Alhasil, dari usaha keras dan sinergi dengan sejumlah dinas, Pemkab Malang pun berhasil menerima penghargaan sebagai Daerah dengan predikat ODF (Open Defecation Free). Penghargaan tersebut, kala itu diterima bupati dari Gubernur Jatim, pada Kamis (16/11/2023) lalu.

Seiring berjalannya waktu, program Jambanisasi Keluarga itupun kemudian diganti oleh Dinkes Kabupaten Malang. Dengan pertimbangan, bahwa alokasi dana dinas bisa untuk optimalisasi layanan kesehatan lain, guna mendukung program pemerintah daerah.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Dinkes Kabupaten Malang, Gunawan Djoko Untoro, menjelaskan bahwa pelaksanaan program Jambanisasi, sebelumnya adalah program untuk mendukung pemerintah daerah dan kementrian kesehatan. Karenanya, dalam menghapuskan perilaku buang air besar sembarangan atau ODF, menggunakan alokasi dana APBD dan Kementrian Kesehatan di tahun 2023. Sehingga, pelaksanaan bisa berjalan dan berhasil mendapatkan raihan penghargaan tersebut.

Baca juga :

“Sementara di tahun 2024, karena pada prinsipnya sudah tidak ada masyarakat buang air sembarangan, maka alokasi dana seperti APBD dioptimalkan untuk layanan kesehatan lain. Terlebih, dari kementrian juga sudah tidak ada untuk program itu. Karenanya, konsentrasi berikutnya adalah pada program peningkatan kesehatan lain untuk masyarakat,” kata Kabid Kesmas Dinkes Kabupaten Malang, Senin (14/10/2024) tadi.

Disinggung mengenai program Jambanisasi lanjutan, Gunawan mengatakan, bahwa program ini sebenarnya masih berjalan di dinas lain di Kabupaten Malang. Hanya saja, untuk di Dinkes memang sudah tidak ada. Itu karena, di anggaran dinas memang terbatas dan harus fokus pada penanganan kesehatan.

“Untuk di Dinkes, program Jambanisasi di tahun 2024 ini, memang sudah tidak ada. Namun untuk dinas lain, dimungkinkan ini masih ada. Karena, kebiasaan prilaku itu ada beberapa faktor. Seperti, karena sarana di lokasi terbatas atau tidak layak. Sehingga, perlu peningkatan atau perawatan dan itulah yang dimungkinkan ditangani oleh Dinas,” terangnya.

Sementara itu, raihan penghargaan yang diterima Pemkab Malang kala itu, yakni karena didasari bahwa masyarakat Kabupaten Malang sudah terbebas dari perilaku buang air besar sembarangan berdasarkan hasil verifikasi Tim Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dengan menurunkan puluhan personil turun lapangan ke 500 kepala keluarga di 20 desa atau kelurahan dalam 10 kecamatan selama dua hari, yakni tanggal 23 sampai 24 Oktober 2023. Dari verifikasi itulah, akhirnya Pemkab Malang berhasil meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan predikat ODF (Open Defecation Free). (sit)

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situbondo, dr Sandy Hendrayono, mengatakan bahwa Dinkes mendapatkan anggaran DBHCHT, yang salah satunya untuk pembangunan jamban. “Anggaran DBHCHT untuk Program Jambanisasi sebesar sekitar Rp 1,9 miliar. Dana itu, nantinya diperuntukkan pada 152 unit jamban se-Kabupaten Situbondo,” kata dr Sandy, Kamis (03/10/2024) tadi.

Selain itu, dr Sandy menjelaskan bahwa untuk pembangunan jamban tersebut dilakukan melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM) di setiap desa. “Jadi, Dinkes hanya memberikan berupa uang kepada KSM melalui transfer Bank Jatim. Untuk pembangunannya, bukan Dinkes langsung yang melakukan. Tetapi KSM yang melaksanakan dan Dinkes hanya melakukan pengawasan,” tambahnya.

Untuk target pelaksanaan, ujarnya, yaitu hingga akhir 2024. Di mana dari total rencana pengerjaan jamban keluarga itu, akan menyasar pada 26 desa. Bahkan, 23 diantaranya merupakan desa yang belum Open Defecation Free (ODF).

“Beberapa lokasi itu, seperti di Desa Jatisari, Ketowan, Jetis, Widoropayung, Cura Suri, Kumbang Sari, Patemon dan Desa Semambung. Kemudian, Desa Sumberanyar, Dawuhan, Bletok, Mlandingan Wetan, Alasbayur, Campoan, Sumberanyar, Rajekwesi, Bugeman, Tambak Ukir, Klampokan, Kandang, Peleyan, Wonokoyo dan Desa Gadingan,” paparnya.

Baca juga :

dr Sandy juga menjelaskan, bahwa pencairan tahap pertama telah dilakukan pada 27 Agustus 2024 lalu. Bahkan, untuk progres lanjutan pelaksanaan Jambanisasi telah mencapai lebih dari 50 persen.

“Karena sudah mencapai 50 persen, maka kemungkinan pencairan kedua dapat dilakukan pada September-Oktober ini,” imbuh dr Sandy.

Jambanisasi sendiri, lanjut dr Sandy, menjadi salah satu faktor penting dalam memutus penyebaran penyakit di masyarakat. Sebab, dengan dibangunnya jamban di daerah terpencil yang jumlah jambannya tidak banyak, masyarakat tidak lagi BAB dan mandi di sungai.

