Kepala DPKPP Kota Batu, Bangun Yulianto, mengatakan dengan adanya temuan itu, agar bagi calon pembeli yang berminat untuk membeli perumahan, wajib meneliti dahulu statusnya. Yakni, calon pembeli wajib tahu kelengkapan izin dari masing-masing pengembang.

“Ada 50 lebih pengembang perumahan di Kota Batu, yang tidak mempunyai izin dan belum lengkap izinnya. Ini harus dipahami calon pembeli,” terangnya di Balai Kota Among Tani Kota Batu, Selasa (01/08/2023) tadi.

Baca Juga :

Sedangkan, tambahnya, tercatat dari 50 lebih perumahan yang tidak miliki izin ini, muncul ketika dinasnya membentuk tim khusus yang memantau kawasan yang dibangun atau berencana dibangun perumahan. “Jadi, di Kota Batu ini sering dijumpai para developer membangun unit dahulu. Baru kemudian, mengurus izinnya belakangan. Padahal, tidak semua izin akan dikeluarkan, ketika kawasan yang akan dibangun adalah lahan terlarang. Contohnya, seperti lahan hijau dan sebagainya. Bisa-bisa nanti malah berpotensi dijerat pidana,” tambahnya.

Untuk itu, tegas Bangun, pihaknya juga sudah melayangkan surat teguran kepada para pengembang. Harapannya, mereka segera mengurus perizinan sesuai aturan. Bila nanti surat teguran itu tidak direspon, maka izin operasional perumahan bisa dicabut secara permanen.

“Selain dengan Satpol PP, kami juga sudah koordinasi dengan pihak desa untuk melakukan monitoring agar bisa mengurus izin segera di tingkat desa. Saran saya untuk segera diurus dan bila tidak, bisa-bisa nanti malah IMB dan PBG-nya tidak keluar,” paparnya. (put/sit)

Korlap Aksi, Baharudin, mengatakan bahwa pembangunan rumah sakit tersebut dinilainya melanggar aturan. Pasalnya, RS dibangun tepat di sempadan aliran sungai yang harusnya dilindungi jauh dari perumahan. Sementara sungai adalah alur atau wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

“Cabut izin pembangunan BHC dan segera tertibkan bangunan Gedung BHC,” ujarnya.

Secara aturan, HMI Cabang Sumenep menilai terdapat pelanggaran Perda RTRW dan penyelewengan Peraturan Mentri PUPR. Sebab, bangunan rumah sakit yang sedang dalam proses pembangunan tersebut berada di kawasan lindung sempadan sungai.

Baca juga :

Pihaknya juga menduga, terdapat pelanggaran aturan yang dikeluarkan oleh dinas terkait saat mengeluarkan izin pembangunan. Sehingga, berdampak terhadap ancaman kerusakan aliran atau bentuk sungai.

Untuk itulah, pihaknya meminta Bupati Sumenep untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan. Terutama, melakukan evaluasi dan pencopotan terhadap kepala dinas yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin.

“Bupati Sumenep supaya pecat empat Kepala Dinas PUTR, DLH, DPMPTSP dan Dinkes serta Kepala Satpol PP,” tegasnya.

Evaluasi dan desakan itu, disampaikan karena proses pembangunan rumah sakit BHC tersebut terlaksana akibat izin yang dikeluarkan oleh dinas teknis. Ditambah, penegakan terhadap pelanggaran yang hingga saat ini belum dilakukan. (dan/gie)

Seperti yang telah dibacakan oleh Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), menilai bahwa hingga saat ini masih banyak bangunan tanpa IMB dan tidak memiliki SLF. Sehingga, dalam hal tersebut Pemkot Malang harus gencar untuk melakukan sosialisasi.

“Sejauh mana pemerintah daerah mengantisipasi dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya serta manfaat memiliki IMB. Karena masih banyak dijumpai kegiatan pelanggaran pembangunan dan persoalan peraturan bangunan yang terjadi di masyarakat yaitu adanya bangunan-bangunan tanpa IMB dan bangunan-bangunan yang tidak sesuai peraturannya. Mohon dijelaskan serta langkah-langkah apa yang diambil Pemerintah Kota Malang untuk mengatasi permasalahan tersebut,” ujar juru bicara Fraksi Gerindra, Lelly Thresiawati.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika pihaknya berharap ke depan nantinya ketika sudah menjadi Perda, di dalamnya juga terdapat Badan Pengawasan Bangunan dan Lingkungan (Banwasdanling). Sehingga, bisa mengawasi terkait dengan pembangunannya.

