Wings Air menambah jadwal penerbangan, menjadi tiga kali dalam seminggu, dari yang tadinya hanya dua kali dalam seminggu. Sebelumnya, jadwal penerbangan Surabaya – Banyuwangi, hanya dua kali seminggu yakni setiap Rabu dan Minggu. Kini, jadwal penerbangan menjadi tiga kali seminggu, dengan tambahan jadwal penerbangan di hari Kamis.

“Alhamdulilah, rute ini disambut positif. Sehingga, ada penambahan frekuensi penerbangan. Ini menunjukkan pasar Banyuwangi sudah terbentuk,” kata Bupati Ipuk, Rabu (01/10/2025) tadi.

Baca juga :

Bupati Ipuk berharap, dengan adanya penambahan jadwal, tentunya akan semakin memperkuat aksesibilitas Banyuwangi. Termasuk, mendukung kelancaran mobilitas bagi pelaku bisnis, akademisi, wisatawan dan masyarakat umum.

Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, Komang Sudira Atmaja, menambahkan bahwa telah mendapatkan surat pemberitahuan resmi tentang penambahan frekuensi penerbangan Surabaya-Banyuwangi dan sebaliknya dari Maskapai Wings Air. Penambahan jadwal penerbangan tersebut, mulai 9 Oktober mendatang.

“Penerbangan Surabaya Banyuwangi mulai minggu depan menjadi tiga kali dalam seminggu yakni di hari Rabu, Kamis dan Minggu,” ujarnya.

Untuk jadwal penerbangannya, berangkat dari Surabaya pukul 11.40 dan tiba di Bandara Banyuwangi pukul 12.40. Adapun dari Banyuwangi pukul 13.00 dan tiba di Surabaya pukul 14.00. “Tiket bisa dipesan secara online. Harganya masih sama sekitar Rp 700 ribuan,” kata Komang. (kom/bwi/gie)

Pemkab Jember melalui Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Regar Jeane Daelan Nangka, dengan didampingi Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Gatot Triyono, mengatakan pengunduran penerbangan perdana Jakarta – Jember, disebabkan karena pihak maskapai sedang melakukan penyesuaian jadwal penerbangan armada yang dimiliki. “Penerbangan Jakarta – Jember, yang direncanakan dimulai tanggal 18 September, bukan dibatalkan, tapi diundur. Itu karena, maskapai Flay Jaya masih menyesuaikan perubahan jadwal, dimana saat ini Flay Jaya juga membuka rute penerbangan baru di Sulawesi Selatan,” kata Regar, Rabu (17/09/2025) tadi.

Dengan diundurnya jadwal penerbangan ini, Regar meminta kepada masyarakat Jember untuk bersabar dan menunggu jadwal resmi pihak Flay Jaya, yang memastikan akan mulai penerbangan perdananya pada 23 September 2025.

Baca juga :

Sementara itu, berdasarkan pantauan media sosial milik maskapai, Flay Jaya telah memasang gambar pesawat ATR 72-500 di atas langit Jember, dengan dengan narasi ‘Nantikan Kehadiran Kami di langit Jember – Terbang Mulai 23 September 2025’. Bahkan, tiket penerbangan sudah bisa dipesan secara daring atau online di beberapa aplikasi pemesanan tiket.

Plt Kepala Dishub Jember, Gatot Triyono, yang ikut dalam rilis media, menjelaskan secara teknis bahwa diundurnya penerbangan maskapai Flay Jaya rute Jakarta-Jember, dikarenakan pihak maskapai juga memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan keselamatan dan perlindungan penumpang. “Sebelum melayani penumpang pada rute ini, guna menjamin keselamatan, kenyamanan dan pengalaman perjalanan terbaik bagi seluruh pelanggan, pihak maskapai akan turun lagi ke bandara Jember, untuk memastikan aspek rasional dan regulasi penerbangan komersial terpenuhi,” jelasnya.

