Kegiatan di Hall MWC NU Kabupaten Probolinggo ini diikuti 50 peserta anggota LKDN dan dihadiri Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Probolinggo, Rofiul Mashudi serta Ketua LKDN Kabupaten Probolinggo, Hadi Handoko juga Mitra Kerja BPJS, Syamsul Heru

Ketua LKDN Kabupaten Probolinggo, dalam sambutannya, berharap kepada anggota yang ikut menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan agar terus mempersiapkan diri memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

“Program BPJS Ketenagakerjaan ini sangat bagus. Untuk itu, saya sarankan kepada seluruh kader LKDN, apabila di desa-desa berdiri perusahaan agar menanyakan kepada pimpinannya supaya mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Hadi Handoko.

Baca Juga : Harga Cabai Rawit Probolinggo Saingi Harga Daging Sapi

Dilain pihak, Kepala BPJS Cabang Probolinggo, Rofiul Mashudi mengatakan, BPJS TK wajib di laksanakan oleh setiap pengusaha yang mempekerjakan orang, maka pengusaha tersebut harus melindungi karyawannya dengan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

“Perlindungan terhadap pekerja atau buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan tertuang dalam perundang-undangan,” jelasnya.

Berharap pada tahun 2021 ini seluruh desa di Wilayah Kabupaten Probolinggo ikut program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian. Biayanyapun juga murah mulai dari Rp 13 ribu hingga Rp 250 ribu.

“Saya berharap semua peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk kepala desa dan perangkat desa agar meningkatkan kelancaran pembayaran iuran setiap bulan berjalan,” harap Rofiul.

Dirinya juga berharap seluruh masyarakat baik itu perangkat desa dan masyarakat untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan, baik melalui lembaga maupun perorangan.

“Setiap pengusaha atau perusahaan yang berada di desa-desa di wilayah Kabupaten Probolinggo harus ikut BPJS Ketenagakerjaan, terutama yang mempekerjakan masyarakat,” pesannya. (geo/ed2)

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pamekasan Bill Fauzan mengatakan, perusahaan tempat pemberi kerja masih memilki mental kuli. Sehingga, ukuranya harus bekerja. “Kalau masih didiamin khawatir hangus. Soalnya, iuran sudah tidak ada. Investasi ada,” kata Bill

Pria asal Aceh itu menambahkan, tidak hanya buruh yang pekerja bulanan yang berhak untuk segera mengklaim JHT. Pedagangpun juga demikian. Sebab, pedagang bisa ikut program BPJS Ketenagakerjaan.

“Pekerja kontruksi, pekerja migran Indonesia juga bisa. Dan berhak mendapatkan JHT,” terangnya.

Bill menambahkan, mereka yang bisa ikut program BPJS Ketenagakerjaan antara lain yang bukan penerima upah misalnya pekerja yang melakukan usaha secara mandiri. Juga, penerima upah atau yang menerima upah, imbalan dari pemberi kerja.

“Pekerja migran juga gak masalah ikut program BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, mereka yang bekerja di luar negeri. Semua berhak mendapat JHT,” tandasnya. (adi/yan)