“Kadang memang orang yang sudah izin mendirikan bangunan (IMB) dan sudah sesuai dengan Detail Engineering Design (DED), misal betonnya sudah sesuai, tapi pada pelaksanaannya itu tidak, nah ini ada pengawasan. Harapannya nanti itu muncul di Perda tersebut,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Lebih lanjut disampaikan, di dalam Perda tersebut juga akan mengatur mengenai kontruksi bangunan, tinggi rendahnya bangunan, kemudian Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Termasuk, juga persoalan penertiban bangunan di sempadan sungai.

“Sesungguhnya ketika alas haknya itu sudah jelas, maka akan berkaitan dengan boleh atau tidaknya lahan itu dibangun. Kemudian sebelum berdiri bangunan, maka Perda ini akan mengatur mengenai persoalan-persoalan bangunan, mulai dari konstruksinya, dan sebagainya,” imbuh Sutiaji. (rsy/sit/adv)

Sejumlah keterangan itu, disampaikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang dan PJU DPUPR Kota Batu, Dedi Angga Satriawan. Diterangkan, bahwa sesuai zona tata ruang dan pola tata ruang serta Perda nomor 7 tahun 2022, tanah yang rencananya untuk pembangunan Green House Strawberry oleh PT Esa Swadara Tani atau salah satu holding PT Sampoerna di Desa Sumber Brantas itu berwarna pink.

“Jadi, status tanah yang rencana dibangun oleh Green House Strawberry di Desa Sumber Brantas, itu berwarna pink. Artinya, zona itu dapat dibangun untuk kawasan perdagangan dan jasa,” terang Angga, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (31/03/2023) tadi siang.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Mengenai proses perizinannya, ujar Dedi, adalah tahap pengajuan by sistem di Online Single Submission (OSS). Tetapi, yang diajukan permohonan perizinannya justru restauran. Dan, berdasarkan gambar lokasi, dari luasan puluhan hektar dilihat posisi petak untuk restauran sekitar 2.000 meter persegi ada di tengah.

“Beberapa bulan lalu, memang perusahaan ini sudah mengajukan permohonan izin ke kita. Tapi, ada penolakan karena belum lengkap berkasnya dan dikembalikan ke pemohon. Itu sudah dua kali. Nah, kemarin ada pengajuan lagi ke kita. Karena lengkap, hari ini kita verifikasi lapangan. Lalu, turunan dari BPN yang masuk ke kita pengajuannya restauran. Jadi, bukan green house,” jelasnya.

Untuk itu, tegasnya, meski sudah dilakukan verifikasi lapangan untuk izinnya, namun bukan berarti perusahaan ini bisa beraktivitas. Karena, tidak memegang izin sama sekali.

“Jadi, dari luasan puluhan hektar yang rencana pembangunan green house strawberry, ternyata permohonan izinnya restauran. Itupun masih kami verifikasi. Artinya, PT Esa Swadara Tani ini masih belum memegang izin untuk berkatifitas di lokasi,” tegasnya. (put/sit)

Dikatakan Bagian Fungsional Penata Perijinan DPMPTSP Kota Batu, Tauchid Bhaswara, bahwa sampai saat ini pihaknya masih belum menerima berkas perizinan dari perusahaan salah satu holding PT Sampoerna, terkait pembangunan green house strawberry. “Kami belum menerima berkas perizinan dari perusahaan yang membangun green house strawberry di Sumber Brantas,” terang Tauchid, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (31/03/2023) tadi.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Ditambahkannya, bahwa pendaftaran perizinan yang dilakukan perusahaan itu, masih tahap di OSS. Artinya, masih belum melalui tahapan ke dinas. “Saat ini masih tahap pendaftaran di OSS. Namun, untuk legalnya perizinan ini masih menunggu tahapan yang harus dilalui. Jadi, harus ada validasi. Setelah itu, ada Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari BPN. Yang jelas, prosesnya banyak tahapan yang harus dilalui,” tuturnya.

