“Nah, inilah makanya saya ke Jakarta, agar peningkatan jalan itu segera dilakukan,” kata Wabup Rahmat Santoso.

Lebih lanjut Wabup Blitar menyampaikan, bahwa target pembangunan segera dilakukan di tahun 2023 ini. “Semoga saja 2003 ini anggarannya segera turun. Kemarin kita harus mengikuti kajiannya. Karena inikan peningkatan kelas jalan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Dicky Cubandono, mengatakan bahwa untuk ruas jalan tahun 2023 ini, akan dilaksanakan perbaikan. Namun, khusus untuk lereng, ini baru perencanaan.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Nanti kalau kita bangun, kemudian ikut ambrol, kan lucu. Makanya, harus penelitian dahulu. Baru kemudian perencanaan yang baik, kajian sampai sejauh mana titik yang terdalam yang bisa di pantek. Itu sejauh mana karena ini butuh pantek,” kata Dicky Cubandono.

Dicky menambahkan, kalau skenario perbaikan ini sudah berjalan  baru nanti di beton. “Insyaallah perencanaannya di tahun ini. Kemudian selanjutnya nanti kita lakukan perbaikan. Tapi kalau khusus ruas yang lain di tahun ini akan dikerjakan,” imbuhnya.

Untuk alternatif jalan, sementara ini sudah disepakati untuk ngepras jalan, karena ini termasuk jalur utama. “Jadi kita buat jalan aternatif sementara dengan ngepras jalan supaya truk-truk dan kendaraan lain bisa lewat. Hari ini kita datangkan alat berat, kita kerjakan sampai selesai,” jelasnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar, Ivong Bettryanto, mengatakan bahwa jalan ambles di dusun Ilik-ilik, Desa Kebonsari, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar tersebut, lebih separuh jalan longsor dan ambles, sehingga tidak bisa dilalui. “Jalan ini, menghubungkan antara Desa Suruhwadang dengan 4 desa lainnya yang ada di wilayah Blitar Selatan. Yaitu Desa Kebonsari, Maron, Pakisaji dan Desa Panggungduwet,” kata Ivong Bettryanto.

Ivong menambahkan, akibat amblesnya jalan tersebut, warga terpaksa memutar arah untuk mencari jalur alternatif sejauh 10 kilometer. Karena jauhnya jarak jalur alternatif, membuat sejumlah warga tetap saja nekat melintas bagian tepi jalan yang sudah retak.

“Jalan ini merupakan jalur paling cepat untuk menuju desa terdekat. Kondisi jalan ambles ini memang sudah lama, namun saat ini semakin parah. Tapi warga tetap melewati jalan itu karena jalur ini paling dekat,” imbuhnya.

Ivong menambahkan, BPBD Kabupaten Blitar sebetulnya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat wilayah Kebonsari dan sekitarnya. Sosialisasi ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari PVMBG jika jalan ini seharusnya tidak digunakan lagi, karena kondisi gerakan tanah yang dikhawatirkan semakin parah dan berbahaya untuk masyarakat yang melintas.

“Kami dari BPBD Kabupaten Blitar telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rekomendasi PVMBG agar jalan tersebut sudah tidak dilalui lagi. Karena pergerakan tanah yang memang terus terjadi,” jelasnya. (jar/sit)

Akibat jalan ambles tersebut, akses jalan pun ditutup, karena membahayakan pengguna jalan. Kedatangan perwakilan masyarakat dan sopir-sopir Blitar Selatan, untuk menuntut supaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, segera memperbaiki jalan yang sudah ambles itu.

Salah satu warga desa yang ikut berkumpul di lokasi jalan ambles, Sugeng, mengatakan bahwa jalan rusak ini sebenarnya sudah hampir dua tahun. Akibat tidak kunjung diperbaiki, maka kerusakan jalan kian parah.

