Diuraikannya wali kota, melalui pelaksanaan uji kompetensi ini, maka tingkat profesionalisme wartawan yang ada di Kota Malang meningkat. Apalagi, tercatat lebih dari 50 persen para jurnalis di wilayah Malang telah mengikuti UKW.

“Kami mengapresiasi penyelenggaraan UKW yang dilakukan PWI Malang Raya. Ini yang patut diacungi jempol, yang mana dengan jumlah tersebut, saya optimis dapat menciptakan iklim kondusif di Kota Malang,” kata Wali Kota Wahyu.

Disampaikan wali kota, suasana nyaman bisa terwujud, tentunya berkat kontribusi dari pemberitaan konstruktif. Wujud nyata dari kerja sama pentahelix yang terjaga di Kota Malang yang semakin kondusif.

“Namun tantangan ke depan, Medsos begitu membanjiri ruang publik. Maka, perlu peran penting para wartawan agar berita simpang siur dapat diluruskan,” ujarnya.

Ketua PWI Jatim, Nufil Hakim, menjelaskan jika dihitung, PWI Provinsi Jatim telah menghantarkan 1.700 wartawan berkompeten. Jumlah tersebut, khususnya yang telah mengikuti UKW.

“Yang istimewanya, dari 1.700 tersebut, separuh lebih disumbang oleh PWI Malang Raya,” papar Ketua PWI Jatim.

Baca juga :

Dirinya juga mengurai, bahwa saat ini tercatat ada 52 ribu media. Diperkirakan, dari jumlah media tersebut terdapat 200 ribu wartawan. Namun sayang, baru sekitar 30 ribu yang tersertifikasi.

“Perkiraan saya, butuh waktu 30 tahun lagi agar seluruh wartawan di Indonesia kompeten semua,” ujarnya.

Ketua PWI Jatim juga berharap, bahwa peserta UKW ke 59 ini bersyukur, karena telah mendapatkan kesempatan langka ini. Karenanya, diharapkan semua yang mengikuti ujian ini bisa bersungguh-sungguh dan lulus tanpa terkecuali.

Sementara itu, Ketua PWI Malang Raya, Cahyono, menegaskan bahwa UKW kali ini diselenggarakan dengan diikuti 36 peserta yang dibagi dalam enam kelas. Adapun uraiannya, yaitu tiga kelas untuk jenjang Muda, dua kelas untuk jenjang Madya dan satu kelas untuk jenjang Utama.

Dirinya juga menambahkan, jika pelaksanaan UKW di Malang, sempat tertunda dikarenakan dualisme kepemimpinan di tubuh PWI Pusat. “Berkat peran serta Ketua PWI Jatim, konflik tersebut dapat segera terselesaikan,” tegas Ketua PWI Malang Raya.

Dirinya juga mengaku, bahwa PWI Malang berkomitmen untuk selalu meningkatkan kompetensi wartawan. Karenanya, diharapkan ‘kuli tinta’ yang bertugas di Malang kompeten. Bahkan, sebagai bentuk komitmen itu, PWI Malang Raya selalu menggratiskan kepersertaan UKW.

Dalam serangkaian pembukaan itu, juga digelar talk show bertema ‘Peran Media dalam Mendongkrak UMKM Naik Kelas’ dengan menghadirkan pemateri dari Bank Indonesia Malang dan OJK Malang. Gelaran ini, pun mendapat sambutan positif dari peserta yang juga melibatkan sejumlah mahasiswa UIBU.