Masih menurutnya, pihak Pemkab Jember sendiri saat ini sudah menyiapkan berbagai persiapan yang matang untuk menyambut penerbangan komersial ini, termasuk sarana prasarana dan infrastuktur yang memadai. “Bahkan, Gus Bupati sudah ke kami untuk menyiapkan armada bus khusus dari Bandara. Sehingga, penumpang dari bandara bisa langsung ke pusat kota meski tanpa dijemput,” paparnya. (kom/rio/sit)

Disampaikannya, berubahnya jadwal keberangkatan haji juga berpengaruh pada kesehatan mental para jamaah. Itu lantaran, keberangkatan mereka harus dimajukan atau dimundurkan untuk menyesuaikan dengan syarikahnya.

“Memang sulit, karena jamaah sudah memegang jadwal keberangkatan dan tidak siap jika mendadak diubah. Tapi ya mau gimana lagi, ini sudah menjadi ketetapan Pemerintah Arab Saudi, maka Pemerintah Indonesia juga harus melaksanakannya,” kata Wabup Pasuruan, Jumat (16/05/2025) tadi.

Dengan berubahnya jadwal keberangkatan haji, Pemerintah Indonesia menurut Gus Shobih-sapaan Wabup Pasuruan, telah berjuang untuk tetap menyatukan pasangan calon haji agar tidak terpisah meski berbeda kloter. “Dan jawabannya ya tetap, akan disatukan meski berbeda Kloter. Inilah yang tetap kami syukuri,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kasi Penyelenggaraan Umroh dan Haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, Imron Muhadi, menjelaskan proses penyesuaian jadwal ini cukup rumit. Sebab, jadwal jamaah Kabupaten Pasuruan yang awalnya berangkat pada tanggal 27 dan 28 mei 2025, sebagian dari mereka akhirnya ada yang dimajukan dan ada yang dimundurkan.

Rinciannya, ungkapnya, 96 jamaah akan berangkat melalui Kloter 56 pada Minggu (18/05/2025) pagi atau maju dari jadwal semula. Kemudian 5 jamaah dengan Kloter 83 akan berangkat Minggu (25/05/2025) lusa. Sementara sebanyak 359 jamaah dari Kloter 87, 312 jamaah dari Kloter 88 dan 239 jamaah dari Kloter 89 akan dilepas pada Selasa (27/05/2025) mendatang.

Berikutnya, sebanyak 311 jamaah dari Kloter 91 dan 6 jamaah dari Kloter 93 akan berangkat pada Rabu (28/05/2025) mendatang. “Berdasarkan ketetapan, bahwa penataan ulang dilakukan agar satu Kloter hanya terdiri atas jamaah dari satu syarikah atau penyedia layanan di Arab Saudi. Kita yang bisa berbuat apa-apa,” jelasnya.

Imron menegaskan, bahwa pihaknya akan tetap melaksanakan ketetapan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dalam artian ikut menyusun ulang Kloter berdasarkan syarikah, mengeluarkan jamaah yang tidak sesuai dan menggantinya dengan jamaah yang sesuai dalam waktu singkat.

“Kami harus memperbaiki yang ada, mengeluarkan yang tidak sesuai dan menambahkan menjadi yang benar,” harapnya. (kom/pas/gie)

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan bahwa di Banyuwangi terdapat berbagai destinasi wisata yang sangat menarik dikunjungi. “Selain berbagai destinasi mulai dari wisata kuliner hingga wisata alam, di Kabupaten Banyuwangi juga terdapat berbagai hiburan dan objek wisata menarik yang siap digelar. Ini bisa menjadi pilihan wisata sekaligus edukasi bersama keluarga,” kata Bupati Ipuk, Sabtu (29/03/2025) tadi.

Seperti Barong Ider Bumi yang digelar Suku Osing di Desa Kemiren, Kecamatan Glaagah. Diadakan setiap tanggal 2 Syawal atau hari kedua Idul Fitri, tahun ini pelaksanaan jatuh pada tanggal 1 April 2025. Tradisi ini, merupakan ritual bersih-bersih desa dan mengusir musuh yang telah dilakukan Suku Osing sejak tahun 1800-an.