“Akibat jalan ambles ini, kami tidak bisa beraktivitas bongkar angkut. Sebab, rata-rata mata pencaharian masyarakat Blitar Selatan, adalah petani tebu dan peternak,” kata Sugeng, Senin (13/02/2023) tadi.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Lebih lanjut Sugeng menyampaikan, warga berkumpul di lokasi jalan rusak tersebut, untuk menunggu kedatangan Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso. “Jika tidak segera ditemui, kami bakal menggelar aksi turun jalan ke Kantor Bupati Blitar di Kanigoro,” jelasnya.

Sugeng menambahkan, kedatangan warga ke Kantor Blitar, nantinya untuk mendesak Bupati Blitar, Rini Syarifah, supaya mendahulukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 untuk penanganan pembangunan jalan ambles tersebut. “Kami tegaskan, kalau jalan ini tidak segera dibangun, kami sudah sepakat dengan komunitas peternak dan sopir-sopir akan demo ke kabupaten,” ujarnya. (jar/gie)

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Lumajang, Joko Sambang, mengatakan bahwa hujan deras disertai angin kencang terjadi di sekitar kawasan Piket Nol dan sekitarnya. Diperkirakan, amblesnya jalan nasional di kawasan itu, terjadi sekitar pukul 21.30 atau saat hujan mulai reda.

“Pukul 21.30, kondisi hujan berangsur reda dan kemudian dilaporkan terjadinya jalan ambles. Namun, karena kondisi pasca hujan dan minim cahaya, maka tidak bisa dilakukan pengamatan visual secara jelas luasan jalan yang ambles,” ujarnya, Jumat (04/11/2022) tadi.

Dijelaskan Joko, amblesnya jalan di jalur Piket Nol tersebut, mengakibatkan akses Lumajang-Malang, pun menjadi jalur terputus. Karenanya, masyarakat yang akan melalui jalur tersebut, sementara diminta untuk memutar melalui jalur Curahkobokan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Belum ada informasi terkait korban jiwa maupun kerugian material, yang diderita masyarakat akibat peristiwa tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Candipuro, Abdul Aziz, menjelaskan bahwa longsoran tersebut menyebabkan jalan sepanjang sekitar 50 meter dan lebar 7 meter, ambles. Sementara aktifitas lalu lintas menuju ke lokasi longsor, belum bisa dilewati hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.

“Sementara ditutup. Jalannya ambles panjang 50 meter dan lebar 7 meter,” jelasnya.

Sebelumnya, diperoleh keterangan di titik terjadinya longsor, juga sempat terjadi penurunan kontur tanah hingga 30 cm. Namun, sempat dilakukan penanganan darurat. (kom/adi/gie)

Korlantas yang akrab disapa Risya ini mengaku, perihal seberapa lama penutupan jalan raya pihaknya telah mendapat penjelasan dari Kabag Ops Polres Jember Kompol Idham dan Baur Diklantas Polres mewakili Kasat Lantas, bahwa akan dilakukan rekayasa jalan atau pengalihan jalan ke Jalan Hos Cokroaminoto dan Jalan Samanhudi, selama sebulan penuh.

“Agar proses merobohkan bangunan yang masih tersisa dibantaran sungai kalijompo dan perbaikan serta normalisasi kembali sungai cepat terselesaikan sedangkan untuk jalan raya yang berada di wilayah bencana tidak boleh dilalui kendaraan (ditutup total), karena dapat membahayakan pengendara, ” terangnya.

Ke depan lanjut Risya, setelah semua proses itu dilakukan, menimbang arus lalu lintas di Kabupaten Jember yang semakin padat, dimungkinkan untuk jalur nasional, bisa dirubah menjadi dua arah.

BACA : Jalan Ambles, 9 Ruko di Pertokoan Jompo Jember Ambruk

“Jika dulunya one way, nanti akan dilakukan komunikasi lebih lanjut dengan forum lalu lintas dan Forkopimda bagusnya gimana, apakah dimungkinkan untuk dirubah 2 arah atau rekayasa lalu lintas lain, ” jelasnya.