“Saat ini Kabupaten Situbondo telah dideklarasikan sebagai salah satu Kabupaten ODF, dengan salah satu penilaiannya adalah minimnya masyarakat yang melakukan aktivitas mandi, BAB mencuci dan sejenisnya di sungai,” ungkapnya.

Meski telah dideklarasikan sebagai kabupaten ODF, Pemkab Situbondo melalui Dinkes tetap terus mengoptimalkan pembangunan jamban keluarga untuk masyarakat. “Meskipun Kabupaten ODF, kita tetap optimalkan pembangunan jamban sampai akses masyarakat dapat kita penuhi. Sebab saat ini, satu jamban masih dipakai untuk 2 hingga 3 KK dan target kami satu jamban satu KK,” tambahnya. (her/gie/adv)

Rofiq juga menyampaikan, bahwa program jambanisasi TNI yang diberi nama Gerakan Masyarakat Membangun Sejuta Jamban Untuk Keluarga Indonesia (Gema Sang Juara), merupakan program yang diperuntukkan bagi masyarakat yang belum memiliki fasilitas jamban pribadi.

“Pembuatan jamban ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat di wilayah Koramil 0821/14 Pronojiwo, sehingga ke depan masyarakat dapat hidup lebih sehat, tertib dan terhindar dari berbagai penyakit,” lanjutnya.

Sementara itu Kepala Desa Supiturang, Giman juga mengatakan, bahwa pihaknya mendukung sepenuhnya program jambanisasi yang dilakukan oleh Koramil 0821/14 Pronojiwo.

Dia berharap, dengan dilaksanakannya program jambanisasi ini, masyarakat Desa Supiturang dapat hidup lebih sehat, sehingga dapat menunjang keberhasilan program kesehatan masyarakat sesuai dengan harapan pemerintah. (adi/yan)

Danramil 0815/07 Jetis Kapten Inf Sasminto, saat dikonfirmasi, Senin (29/10/2018) mengungkapkan program pembuatan jamban ini merupakan peran serta sekaligus bentuk kepedulian TNI dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah binaan.

“Ini upaya TNI melalui Satuan Komando Kewilayahan seperti Koramil untuk membantu meringankan beban hidup masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi, sekaligus mengajak masyarakat menjaga lingkungan agar sehat dan nyaman sehingga terhindar dari penyakit,” ungkapnya.

“Kendati sederhana namun program jamban keluarga ini sangat membantu bagi masyarakat kalangan bawah. Semoga dukungan jamban keluarga ini dapat dimanfaatkan oleh warga penerima bantuan,” imbuhnya.

Pantauan di lapangan, Porgam Karya Bakti TNI Gema Sang Juara tahun ini di wilayah Koramil Jetis, tercatat sejumlah 14 unit jamban yang tersebar di tujuh dusun dan lima desa, yakni Desa Parengan 4 unit, Desa Bendung 2 unit, Desa Kupang 3 unit, Desa Perning 3 unit dan Desa Mojolebak 2 unit.

Dalam pelaksanan pembuatan jamban ini dilakukan Unsur TNI dari Koramil 0815/07 Jetis terutama para Babinsa dibantu warga setempat. Pengerjaan jamban hingga hari ini, Senin (29/10), 11 unit sudah mencapai 100 persen dan 3 unit masih kisaran 50 persen.(den/gan/yan)

Seperti halnya Koramil 0815/07 Jetis yang melakukan karya bakti pembuatan 14 unit jamban bagi keluarga kurang mampu di wilayah binaan yang tersebar di tiga dusun Desa Mojolebak, yakni Dusun
Mojogenang 5 unit, Dusun Mojolebak 4 unit dan Dusun Ketapang 5 unit.

Dijelaskannya, karya bakti pembuatan jamban bagi keluarga kurang beruntung ini, dalam jangka pendek dimaksudkan mengajak masyarakat khususnya setiap keluarga untuk memiliki WC dan mensosialisasikan budaya malu Buang Air Besar Sembarangan (BABS) karena akan berdampak pada lingkungan menjadi kurang sehat.

Adapun tujuan jangka panjang dari program ini, mengajak masyarakat untuk membudayakan hidup sehat, mendukung masyarakat dan lingkungan lebih peduli hidup sehat dan terhindar penyakit serta meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Program jambanisasi ini, direspon positif oleh masyarakat khususnya bagi penerima program tersebut, tentunya mereka merasa senang dan gembira, merasa terbantu dari Program Koramil, Merasa diperhatikan dalam kehidupannya sehingga terjalin hubungan emosional dengan Babinsa maupun Koramil.

Danramil 0815/07 Jetis Kapten Inf Hari Subiyanto mengatakan, pemilihan sasaran untuk karya bakti program jambanisasi ini merupakan sasaran terpilih, artinya khusus dialokasikan bagi keluarga kurang mampu secara ekonomi dan belum memiliki jamban.

“Semua program Koramil senantiasa mendapat dukungan masyarakat sehingga setiap program sukses dilaksanakan, terlebih bagi Ketua RT/RW dan perangkat desa yang antusias dalam melaksanakan pembangunan demi memajukan masyarakat,” ucap Danramil saat meninjau lokasi jamban Ibu Sriyatun dan Ibu Diem di Dusun Mojogeneng, Kamis (19/04/2018).

Tak lupa, Danramil juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Babinsa Mojolebak, Sertu Sujono walaupun baru dua bulan bertugas di Desa Mojolebak, namun mampu beradaptasi dan langsung menyatu dengan masyarakat di wilayah binaan. (gan/yan)