Dalam pelaksanaan itu, kegiatan yang dihelat pada sore hari tersebut, tidak hanya diikuti oleh internal pegawai Pemkab Jember. Sebaliknya, Osma kali ini juga dihadiri oleh rombongan tamu kedinasan dari pengurus Komite Olah Raga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Malang. Kehadiran delegasi luar daerah ini, bertujuan untuk melihat langsung implementasi olah raga masyarakat yang sukses menggerakkan ribuan ASN serta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang biasa menggelar lapak dagangan di sekitar area stadion.

Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, memaparkan bahwa fakta mengenai esensi pelaksanaan Osma yang kini telah dijadwalkan secara ketat setiap Senin hingga Jumat di lingkungan kerja Pemkab Jember. Menurutnya, Osma berdampak pada kebugaran jajaran ASN Pemkab Jember.

“Kita harus melihat data dan fakta lapangan, bahwa produktivitas kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat kebugaran fisik aparatur kita. Osma ini mungkin terlihat sebagai agenda olahraga yang sederhana, namun memiliki target capaian yang luar biasa dalam memangkas jarak komunikasi antar pejabat. Kami sengaja mengajak para Kepala OPD dan camat untuk gowes sepeda ontel sejauh 10 kilometer agar merasakan langsung denyut aktivitas masyarakat di sepanjang jalan rute Pendopo menuju JSG,” jelasnya.

Ditambahkannya, kehadiran KORMI Kabupaten Malang juga menjadi bukti faktual bahwa konsep olah raga rekreasi yang konsisten dibangun di Jember mulai dilirik dan dijadikan referensi oleh daerah lain. Gus Fawait juga menambahkan, fakta bahwa berkumpulnya ribuan pegawai dalam satu lokasi secara rutin terbukti membawa dampak ekonomi instan bagi para pedagang kecil. Perputaran uang dari sektor kuliner dan minuman ringan di sekitar JSG mencatatkan grafik kenaikan yang positif setiap kali kegiatan Osma berlangsung.

Baca juga :

Merespons efektivitas kegiatan ini, salah satu Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Hisyam Wahyu Aditya, yang ikut mengayuh sepeda ontel memberikan kesaksiannya mengenai perubahan pola komunikasi pasca rutin mengikuti Osma. Bahkan, sejak Osma dicanangkan komunikasi antar sektoral makin nyaman sehingga muncul suasana kerja yang baik.

“Faktanya, sebelum Program Osma ini berjalan intensif, koordinasi antar dinas sering kali tertahan oleh prosedur surat menyurat formal yang memakan waktu berhari-hari. Di lapangan JSG ini, sambil santai dan berkeringat, kami para kepala dinas bisa langsung mengobrol, mencocokkan data dan menyelesaikan masalah program kerja lintas sektoral tanpa sekat birokrasi yang kaku,” jelasnya.

Menurut Hisyam, mengayuh sepeda ontel bersama Bupati Fawair sejauh 10 kilometer sore ini memang melelahkan secara fisik. Namun, fakta kebersamaan ini sangat efektif dalam membangun suasana kerja yang cair dan kekeluargaan saat kembali ke kantor.

Data kepegawaian Pemkab Jember mencatat, bahwa keterlibatan dalam Osma mencakup seluruh unsur aparatur tanpa memandang kasta jabatan. Mulai dari pejabat Eselon, ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga tenaga PPPK Paruh Waktu, semuanya berbaur dalam seragam olahraga yang sama.

Konsistensi pengumpulan massa pegawai ini menjadi strategi taktis Pemkab Jember dalam memelihara indeks kebahagiaan dan kebugaran staf yang berdampak langsung pada optimalisasi mutu pelayanan publik harian. (rio/gie/adv)

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, membenarkan pengerahan satu tim khusus Jatanras guna mempercepat pengungkapan kasus. Bahkan saat ini, Tim Jatanras sudah bergerak memburu para pelaku.

“Tim sudah bergerak untuk melacak keberadaan pelaku. Perbantuan personel ini untuk mendukung kinerja jajaran Satreskrim Polres Lumajang,” katanya, Senin (11/08/2025) tadi.

Baca juga :

Sepekan terakhir, rentetan kasus Curanmor di Lumajang menyedot perhatian publik. Beberapa kejadian, bahkan berlangsung dalam waktu berdekatan. Salah satunya, menimpa dua mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso.