Diketahui, pasca bencana ambruknya jalan akibat tergerus aliran sungai Jompo, kini telah dilakukan proses pembersihan dan relokasi Jalan di jalan raya Sultan Agung bersama jajaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Timur, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII serta TNI dan Polri serta unsur – unsur lainnya. (gik/yud/oso)

Jember, Memontum – Bupati Jember dr Hj Faida MMr dan Forkopimda kabupaten Jember serta jajaran pihak terkait langsung mengadakan rapat koordinasi terkait ambruknya ruko di pertokoan jumpo yang berada di jalan Sultan agung Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau sekitar Jembatan Jompo, Senin (2/3/2020) siang.

Usai menggelar rapat koordinasi, Bupati Jember dr Faida di dampingi Forkompimda dan jajaran TNI dan kepolisian langsung mendatangi lokasi pertokoan jompo dan meminta sekaligus mengusut jual beli ruko dan mengatasi permasalahan kebencanaan.

Bupati Jember didampingi Dandim dan Kapolres Jember meninjau lokasi pertokoan jompo yang ambruk. (gik)

“Kami meminta , terkait jual beli ruko mohon di usut tuntas, ” kata bupati perempuan pertama di Kabupaten Jember itu.

“Terkait, ambruknya ruko di pertokoan Jumpo, bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember, tetapi untuk sungai menjadi kewenangan dari Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur dan Jalannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, “ imbuhnya.

Karena memang lanjut dr Hj Faida, bangunannya milik Pemkab Jember yang dibangun tahun 1976, sedangkan sungainya adalah kewenangan Pemerintah Provinsi berikut jalannya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Jika jalur yang ditempuh bukan langkah standart, tetapi tentang kebencanaan dan status bencana dilakukan jadi tidak perlu lagi dipermasalahkan, ” kata Faida kepada awak media.

Faida menerangkan, sehubungan dengan kejadian tersebut, pihaknya telah mengumpulkan para pedagang baik yang setuju maupun tidak, agar bangunan ini dirobohkan dan harus dilakukan evakuasi dan pihaknya akan membantu untuk mengosongkan toko karena status kebencanaan.

”Karena polemik bangunan ini milik Pemkab Jember atau sebagian milik pedagang disini, yang pernah jual – beli dan kini sudah milik pribadi sementara kita lepaskan, karena ini masih urusan kebencanaan,” tegasnya.

Hasil rapat koordinasi, Bupati Jember telah memerintahkan Disperindag Jember, untuk mengusut permasalahan ini, serta memerintahkan untuk mengosongkan wilayah dengan cara merobohkan bangunan, berkaitan dengan itu Pemkab jember dan Polres Jember telah mengambil sikap, agar arus lalu lintas dialihkan dan ditutup sementara.

“Kita mengambil sikap dan merobohkan bareng – bareng bangunan ruko, kalau di robohkan kearah sungai akan berdampak resiko banjir, kalau dirobohkan ke jalan raya maka harus menutup jalan utama, ruko yang di robohkan sampai ruko ke 31, yang memang sudah rawan, dengan target kurang lebih akan dikerjakan selama dua puluh hari, dengan alat berat,” ujarnya.

Untuk rumah yang berada di seberang sungai sambung bupati, memang ada resiko untuk roboh ke bangunan penduduk, untuk itu pihaknya akan menghimbau untuk mengosongkan pada saat pelaksanaan perobohan bangunan.

“Sesuai dengan rencana, bahwa ini akan menjadi wilayah yang bebas dari bangunan, untuk menjaga sungai dan sepadannya tidak boleh ada bangunan,” ucap Faida.

BACA : Jalan Ambles, 9 Ruko di Pertokoan Jompo Jember Ambruk

Dr Hj Faida MMr menjelaskan, Pemkab Jember akan fokus kepada penyelesaian masalah kebencanaan dan sudah menganggarkan tahun 2020 untuk perobohan bangunan-bangunan ini, hanya yang menjadi Polemik bangunan itu milik Pemkab Jember atau warga.

“Dengan robohnya bangunan ini menjadi status yang berbeda, kembali saya meminta Disperindag dan Polres Jember untuk mengusut masalah ini permasalahan Jual belinya ( ruko),” pungkasnya. (gik/yud/oso)

“Menurut Tim Assesment BPBD Jember kami, terjadinya sekitar pukul 03.45 pagi, ruko yang terdampak ada 9, sedangkan yang berpotensi Ambruk sekitar ada sekitar 8 unit ruko, ” kata Humas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember Heru Widagdo di lokasi kejadian.