Sehingga, tegas Tauchid, rencana pembangunan green house strawberry di Sumber Brantas, meski sudah ada aktivitas dengan meratakan tanah, tetapi untuk statusnya masih belum ada izin resmi dari DPMPTSP Kota Batu. “Yang jelas, kami belum terbitkan izin,” tegasnya. (put/sit)

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, mengatakan bahwa adanya rencana pembangunan green house strawberry oleh pihak swasta dan ternyata belum mendapatkan izin dari desa, maka akan dilakukan secara langsung di lapangan. “Nanti saya cek. Apakah benar belum ada izinnya atau sekedar izin lewat Online Single Submission (OSS),” terang Wali Kota Aries, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (22/03/2023) tadi.

Termasuk, tambahnya, mengapa di lapangan sudah ada pekerjaan meratakan lahan. Dikhawatirkan, apabila sudah merasa izin, tetapi melalui tingkat pusat di OSS. “Yang pasti, kita akan segera Sidak untuk cek di lapangan dahulu. Mana kekurangannya dan ini mana yang belum ketemu. Apakah di tingkat desa, Pemkot atau malah di pusat,” tegasnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Di tempat yang sama, Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, Dewi Kartika, mengatakan bahwa untuk sementara sebagai pegangan data yaitu dimana desa masih belum mengeluarkan rekomendasi izin apapun. Tetapi, sudah ada aktivitas pemerataan lahan di lokasi pembangunan green house strawberry.

“Kami kumpulkan data dahulu, kalau memang ini benar-benar tak berizin. Apalagi, sudah melakukan pembangunan atau pemerataan. Yang jelas, kami agendakan untuk Sidak April atau Mei 2023 mendatang,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, rencana pembangunan green house strawberry yang berlokasi di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, adalah milik perusahaan swasta yang merupakan holding PT Sampoerna. Sebelum dilakukan pembangunan, pihak desa tidak memberikan rekomendasi pembangunan, karena lahan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan ternyata masih berstatus lahan hijau atau lahan pertanian produktif. Hanya saja, di lokasi rencana pembangunan sudah aktifitas sebagaimana yang disampaikan pihak Sekretaris Desa (Sekdes) Sumber Brantas, Natanael Purwanto. (put/sit)

“Memang, dalam razia ada tempat karaoke yang diketahui tidak mengantongi izin usaha. Namun, pemiliknya mengaku sudah mengurus izin usaha tersebut,” ujar Buhari.

Ditambahkan Buhari, untuk itu pihaknya meminta kepada pemiliknya untuk segera melengkapi administrasi izin tersebut. “Kami meminta kepada pemiliknya, untuk segera melengkapi kekurangan administrasi izin usaha tempat hiburan tersebut. Namun, jika hingga dua hari ke depan (Selasa, red), kami akan menutup tempat karaoke tersebut jika belum ada langkah lanjutan,” paparnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Buhari menjelaskan, bahwa petugas gabungan melakukan razia ke sejumlah hiburan di Kecamatan Banyuglugur. Razia itu, setelah petugas mendapat informasi bahwa sejumlah tempat hiburan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Probolinggo, banyak yang tidak mengantongi izin usaha.

“Makanya, kami mengajak petugas Diskoperindag, DPMPTSP, untuk melakukan razia ke sejumlah tempat hiburan dan tempat karaoke tersebut,” tambahnya. (her/sit)

Dikonfirmasi seusai memimpin rapat, Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, menegaskan jika menara pemancar ilegal harus ditertibkan. “Kemarin, kita melakukan Sidak di Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, terkait adanya menara pemancar yang tidak dilengkapi izin. Bahkan, ada pula satu menara yang digunakan untuk enam provider,” ungkapnya.

Diketahui, sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2011, ada ketentuan pidana dan denda bagi menara yang tidak memiliki izin atau tidak melalui proses izin (ilegal). Dan ini bisa dikenai denda Rp 50 juta, per titik dengan kurungan 3 bulan penjara.

