Rektor Unikama Dr Pieter Sahertian, MSi menjelaskan kondisi Unikama saat ini, bahwa kegiatan perkuliahan tetap berjalan. Apapun konflik yang menimpa Yayasan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI (PPLP PT PGRI) Unikama, yang menaungi Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama), tak boleh mengganggu proses perkuliahan.

“Karena DIKTI memberikan perhatian pada proses belajar mengajar, agar mahasiswa tak dirugikan dengan menjadi korban konflik. Kan kasihan itu 8.000-an mahasiswa Unikama, dan yang wisuda juga butuh kepastian,” jelas Pieter, saat ditemui Memo X (Grup Memontum.com), di ruang kerjanya.

Menurut Pieter, persoalan Unikama sudah masuk ke Kopertis dan DIKTI, dimana mereka sedang mengupayakan proses mediasi yang diharapkan agar proses belajar mengajar dan Tri Dharma Perguruan Tinggi tetap berjalan dengan baik. Proses mediasi dilakukan di Kopertis Surabaya, Kamis (15/3/2018). Tentunya, akan ada rambu-rambu bagaimana seharusnya proses belajar mengajar agar tetap berjalan dengan baik.

(baca juga : Tak Islah, Menristekdikti Bakal Larang Unikama Terima Mahasiswa Baru )

Namun jika nantinya dalam pandangan Kopertis dan DIKTI tidak ada titik temu, diharapkan Kopertis dan DIKTI mau melihat langsung kondisi di Unikama. “Saya yakin mereka memiliki kebijakan, tidak akan menutup tanpa melihat kondisi riil. Harapan kami di Badan Pengelola ini, Kopertis dan DIKTI dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan, apakah baik atau bagaimana. Kopertis dan DIKTI dapat melihat dan bertanya langsung kepada mahasiswa, dosen, dan karyawan, serta pihak Rektorat siap diklarifikasi. Bagaimana layanan kepada mahasiswa dan masyarakat masih berjalan sampai saat ini,” paparnya.

Sementara konflik di Yayasan sudah memasuki proses hukum di pengadilan dan semua pihak sedang menunggu hasilnya. Dimana permasalahan sebenarnya ada di Yayasan sebagai badan hukum penyelenggara, bukan di Rektorat atau kampus sebagai badan hukum pelaksana. (rhd/nay)

 
Memontum Kota Malang — Menristekdikti Prof Dr H Mohammad Nasir, Ak, MSi, PhD, ternyata baru mengetahui adanya konflik dualisme Yayasan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI (PPLP PT PGRI) Unikama, yang menaungi Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) dari awak media.

“Saya baru tahu dari kalian. Karena masalah itu belum masuk ke saya. Kalau ada laporan ke Kementerian, akan langsung saya downgrade,” tegas Menristekdikti, kepada awak media usai memimpin FDPNI, di Hotel Singhasari, Batu, Senin (12/3/2018) malam.

Menurutnya, dampak konflik yayasan adalah mahasiswa menjadi korban. Untuk itu, Nasir menyarankan untuk segera menyelesaikan konflik atau Islah (berdamai). Jika tidak, maka dilarang menerima mahasiswa baru.

“Selesaikan dulu konflik. Karena kalau konflik mahasiswa yang jadi korban. Kalau mahasiswa jadi korban, harus passing out pindahkan ke universitas lain, dan luluskan yang ada. Tidak boleh ada penerimaan mahasiswa baru dulu,” tandas pria kelahiran Ngawi, 27 Juni 1960.

Nasir mencontohkan kasus kampus yang sama karena dualisme yayasan di Malang, yaitu ditutupnya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sunan Giri Malang. “STIH close, selesaikan dulu,” tukasnya.

Sementara itu secara terpisah, Dr Widyo Winarso, Sekretaris Pelaksana Kopertis VII, mengatakan Kopertis akan segera memediasi kedua pihak yayasan yang berkonflik. “Kami akan segera memediasi untuk Islah. Kasian korbannya mahasiswa,” jelasnya kepada awak media, saat berkunjung ke salah satu PTS di Malang.

Menurutnya, PTS memiliki kecenderungan konflik ketika SK, baik Yayasan maupun Rektor, ketika menjelang masa pergantian, dalam hal ini di bawah PGRI. “Beberapa PT di bawah PGRI berpotensi. Bukan pasti bermasalah, tapi artinya suatu saat bisa muncul masalah,” jelas Winarso. (rhd/yan)