Sementara untuk serangkaian pelaksanaan, juga turut didukung sejumlah pihak. Diantaranya, Universitas Insan Budi Utomo (UIBU), Bank Indonesia Malang, Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang. Termasuk, Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Bank Central Asia (BCA) Malang, Pertamina Patra Niaga, PT Best Profit Futures, Tychi Hotel, Universitas Negeri Malang (UM), Politeknik Negeri Malang (Polinema), The Alana Hotel, Perumda Tugu Tirta Kota Malang, ⁠Golden Tulip Hotel, Ijen Suites, Grand Mercure Malang Mirama, Pemuda Pancasila Kota Malang hingga Hotel Pelangi. (sit)

Sementara pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa sendiri, dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi bersama Wakil Ketua serta dihadiri anggota DPRD Kabupaten Malang hingga Kepala OPD Kabupaten Malang, dengan mengenakan pakaian adat Malangan. Tidak ketinggalan, turut hadir Forkopimda Malang Raya, tokoh agama hingga tokoh kemasyarakatan.

Wabup Lathifah dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada momen Hari Jadi Kabupaten Malang di tahun 2025 ini mengambil tema ‘Peningkatan Daya Saing Daerah dalam Peningkatan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan’. “Peringatan Hari Jadi ke-1265 ini menjadi momentum refleksi perjalanan Kabupaten Malang dari masa ke masa,” kata Wabup Lathifah.

Untuk itu, tambah Wabup Malang, dirinya mengajak semua yang hadir untuk sejenak mengingat sekaligus mendoakan agar segala pengorbanan para pendiri daerah, para leluhur dan para pendahulu akan dinilai sebagai suatu kebaikan serta amal jariyah dihadapan Allah SWT. “Semoga seluruh upaya yang telah dicurahkan untuk Kabupaten Malang, dapat menjadi spirit keteladanan bagi kita semua yang saat ini sedang berjuang mewujudkan cita-cita kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Malang,” tambahnya.

Sebagai refleksi perjalanan pembangunan Kabupaten Malang, berbagai indikator makro menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi, meningkat dari 3,12 persen pada 2021 menjadi 4,96 persen pada 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik dari 71,48 menjadi 73,53. Persentase kemiskinan turun dari 10,50 persen pada 2021 menjadi 8,98 persen pada 2024. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka menurun dari 5,40 persen menjadi 5,13 persen pada tahun yang sama.

Baca juga :

Selain capaian indikator makro yang positif, Kabupaten Malang juga meraih berbagai penghargaan tingkat regional dan nasional. Diantaranya, WTP ke-11 berturut-turut dari BPK RI, penghargaan Gesit dari KIAT, sejumlah penghargaan dari BKN RI, Kemendagri, Badan Pangan Nasional, BRIN dan DJPb Jatim.

Pemerintah Kabupaten Malang juga mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jawa Timur di bidang K3, olah raga, digitalisasi daerah, ekspor IKM, serta inovasi Siterkam Penghargaan lain datang dari KPPN Malang, PERPAMSI, TOP BUMD Awards 2025, ASPATAKI, Komisi Nasional Disabilitas, Baznas Awards, Radar Malang, serta Harian Surya atas berbagai komitmen, inovasi, dan prestasi di bidang pemerintahan, pelayanan publik, ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, perhatian, serta kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Malang. Berbagai pencapaian ini menjadi sumber kebanggaan sekaligus motivasi untuk terus mempertahankannya dan meningkatkan kualitas pembangunan di masa mendatang,” ungkapnya.

Wabup Malang juga mengajak, untuk menjadikan Hari Jadi ke-1265 Kabupaten Malang 2025 sebagai titik tolak untuk meningkatkan kualitas kerja, memperkokoh persatuan dan menyalakan kembali api motivasi dalam diri. “Setiap dari kita adalah bagian penting dari perjalanan Kabupaten Malang. Apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi sejarah bagi anak cucu kita kelak,” tambahnya.

Sebagai informasi, di awal rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1265 Kabupaten Malang, Wakil Bupati Malang, Ketua DPRD Kabupaten Malang, serta jajaran VIP, memberikan santunan kepada anak yatim. Acara tersebut, juga menampilkan tayangan slide mengenai perkembangan Kabupaten Malang, mulai dari sejarah berdirinya Kerajaan Kanjuruhan, deretan Bupati dan Ketua DPRD Malang dari masa ke masa, hingga berbagai raihan prestasi yang berhasil dicapai Kabupaten Malang.

