Bupati Situbondo, Karna Suswandi, melalui Kepala Dinkes Situbondo, dr Sandy Hendrayono, menjelaskan bahwa total 152 jamban keluarga itu akan menelan anggaran sekitar Rp 1,9 miliar. “Total 152 jamban keluarga ini, nantinya kami bangun di 26 desa dengan anggaran dari DBHCHT Tahun 2024,” katanya, Senin (28/05/2024) tadi.

Pelaksanaan pembangunan sendiri, ujar dr Sandy, saat ini sedang berlangsung dan ditargetkan bakal rampung secara keseluruhan pada tahun 2024. “Kami menargetkan untuk bisa bebas ODF (Open Defecation Free) atau BAB sembarangan pada tahun 2024. Target tersebut sesuai dengan Instruksi Gubernur Jawa Timur Tahun 2021,” ungkapnya.

Baca juga :

Dirinya juga mengatakan, jika permasalahan ODF menjadi tanggung jawab bersama dan bukan semata Pemkab Situbondo. Karenanya, harus ada kolaborasi, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga pemerintah daerah.

“Sehingga, kami Dinkes Situbondo melalui Puskesmas terus mengawal kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas guna menyelamatkan permasalahan ODF ini,” tambahnya.

Lebih lanjut, dari 26 desa yang menjadi sasaran pembangunan jamban keluarga, 23 diantaranya merupakan desa yang belum ODF. Seperti Desa Jatisari, Ketowan, Jetis, Widoropayung, Cura Suri, Kumbang Sari, Patemon dan Desa Semambung. Kemudian, juga ada Desa Sumberanyar, Dawuhan, Bletok, Mlandingan Wetan, Alasbayur, Campoan, Sumberanyar, Rajekwesi, Bugeman, Tambak Ukir, Klampokan, Kandang, Peleyan, Wonokoyo dan Desa Gadingan.

“Maka dari itu, hari ini kami berharap apa yang menjadi kendala, apa yang jadi hambatan desa tersebut untuk bisa ODF di tahun ini, terus dicari solusi. Karena paling tidak, kita ditargetkan di Juni ini sudah bisa menyelesaikan target kita,” lanjutnya. (her/sit/adv)

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Situbondo, Shandy Hendrayono, menerangkan bahwa beberapa dana tersebut akan di alokasikan ke beberapa kegiatan masyarakat. Diantaranya, seperti penurunan angka prevalensi stunting berupa pemberian makanan tambahan (PMT) untuk anak usia dini tingkat Taman Kanak-kanak (TK). Adapun sasaran peruntukannya sebanyak 4.329 anak dengan anggaran sebesar Rp 214,879 juta.

Kemudian, tambah Shandy, PMT untuk Balita gizi buruk berupa suplemen parenteral dengan anggaran sebesar Rp 135,120 juta. Polanya, yaitu diberikan kepada anak penderita gizi buruk yang dirawat terus-menerus (penanganan dan perawatan kasus gizi buruk).

Baca juga:

Selain beberapa peruntukan itu, anggaran yang bersumber dari DBHCHT juga akan dialokasikan untuk pengadaan jamban sebanyak 197 unit untuk 16 desa dengan jumlah anggaran Rp 767 juta. Kemudian, untuk Program Sehat Gratis (Sehati) sebesar Rp 5 miliar. Alokasi DBHCHT juga diarahkan untuk Pembinaan Kota Sehat sebesar Rp 200 juta, yang dikemas dalam bentuk Kampanye 9 Tatanan Sehat.

“Yang di maksud 9 Tatanan Sehat itu terutama pada tatanan yang tergolong harus ada di lingkungan hidup. Termasuk, persoalan limbah dan memasifkan pembangunan septic tank untuk mengakselerasi Open Defecation Free (ODF) 100 persen,” terang Kadinkes Shandy, Selasa (07/11/2023) tadi.

Pihaknya berharap, melalui DBHCHT yang digulirkan itu, masyarakat menerima manfaat dari dana yang diberikan. “Dari berbagai kegiatan itu, kita berharap kedepannya benar-benar menjadi motivasi agar kita selalu memperhatikan kesehatan masyarakat. Semoga, berbagai kegiatan yang bersumber dari anggaran DBHCHT ini akan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Situbondo. Sehingga, akan menjadikan Kota Situbondo yang sehat serta masyarakatnya juga sehat,” tambahnya. (her/gie/adv)

Dalam kesempatan itu, Dinas Kesehatan Situbondo mencatat ada sekitar 8,12 persen, masyarakat Situbondo yang belum memiliki jamban. Sehingga, masih memiliki kebiasaan untuk buang air besar di sungai. Karenanya, di tahun 2024 yang akan datang menjadi target bagi masyarakat untuk tidak buang air besar di sungai.

“Pada tahun depan, insyaallah masyarakat kita sudah tidak membuang air besar lagi ke sungai. Karena, kita menargetkan 2024 terbebas dari kebiasaan itu,” kata Bupati Situbondo, Karna Suswandi, seusai membuka acara Sosialisasi Pembangunan Jamban Keluarga

Saat ini, kata Bupati, ada 91,88 persen masyarakat Situbondo sudah tidak lagi membuang air besar di sungai. Itu karen, mereka sudah memiliki jamban. Untuk tahun 2023 ini, juga ada program pembangunan jamban lagi. Sehingga dengan begitu, masyarakat akan semakin kurang untuk membuang air besar di sungai.

“Rata-rata mereka yang masih buang air besar di sungai saat ini, karena mereka belum mempunyai jamban,” tambahnya.

Baca juga :

Oleh karena itu, Bupati meminta kepada seluruh kepala desa dan camat yang menjadi sasaran program pembangunan jamban, ini juga ikut mengkontrol ke lokasi. Supaya, bisa memastikan pembangunan jamban yang dilaksanakan itu berlangsung dengan baik.

“Para kades dan camat, awasi pembangunan jamban. Saya tidak ingin mendengar ada pembangunan jamban yang masih belum selesai di akhir tahun 2023 ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, dr Sandi Hendrayono, mengatakan dengan adanya pembangunan jamban ini bisa mengurangi kebiasaan masyarakat untuk tidak membuang air besar sembarangan. Sehingga pada tahun 2024, Kabupaten Situbondo benar-benar akan menjadi kabupaten dengan status Open Defecation Free atau ODF, yang artinya setiap individu tidak lagi buang air besar sembarangan atau di sungai.

“Kabupaten Situbondo pada tahun 2024 harus benar-benar menjadi Kabupaten ODF. Di tahun 2023 ini sudah 91,88 persen masyarakat kita tidak lagi buang air besar ke sungai. Sehingga, untuk sisanya sebanyak 8,12 persen harus bisa diselesaikan di tahun ini,” ungkapnya. (her/sit)