Pemaparan DLH itu, disampaikannya saat pertemuan dengan warga Desa Tlekung dengan tim Peduli Lingkungan, yang notabene bentukan warga Desa Tlekung. Pertemuan itu, difasilitasi Komisi C DPRD Kota Batu dan dihadiri Kepala Desa Tlekung serta Camat Junrejo, Selasa (05/09/2023) tadi.

Kepala DLH Kota Batu, Aries Setiawan, menjelaskan bahwa yang dilakukan saat ini adalah fokus jangka pendek dalam menangani sampah. Artinya, sampah yang ditangani adalah sampah baru.

“Dalam jangka pendek, menangani sampah baru. Maka harus dipilah menjadi organik dan residu. Juga, optimalisasi TPS3R yang ada di desa maupun kelurahan,” terangnya.

Baca juga:

Lebih dari itu, tambahnya, mengapa saat ini yang terjadi di TPA Tlekung, merupakan pembatasan dan bukan penutupan. Yang dimaksud dengan pembatasan, yaitu sampah yang dibuang di TPA tersebut berbentuk residu. Yang selanjutnya, diolah di TPA Tlekung.

“Jadi, bukan penutupan tetapi pembatasan,” ujarnya.

Mekanisme pengelolaan sampah di TPA Tlekung, urainya, setelah sampah residu yang masuk TPA Tlekung, dilakukan penimbangan sebelum pemrosesan lebih lanjut. “Setelah sampah residu ditimbang, maka dapat dilakukan pengolahan dengan mesin Incenerator. Ini sebelum ditimbun di sel sampah aktif,” jelasnya.

Lebih dari itu, imbuh Aries, sampah residu yang ditimbun ditata dengan menggunakan alat berat agar tidak menimbulkan longsor. “Mekanisme pengelolaan sampah residu di TPA Tlekung, itu setelah diolah dilakukan penataan kemudian yang terakhir dilakukan penutupan dengan tanah setelah itu dengan geomembran,” paparnya.

Semua yang dijelaskan itu, tegas Aries, adalah jangka pendek. Tetapi untuk jangka menengah, yaitu fokus dengan sampah lama yang sudah menggunung di TPA Tlekung. Ini dikarenakan sampah yang ada di Kota Batu tidak ada hentinya.

“Tentunya, jangan sampai kawasan kota menjadi kotor dalam kondisi pembatasan ini,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari, menyampaikan memang perlu optimalisasi dalam penyelesaian masalah sampah di TPA Tlekung. “Saya berharap, dalam penyelesaian TPA Tlekung ini diharapkan optimalisasi TPS3R yang ada di desa maupun kelurahan. Hal yang penting perencanaan segera ditata dan dikawal bersama-sama,” tegasnya. (put/sit)

Di Malang Raya pun tak terkecuali, istilah tersebut mulai marak diperbincangan setelah di awal April 2020 Pemerintah Kota Malang mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pertama walaupun akhirnya belum disetujui oleh Pemprov Jatim dengan berbagai macam pertimbangan. Alhasil masyarakat disuguhi istilah baru PSBB, yang terkadang masih banyak masyarakat yang sering salah ucap dalam perbincangan. PSBB sebuah istilah singkatan baru yang sebelumnya kita lebih familiar dengan istilah PBB (Pajak Bumi & Bangunan ataupun Persatuan Baris Berbaris), PSPB merupakan singkatan dari Pelajaran Sejarah Perjuangan Bangsa yang bagi mereka yang kategori masuk zona OLD tentu ingat betul istilah ini.

Fenomena ini tak lepas dari perhatian Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Zaenudin ST MAP. Berikut wawancara dengan Januar Triwahyudi, wartawan Memontum.com.

Bang Jee, panggilan mantan Ketua KPU Kota Malang, dua periode ini, menyampaikan jika langkah yang diambil Pemkot Malang dengan melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang rencananya akan diberlakukan awal Juni 2020 ini, adalah sebuah keputusan maksimal yang sementara bisa diambil dengan menerapkan hidup norma baru atau new normal life. Apalagi di beberapa media pers online, sudah banyak statement Walikota Malang yang tidak akan memperpanjang masa PSBB dan memberlakukan New Normal.