Sepeda motor yang terparkir di kantor desa, raib digondol pelaku. “Tim di lapangan bekerja siang dan malam. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk membasmi kejahatan jalanan ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Ditreskrimum Polda Jatim telah menangkap 12 pelaku komplotan Curanmor yang berasal dari Malang, Pasuruan, Lumajang dan Probolinggo pada Jumat (01/08/2025) lalu. Diduga kuat, sindikat yang beraksi di Lumajang belakang ini, adalah kelompok lain. (adi/gie)

“Saya menyampaikan terima kasih setulusnya kepada Camat, Danramil, Kapolsek dan seluruh aparatur kecamatan, yang telah bekerja dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Melayani masyarakat bukan kerja individu, tapi kerja kolektif yang membutuhkan kekompakan lintas sektor,” kata Bunda Indah.

Pelayanan publik yang berkualitas, ujarnya, tidak cukup hanya dengan regulasi yang baik, tetapi memerlukan sinergi antara berbagai unsur pemerintahan di daerah. Baik sipil maupun militer, struktural maupun fungsional. Forkopimcam menjadi simpul koordinasi yang vital dalam menyatukan visi, menyamakan langkah, dan menyelesaikan persoalan masyarakat secara menyeluruh.

Menurut Bunda Indah, soliditas Forkopimcam Senduro merupakan contoh model kolaborasi yang efektif dalam menghadapi dinamika sosial di tingkat kecamatan. “Saya melihat langsung bagaimana Forkopimcam bekerja saling mendukung, tanpa ego sektoral. Ini yang harus terus dijaga,” imbuhnya.

Dalam era pasca pandemi dan percepatan digitalisasi pelayanan, tantangan birokrasi semakin kompleks. Mulai dari peningkatan beban kerja sosial-ekonomi masyarakat, distribusi bantuan, hingga penguatan ketahanan sosial.

Baca juga :

“Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Tidak cukup hanya camat yang aktif, jika tidak dibarengi peran TNI-Polri, tenaga kesehatan, penyuluh, hingga relawan desa. Setiap sektor punya peran strategis,” jelasnya.

Kolaborasi Forkopimcam menjadi katalisator dalam menciptakan pelayanan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan empatik terhadap kondisi riil warga. Dengan komunikasi lintas lembaga yang terbangun baik, setiap masalah bisa diselesaikan secara terpadu.

Bunda Indah menyebut, bahwa integrasi kerja antara Kapolsek, Danramil dan Camat bukan hanya mempercepat penyelesaian masalah teknis. Tetapi, juga mampu meminimalisir konflik sosial dan meningkatkan rasa aman di masyarakat.

“Ketika masyarakat merasa dilindungi dan dilayani oleh unsur yang bersatu, maka kepercayaan terhadap pemerintah tumbuh. Inilah fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah-sapaan juga menekankan pentingnya menjaga budaya gotong royong di dalam struktur pemerintahan. Dirinya mendorong Forkopimcam untuk tidak hanya menjadi koordinator teknis, tetapi juga menjadi penggerak semangat kebersamaan dan solidaritas sosial.

“Budaya gotong royong jangan hanya ada di masyarakat. Di tubuh pemerintahan pun harus tumbuh. Setiap unsur punya peran, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah,” ujarnya. (kom/adi/sit)

Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan bahwa terdapat sembilan pembangunan yang sudah tuntas dan dilaksanakan peresmian hari ini, yang dipusatkan di RS Bhayangkara Pamekasan. Diantaranya, IGD dan Pelayanan Kesehatan RS Bhayangkara Surabaya, Rumah Genset, Gedung IPPRS dan Penunjang RS Bhayangkara Kediri.

“Kemudian, Gedung MRI RS Bhayangkara Kediri, Poliklinik RS Bhayangkara Nganjuk, Gedung Rawat Inap dan Rawat Jalan RS Bhayangkara Tulungagung, Gedung Rawat Inap dan Rawat Jalan Lumajang, Gedung Bersalin dan Gedung Primatologi RS Bhayangkara Bondowoso dan Gedung Rawat Jalan RS Bhayangkara Batu,” jelasnya.

