Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa salah satu upaya yang dilakukan itu yakni dengan melalui proyek jacking. Karenanya, itu akan dibangun di kawasan Jalan Galunggung.

“Rencana jacking itu nanti, akan dilakukan uji forensik dahulu melalui dana Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini. Lalu dilanjutkan dengan review Detailed Engineering Design (DED) pada tahun 2025. Untuk proyek konstruksinya sendiri akan dilakukan pada 2026 berdasarkan hasil review DED tersebut,” ujar Dandung, Sabtu (31/08/2024) tadi.

Untuk biaya konstruksinya sendiri, lanjutnya, baru akan diketahui setelah review DED selesai yakni di tahun 2025. Sementara itu, untuk uji forensik konstruksi anggaran yang disiapkan yaitu sebesar Rp 500 juta.

Baca juga :

“Forensik ini bertujuan untuk melihat kondisi dan kekuatan konstruksi yang ada saat ini. Apakah masih layak untuk dilanjutkan atau perlu dibangun yang baru. Hasilnya akan kita ketahui pada akhir tahun ini,” tambahnya.

Selain itu, juga melalui pembuatan bozem yang ada di kawasan Jalan Bareng. Namun, hal itu masih terkendala lahan. Sehingga, proses penyelesaian harus segera dilakukan.

“Pak Pj meminta agar masalah status lahan di kawasan Bareng ini diselesaikan terlebih dahulu. Supaya nanti kalau sudah menjadi bozem dapat berjalan dengan lancar,” tambahnya.

Tak hanya itu, banjir yang terjadi di wilayah Jalan Soekarno-Hatta (Suhat) juga menjadi perhatian penting. Sehingga dalam hal ini DPUPRPKP Kota Malang sedang menyiapkan surat usulan baru kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Proyek di Suhat ini menjadi prioritas Pak Pj dan kami diminta untuk segera menyiapkan usulan baru dengan materi yang sama seperti sebelumnya. Proyek ini meliputi tidak hanya perbaikan drainase, tetapi juga penataan kawasan dan pedestrian agar lebih nyaman bagi masyarakat,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Fathol Arifin, menyampaikan bahwa pihaknya akan meminta eksekutif untuk melakukan eksekusi di tahun 2024 ini. Dengan anggaran, bisa diajukan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2024 ini.

“Seandainya tidak memungkinkan di PAK, bisa lanjut di APBD murni 2025 atau multiyear. Nanti Senin (lusa, red) kita akan panggil DPUPRPKP,” kata Fathol, Sabtu (11/05/2024) tadi.

Sebelum dilakukan pelaksanaan, ujarnya, nanti Komisi C DPRD Kota Malang akan meminta Pemkot Malang untuk memaparkan terkait dengan Detail Engineering Design (DED). Itu dilakukan, agar dapat mengetahui pola jacking yang sudah pernah dikerjakan dan kemungkinan pola yang akan digunakan untuk melanjutkan.

“Agar kami tau persis pola pengerjaannya nanti seperti apa, apakah masih menggunakan sistem jacking atau tidak. Biar dipaparkan nanti. Jangan sampai kita nanti terkecoh sistem itu,” tuturnya.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa proyek jacking tersebut merupakan pekerjaan yang sia-sia. Namun, Fathol berkomitmen agar ke depan pengerjaan yang sempat belum tergarap dengan jacking, akan segera dikerjakan.

“Nanti berapapun anggaran yang dibutuhkan kami siap backup total dan itu memang harus diutamakan karena yang terdampak banjir cukup luas. Bukan hanya di area sekitar Bondowoso saja, tapi juga Jalan Surabaya, Jalan Galunggung, Tanjung dan Bareng,” kata Fathol.

Selain itu, Fathol juga telah memastikan bahwa dalam proyek tersebut, Pemkot Malang tidak mengalami kerugian. Terlebih, setelah Pemkot Malang diputuskan menang di tingkat Kasasi.

“Kan sudah dikasuskan, kemudian kita yang menang. Artinya kerugian bukan pada kita, tapi pada rekanan yang dulu one prestasi itu,” imbuhnya.

Sebagai informasi, proyek senilai Rp 38 miliar tersebut telah mangkrak sejak tahun 2013 lalu. Jacking tersebut memiliki panjang mencapai 1.312 meter dari Jalan Bondowoso hingga Jalan Tidar.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, berencana akan menindaklanjuti persoalan tersebut. Rencananya, jacking itu nantinya akan diganti dengan saluran drainase biasa. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa dalam tindak lanjut tersebut akan segera dilakukan. Rencananya, jacking tersebut nanti akan diganti dengan saluran drainase biasa.

“Kita sudah cek (eksisting) itu hanya tinggal beberapa meter saja. Sehingga kami tidak akan menggunakan jacking, tapi saluran drainase biasa. Karena kalau kita lihat konturnya, itu sudah terarah, jadi tinggal mengalirkan saja,” kata Wahyu, Selasa (07/05/2024) tadi.

Kemudian, ditambahkan apabila tetap melanjutkan dengan menggunakan jacking, maka diperkirakan akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Tetapi jika dengan menyambung dan menggunakan saluran drainase biasa, akan dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2024 ini.

Baca juga :

“Mudah-mudahan bisa kita anggarkan dalam PAK 2024 ini karena itu alokasi anggarannya juga tidak terlalu besar dan pengerjaannya juga cepat. Tapi kalau memang tidak cukup, ya kita anggarkan di tahun 2025. Tapi tahapannya saya minta dapat diselesaikan tahun ini,” katanya.

Pj Wali Kota Wahyu memperkirakan, jika estimasi dalam pengerjaan tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 7 miliar sampai dengan Rp 10 miliar. Saat ini perencanaan tersebut sedang disusun oleh Pemkot Malang.

“Karena memang ini hanya tinggal beberapa meter saja, cuma memang diameternya yang besar. Ya mudah-mudahan di PAK 2024 ini. Insyaallah dengan tidak ada jacking pun, sudah bisa mengatasi yang selama ini dilanda banjir, terutama di sekitar Galunggung tersebut,” tuturnya.

Sebagai informasi, proyek jacking tersebut direncanakan mencakup area sepanjang 1.312 meter, dari Jalan Bondowoso hingga Jalan Tidar di Kecamatan Klojen, Kota Malang. Namun, proyek tersebut telah menghadapi kendala hukum, termasuk gugatan dari pihak kurator sejak 2015. Pemkot Malang harus menempuh banding dan kasasi setelah kalah di Pengadilan Negeri Malang. Beruntungnya, dalam putusan MA yang memenangkan gugatan tersebut adalah Pemkot Malang. Kini proyek drainase akan ditindaklanjuti, meskipun harus mengganti dengan drainase biasa. (rsy/sit)