“Masalahnya apakah ini bentuk keyakinan pemimpin kita bahwa penyebaran virus corona ini akan mampu ditekan penyebarannya. Atau ini juga merupakan langkah memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk kembali tidak panik akibat dampak yang ditimbulkan pandemi covid-19 ini. Tentu masyarakat akan menilai bentuk kesungguhan Walikota untuk menyelesaikan persoalan ini dengan tidak menambah persoalan-persoalan baru, baik soal transparansi sebagai Pejabat pengelola Negara (Pejabat Publik) atau perilaku-perilaku yang tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Jadi pemimpin itu tantangan terberatnya adalah harus mampu merasakan apa yang dirasakan masyarakatnya dan mampu memberi suri tauladan bagi yang dipimpinnya,” kata politikus berkaca mata ini saat dihubungi via teleconverence, Rabu (27/5/2020).

Untuk itu, lanjut Politisi yang juga merupakan Direktur Eksekutif Rumah Baca Cerdas (RBC) ini, Pemerintah Kota Malang harus mampu menjelaskan kepada masyarakat sejelas-jelasnya apa maksud dan tujuan dari New Normal ini dan serta targetnya apa. Agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda di masyarakat. Lebih lanjut Walikota harus memberikan progress atas pelaksanaan PSBB yang diberlakukan kemarin secara transparan. Karena terlepas apapun nama-nama program yang telah diambil, pandemi Covid-19 ini sangat berdampak pada semua sektor.

Tantangan bagaimana nanti stimulus yang akan diambil untuk menggerakan roda perekonomian, bagaimana dampak sosial budayanya, bagaimana pengamanan jaring sosialnya sampai pada bagaimana pemerintah kota malang mengevaluasi semua kebijakan yang sudah dilakukan secara transparan agar masyarakat bisa kembali menaruh harapan dan kepercayaan pada pemimpinnya, terlebih setelah adaptasi memasuki masa New Norma nanti.

Memberi harapan kepada masyarakat adalah sebuah keniscayaan sebagai bagian, bahwa pemimpin telah hadir dan memikirkan rakyatnya, mendorong masyarakat untuk tertib dan displin menjalankan aturan-aturan adalah kewajiban pemangku kekuasaan. Tapi yang jauh lebih diharapkan masyarakat adalah semangat untuk bangkit kembali adalah kerja gotong royong bersama semua pihak dan pemerintah sebagai garda terdepan.

Menuntut masyarakat untuk selalu patuh tentu tidak menjadi fair apabila para Pejabat Publiknya juga tidak mengikuti kaidah-kaidah Good Governance.

“Saya juga berharap kita semua pada posisi masing-masing, baik dalam sekala kepala rumah tangga tentu harus bisa beradaptasi menghadapi kondisi sekarang ini dengan memberikan ketauladanan di lingkungan keluarga. Demikian juga misal kita sebagai ketua RT atau RW akan bertanggungjawab terkait keteladanan itu di wilayahnya. Apalagi setingkat aparatur negara, baik itu Lurah, Camat, Walikota, Gubernur bahkan Presidenpun juga harus mampu memberi keteladanan dan memberi spirit bagi masyarakat yang dipimpinnya,” papar Bang Jee.

New Normal akan kembali menjadi perbincangan dan istilah yang trend di masyarakat. Tentu ini semua, semoga menjadi harapan bersama untuk tumbuh dan bangkit memasuki era adaptasi baru. New Normal jangan dijadikan alat untuk menjauhkan silaturahmi dan merubah budaya luhur kita. New Normal menjadi tonggak baru utuk menunjukan rasa kebersamaan, senasib dan sepenanggungan, menjadikan ruang evaluasi diri bagi setiap insan bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang memiliki keterbatasan dan kelemahan. Ini juga sebagai momentum bagi para pemimpin untuk menunjukkan jati diri kesungguhan untuk benar-benar memperjuangkan dan memikirkan nasib rakyatnya. (yan)