Terakhir, Wabup Malang mengajak semua untuk terus menjaga semangat kebersamaan, kerja keras dan gotong royong dalam mengisi pembangunan. “Dengan semangat tersebut, kita harus optimis bahwa Kabupaten Malang akan semakin dikenal di tingkat nasional maupun global sebagai daerah yang maju, berbudaya, inovatif dan sukses,” imbuhnya. (pro/gie)

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa GPM adalah bentuk nyata hadirnya negara. “Kemerdekaan harus bermakna di kehidupan rakyat sehari-hari. Dengan harga pangan yang stabil, masyarakat bisa tenang, daya beli terjaga dan inflasi terkendali. Itulah arti kemerdekaan ekonomi,” katanya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lumajang, Retno Wulan Andari, menambahkan bahwa keberhasilan GPM berkat sinergi Bulog, UMKM, kelompok tani dan pelaku usaha lokal. “Gotong royong ini menjaga rantai pasok tetap lancar, petani terlindungi dan konsumen terbantu,” jelasnya.

Dengan pangan murah di momen HUT RI, masyarakat merasakan bahwa kemerdekaan hadir di meja makan mereka. Tidak ada ketakutan akan harga yang melonjak, melainkan rasa lega dan optimisme.

Baca juga :

Bagi warga, GPM menjadi simbol kemerdekaan yang nyata, kemerdekaan dari rasa khawatir terhadap lonjakan harga pangan. “Alhamdulillah bisa beli beras lebih murah. Rasanya ringan sekali untuk kebutuhan keluarga. Ini seperti hadiah ulang tahun kemerdekaan bagi kami,” ujar Siti Aminah, ibu rumah tangga asal Kecamatan Tempeh.

Pada GPM masyarakat bisa memperoleh beras SPHP ukuran 5 kilogram dengan harga Rp 57 ribu, gula pasir Rp 15.500 per kilogram, minyak goreng kemasan merek Minyak Kita Rp 15 ribu per liter, serta telur ayam ras Rp 25 ribu per kilogram.

Untuk kebutuhan bumbu dapur, tersedia bawang merah kualitas A seharga Rp 35 ribu per kilogram dan kualitas B Rp 28 ribu per kilogram. Harga cabai pun sangat terjangkau, yakni cabai merah besar Rp 20 ribu per kilogram dan cabai rawit merah Rp 20 ribu per kilogram. Seluruh harga tersebut lebih rendah dari harga pasar sehingga langsung meringankan beban pengeluaran keluarga.

Selain di pusat kota, 21 kecamatan lain di Lumajang juga melaksanakan GPM dengan menyalurkan 7 ton beras langsung ke masyarakat desa. Hal ini membuktikan bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya dinikmati warga perkotaan, tetapi juga menjangkau pelosok. (kom/adi/gie)

Sekedar diketahui, rombongan guru yang datang merupakan tenaga pengajar dari sekolah yang menjadi almamater Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri dan istri. Karenanya, tidak heran jika kemudian nuansa seakan membawa kenangan masa-masa indah saat di SMA. Terlebih, di tengah obrolan itu, keduanya pun dihubungkan melalui sambungan video call dengan guru maupun mantan guru-gurunya dahulu. Bahkan, adapula yang menitipkan salam, termasuk dari satpam sekolah.

“Di sekolah itu, saya ketemu istri saya dan alhamdulilah sampai hari ini kami dikaruniai dua orang anak,” kata Mas Dhito.

Mas Dhito mengaku, bahwa pihaknya tidak menyangka bakal kedatangan tamu dari guru-guru SMA, tempatnya bersama istri bersekolah. Mengingat, sebelum-sebelumnya belum ada komunikasi.

Masih menurut Mas Dhito, bahwa kedatangan rombongan perwakilan guru juga untuk mengundang di acara pentas seni dan kreatif atau Kresikars Reborn 2025, yang akan diselenggarakan di GOR Gelora Bung Karno, pada 27 September 2025.