Dalam tradisi ini, warga mengarak Barong keliling desa sambil menyanyikan Tembang Macapat yang berisi doa-doa. Ritual sendiri, diakhiri dengan selamatan (upacara penyambutan) yang menyajikan Pecel Pitik, makanan khas Suku Osing.

Selain Barong Ider Bumi, ada juga Seblang Olehsari. Ritual ini, berlangsung pada Minggu pertama Bulan Syawal di Balai Adat Olehsari. Tahun ini, Seblang akan diselenggarakan pada 4 hingga 10 April 2025.

Baca juga :

Seblang merupakan tradisi kuno yang berfungsi sebagai ritual mengusir musuh di Desa Olehsari, Kecamatan Glagah. Penari dalam ritual ini adalah seorang gadis yang memiliki garis keturunan Penari Seblang dan dipilih secara spiritual. Dengan nuansa magis yang kental, penari akan menari dalam kondisi trance selama tujuh hari tujuh malam.

Selain itu, ada pula Festival Budaya Boyolangu (Puter Kayun) yang merupakan tradisi masyarakat Boyolangu, Kecamatan Giri yang dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 10 bulan Syawal. Mulai dari Selamatan Kopat, Seni Budaya, Kebo-Keboan hingga Puter Kayun akan memeriahkan Festival Budaya Boyolangu.

Tradisi Puter Kayun merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah berjasa membuka jalan di wilayah utara Kabupaten Banyuwangi, yakni di sekitar Pantai Watudodol. Warga membuat jalan setapak dari Desa Boyolangu menuju Pantai Watu Dodol.

“Kami juga mengundang Diaspora Banyuwangi ke pendopo, untuk mempererat tali silaturahmi antar warga Banyuwangi dari berbagai kota di Indonesia dan manca negara. Kami mengajak mereka untuk berkumpul, melepas rindu dan berharap bisa saling berbagi dan bertukar pikiran tentang bagaimana memajukan Banyuwangi” tambah Bupati Ipuk.

Diaspora Banyuwangi digelar di Anjungan Swagatha Sabha, Blambangan, 3 April 2025. Digelar mulai pukul 09.00, acara ini diikuti oleh para Diaspora Banyuwangi yang tengah mudik Lebaran ke Banyuwangi dari berbagai daerah bahkan manca negara. Seperti Hong Kong, Taiwan, Amerika, Rusia, Jerman, Australia dan masih banyak lainnya. (kom/bwi/gie)

Dalam Surat Edaran Nomor : 800.1.6.2/3/427.72/2025 yang diterbitkan pada 27 Februari 2025, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menjelaskan bahwa jam kerja selama Ramadan dikurangi menjadi 32 hingga 30 jam perminggu tanpa mengurangi efektivitas pelayanan publik. Sementara untuk mendukung kenyamanan pegawai dalam menjalankan ibadah puasa, jam kerja disesuaikan sebagai berikut.

Perangkat Daerah dengan lima hari kerja (Senin-Jumat) yakni Senin-Kamis: 08.00 – 15.00 dan Jumat: 07.00 – 11.00. Untuk Senam Kesegaran Jasmani (SKJ), mulai pukul 06.00 – selesai. Perangkat Daerah dengan enam hari kerja (Senin – Sabtu), Senin – Kamis: 08.00 – 14.00, Jumat: 07.00 – 11.00 dan Sabtu: 08.00 – 12.00. SKJ: mulai pukul 06.00 – selesai. Sedangkan untuk Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan serta Lembaga Pendidikan: Senin – Kamis: 07.00 – 13.00, Jumat: 07.00 – 10.00 dan Sabtu: 07.00 – 12.30.

