“Hari ini ada protes dari masyarakat Pandanarum Tempeh, terkait adanya alat berat di aliran sungai Kalimujur. Prinsip saya, siapapun pemilik ijin tambang, tidak boleh menggangu kehidupan ekonomi masyarakat,” terang Bupati yang akrab disapa Cak Thoriq itu.

“Karena itu, bila ada penolakan dari masyarakat terkait adanya alat berat di area pertambangan pasir. Saya tegaskan, saya berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.

Menurut informasi penambangan pasir di kawasan tersebut sedang ‘bergolak’ dipicu persoalan penambang tradisional yang terdiri dari warga setempat melarang penambang lainnya untuk menggunakan alat berat karena dinilai menyalahi aturan dan akan mematikan tenaga kerja tradisional.

Sementara itu Kasubbag Humas Polres Lumajang Ipda Catur Budi Baskoro ketika dikonfirmasi, Kamis (18/06/2020) siang. Mengatakan, saat ini pihaknya telah menerjunkan kurang lebih 90 personil dan personil TNI serta Satpol PP juga ada pada kawasan tersebut guna mengamankan permasalahan yang ada pada para penambang pasir tradisional dan penambang yang lain yang terlibat dalam permasahan.

“Saya sekarang berada di TKP bersama Kabag Ops, penambang tradisional melarang agar penambang yang menggunakan alat berat tidak digunakan karena bisa mematikan tenaga kerja tradisional,” kata Catur saat di Lokasi.

Ia menjelaskan sejak pagi tadi hingga saat ini suasana di kawasan Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang masih kondusif dan pihak yang memiliki kompetensi sedang melakukan komunikasi mediasi guna menemukan titik temu terkait dengan persoalan penambangan pasir.

“Alhamdulilah sampai saat ini sangat kondusif dan Masyarakat masih menunggu hasil komunikasi pimpinan perusahaan dengan pejabat,” ungkapnya. (adi/yan)

Aksi massa buruh PT BSI ini mendapat perlawanan dari ratusan kubu kontra tambang emas dan mendukung langkah Kades Sumberagung. Bahkan 2 kubu tersebut saling berhadaphadapan dan nyaris bentrok.

Melihat massa saling bersitegang, tokoh masyarakat (Tomas) desa setempat, Budi Santoso langsung berdiri di tengah-tengah dua kubu dan membacakan surat pencabutan perizinan yang dilayangkan Kades Vivin kepada Gubernur Jawa Timur dan tembusannya kepada Menteri ESDM, DPRD Provinsi Jatim, DPRD Banyuwangi dan bupati Banyuwangi.

“Kades Vivin telah mencabut surat permohonan pencabutan IUP PT BSI yang ditujukan ke Gubernur Jatim, ” ujar Budi Santoso.

Surat tertanggal 28 November 2018, nomor 540/249/429.515.02/’19, perihal pencabutan/pembatalan surat Kepala Desa Sumberagung nomor 540/247/429.515.02/’19.

“Intinya surat yang dilayangkan Kades Vivin kepada Gubernur Jawa Timur perihal pencabutan IUP PT BSI telah dicabut dan masyarakat Desa Sumberagung yang bekerja di tambang emas, silahkan kembali bekerja,” ujar Budi Santoso.

Dalam surat tersebut, Kades Vivin menegaskan, berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden No 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dia mengucapkan permintaan maaf atas terbitnya Surat permohonan Pencabutan Izin Tambang Emas PT BSI.

“Tidak sesuai prosedur administrasi pemerintahan dan melampaui batasan kewenangan kami sebagai Kepala Desa,” ucapnya.

Surat bertanda tangan Kades Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Vivin Agustin, ini juga menjelaskan bahwa surat terbaru darinya muncul dari hasil diskusi lintas elemen masyarakat. Termasuk dengan mempertimbangkan dampak positif dari keberadaan PT BSI.

Dia juga menyatakan komitmen mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Timur dalam percepatan investasi termasuk memberikan dukungan pada kegiatan operasi pertambangan PT BSI yang sedang dijalankan.

Termasuk untuk semua rencana kegiatan pertambangan ke depan baik kegiatan Explorasi maupun kegiatan Operasi Produksi di seluruh wilayah ljin Usaha Pertambangan (IUP) PT Bumi Suksesindo (PT BSI) yang berlaku. (tut/oso)