Isu akan potensi terjadinya bencana Tsunami di Trenggalek ini, segera disikapi oleh Forkopimda di Kabupaten Trenggalek dengan mengelar rapat koordinasi dengan semua stakeholder terkait di ruang Rupatama Polres Trenggalek.

Baca juga:

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik.

“Potongan video yang beredar merupakan kajian potensi bencana Tsunami yang bisa terjadi di Pesisir Selatan Jatim, termasuk Trenggalek, bukannya prediksi para ahli,” ungkap Kepala Bidang Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek, Budiono saat dikonfirmasi Sabtu (05/06/2021) pagi.

Dalam rakor tersebut, Budiono menegaskan, Trenggalek memang berpotensi terjadi tsunami. Namun hanya sebatas potensi sehingga belum tentu terjadi. “Kita semua berharap semoga saja ini tidak terjadi,” imbuhnya.

Masih terang Budiono, masyarakat sudah termakan isu itu. Sehingga ini perlu diluruskan.
“Penerimaan masyarakat dalam video tersebut, Trenggalek diprediksikan akan terjadi Tsunami, sehingga hal ini perlu kita luruskan,” terang Budiono.

Keresahan masyarakat khususnya di Trenggalek, timbul usai beredar potongan video yang beredar luas saat ini. Dimana salah satu pejabat BMKG menyebut potensi gempa lebih dari 8 SR dan Ketinggian gelombang 29 meter di Trenggalek.

Diketahui, potongan video ini merupakan hasil webinar BMKG di Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Isinya dibenarkan olehnya kajian potensi, bukannya prediksi dari para ahli.

Polemik yang terjadi di masyarakat soal Tsunami ini menjadikan alasan Kapolres Trenggalek, AKBP Dony Satria Sembiring mengajak semua lapisan yang ada untuk bisa memitigasi kesiapan menghadapi bencana tersebut. Sehingga harapnya bila terjadi, masyarakat siap dan korban bisa ditekan

Meskipun potensi, Wakil Bupati Trenggalek Syah Mohammad Natanegara lebih menekankan perlunya kesiapan menghadapi bencana Tsunami ini sebelum terjadi.

“Di awal saya menjabat sebagai Wakil Bupati, dan saat membuka gelar apel kesiapsiagaan bencana di Panggul, saya selalu berpesan kepada masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi potensi bencana yang ada. Dan kita semua hanya bisa berharap di Trenggalek tidak terjadi bencana apapun bentuknya,” kata Wabup Syah.

Menurut wakil bupati muda ini, penanganan kebencanaan perlu sinergitas semua pihak.

“Semua stakeholder terkait harus bersinergi, lepaskan ego sektoral,” pungkas suami Fatihatur Rohmah ini. (mil/syn)

Memontum Malang – Isu potensi tsunami di wilayah selatan pulau jawa, berdampak kepada sektor pariwisata di daerah pesisir. Salah satu yang paling kentara, yakni jumlah pengunjung yang mengalami kemerosotan.

Kepala Sub Seksi Komunikasi Perusahaan Perhutani KPH Malang, Supriyanto, mengungkapkan bahwa adanya isu potensi tsunami berdampak kepada turunnya jumlah pengunjung.

“Penurunan jumlah pengunjung, itu terjadi kali terjadi saat merebaknya Virus Corona. Kemudian, dengan isu tusanmi ini, jumlah pengunjung kian menurun. Kalau di rata-rata, sejak Corona mungkin masih di angka 50 persen, penurunannya. Tetapi sekarang, malah menurun kembali hingga di angka 10 persen an,” kata Supriyanto, saat ditemui di Kantor KPH Malang, selasa (6/10) siang.

Meskipun mengalami penurunan, Supriyanto menjelaskan, bahwa secara keseluruhan, pantai-pantai yang dikelola Perhutani, tetap buka. Termasuk, sudah melengkapi diri dengan standar antisipasi bencana. Apalagi, semenjak isu potensi tsunami di Kabupaten Malang mencuat.

“Kami menerima arahan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, untuk memasang rambu-rambu bendera peringatan. Dan itu, sudah kami laksanakan untuk pemasangan bendera peringatan di seluruh pantai. Termasuk, berdasarkan kriterianya seperti dari tingkat bahaya terendah ke tinggi, yaitu bendera hijau, bendera kuning, dan paling tinggi bendera merah,” tambahnya.

Masih menurut Supriyanto, dari belasan pantai yang masuk dalam kawasan pengelolaan Perhutani, hingga saat ini ada sekitar 10 pantai, yang masih buka. Kesemuanya, sudah disiapkan untuk penanganan bencana. Termasuk, dari sumber daya manusianya.

“Setiap pantai sudah ada rambu jalur evakuasi hingga titik kumpul. Serta, kami juga menerjunkan dua personil SAR di setiap pantai untuk tugas pengawasan. Di samping itu, kami juga bekerja sama dengan SAR, Pol Air, TNI AL, serta di koordinir oleh BPBD yang sesekali melakukan pengecekan lapangan di wisata pantai kami,” jelasnya. (mg2/sit)

“Saya rasa masyarakat sudah bisa menilai sendiri tentang isu itu. Termasuk, bagaimana mensikapinya. Sehingga secara garis besar, masyarakat juga bisa antisipasi sendiri. Namun, untuk sektor wisata kami upayakan tidak terganggu dengan isu atau prediksi,” kata Made di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Kamis (1/10) pagi.