Selain itu, seluruh ASN dan Non ASN diwajibkan melakukan presensi online melalui Aplikasi SiPERLU sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan. Khusus untuk perangkat daerah yang melaksanakan SKJ pada hari Jumat, presensi masuk maksimal pukul 06.00.

Baca juga :

Pemkab Lumajang juga menegaskan bahwa kegiatan SKJ tetap menjadi bagian dari jam kerja.

Kegiatan ini, bertujuan untuk menjaga kebugaran dan meningkatkan semangat kerja pegawai selama Ramadan. SKJ yang sebelumnya dilakukan di stadion, kini dialihkan ke masing-masing perangkat daerah.

Melalui kebijakan ini, diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi para pegawai dalam menjalankan ibadah puasa tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Dengan penyesuaian jam kerja ini, kami ingin menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan tetap produktif selama Bulan Ramadan,” ujar Sekda Lumajang, Agus Triyono, Sabtu (01/03/2025) tadi.

Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, ASN dan Non ASN di Kabupaten Lumajang diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta tetap memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Ramadan menjadi momen untuk meningkatkan disiplin, kebersamaan dan semangat pengabdian bagi seluruh pegawai. (kom/adi/gie)

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa pihaknya akan menjadwalkan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk paripurna pelantikan tersebut. “Insyaallah, Senin depan nanti kami akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menjadwalkan paripurna penetapan. Karena di DPRD ini ada dua poin paripurna, yakni penetapan dan pelantikan,” kata Amithya, Kamis (06/02/2025) tadi.

Untuk saat ini, pihaknya sedang menunggu surat keputusan penetapan yang dikeluarkan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang. Dalam hal ini nantinya DPRD Kota Malang memiliki waktu maksimal enam hari untuk menindaklanjutinya.

Baca juga :

“Kami masih menunggu surat dari KPU, yang katanya baru akan dikirimkan pada Jumat besok (07/02/2025). Begitu surat diterima, kami akan segera memprosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tambahnya.

Terkait kemungkinan perubahan jadwal pelantikan, Amithya menyebut hingga kini belum ada instruksi baru. “Sampai saat ini belum ada perubahan, tetapi kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait,” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Malang Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ali Akbar, menyampaikan bahwa pembacaan putusan MK mengenai penetapan Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota terpilih sudah dilakukan kemarin, Rabu (05/02/2025). Untuk penyerahan Surat Keterangan (SK) penetapan Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota terpilih akan dilakukan pada Jumat (07/02/2025) besok.

“Hari ini kami penetapan Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota terpilih secara daring, untuk besok penyerahan SK penetapan di salah satu hotel. Setelah itu kami akan mengusulkan ke Pemkot dan DPRD untuk segera dilakukan pelantikan,” imbuh Ali. (rsy/sit)

“Untuk pendaftaran dibuka mulai jam 08.00 WIB. Sedangkan penutupan Kamis sampai jam 23.59 WIB,” kata Ketua KPU Lumajang, Sabtu (24/08/2024) tadi.

Sebagai informasi, jadwal tersebut mengacu pada Pasal 95 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan. Selebihnya, Cabup dan Cawabup harus memenuhi persyaratan.

“Berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang,” ujarnya.

Baca juga :

Selain itu, tambahnya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lalu, tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.

“Menyerahkan daftar kekayaan pribadi. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi,” lanjutnya.

Permohonan Akses Silon untuk Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, ujarnya, sebagai berikut yaitu Partai Politik peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Lumajang mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada KPU Kabupaten Lumajang. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten menunjuk admin Silon dan Petugas Penghubung disertai dengan surat penunjukan. Pengajuan permohonan pembukaan akses Silon dapat dilakukan oleh petugas penghubung dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir yang dapat ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten serta dilampiri dengan surat penunjukan petugas penghubung.

