Kepala DPUPR Jombang, Bayu Pancoroadi, mengatakan bahwa penandatanganan ini dilakukan seiring adanya pembaruan kebijakan internal serta bagian dari langkah penguatan integritas di lingkungan instansi pemerintah. Pakta integritas tersebut merupakan perjanjian tertulis antara individu dengan instansi, bahwa menyatakan komitmen untuk menjalankan tugas secara transparan, akuntabel serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah merujuk pada Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 49 tahun 2011. Di mana didalamnya, mengatur pentingnya pakta integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” kata Bayu.

Baca juga :

Dirinya menambahkan, bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial. Namun, lebih menjadi komitmen nyata seluruh pegawai untuk menjaga etika, integritas serta profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

“Pakta Integritas ini adalah bagian dari budaya kerja yang harus terus dijaga dan dilaksanakan secara konsisten agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga,” tambahnya.

Bayu berharap, dengan adanya penandatanganan ini, maka DPUPR Kabupaten Jombang dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan bebas dari penyimpangan. Sehingga, apa yang menjadi target pelayanan masyarakat bisa berjalan maksimal. (azl/gie)

Sebagai bagian dari persiapan, tim Pemkot Malang yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, bersama jajaran perangkat daerah, menghadiri Desk Sekolah Rakyat yang digelar Kementerian Sosial di Jakarta, Selasa (22/04/2025) tadi. Forum tersebut, menjadi ajang koordinasi dan klarifikasi teknis kesiapan daerah dalam mengimplementasikan program SR.

“Pemkot Malang sangat berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam program prioritas dari Presiden Prabowo. Kami sudah melalui sejumlah tahapan, mulai dari identifikasi lokasi, kesiapan bangunan hingga verifikasi calon peserta didik,” kata Sekda Erik, Rabu (23/04/2025) tadi.

Baca juga :

Kemudian, ditambahkannya bahwa Kota Malang memiliki lahan sekitar 8.000 meter persegi yang telah dilengkapi bangunan eksisting. Fasilitas tersebut meliputi ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, serta rumah susun yang siap difungsikan sebagai asrama. Konsep tersebut dinilai selaras dengan model boarding school yang diusung Sekolah Rakyat.

Proses verifikasi calon siswa, pun juga tengah dirampungkan. Bahkan, Sekda Erik menyebut, verifikasi dilakukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya pada kelompok masyarakat yang masuk dalam desil 1 dan desil 2.

“Saat ini kami sedang dalam tahap finalisasi. Kami memverifikasi calon murid dari data DTKS dan menyiapkan sejumlah rombongan belajar, termasuk tenaga pengajar dan staf pendukung,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat akan memperkuat visi Kota Malang dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan inklusif. “Ini adalah peluang emas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan berkualitas. Dengan program ini, hak pendidikan anak Indonesia bisa lebih terjamin,” tegas Wali Kota Wahyu. (pro/rsy/sit)

Rangkaian pelaksanaan tersebut, ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Sekretaris Daerah (Sekda) mewakili Plt bupati sebelumnya dan Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo. Hadir di rapat paripurna itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Forkopimda, pimpinan OPD dan pejabat lain.

Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, dalam sambutannya mengapresiasi kinerja Pj Bupati sebelumnya atas kontribusinya dalam pembangunan daerah. Dirinya berharap, Bupati dan Wakil Bupati yang baru dapat menjalankan tugas dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Situbondo.

“Kami percaya di bawah kepemimpinan Mas Rio dan Mbak Ulfi, kabupaten ini akan terus tumbuh pesat menuju Situbondo Naik Kelas melalui program pembangunan berkualitas,” kata Mahbub Junaidi.

Sementara itu, Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan DPRD, Forkopimda, OPD dan seluruh masyarakat atas doa serta dukungan dalam penyelenggaraan Sertijab. Dirinya juga menegaskan, bahwa program kerja yang diusungnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Situbondo.

“Amanah dan tanggung jawab ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pesta demokrasi telah usai, saatnya kita bersatu membangun Situbondo selama lima tahun ke depan,” kata Mas Rio-sapaan Bupati Situbondo.

Mas Rio juga menekankan, akan pentingnya sinergitas antara DPRD, Forkopimda, OPD, tokoh ulama, tokoh masyarakat dan instansi vertikal guna menghapus polarisasi politik pasca-Pemilu. “Kita harus bekerja sama secara hirarki untuk membangun Situbondo. Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, para kiai, alim ulama, partai politik serta berbagai elemen yang telah mendukung kami,” tambahnya.

Baca juga :

Dirinya juga menyampaikan, bahwa dirinya bersama Wabup Ulfiyah telah berkomitmen untuk fokus pada 11 program prioritas yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program ini, mencakup penanganan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan serta layanan publik lainnya.