Sementara Mas Dhito sendiri, mengaku banyak kenangan indah, yang lahir di SMA Negeri 82 Jakarta. Termasuk dirinya, yang mulai berpacaran dengan Eriani Annisa sewaktu duduk di akhir Kelas 2 SMA. Kemudian saat nongkrong bersama teman SMA di Wartam, sebutan untuk warung depan taman sekolah.

Baca juga :

Begitupula, ujar Mas Dhito, dengan sosok guru wali kelas yang dinilai sangat ditakuti oleh seluruh siswa. Namun bagi Mas Dhito, guru yang biasa disapa dengan sebutan Bu Iwen, itu dinilai sangat perhatian dan meninggalkan kesan khususnya bagi dirinya.

“Sekarang sudah pensiun, tapi guru itu adalah guru yang betul-betul sangat berkesan bagi saya. Saya punya rasa hormat dan respect sama beliau,” tambah Mas Dhito.

Mas Dhito pun berharap, SMA Negeri 82 Jakarta yang menjadi almamaternya bersama istri, itu bisa mencetak alumni-alumni yang lebih baik. Dirinya pun mengaku, masih intens berkomunikasi dengan beberapa alumni, baik dari angkatan sebelum maupun di bawahnya.

“Saya harapkan para alumni SMA 82 Jakarta bisa lebih solid lagi,” ungkap bupati yang lulus SMA pada 2010 itu.

Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 82 Jakarta Bidang Kesiswaan, Feriyansyah, dalam kesempatan itu melihat Mas Dhito selama SMA merupakan siswa yang energik dan penuh ide kreatif. Sehingga, hal itu membuatnya dikenal di kalangan guru.

Melalui Mas Dhito, diharapkan nantinya bisa mengajak banyak alumni untuk hadir meramaikan acara Pensi Kresikars Reborn 2025, yang ditargetkan bisa dihadiri 7 ribu penonton. “Harapannya, Mas Dhito bisa menyatukan alumni, dapat berkumpul semua memeriahkan acara ini,” ujarnya. (kom/pan/gie)

Upacara Kenaikan Pangkat (UKP) Anggota ini dilaksanakan di halaman depan Mapolresta Malang Kota, Senin (30/06/2025) tadi. Dari total 54 personel yang menerima kenaikan pangkat, 53 diantaranya adalah Bintara.

Menariknya, satu-satunya pejabat utama yang naik pangkat adalah Kapolsek Sukun, AKP Riyan Wahyuningtiyas, yang kini resmi menyandang pangkat Kompol.

Personel Polresta Malang Kota yang naik pangkat, diantaranya 1 Pejabat Utama dari AKP ke Kompol, 7 personel dari Aipda ke Aiptu, 24 personel dari Bripka ke Aipda, 2 personel dari Brigadir ke Bripka, 7 personel dari Briptu ke Brigpol dan 13 personel dari Bripda ke Briptu.

Dalam amanatnya, Kombes Pol Nanang Haryono menegaskan bahwa kenaikan pangkat bentuk apresiasi pimpinan. Ditambahkan, bahwa pangkat itu bukan hak, namun perlu diperjuangkan dengan syarat anggota tidak ada pelanggaran, serta perlu dukungan dari semua aspek bahkan istri (Bhayangkari).

Baca juga :

“Kenaikan pangkat bentuk penghargaan dari pimpinan. Pangkat bukan hak, melainkan amanah yang perlu diperjuangkan, anggota harus bisa menjaga profesionalisme, dedikasi dan loyalitas selama bertugas tidak ada kesalahan. Para Istri harus mensupport dan mendampingi suaminya,” tegas Kombes Pol Nanang.