“Pasangan Calon dapat mengunduh format Formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK, melalui pranala/link: https://bit.ly/FormulirPendaftaran_Paslon. KPU Kabupaten Lumajang membuka layanan helpdesk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Informasi lebih lanjut terkait tata cara Pembukaan Akses Silon dan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2024,” ujarnya. (adi/sit)

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Totok Kasianto, menyampaikan bahwa jumlah formasi tahun 2024 tersebut, telah sesuai dengan yang diusulkan pada awal tahun. Yaitu, Pemkot Malang membutuhkan tambahan tenaga CPNS di bidang teknis.

“Sesuai instruksi pusat, akan dibuka pendaftaran CPNS dengan 50 formasi ini untuk semua tenaga teknis. Untuk lebih lengkapnya, sudah ada dalam laman website Pemkot. Insyaallah, mulai besok sudah dibuka,” kata Totok, Senin (19/08/2024) tadi.

Kemudian, dikatakannya bahwa di dalam pengumuman tersebut juga terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar. Seperti, di tahun 2024 ini ASN yang sudah berstatus PPPK boleh mendaftar PNS tanpa mengundurkan diri. Namun, harus memiliki masa kerja minimal satu tahun.

Baca juga :

“Tetapi yang paling penting, kualifikasi pendidikan harus sesuai dengan syarat jabatan. Kemudian yang kedua, bagi pendaftar yang telah mengikuti tahapan CPNS bulan ini. Tidak bisa ikut pendaftaran formasi PPPK Pemkot Malang di tahun yang sama atau pada gelombang berikutnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, untuk lokasi tes CPNS, kemungkinan berada di Islamic Center, Jalan Raya Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang. Itu tentunya, juga sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, yakni Tes CPNS regional II Surabaya ditempatkan di gedung tersebut.

“Biasanya di Islamic Center, tetapi kami masih menunggu surat dari pusat,” imbuhnya.

Sebagai informasi, untuk jadwal pendaftaran seleksi akan dibuka pada 20 Agustus 2024 hingga 6 September 2024. Kemudian, dilanjutkan dengan seleksi administrasi hingga 13 September 2024, lalu pengumuman seleksi 14 September 2024 hingga 17 September 2024.

Lalu, para pelamar yang berhasil lolos tentu akan mengikuti beragam tes yang dilakukan. Yakni, mulai Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) hingga pengumuman hasil CPNS. (rsy/sit)

Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan bahwa rapat kali ini ditunda karena sebagian besar anggota yang diundang tidak hadir. “Sesuai jadwal, rapat ini dilaksanakan pukul 12.30 WIB. Meski waktunya sudah dilebihkan 30 menit, namun sebagian besar juga belum terlihat hadir,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (14/11/2023) siang.

Meskipun sudah dilakukan konfirmasi melalui sekretariat dan telepon, namun hanya tiga orang yang hadir pada waktu yang ditentukan. “Pada akhirnya, terpaksa kami tunda rapatnya dan akan dijadwalkan ulang besok atau lusa,” imbuh Doding.

Baca juga:

Dikatakan politisi PDI-Perjuangan ini, Banggar kali ini tinggal membahas tindak lanjut dari komisi-komisi dimana pembahasan pada komisi-komisi telah diselesaikan. “Sebenarnya, APBD 2024 sudah hampir final dan tinggal di Banggar saja. Laporan dari komisi-komisi ini nantinya akan dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran DPRD,” katanya.

Saat ini, sambungnya, target pembahasan APBD 2024 masih sesuai aturan. Ditargetkan pembahasnya paling lambat pada 30 November 2023. Pihaknya masih memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan pembahasan tersebut.

Dalam konteks anggaran, Doding menambahkan bahwa APBD 2024 tidak memiliki prioritas tertentu. Sebagian besar, anggaran ternyata telah dialihkan ke pesta demokrasi Pilkada. Sehingga, mengakibatkan penurunan anggaran.

“Anggarannya agak menurun, karena banyak yang dialihkan untuk Pemilu tahun 2024 mendatang,” papar Doding. (mil/sit)