Kegiatan di Hall MWC NU Kabupaten Probolinggo ini diikuti 50 peserta anggota LKDN dan dihadiri Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Probolinggo, Rofiul Mashudi serta Ketua LKDN Kabupaten Probolinggo, Hadi Handoko juga Mitra Kerja BPJS, Syamsul Heru

Ketua LKDN Kabupaten Probolinggo, dalam sambutannya, berharap kepada anggota yang ikut menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan agar terus mempersiapkan diri memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

“Program BPJS Ketenagakerjaan ini sangat bagus. Untuk itu, saya sarankan kepada seluruh kader LKDN, apabila di desa-desa berdiri perusahaan agar menanyakan kepada pimpinannya supaya mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Hadi Handoko.

Baca Juga : Harga Cabai Rawit Probolinggo Saingi Harga Daging Sapi

Dilain pihak, Kepala BPJS Cabang Probolinggo, Rofiul Mashudi mengatakan, BPJS TK wajib di laksanakan oleh setiap pengusaha yang mempekerjakan orang, maka pengusaha tersebut harus melindungi karyawannya dengan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

“Perlindungan terhadap pekerja atau buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan tertuang dalam perundang-undangan,” jelasnya.

Berharap pada tahun 2021 ini seluruh desa di Wilayah Kabupaten Probolinggo ikut program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian. Biayanyapun juga murah mulai dari Rp 13 ribu hingga Rp 250 ribu.

“Saya berharap semua peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk kepala desa dan perangkat desa agar meningkatkan kelancaran pembayaran iuran setiap bulan berjalan,” harap Rofiul.

Dirinya juga berharap seluruh masyarakat baik itu perangkat desa dan masyarakat untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan, baik melalui lembaga maupun perorangan.

“Setiap pengusaha atau perusahaan yang berada di desa-desa di wilayah Kabupaten Probolinggo harus ikut BPJS Ketenagakerjaan, terutama yang mempekerjakan masyarakat,” pesannya. (geo/ed2)

BPJS memberikan hak dari almarhum Uang tunai sebesar Rp. 24 Juta diberikan kepada perwakilan dewan yang nantinya akan disalurkan pada ahli waris almarhum Sugandi.

“Ini memang sudah jadi hak beliau, almarhum Sugandi terdaftar sebagai salah satu anggota BPJS Ketenagakerjaan Penerima Upah sehingga haknya harus dipenuhi,” ungkap Kepala BPJS Malang Raya Cahyaning Indriasari.

Dalam kunjungan pihak BPJS Ketenagakerjaan, Indri juga mengungkapkan rasa bela sungkawa atas meninggalnya almarhum.

Sementara itu Didik Machmud Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Batu mengungkapkan posisi Sugandi nantinya akan digantikan oleh Susanti Levrika dalam PAW (Pergantian Antar Waktu) nanti. Ia juga memperkirakan jadwal PAW akan dilaksanakan oleh anggota DPRD dalam 30 hari kedepan.

“Susanti Levrika merupakan pemenang suara kedua setelah almarhum Sugandi. Kalau menurut regulasi masih 30 hari lagi menjelang PAW,” imbuh Didik.

Ia juga membeberkan surat PAW yang diberikan olehnya saat ini tengah berada di KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang nantinya akan diteruskan kepada DPRD, kemudian dilanjutkan ke Walikota, dan berakhir di tingkat Gubernur.

“Masing-masing regulasi minimal harus 5 hari dalam setiap tempat untuk pengkajian dan yang paling lama di tingkat Gubernur memakan waktu setidaknya 14 hari,” tandasnya. (bir/yan)