“Kami tidak ingin ada rakyat yang kesulitan makan, tidak mendapat akses kesehatan, mengalami kesulitan air bersih atau tidak bisa sekolah karena faktor ekonomi,” tegasnya.

Selain itu, dirinya juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dengan penerapan prinsip 4S, yakni Senyum, Salam, Sapa dan Solutif. “Saya tidak ingin mendengar ada masyarakat yang dipersulit dalam layanan perizinan atau mengalami kesulitan mengakses program bantuan. Mari kita pastikan birokrasi hadir untuk melayani, bukan sekadar berkuasa,” tegasnya.

Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Mas Rio menekankan efisiensi anggaran dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. “Dengan APBD sebesar Rp 1,852 triliun serta adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, kita harus semakin inovatif dan tidak menjadikannya alasan untuk menurunkan kinerja,” ujarnya.

Dirinya juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk DPRD, untuk aktif mengejar peluang investasi dan pembangunan guna mempercepat kemajuan Situbondo. “Kita harus memanfaatkan jaringan politik yang ada, untuk membawa investasi besar ke Kabupaten Situbondo, tanpa melupakan identitas kita sebagai Kota Santri,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mengucapkan selamat atas pelantikan Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Ulfiyah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Situbondo. “Pemerintah Provinsi Jawa Timur tegak lurus dengan Program Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam menyusun program-program kerja. Kami berharap Situbondo terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wagub Emil.

Dirinya juga memberikan perhatian, terhadap angka kemiskinan di Situbondo, yang saat ini berada di angka 11,51 persen dan berharap angka tersebut dapat ditekan agar Situbondo semakin maju. “Jika kemiskinan bisa ditekan, maka Situbondo benar-benar akan Naik Kelas,” papar Emil. (her/sit)

Penegasan tersebut disampaikannya, dalam rangkaian Apel Besar ASN yang berlangsung di Alun-Alun Kabupaten Lumajang, Senin (03/03/2025) tadi. “Kami tidak akan pernah berpikir untuk mengembalikan dana cost politik dengan cara yang tidak benar. Kami ingin memastikan, bahwa pemerintahan ini berjalan bersih dan fokus pada kesejahteraan masyarakat,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Baca juga :

Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma juga menambahkan, bahwa integritas dan transparansi adalah kunci utama dalam menjalankan roda pemerintahan. “Tidak ada ruang bagi praktik korupsi dalam pemerintahan kami. Setiap kebijakan yang diambil, harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” ungkapnya.

Momen pelaksanaan Apel Besar ASN ini, tentunya menjadi momentum bagi seluruh aparatur pemerintahan Kabupaten Lumajang, untuk semakin memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan yang bersih, transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan semangat anti korupsi yang kuat, diharapkan pemerintahan yang bersih dapat terus terwujud demi kesejahteraan masyarakat Lumajang. (kom/adi/gie)

“Pak Presiden Prabowo menekankan bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati maupun wali kota dan wakil wali kota untuk bisa bersama-sama satu langkah, satu arahan menjalankan pemerintahan yang bersih, yang baik dan tanpa korupsi,” kata Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat diwawancarai usai prosesi pelantikan.

Bunda Indah-sapaan akrabnya, mengungkapkan kebanggaannya dapat dilantik langsung oleh presiden. Baginya, pelantikan secara serentak ini menjadi momen yang bersejarah dalam demokrasi Indonesia. Total, Presiden melantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dari 481 daerah.

Baca juga :

“Bangga bahwa kita bisa dilantik oleh presiden langsung, selama ini belum ada bupati, wakil bupati maupun wali kota yang dilantik oleh presidennya secara langsung. Biasanya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri untuk gubernur dan kami dilantik oleh gubernur,” ujarnya.

Sementara itu, Mas Yudha-sapaan akrab Wakil Bupati Lumajang, mengungkapkan rasa syukurnya usai pelantikan. Dirinya memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Lumajang agar dalam mengemban amanah benar-benar menunaikan tugas dan kewajibannya dengan maksimal.

“Saya bersyukur, mudah-mudahan doa kami 5 tahun ke depan kami bisa menjadi pemimpin yang bernar-benar amanah, bisa menjalankan program yang sudah kami janjikan, doakan yang terbaik untuk masyarakat Lumajang,” harapnya. (kom/adi/gie)

Kepala Urusan Pengamanan dan Penggalangan (Kaur Pamgal), Didik Kurniawan, menyampaikan bahwa penundaan ini karena adanya kendala teknis, yakni keterlambatan alat makan atau ompreng. Namun, mengenai dapur dan tim sudah sepenuhnya siap menjalankan program tersebut.

