lain. Kalau pelaksana pejabatnya belum sempurna gimana mau bahas yang lain,” kata Made.

Dijelaskan Made, pihaknya siap mendorong Pemkot Malang untuk segera menuntaskan permasalahan tersebut. Jika Pemkot Malang mengalami kendala, menurutnya harus segera sampaikan pada DPRD.

“Kalau ada permasalahan sampaikan ke dewan kita siap kok mendorong, mencari apasih permasalahannya, kendalanya,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pejabat yang menduduki Kepala Dinas diantaranya, Onny Ardianto, dari Sekretaris menjadi Kepala Diskominfo, Santi Restuningsasi dari Kabag Perekonomian Dan Sumber Daya Alam menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dyah Lies Tina Purwaty dari Kabag Pemerintahan menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Bangun Yulianto dari Sekretaris menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selanjutnya Achmad Dahlan dari Kabag Protokol menjadi Kabag Umum, Zulkarnain dari Kepala Bidang Data, Formasi Dan Jabatan BKPSDM menjabat sekretaris, Dian Fachroni Kurniawan dari Kabid Bina Marga DPUPR menjadi Sekretaris.

Baca Juga:

• Tiga Kepala Daerah Malang Raya Komitmen Sinergi Pembangunan Transportasi Berbasis Kawasan
• Sukses Taklukan Gunung Bokong, Siswa SDN Ngaglik 1 Batu Bakal Taklukkan Gunung Buthak
• Kawal Gugatan Sengketa Tanah Lapangan Desa, Puluhan Warga Sumberejo Kota Batu Datangi PN
• Peras Pengasuh Ponpes Atas Dugaan Asusila, Oknum Wartawan dan Aktivis Perlindungan Anak Kota Batu Ditangkap

Wali Kota dalam amanat pelantikan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik, dan berpesan agar kiranya menjadi ASN yang baik dan patuh dalam menjalankan perintah atasan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Pekerjaan apapun yang bisa menilai adalah orang lain. Sehingga harus menjadi manfaat bagi orang lain. Menjadi ASN ada aturan, ada etika, ada hukum yang berlaku, yang harus dilalui seorang ASN, dan keniscayaan untuk tidak bisa dikesampingkan, saya berpesan ketika pimpinan memerintahkan sesuatu langsung laksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan,” ucap Dewanti dalam amanatnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Batu, Siswanto menerangkan, setelah dilakukannnya prosesi pelantikan ini masih ada dua jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong yakni Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan (DPKP) serta Kepala Inspektorat. Selain itu juga ada Asisten 3 dan Staf Ahli.

“Untuk Kepala DPKP kami akan melakukan open bidding. Namun untuk waktunya masih menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Misalkan rekomendasi itu turun tiga hari lagi, kami akan melakukan open bidding saat itu juga,” ujarnya.

Sementara itu, untuk sistem rekrutmen Kepala Inspektorat pihaknya masih akan menunggu rekomendasi dari Wali Kota. Dengan melakukan rekrutmen menggunakan sistem open bidding atau menggunakan sistem pergeseran.

“Kami masih menunggu rekomendasi dari Bu Wali. Kalau melalui pergeseran prosesnya akan lebih cepat. Karena peserta langsung melakukan uji kompetensi, dilihat hasilnya, dipilih yang terbaik, lalu pelantikan,” ujarnya.

Sedangkan untuk rekrutmen Asisten 3 secara otomatis akan dilakukan dengan sistem pergeseran. Dengan mencari Kepala Dinas senior dan dirasa mumpuni untuk menempati jabatan tersebut. Disisi lain, dia juga mengungkapkan pada tahun 2021 ini akan ada 95 ASN yang pensiun. Sedangkan pada tahun 2022 mendatang ada 110 ASN Pemkot Batu yang pensiun. (bir/ed2)

Pemilihan yang di mulai pukul 08.00 berlangsung hingga jam 12.00. Kemudian, dilanjut penghitungan suara yang berjalan tertib.

Ada sekitar 112 hak suara Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sementara yang hadir, sekitar 107 hak pilih dan 4 hak pilih tidak hadir dan 1 suara tidak sah.

Menurut Ketua panitia pemilihan Kasublok Desa Duwet, Ir. H. Sukarno, penjaringan peserta Kasublok sudah melalui 4 tahapan dan tahap terakhir hari ini adalah pemungutan suara.

“Kalah-menang soal biasa, mas. Karena di dalam pertandingan apa pun, kita harus menerima kekalahan. Kita tetap mendukung keputusan hasil penghitungan,” ujar Ketua Panitia.

Baca Juga : Pantau Tiga Kelurahan di Kecamatan Panji, Satgas Covid-19 Situbondo Puas dengan Penurunan Masyarakat Terpapar

Hasil akhir penghitungan suara terbanyak diperoleh oleh calon Kasublok, Hariyanto dengan memperoleh 52 suara kemudian disusul Abdul dengan perolehan 44 suara, sedangkan Wirnadi cuma memperoleh 11 suara.

Kades Duwet, Adi Chandra Karisma, menjelaskan di selenggarakannya pemilihan Kasublok hari ini untuk mengisi kekosongan jabatan Kasublok yang sudah sampai waktunya dan berakhir masa jabatan Kasublok yang lama.

“Pemilihan Kasublok secara rutin diadakan setiap 5 tahun sekali,” ujarnya.

Dikatakan Adi Chamdra, setelah selesai pemilihan dan peserta Kasublok yang menang diharapkan bekerja se adil-adilnya terkait pembagian air kepada sawah para petani. Merata, walaupun pemilihnya tidak berasal dari daerahnya. Serta, amanah dalam bekerja. “Kasublok wilayah kebun utara dan kebun selatan, jangan sampai terjadi miss komunikasi antara Ulu Air dengan petani,” ujarnya. (her/ed2)

Seorang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yakni Tjarda sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Sidoarjo. Sebelumnya dia menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Sedangkan 2 Pejabat Fungsional Ahli Utama yang dilantik yakni dr Danang Diandaru Sp BO (Bedah Ortopedi) dan dr Kristianto Budi Saksono Sp Urologi RSUD Sidoarjo. Pelantikan ini disaksikan Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin serta Sekda Sidoarjo Ahmad Zaini dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Pelantikan ini merupakan kebutuhan organisasi. Tujuannya memantapkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan. Selain itu sebagai bentuk penyegaran dan peningkatan kinerja pegawai,” terang Saiful Ilah kepada Memo X, Rabu (27/02/2019).

Oleh karenanya, Saiful meminta pelantikan pejabat tidak dimaknai hanya sekedar penempatan figur-figur pejabat di jenjang jabatan dan kepentingan tertentu. Namun harus dimaknai sebagai kepentingan organisasi.

“Pemberian jabatan didasari berbagai pandangan dan penilaian. Diantaranya kompetensi, profesionalisme serta integritas yang tinggi seorang pegawai terhadap tugasnya selama ini,” imbuhnya.

Dengan melihat kreteria itu, kata Abah Ipul Pemkab Sidoarjo memberikan kepercayaan kepada seorang pegawai untuk mengemban amanah dan tanggung jawab sebagai seorang pejabat sesuai kemampuannya.

“Bagi yang dilantik hari ini, saya berharap mampu memberikan layanan yang lebih professional, efektif, efisien dan transparan,” tandasnya. Wan/yan