Tidak adanya langkah penutupan objek wisata, terang Made, bukan semata karena masalah prediksi. Namun, lebih kepada ekonomi masyarakat yang selama ini, mengandalkan dari sektor kunjungan wisatawan.

“Kami di satu sisi juga harus memikirkan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor wisata. Belum lagi, selama masa pandemi terjadi, masyarakat juga butuh tempat refreshing agar tidak stres dan mengganggu imun tubuh,” urainya pelan.

Walau pun pihaknya tidak melakukan penutupan, Made menjelaskan, bahwa dirinya juga tetap memberikan himbauan kepada seluruh pengelola wisata. Yang artinya, tetap meningkatkan kewaspadaan serta tetap melengkapi diri dengan kebutuhan yang ada. Sebagai contoh, protokol kesehatan harus tetap dijalankan.

“Berkaitan dengan isu tsunami ini, kami juga terus menghimbau kepada pengelola wisata pesisir, agar memasang rambu-rambu kepada pengunjung. Khususnya, di pantai yang tingkat bahayanya tinggi. Jadi, diberi tanda bendera hijau, bendera kuning, hingga bendera merah. Artinya mana tempat yang boleh didatangi dan mana tempat yang tidak boleh dijangkau oleh wisatawan, itu juga harus jelas” terangnya kepada media.

Masih menurut Made, Disparbud akan terus berupaya untuk selalu berkoordinasi dengan pengelola wisata, agar kegiatan wisata dapat terus berjalan dengan baik dengan prosedur yang tepat. Sehingga, wisatawan juga merasa nyaman saat berlibur, meskipun ditengah isu tsunami dan masa pandemi ini. (mg2/sit)

Memontum Trenggalek – Mencuatnya isu terkait potensi tsunami di wilayah Selatan Pulau Jawa, mendapat tanggapan dari Penjabat Sementara (Pj) Bupati Trenggalek, Benny Sampirwanto. Sebelumnya, terdapat pemberitaan yang memuat hasil riset para peneliti sebuah universitas di Indonesia. Dimana hasil riset potensi tsunami di selatan Jawa tersebut juga telah diterbitkan dalam sebuah jurnal keilmuan.

“Adanya potensi megathrust yang ditulis para ahli pada jurnal tersebut sejatinya digunakan untuk kalangan intern para ahli dan bukan untuk publik secara langsung,” ungkap Benny usai mengikuti webinar dari Pemprov Jatim yang menghadirkan Gubernur Jatim, para pakar, dan kepala daerah di wilayah selatan Jawa Timur, Rabu (30/09/2020) siang.

Selain itu, Pj Bupati menjelaskan bahwa kemungkinan terjadi megathrust yang tertulis pada jurnal tersebut memang berpotensi terjadi. “Akan tetapi, potensi yang ada bukanlah sebuah prediksi, melainkan skenario terburuk apabila pergeseran lempeng benar-benar terjadi, meskipun kemungkinannya sangatlah kecil,” imbuhnya.

Masyarakat dihimbau agar tidak panik akan hal ini, namun diharapkan untuk tetap waspada. Pria yang sehari-hari bertugas sebagai Kepala Diskominfo Prov Jawa Timur ini menghimbau masyarakat Trenggalek tidak perlu panik secara berlebihan, kendati demikian masyarakat tetap diminta meningkatkan kesiapsiagaan untuk mewaspadai potensi bencana yang bisa saja terjadi.

“Masyarakat tidak perlu resah, karena sekali lagi megathrust atau tsunami yang lebih dari 20 meter tadi itu hanya potensi. Dan itupun kemungkinannya juga tadi jika terjadi ada dua lempeng yang diujung Pulau Jawa terjadi,” terang Benny.

Menurutnya, kewaspadaan kesiapsiagaan dalam memitigasi potensi bencana dari masyarakat adalah hal yang terpenting. Dijelaskan oleh Pj.Bupati Benny misalkan terdapat gempa bumi lebih dari 20 detik, maka masyarakat harus langsung menuju ke tempat evakuasi, dan tidak perlu menunggu peringatan dari alat Early Warning System (EWS).

“Mengingat sudah ada tenaga ahli yang menyebutkan bahwa tidak perlu menunggu EWS, saat terjadi gempa bumi lebih dari 20 detik diharapkan untuk menuju titik evakuasi,” tegasnya.

Selain itu, pihak Pemerintah Daerah juga akan mengambil beberapa tindakan untuk memitigasi potensi bencana yang ada. “Caranya adalah dengan menyiapkan sarana prasarana EWS di 3 titik lokasi paling rawan yang berbatasan dengan samudera Hindia. Dalam hal ini di Kecamatan Watulimo, Panggul dan Munjungan,” pungkas Benny. (mil/syn)