Kondisi Ruko pertokoan Jumpo yang ambruk. (tog)

Humas BPBD kabupaten Jember yang akrab di sapa Heru ini mengatakan, tidak korban Jiwa dalam peristiwa ini dan untuk ke 8 ruko yang berpotensi ambruk pihaknya menghimbau, agar segera mungkin mengosongkannya, karena kita berharap setiap ada kejadian tidak ada korban jiwa.

“Kami lakukan untuk pengosongan pada lokasi yang terdampak, kita berupaya semaksimal mungkin agar tidak ada korban jiwa di setiap kejadian seperti longsor atau seperti kejadian sekarang ini, ” terang Heru.

Menurutnya, ambruk pertokoan tersebut di duga akibat Intensitas curah hujan yang cukup tinggi yang terjadi pada Minggu (1/3/2020) sekitar sejak pukul 15.00 hingga malam hari, di wilayah Kabupaten Jember.

“Hasil pemantauan sementara, triggernya (pemicu) ambruknya ruko, akibat curah hujan yang luar biasa, pemicunya itu adalah hujan, sebenarnya potensi , juga banyak yang ada di sekitar wilayah kali Jompo, tetapi Trigger itu yang patut kita waspadai, ” ujar pria yang akrab di sapa Heru ini.

“Siaga darurat bencana itu telah di tetapkan sejak bulan oktober 31 Maret 2020, juga termasuk wilayah penanganan darurat, kita terus memantau dalam 31 wilayah kecamatan yang kita miliki, sehingga ada beberapa titik yang harus diwaspadai termasuk desa Pondok Waluh,” sambungnya.

Lurah Jember kidul Yoyok mengatakan, pagi sekitar pukul 04.30 pagi terdengar suara gemuruh yang sangat keras terdengar, yang mengakibatkan 10 kavling ruko mulai dari pojok sebelah timur ambruk kearah selatan sungai jompo kurang lebih sepanjang 40 m.

“Tidak ada korban jiwa karena penghuni ruko sudah pindah (ruko kosong, tidak ada di tempat) hanya tinggal beberapa barang yang tersisa, tidak menutup kemungkinan 8 kavling ruko di sebelahnya akan mengalami hal yang sama karena didepan ruko tersebut tanahnya sudah ambles, ” katanya.

Sementara itu Dirut PDAM Jember Adi Setiawan turun langsung kelokasi kejadian dengan respon cepat untuk mengecek dan melakukan langkah strategis penanganan dari efek dari ambrolnya jalan raya pada pipa transmisi besar milik PDAM Kabupaten Jember yang mengaliri kurang lebih 3000 pelanggan yang ada di Kecamatan Kaliwates seperti kebocoran.

“Langkah kita pertama, tadi emergensi sudah kita lakukan dan Alhamdulillah aliran sudah lancar ke pelanggan 3000, akan tetapi sebagai medikasi, ke depan kita akan adakan pembaharuan pipa dengan memasang pipa di ujung utara jalan, agar tidak terkena dampak lagi dan setelah pipa baru terpasang, pipa yang terkena longsor nanti akan kita matikan,” ungkapnya.

BACA : DPRD Jember Minta Pemerintah Atasi Kerusakan Jalan Sultan Agung dan Jembatan Kali Jompo

Pantauan di lokasi, terlihat BPBD Jember bekerjasama dengan jajaran TNI dan POLRI dan Sat Pol PP Kabupaten Jember serta jajaran samping yang lain melakukan pengamanan, sedangkan untuk ruko yang berpotensi akan dilakukan evakuasi.

Diketahui, di sekitaran Areal Pertokoan Jompo yang roboh dan sepanjang jalan raya Sultan Agung, pagi itu ramai di kunjungi ratusan warga, mereka memadati areal kejadian, meraka ingin melihatnya, beruntung posisi Pertokoan Jompo yang berada di tengah kotan Arus Lalu lintas tidak macet, karena polisi yang sudah mengantisipasi. (tog/yud/oso)