Baca juga :

Dalam pembangunan Gedung dan RS Bhayangkara itu, tambahnya, kurang lebih menelan anggaran Rp 130 miliar dan bersumber dari Dipa Polri dan DLO RS Bhayangkara. “Mudah-mudahan dengan kita resmikannya rumah sakit, khususnya di Kabupaten Pamekasan ini, bisa menambah dan mendukung program pemerintah untuk masyarakat sehat,” tambahnya.

Irjen Pol Imam menjelaskan, RS tersebut sesegera mungkin di kerjasamakan dengan Pemkab Pamekasan untuk pelayanan BPJS. Kemudian, tenaga medis secara berkelanjutan dilakukan rekrutmen.

“Insyallah diutamakan masyarakat Pamekasan yang kira-kira memiliki kualifikasi atau bidang keilmuan khususnya di tenaga medis dan perawat nanti kita prioritaskan kebutuhan SDM di RS ini,” tambahnya. (azm/gie)

“Tiga nama itu hasil pilihan dari Panitia Seleksi (Pansel), yang sudah saya terima dan tentunya dengan wawancara. Itu sudah yang paling sesuai,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Dari hasil ini, ujarnya, diharapkan nantinya para jajaran direksi tersebut dapat mengatasi beragam persoalan yang terjadi dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Beberapa persoalan yang dianggap urgent, tentunya ada banyak hal.

“Tentu Perumda Tugu Tirta Kota Malang ini berbeda dengan Perumda di kota atau kabupaten lain. Sehingga, saya harapkan nantinya bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Seperti, memenuhi ketersediaan air dan bisa memberikan tambahan terkait dengan Sambungan Rumah (SR) untuk masyarakat,” tambahnya.

Baca juga :

Selain itu, tambahnya, juga diharapkan dapat menyelesaikan persoalan Water Plant Treatment (WTP) yang selama ini masih menjadi masalah. “Salah satunya itu, tugasnya berat sekali. Tetapi WTP ini MOU nya antara pihak Perumda Tugu Tirta dan Jasa Tirta, bukan dengan pemerintah. Sehingga, saya nanti minta nanti Direksi yang baru bisa menyelesaikan,” ujar Pj Wali Kota Wahyu.

Sementara itu, Dirut Perumda Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo, menyampaikan bahwa beberapa program yang akan dilakukan, yaitu pembenahan di internal Perumda dan membangun sinergi dengan Kabupaten Malang serta Kota Batu. “Bila diizinkan oleh KPM, Dewas dan DPRD, kami akan melakukan audit keuangan dan kinerja. Dari situ, nanti akan muncul atau ketahuan bagaimana kerja yang sebelum saya. Sehingga, kita tahu langkah apa yang nanti akan kita kerjakan. Kemudian juga dalam membangun sinergi dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu, karena sumber air itu banyak di sana. Sehingga, insyaallah akan mudah melakukan sinergi yang lebih baik lagi,” katanya.

Tidak hanya itu, dirinya juga akan melanjutkan proyek WTP yang sempat mandek. Karena, hal itu dirasa penting, apalagi Kota Malang juga tidak mempunyai sumber air.

“Ke depan WTP akan kita evaluasi dengan penataan yang lebih baik, agar bisa berguna secara maksimal dan bisa memenuhi permintaan pelanggan. WTP harus dilanjutkan, karena kalau tidak dilanjutkan maka implementasinya ke hukum. Jadi nanti tetap kita berupaya bagaimana WTP bisa tetap berjalan sesuai prosedur,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa saat ini tim Panitia Seleksi (Pansel) baru sedang memproses terkait dengan Dirtek. Apabila jika itu sudah selesai, maka akan dilanjutkan dengan tahapan tes wawancara.

“Jadi, tes wawancaranya ini menunggu Dirteknya. Kalau sudah selesai semua, nanti akan kita lakukan tes wawancara sekaligus bersama dengan ketiga Calon Direktur Utama (Dirut) dan ketiga Calon Direktur Administrasi dan Keuangan,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Jumat (05/07/2024) tadi.

Untuk Pansel Dirtek, lanjutnya, juga sedang berjalan dan diminta untuk berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Itu dilakukan agar persyaratan dapat lebih mudah dan tidak merumitkan.

Baca juga :

“Karena kan mereka membutuhkan sertifikat kompetensi manajemen air yang berlaku selama 90 hari sebelum masa awal pendaftaran seleksi. Nah ini cukup rumit, tapi kewenangan tetap berada di Pansel,” ujarnya.