Kombes Pol Nanang juga mengucapkan terima kasih kepada Bhayangkari yang telah membantu suaminya dan kepada anggota yang menerima kenaikan pangkat telah bertanggung jawab melaksanakan fungsinya sebagai anggota Polri melayani masyarakat. Dirinya juga menekankan, bahwa tujuan dari menjadi anggota harus sesuai dengan tugas pokok (Tupoksi) Polri, paham tentang makna Tata Tentrem Kertaraharja, dengan berpedoman Rastra Sewakottama dan Polri untuk masyarakat.

“Artinya anggota Polri adalah abdi negara melaksanakan tugas sesuai Tupoksi masing-masing, agar bisa menciptakan ketertiban, kemakmuran dan kesejahteraan terutama untuk masyarakat dengan mempedomani Rastra Sewakottama,” ujar Kombes Nanang.

Dalam amanahnya, Kombes Nanang menegaskan kepada perwira maupun anggota akan pentingnya peningkatan kemampuan, kapasitas, kapabilitas dan mengupgrade kemampuan sumber daya personel Polri. “Seluruh anggota, khususnya di jajaran Polresta Malang Kota jangan sampai bosan mengembangkan diri, meningkatkan pelayanan, serta menjaga integritas dalam setiap tugas. Anggota Polresta Malang Kota harus mampu menjadi role model di tengah masyarakat. Profesionalitas dan kepercayaan publik dibangun dari konsistensi, bukan sesaat,” tambahnya. (gie)

Penghargaan itu, diterima langsung Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam Musrenbang Polri 2025 dengan tema ‘Polri Yang Presisi Siap Mendukung Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif’ di Gedung Mutiara PTIK Jalan Tirtayasa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (19/06/2025) tadi. Penghargaan pertama dari Kemenpan RB, sebagai bentuk apresiasi atas inovasi Panic Button On Hand Polresta Malang Kota, sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Berkelanjutan tahun 2024.

Inovasi digital yang berkelanjutan tersebut, dinilai mampu meningkatkan responsivitas layanan kepolisian dalam menangani situasi darurat yang dialami masyarakat.

Penghargaan selanjutnya dari Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang menganugerahkan Piagam PKRI Tingkat Nasional 2024 sebagai Unit Pelayanan Publik Hasil Pemantauan Berkelanjutan dan Replikasi Inovasi (PKRI) Tingkat Nasional. Sedangkan perhargaan Kategori Pelayanan Prima A ini, diberikan atas capaian Polresta Malang Kota sebagai Unit Pelayanan Publik Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Tingkat Polri Tahun 2024. Kedua penghargaan dari Jenderal Sigit ini, penilaian berdasarkan indikator kualitas, kepuasan dan efektivitas layanan terutama pada kelompok rentan.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, ketiga penghargaan tersebut, sebagai wujud dari dedikasi pengabdian dan kerja keras jajaran dengan semangat ‘Kuat Mengabdi & Santun Melayani’.

Baca juga :

“Alhamdulillah, penghargaan ini sebagai kado terindah menjelang Hari Bhayangkara ke-79. Ini hasil dari semangat, kerja keras serta kolaborasi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan membangun kepercayaan publik,” katanya.

Dikatakannya, bahwa inovasi Panic Button On Hand merupakan transformasi digital yang bertujuan mempercepat akses bantuan kepolisian, khususnya situasi genting. Inovasi ini menjadi bagian dari strategi preventif untuk menjaga kondusivitas dan Kamtibmas secara optimal.

Tidak lupa, Kombes Pol Nanang mengajak seluruh jajarannya, mulai dari tingkat Polresta hingga Polsek, untuk menjadikan prestasi ini sebagai pemicu semangat dan komitmen baru. “Saya mengajak semua anggota, agar menjadikan penghargaan ini bukan sebagai puncak, tetapi awal untuk terus meningkatkan pelayanan, dengan menjaga integritas, loyalitas, dan soliditas dalam pengabdian ke masyarakat,” tegasnya.

Sesuai dengan amanah Kapolri bahwa setiap penghargaan harus jadi pemantik untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan meningkatkan inovasi pelayanan public dengan cepat berikan kemudahan kepada masyarakat

Inovasi Panic Button On Hand adalah aplikasi digital yang memudahkan warga melaporkan kejadian darurat hanya dengan satu sentuhan, sekaligus untuk mendapatkan penanganan cepat dari personel terdekat dengan lokasi kejadian.