“Akibat dari menara yang tidak melengkapi izin ini, maka pemerintah daerah tidak bisa menarik retribusi dari pemanfaatan menara itu. Artinya, ada kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak dari menara ilegal itu,” imbuh Mugiyanto.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, seharusnya setiap menara pemancar memberikan retribusi senilai Rp 2,6 juta per tahun. Namun, penarikan retribusi hanya bisa dilakukan kepada menara yang melengkapi perizinannya. Sementara itu, saat ini di Kabupaten Trenggalek, ada 12 menara yang tidak melengkapi perizinan namun masih tetap beroperasi. “Ini sudah kebocoran yang luar biasa. Jadi, menaranya sudah tak berizin ditambah lagi disewakan kepada beberapa provider hingga mendapatkan keuntungan bagi pemiliknya,” kata Obeng-sapaan akrabnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Ditanya soal langkah-langkah yang akan diambil terkait menara yang tidak berizin ini, Politisi Partai Demokrat, ini menyampaikan akan melakukan tindak lanjut. “Untuk langkah komisi sendiri, menyikapi kerugian pendapatan negara atau yang kita tau los kebocoran dari Dinas PUPR. Tentu perlu diluruskan dan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Selanjutnya, Komisi II juga akan memantau perkembangan di lapangan. Langkah pertama, akan dilakukan peringatan, yang kedua jika memang tetap beroperasi akan dilakukan penindakan.

“Kita akan pantau di lapangan, untuk dilanjutkan upaya penindakannya seperti apa. Hari ini kita juga sudah minta kepada Satpol PP agar langsung menindaklanjuti untuk membuat teguran dan peringatan kepada 12 tower yang tidak sesuai dengan aturan pendirian,” papar Obeng.

Seperti yang diketahui, saat Komisi II Trenggalek melakukan rapat kerja bersama Dinas PUPR, diketahui ada belasan menara pemancar yang tak melengkapi perizinan. Parahnya, menara tersebut sudah beroperasi sejak puluhan tahun lalu. Namun, belum juga ada penertiban dari pihak terkait. Perizinan yang belum dilengkapi oleh menara tersebut terkait kelengkapan izin mendirikan bangunan (IMB), maupun dugaan pendirian yang menabrak Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). (mil/sit)

Sebelum dilakukan penutupan paksa, terlebih dahulu gerai diberi kesempatan untuk mengurus izin atau rekomendasi di Dinkes. Namun, karena batas toleransi yang diberikan Dinkes kepada pemilik gerai rapid test antigen terkesan diremehkan, tindakan tegas dilakukan.

Plt Kadinkes Banyuwangi, Amir Hidayat, mengatakan bahwa sebelum pihaknya mengambil tindakan tegas, terlebih dahulu membuat kesepakatan dengan pemilik gerai rapid test antigen yang belum berizin untuk mengurus izin atau rekomendasi ke Dinkes. Ternyata, kesepakatan itu diindakan oleh pemilik gerai rapid test.

Lebih lanjut Amir mengatakan, saat pertemuan dengan pengelola atau pemilik gerai, pihaknya bersama bersama pemilik gerai membuat kesepakatan. Dalam kesepakatan tersebut, isinya pemilik gerai akan memenuhi persyaratan secara sukarela, jika pemilik tidak bisa memenuhi kesepakatan itu akan menutup gerainya secara sukarela.

“Sebagian ada yang menutup gerainya secara sukarela dan pengelola yang bandel, ya diterbitkan oleh Satpol PP,” kata Amir Hidayat.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Disepanjang kawasan Pelabuhan Ketapang, terdapat 48 gerai rapid test antigen. Setelah dilakukan penertiban, kini tinggal 20 gerai.

“20 layanan rapid test yang saat ini beroperasi itu gerai yang beritikad baik, mereka mau memenuhi kelengkapan izin beroperasi,” ujarnya.

Plt Kadinkes Banyuwangi menjelaskan, syarat yang harus dipenuhi yakni, harus ada toilet, drainase, ruang tunggu, pengelolaan limbah, pencahayaan, tempat yang representatif, hingga peralatan kesehatan dan SDM gerai rapid test antigen yang kompeten. “Untuk gerai yang sekarang ini buka layanan, gerai yang beritikad baik, dan akan kami terbitkan surat rekomendasi. Gerai yang buka ini nantinya yang akan memberikan layanan rapid test antigen sesuai standar operasional prosedur (SOP),” paparnya.

Amir Hidayat mengingatkan, kepada pemilik gerai yang saat ditutup dan kedapatan membuka praktik, pihaknya akan menutup kembali. “Kalau gerai yang saat ini ditutup buka lagi, ya akan kami tutup kembali oleh Satpol PP. Dan Satpol PP akan terus melakukan operasi, tidak hanya kali ini saja,” tegasnya. (aar/sit)