Dalam sidang putusan itu, terdakwa dinyatakan bersalah karena terbukti melanggar pasal 45 ayat 3, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (ITE). Lilik divonis 3 bulan hukuman percobaan pada 14 Juni 2021 lalu. Tentu saja, Jaksa Penuntut Umum (JPU) keberatan dan setelah dipikir-pikir akhirnya mengajukan upaya banding.

Baca Juga:

• Puluhan Pelukis Nusantara Meriahkan Festival Seni Lukis Madura
• Pemkab Sumenep Kemas Pameran Pembangunan Dalam Madura Night Vaganza
• Gunakan Energi Bersih REC, Pemkab Sumenep Nota Kesepahaman dengan PLN

JPU, Nur Fajriyah, menegaskan jika pihaknya sudah naik banding. Pertimbangan hukumnya lantaran terdakwa yang sudah terpidana hanya divonis 3 bulan hukuman percobaan bukan hukuman kurungan/penjara. Diakuinya jika pihaknya menuntut terpidana itu hukuman 5 bulan penjara.

“Ya kita bandinglah. Dituntut 5 bulan, divonis 3 bulan dengan hukuman percobaan. Itu yang kita keberatan. Makanya kita melakukan langkah upaya hukum banding dan kita sudah menyatakan banding. Kita sudah kirimkan memori banding,” tegasnya, Rabu (30/06) tadi.

Jaksa perempuan ini menambahkan bukan vonis selisih 3 bulan dari tuntutannya yang jadi persoalan utama. Melainkan karena terpidana hanya menjalani hukuman percobaan bukan hukuman penjara.

Ditanya kenapa? Targetnya kan terpidana harus masuk penjara bukan hukuman percobaan. Makanya kita sudah menyatakan banding pada 14 juni 2021. Jadi, punya waktu selama 7 hari untuk kita pikir-pikir. Di hari ke 5 atau ke 6, kita nyatakan banding. Sudah teregister atau terdaftar di Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

Untuk jadwal sidang perkara bandingnya, kata Nur, itu sudah masuk kewenangan pengadilan tinggi. “Ya kita tidak tahu karena sudah bukan kewenangannya. Terkait tuntutan 5 bulan? Fakta di persidangan, korban sudah memaafkan. Jadi terdakwa ini di depan persidangan meminta maaf dan korban memaafkan beserta istri dan orang tuanya kemarin di persidangan.

Jadi, lanjut jaksa ini, terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dasar hukum itu yang dapat meringankan terdakwa. Apakah itu mempengaruhi tuntutan pelanggaran ITE (4 tahun) hanya jadi 5 bulan?

“Ya pertimbangan hukumnya kan ada hal-hal yang memberatkan dan ada hal-hal yang meringankan,” ujarnya. Disinggung jika putusan atau vonis itu sangat ringan? “Saya kira sudah memenuhi rasa keadilan kalau menurut saya. Baik bagi korban maupun bagi terdakwa,” kata Nur Fajriyah. (roz/edo/ed2)

Ada empat personil Kejari Jember antara lain Kepala seksi Penerangan Hukum, Hardian Rahardi SH dan jaksa Fungsional Dian Akbar Wicaksana SH, Psi, Jaya Indah SH, Muhammad Jupri SH dan Dewi Vinanti SH.

Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jember Hardian Rahardi kegiatan ini merupakan program lanjutan dari Jaksa Masuk Sekolah, yang bertujuan memberikan penyuluhan tentang Hukum dan pengenalan tentang bahaya Narkoba.

“Dengan kenal atau mengerti hukum, maka penyalahangunaan akan hukum bisa diminimalisir, ” ujar Hardian, Senin (4/3/2019) di SMP 7 usai sosialisasi.

Selain itu Kasi Pidsus Kejari Jember yang juga Alumni SMPN 7 tahun 1993 ini juga mengingatkan, agar berhati-hati menggunakan hp gaged, dalam komentar atau membuat status, harus bisa memilih waktu yang tepat untuk komentar dan membuat status.

Dihadapan puluhan pelajar SMA/MA/SMK dalam acara JMS, para jaksa memberikan materi dan menerangkan tentang ilmu hukum kepada para siswa/i. Selain itu, acara JMS juga dikemas nonton bareng film pendidikan anti korupsi yang digelar bersamaan.

Nur Chusniah Kepala Kejari Batu mengatakan tujuan program ini sebagai upaya pihak kejaksaan menumbuhkembangkan kesadaran hukum bagi masyarakat secara umum dan pelajar secara khusus. Pelajar seharusnya mendapat ilmu hukum sejak dini.

“Melalui JMS pelajar dapat belajar pendidikan anti korupsi bisa dimulai dari lingkungan terkecil yaitu sekolah. Pesan saya pelajar jangan takut menyuarakan dan mengungkap kebenaran,” ungkap Nur Chusniah, Rabu (28/2/2018).

Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Batu Teuku Luftansyah, program ini bertujuan untuk mengenalkan produk hukum seperti undang-undang sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum bagi pelajar dengan fungsi preventif sebagai wujud penerangan hukum.

“Program JMS ini merupakan program pusat yang dicanangkan di seluruh Indonesia. Program ini harus diterapkan secara intensif, ” jelas Teuku Luftansyah.

Dihadapan puluhan pelajar SMA/MA/SMK dalam acara JMS, para jaksa memberikan materi dan menerangkan tentang ilmu hukum kepada para siswa/i. Selain itu, acara JMS juga dikemas nonton bareng film pendidikan anti korupsi yang digelar bersamaan.

Nur Chusniah Kepala Kejari Batu mengatakan tujuan program ini sebagai upaya pihak kejaksaan menumbuhkembangkan kesadaran hukum bagi masyarakat secara umum dan pelajar secara khusus. Pelajar seharusnya mendapat ilmu hukum sejak dini.

“Melalui JMS pelajar dapat belajar pendidikan anti korupsi bisa dimulai dari lingkungan terkecil yaitu sekolah. Pesan saya pelajar jangan takut menyuarakan dan mengungkap kebenaran,” ungkap Nur Chusniah, Rabu (28/2/2018).

Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Batu Teuku Luftansyah, program ini bertujuan untuk mengenalkan produk hukum seperti undang-undang sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum bagi pelajar dengan fungsi preventif sebagai wujud penerangan hukum.

“Program JMS ini merupakan program pusat yang dicanangkan di seluruh Indonesia. Program ini harus diterapkan secara intensif, ” jelas Teuku Luftansyah.