Sebagai informasi, sebelumnya tahapan tes wawancara bersama dengan Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dijadwalkan pada 27 Juni 2024 lalu, kemudian pengumuman tahapan hasil seleksi wawancara diumumkan pada 28 Juni 2024.

Namun, itu tertunda karena sebelumnya Wahyu menerima Kunjungan Kerja (Kunker) dari Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin. Selain itu, calon Dirtek juga masih nihil karena terkendala persyaratan.

Untuk nama-nama calon Direktur Utama Perumda Tugu Tirta, diantaranya Achmad Syarifuddin, Priyo Sudibyo, Tias Alvin Papatria. Kemudian, untuk nama calon Direktur Administrasi dan Keuangan, Ida Ayu Eka Dewi Wijaya, Muhammad Galih Awantoro dan Wahjoe Darmawan. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Wahyu, mengatakan bahwa dengan jabatan yang saat ini diembannya itu, maka mengharuskan dirinya melakukan konsultasi dan koordinasi bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Karena inikan terkait pergantian direksi, jadi Surat Keputusan (SK) harus ada izin dari Kemendagri,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Namun, setelah dilakukan koordinasi tersebut, menurutnya keputusan pergantian direksi menjadi wewenang Kuasa Pemilik Modal (KPM), dalam hal ini Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Sebab, Perumda Tugu Tirta menjadi salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Kota Malang.

Baca juga:

“Sehingga, saya bisa langsung untuk melaksanakan tanggung jawab saya selaku KPM untuk memutuskan pergantian direksi. Apakah nanti diperpanjang atau diganti. Jika diganti, maka nanti akan membentuk Panitia Seleksi,” tambahnya.

Akan tetapi, dalam hal ini pihaknya harus melakukan koordinasi lebih lanjut bersama dengan pembina BUMD Kota Malang. Yakni Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Pemkot Malang dan Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Infrastruktur Daerah (Pisda).

“Kamis (21/03/2024) besok, saya akan rapat dengan pembina BUMD Kota Malang. Nanti saya akan bahas hasil penilaian dari Dewas Tugu Tirta. Dari situ, nanti saya akan lihat bagaimana hasil akhirnya. Jumat (22/03/2024) nanti, insyaallah sudah ada kepastian,” katanya.

Tentu penilaian tersebut menjadi salah satu pertimbangannya dalam melihat kinerja dari Perumda Tugu Tirta. Terlebih, Dewas juga telah melaporkan secara rinci dan detail mengenai kinerja dari jajaran Direksi Perumda Tugu Tirta tersebut.

“Kalau memang tidak diteruskan, nanti akan membentuk Pansel dan pada 1 April 2024 harus ada Pelaksana tugas (Plt). Tetapi nanti jika keputusannya diperpanjang, berati tidak ada Pansel,” imbuh Wahyu.

Sebagai informasi, berakhirnya masa jabatan Direksi Perumda Tugu Tirta Kota Malang, itu yakni pada 1 April 2024 mendatang. Sebelumnya, pada Senin (18/03/2024) lalu, DPRD Kota Malang juga telah membahas terkait dengan pergantian Direksi bersama dengan Dewas Perumda Tugu Tirta Kota Malang dan Asisten Pemkot Malang. (rsy/sit)

Masih berdasarkan data, para petani milenial itu bergerak di 140 usaha tani perorangan dan 135 rumah tangga urban farming. Untuk pertanian urban farming, para petani milenial itu telah menerapkan teknologi digital dengan lahan yang terbatas.

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menanggapi hal itu menyampaikan bahwa pihaknya sangat bangga, dengan banyaknya petani milenial yang terlibat secara langsung di Kota Batu. “Tentunya dari data itu, kepada jajaran SKPD Pemkot Batu, agar hasil sensus pertanian dari BPS bisa menjadi fokus dalam mempertimbangkan dan mempertajam potensi pertanian. Terutama, mendorong petani milenial untuk lebih terlibat dalam memajukan sektor pertanian,” terangnya, Jumat (05/01/2024) tadi.

Baca juga:

Untuk meningkatkan peran petani milenial dalam urban farming, dirinya juga menekankan agar pemanfaatan digitalisasi dengan lahan pertanian yang terbatas, bisa menghasilkan pertanian yang berkualitas. Terlebih, terdapat tiga usaha pertanian yang diminati dan dilakukan. Diantaranya yaitu usaha peternakan, jasa pertanian dan perikanan.