“Kalau untuk peralatan dan dapur umumnya semuanya sudah siap. Dari Badan Gizi Nasional (BGN) juga memang minta di 3 Februari 2025, karena kalau saat ini kan sudah dipertengahan bulan,” kata Didik, Senin (20/01/2025) tadi.

Kemudian, ditambahkannya bahwa setiap harinya mulai Senin hingga Jumat, akan menyediakan sebanyak 3 ribu porsi. Terdiri dari nasi, sayur, buah dan susu. Dalam proses memasak, nantinya akan dimulai dari dini hari.

“Untuk masaknya setiap hari Senin sampai Jumat kurang lebih untuk tiga ribu porsi dan ini makannya untuk siang hari. Sekali masak kemampuan kami kurang lebih untuk seribu porsi, sehingga mulai masaknya dini hari. Setelah semua selesai, baru dropping ke masing-masing sekolah,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanal Malang, Arista Yudianto, mengatakan bahwa untuk menu makanan di tiap harinya akan melibatkan BGN. Sehingga, menu makan dipastikan sesuai dengan standart gizi. Variasi menu juga dirancang tidak membuat siswa-siswi bosan.

“Nanti kita ganti-ganti tiap harinya, misalnya di hari Senin ayam, kemudian besoknya telur, lalu nanti ganti lagi ikan. Tapi tetap akan ada sayur dan buah. Untuk susu nanti dalam seminggu tiga kali, di hari Senin, Rabu dan Jumat,” kata Aris.

Meski persiapan hampir rampung, namun program tersebut masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan fasilitas penyimpanan bahan makanan dan transportasi sesuai standar BGN. Namun, pihak Lanal Malang optimis program MBG nantinya dapat berjalan dengan baik, mengingat dukungan dari berbagai pihak, termasuk distributor bahan makanan lokal.

“Untuk sementara, kami mengandalkan bahan dari distributor yang sudah disurvei. Tentu dengan kualitas yang baik. Namun, jika permintaan meningkat, kami akan menyesuaikan dengan kapasitas petani dan penyedia lokal,” imbuh Didik.

Program MBG di Malang merupakan bagian dari inisiatif nasional yang juga dilaksanakan di tujuh titik lainnya, seperti Lampung, Jakarta dan Biak. Lanal Malang menjadi salah satu dari dua pangkalan yang dipercaya menjalankan program MBG tersebut. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan jika hal tersebut selain merupakan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), juga dari arahan DPR RI. Terutama, terkait untuk Bansos yang bersifat reguler.

“Sementara ini, Bansos yang tidak terkait dengan kebutuhan prioritas, seperti bantuan korban bencana, memang sebaiknya ditunda dahulu hingga Pilkada selesai. Itu juga menjadi salah satu arahan dari Kemendagri dan DPR RI saat ke Jakarta beberapa waktu lalu,” kata Pj Wali Kota Iwan, Jumat (15/11/2024) tadi.

Baca juga :

Kebijakan pemberian Bansos tersebut, tambahnya, bukan diberhentikan sepenuhnya. Namun, dibatasi untuk yang bersifat mendesak atau yang prioritas. Seperti, korban bencana alam dan yang memang sangat membutuhkan.

“Bansos untuk masyarakat yang sangat membutuhkan, terutama korban bencana, tetap diperbolehkan. Namun, yang reguler akan dihindari dulu untuk menjaga kenyamanan dan kelancaran Pilkada,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut nantinya akan diterbitkan Surat Edaran (SE) resmi dari Kemendagri yang mengatur lebih detail tentang kriteria dan batasan Bansos selama periode Pilkada. Di dalam edaran tersebut juga akan dijelaskan poin-poin mengenai prioritas yang tetap dapat diberikan dan bantuan yang harus ditunda.

“Nanti di SE akan ada kriteria yang jelas, mana yang boleh disalurkan dan mana yang tidak. Tujuannya untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda terkait pemberian bansos saat Pilkada,” imbuh Iwan. (rsy/sit)

“Program 4 sehat 5 sempurna, itu tetap kami lakukan sampai saya menerima persetujuan (pengunduran diri, red) nanti. Termasuk sampai saat ini, saya juga masih mengintensifkan program Ngombe untuk mewadahi apa yang diinginkan masyarakat, kemudian langsung ditindaklanjuti,” kata Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Senin (22/07/2024) tadi.

Ditambahkannya, bahwa upaya penyelesaian persoalan tiga pasar yang menjadi target di awal masa kepemimpinannya, saat ini juga sedang proses dilakukan. Namun, masih membutuhkan waktu yang lebih panjang.

“Itu sudah kami lakukan upaya tahapan untuk penyelesaiannya. Hanya saja, kuota (masa jabatan) saya kan cuma satu tahun, jadi kan tidak mungkin bisa selesai langsung,” ujarnya.