Polresta Malang Kota memperkuat posisinya sebagai Satker Kepolisian yang berorientasi pada kepuasan publik, berbasis inovasi teknologi, serta konsisten mendukung program Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). (gie)

Di momen paripurna istimewa ini, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan agar dalam momentum peringatan HUT Kota Malang ke 110 dapat berjalan lebih hikmat. Terlebih, perayaan dilakukan pada saat bulan Ramadan.

“Tentu ini bukan sebuah seremoni. Dalam peringatan HUT Kota Malang ini memang harus di awali dengan paripurna istimewa. Kami berharap momen peringatan ini dapat berjalan dengan hikmat. Kemudian, juga menjelang tahun politik sudah mulai pendaftaran calon independen Pilkada, sehingga kita harapkan tidak ada euforia disitu,” jelas Ketua DPRD Kota Malang.

Kemudian, Made berharap agar dalam peringatan HUT Kota Malang ke 110, pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan. Terlebih, saat ini harga kebutuhan bahan pokok juga mengalami peningkatan harga.

Baca juga :

“Semua kami kembalikan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kita berharap ada pelayanan yang sifatnya continue. Tapi jangan lupakan yang sifatnya insidentil. Turunkan harga komoditi secepatnya terkait dengan infalasi. Tapi jangan juga lupakan yang sifatnya primer, yaitu pelayanan yang selamq ini dibutuhkan oleh masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut Made juga menekankan, agar Pemerintah Kota Malang dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan kenaikan harga komoditi tersebut. Dicontohkan, salah satunya dengan Badan Usaha Logistik (Bulog). 

“Ayo kita kerja sama dengan Bulog, kita juga punya Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas). Kemudian pergunakan anggaran insidentil untuk memberikan modal kepada Tunas, agar bisa belanja. Kemudian bagaimana kita mengoperasikan pasar agar harga beras menjadi turun,” tambah Made.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa penekanan di momen peringatan HUT ke 110 yaitu mengingat perjalanan Kota Malang di tiap tahunnya. Yakni menolak lupa dari sejarah adanya Kota Malang, termasuk beberapa bangunan bersejarah yang ada.

“Tentu ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menolak lupa dari beberapa kemarin dan pembangunan-pembangunan bersejarah. Karena itu bisa jadi tolak ukur untuk mengingat dengan adanya Kota Malang bisa seperti ini,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Usai mendengarkan pidato kenegaraan yang telah disampaikan oleh Presiden RI, MPR RI serta DPD RI tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyoroti beberapa pesan. Salah satunya, mengenai keprihatinannya terhadap hilangnya sopan santun dan etika dalam budaya masyarakat saat ini.

“Bagaimana sekarang ini sopan santun dan etik itu tidak ada. Bahasannya itu tadi kita kena polusi budaya, dimana budaya yang santun itu sudah hilang. Lha ini yang mungkin harus kita kuatkan bersama sama,” kata Wali Kota Sutiaji.

Baca juga :

Pihaknya berharap, di Hari Kemerdekaan RI Ke-78 ini, masyarakat Kota Malang dapat memaknainya dengan sepenuh hati. Dalan hal ini juga diharapkan dapat memahami bahwa makna kemerdekaan juga mencakup tanggung jawab untuk menghormati kemerdekaan individu lainnya.