“Nah, usaha lainnya yang juga menjadi andalan yaitu tanaman pangan, perkebunan hortikultura dan kehutanan,” ujarnya.

Lebih lanjut Pj Wali Kota Aries menambahkan, dari hasil sensus pertanian di Kota Batu, juga telah berkembang usaha pertanian perorangan mencapai 18.335 unit usaha. Tertinggi, adalah unit usaha pertanian hortikutura sebanyak 14.734 unit usaha, peternakan 5.628 unit usaha dan tanaman pangan sebanyak 1.393 unit usaha.

“Dengan mempertajam hasil sensus ini, maka akan menjadi data penting bagi Pemkot Batu, untuk menyusun perencanaan pertanian ke depan. Terutama, menyelaraskan dengan program pemerintah sehingga petani kita akan lebih sejahtera,” jelasnya. (put/sit)

“Jadi, di tahun 2023 ini angka kriminalitas kita naik 63 persen atau sekitar 150 kasus. Jika di tahun 2022 lalu, angka kriminalitas kita sebanyak 238 kasus, maka di tahun ini naik menjadi 388 kasus,” ungkap AKBP Gatut, Jumat (29/12/2023) tadi.

Untuk penyelesaian (crime clearance), ada kenaikan sebesar 68 persen atau 152 kasus terselesaikan. Di tahun 2022, ada sebanyak 225 penyelesaian kasus dan di tahun 2023 sebanyak 377 penyelesaian. “Terkait tunggakan perkara, juga ada kenaikan 15 persen atau 2 perkara. Jadi di tahun 2022 ada 13 tunggakan perkara, di tahun 2023 ini ada 11 tunggakan,” imbuhnya.

Kapolres Trenggalek menambahkan, ditinjau dari kategorinya, kejahatan konvensional didominasi oleh kasus penganiayaan sebanyak 20 kasus, kejahatan transnasional seperti perjudian online 5 kasus, kejahatan kekayaan negara antara ilegal logging, ilegal mining, uang palsu dan penyalahgunaan BBM bersubsidi ada 4 kasus.

Sementara pengungkapan kasus menonjol, lanjutnya, diantaranya kasus pengeroyokan di Kecamatan Tugu dengan 12 orang tersangka, penipuan online yang mengakibatkan korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah, Curas sepeda motor di Kecamatan Suruh dan kasus korupsi yang melibatkan perangkat desa.

Baca juga :

Selain itu, untuk pengungkapan kasus Narkoba oleh Satreskoba juga mengalami tren kenaikan mencapai 68,96 persen. Dari 29 kasus dengan 41 orang tersangka di tahun 2023 menjadi 49 kasus dengan 55 orang tersangka.

“Kasus terbanyak adalah obat keras daftar G sebanyak 30 kasus dengan barang bukti 19.472 butir dan sabu sebanyak 19 kasus dengan total barang bukti 67,67 gram,” kata AKBP Gatut.

Masih menurut orang nomor 1 di jajaran Polres Trenggalek ini, guna mewujudkan Trenggalek zero minuman keras (Miras), Sat Samapta Polres Trenggalek intens melakukan penertiban dan razia. “Sepanjang tahun 2023 ini, sedikitnya ada 212 kasus yang telah diselesaikan dan mengamankan 887 botol Miras berbagai merk dan Arak Jowo (Arjo),” ujarnya.

Sedangkan dalam bidang lalu lintas, imbuhnya, angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Trenggalek mengalami angka kenaikan sebanyak 12 persen dari 545 menjadi 610 kecelakaan. Namun, untuk korban meninggal dunia turun cukup signifikan mencapai 22 persen.

“Dari aspek usia, korban kecelakaan lalu lintas tertinggi berada pada rentang usia 16-30 tahun yaitu sebanyak 323 orang, disusul usia 51 tahun ke atas sebanyak 265 orang dan 41-50 tahun sebanyak 108,” tutur Kapolres Trenggalek.

Dari angka ini, sambungnya, selayaknya menjadi perhatian dari semua pihak khususnya orang tua agar lebih peduli terhadap aktivitas anak-anak dan tidak sembarangan mengizinkan mengendarai kendaraan bermotor. “Utamanya dari sisi usia masih labil dan belum memiliki SIM,” tambahnya. (mil/gie)