Baca juga :

Termasuk juga penyelesaian masalah banjir yang memerlukan pendekatan secara bertahap dan menyeluruh. Karena dalam prosesnya tidak bisa langsung diselesaikan dalam waktu sekejap.

“Beberapa titik yang banjir itu sudah selesai. Tapi dalam proses penyelesaian banjir ini kan tidak harus tuntas tidak ada banjir sama sekali, kan tidak. Tapi dari yang awalnya durasi atau frekuensi menyurutnya genangan itu lama, sekarang sudah sebentar. Misalnya, sebelumnya itu butuh waktu 3 jam, sekarang 2 jam an saja air sudah surut,” jelasnya.

Dalam penyelesaiannya, Pj Wali Kota Wahyu berharap agar masterplan drainase dapat dirampungkan pada tahun 2028 mendatang. Sehingga, diharapkan tidak ada banjir di Kota Malang.

“Karena menuntaskan banjir itu tidak bisa satu-satu, harus semuanya menjadi satu kesatuan. Di sini selesai, nanti di wilayah lain banjirnya masih tinggi, jadi tidak bisa begitu. Saya kemarin sudah menyampaikan bahwa masterplan drainase di tahun 2028 itu selesai, tidak akan lagi ada banjir,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ditemui di rumah duka, putra pertama almarhum, Daniel Adhista (24), menceritakan jika kronologi kejadian tersebut terjadi pukul 19.20 WIB. Penyebabnya, karena serangan jantung dan gagal nafas.

“Meninggalnya itu terjadi setelah mengangkat anaknya tante sekitar pukul 18.30 WIB, yaitu dari kamar mau dipindahkan ke depan. Nah, di situ bilangnya sudah tidak kuat dan mau mengeluarkan mobil (untuk periksa, red) buat ke rumah sakit katanya. Terus pas mau berangkat, orangnya langsung kena serangan jantung. Pas sudah di rumah sakit, di diagnosa jantungnya berhenti sama gagal nafas dan meninggal di perjalanan,” ujar Daniel, Jumat (16/02/2024) tadi.

Baca juga:

Dikatakannya, jika sang ayah usai melaksanakan tugasnya menjadi Ketua KPPS sekitar pukul 05.00 WIB. Ketika di rumah, itu langsung beristirahat hingga pukul 15.00 WIB. Kesibukan sang ayah saat menjadi Ketua KPPS TPS pun menurutnya hanya di hari Senin (12/02/2024) hingga Selasa (13/02/2024) malam.

“Pulang itu sudah sempat istirahat, sama mengantarkan ibu ke sekolah. Habis itu makan, tidur, makan lagi, aktivitas seperti biasa. Lalu pukul 17.00 WIB balik lagi ke kelurahan. Katanya ada data yang tidak bisa diinput. Itu cuma sebentar terus pulang dan dipanggil anaknya tante itu,” katanya.

Kemudian, Danial juga mengatakan jika pada sebelumnya, pun sang ayah tidak ada keluhan penyakit sama sekali dan tidak ada riwayat penyakit jantung. Namun, hanya diabetes. “Tapi beberapa tahun terakhir ini, kalau kecapekan drop itu langsung lemes. Tapi tidak tahu, kok yang kemarin ini jantungnya keserang,” ucapnya.

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mendengar kabar duka itu, pun bersama dengan jajaran Pemerintah Kota Malang serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur dan Kota Malang, melakukan takziah ke rumah almarhum di Jalan Puntodewo Raya No 7 RT04 RW03, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. “Saya bersama Pemerintah Kota Malang mengucapkan turut berduka cita kepada almarhum Bapak Sigit Widodo Ketua KPPS 20, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Beliau meninggal setelah menjalankan tugasnya, setelah semua perhitungan terkirim, membantu membereskan TPSnya dan beliau juga punya penyakit diabetes,” tambah Pj Wali Kota Wahyu.

Pada saat pelaksanaan Pemilu, Pj Wali Kota Wahyu juga telah memastikan bahwa di masing-masing TPS terdapat tenaga kesehatan (Nakes). Tujuannya, agar jika ada kejadian yang tidak diinginkan dapat ditindaklanjuti dengan segera.

“Saya selalu cek Ketua KPPS, apakah sudah punya nomornya Nakes. Kemudian saya juga cek pada Nakes, apakah sudah punya nomornya Ketua KPPS dan semua sudah siap. Jadi, memang seperti ambulans juga sudah siap di TPS. Nakes juga sudah ada dan sewaktu waktu on call 24 jam dan kejadian memang kejadian ini setelah selesai,” jelasnya.

Dalam hal ini, Pemkot Malang juga akan memberikan bantuan pada keluarga korban yang telah ditinggalkan almarhum. (rsy/sit)