“Tentu Kemedekaan ini juga untuk memaknai pembatasan pada diri kita. Karena ada kemerdekaan orang lain yang juga harus kita hormati,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa pesan moral yang disampaikan Presiden RI dalam sambutannya, yaitu lebih kepada perilaku saat ini. “Sehingga, kita harapkan dengan pesan-pesan tadi yang tidak perlu kita jabarkan lagi. Ada dekadensi moral dan Trisakti kita yang terlupakan. Kita sudah tidak menjadi orang Indonesia lagi. Padahal, di Trisakti itu jelas bahwa tetaplah menjadi orang Indonesia dengan budaya Nusantaranya. Inilah yang menjadi catatan kita, caci maki, ujaran kebencian sudah hal yang biasa. Inilah hal yang harus kita kurangi dan kita hapus bersama,” imbuh Made. (rsy/sit)

Kepala Puskesmas Bareng, Dinna Indarti, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengikuti Posyandu disabilitas. Sebab menurutnya, masyarakat dapat memperoleh paket layanan yang komprehensif, termasuk gizi dan kesehatan gigi, tanpa adanya biaya tambahan.

“Puskesmas Bareng melakukan pemeriksaan berat dan tinggi badan untuk menilai status obesitas anak. Selain itu, pemeriksaan gula darah juga dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan secara umum. Kemudian juga mengenai masalah kesehatan gigi, karena terkadang hal tersebut kurang perhatian,” jelas Dinna, disela-sela aktivitasnya dalam kegiatan tersebut.

Dalam pelayanan tersebut, Puskesmas Bareng juga memberikan penanganan dan saran kepada orang tua terkait langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi masalah tersebut. Namun menurutnya, yang terpenting dalam memberikan pelayanan tersebut memperhatikan kondisi anak.

“Dalam pelayanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, kami bekerja sama dengan Bakti Luhur yang memiliki keahlian dalam bidang terapis. Pendekatan yang dilakukan oleh mereka juga cukup efektif. Paling penting memperhatikan kondisi anak, sehingga tidak ada pemaksaan dalam proses pelayanan,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu orang tua dari anak berkebutuhan khusus, Indah Puji Astutik, merasa sangat terbantu dengan pelayanan tersebut. Terlebih, menurutnya fasilitas dan layanan yang diberikan juga cukup baik.

Baca juga :

“Alhamdulillah ini rutin dilakukan dua bulan sekali. Kalau pelatihan dari Bakti Luhurnya sudah mulai tahun lalu, tapi alhamdulillah tahun ini ada layanan tes kesehatannya. Fasilitas yang disediakan pun juga sudah bagus,” ucap Indah.

Pihaknya berharap, Pemerintah Kota Malang dalam hal ini dapat terus membantu kebutuhan para anak-anak penyandang disabilitas. Terlebih juga dari segi bantuan biaya.

“Saya juga terima kasih kepada Pak Lurah yang sudah menyediakan posyandu disabilitas ini. Karena ini menjadikan anak saya ada kemajuan, alhamdulillah sangat bersyukur. Harapannya pemerintah nantinya juga bisa memberikan bantuan uang tunai,” tambahnya.

Selain itu, Lurah Gadingkasri, Rendra Kurnia Wardana, menyampaikan bahwa dari segi anggaran yang diberikan oleh Pemkot Malang dalam hal posyandu disabilitas memang terbatas. Sehingga, pelaksanaan posyandu tersebut masih belum masif dilakukan per bulan.

“Jadi program posyandu disabilitas ini, datang dari anggaran yang diberikan oleh Pemkot Malang untuk tingkat bawah yakni tingkat kelurahan, yang kemudian kami terjemahkan anggaran APBD dengan kebutuhan di masyarakat itu apa. Setelah kami terjemahkan secara aplikatif, layanan posyandu disabilitas inilah bentuknya,” kata Rendra.

Ke depan, Rendra berharap layanan tersebut nantinya bisa diberikan selama satu bulan sekali. Namun, akan menyesuaikan kembali dengan anggaran yang ada. “Harapan kami, memang kalau bisa sebulan sekali. Tetapi tahun ini, kami bersyukur sudah terselenggara dua bulan sekali, dengan berbagai layanan yang sudah kami tambahkan dengan adanya posyandu. Mungkin ke depan nanti akan ada fasilitas lain yang bisa kami penuhi,” imbuh Rendra. (rsy/sit)