Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri, Hernina Agustin Arifin, menyampaikan bahwa sampai dengan 1 Januari 2022 sudah 73,53 persen penduduk Kabupaten Kediri yang sudah tercover program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Harapannya, seluruh penduduk terdaftar peserta JKN.

“Terkait dengan PBI-JK yang dinonaktifkan, karena memang sesuai dengan regulasi Kementerian Sosial bahwa yang terdaftar dalam PBI-JK atau yang iurannya dibayar melalui APBN ini harus terdaftar dalam DTKS,” katanya seusai melakukan audiensi dengan bupati, Jumat (04/02/2020).

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Adanya regulasi itu, secara bertahap mulai tahun 2021 Kementerian Sosial menonaktifkan PBI-JK yang belum masuk DTKS. Adapun jumlahnya sebanyak 116 ribu penduduk Kabupaten Kediri yang dinonaktifkan kepesertaannya.

Tidak hanya itu, hasil pemadanan data DTKS dari Dinas Sosial dengan BPJS Kesehatan dari PBI-JK di Kabupaten Kediri yang aktif, sampai dengan 1 Januari 2022 masih ada 6.013 jiwa belum masuk dalam DTKS. Jumlah itu pun berpotensi akan dinonaktifkan.

“Sehingga, ini kami mohon dukungan Pemkab Kediri agar proses verifikasi data DTKS yang belum ber JKN ini bisa segera diusulkan untuk menutupi masyarakat yang dinonaktifkan,” ungkapnya.

Jika data penduduk yang kepesertaannya dinonaktifkan tersebut masuk dalam kategori masyarakat miskin, menurut Hernina, masih berpeluang untuk mendapat PBI-JK dari Kementerian Sosial. Asalkan mereka masuk dalam DTKS.

Selain PBI-JK yang iurannya dibayar melalui APBN, ada pula JKN yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Bukan Pekerja (BP). Dari PBI-JKN yang iurannya ditanggung provinsi, sebanyak 22.207 yang dinonaktifkan. Pun begitu, untuk bulan Februari sampai Maret iuran masih ditanggung pemerintah provinsi.

“Ini sekaligus memberikan waktu kepada pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi apakah masuk DTKS sehingga diusulkan masuk dalam PBI-JK atau ditanggung oleh pemerintah daerah sesuai anggaran pemerintah daerah,” bebernya.

Sementara itu, dari PBI-JK yang ditanggung pemerintah provinsi yang dinonaktifkan hasil verifikasi Dinsos sebanyak 10 ribu masuk dalam DTKS.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Slamet Turmudi, mengungkapkan bahwa terkait DTKS Kementerian Sosial, yang diserahkan ke Kabupaten Kediri ada lebih dari 700 ribu jiwa yang terdaftar. Data itu pun masih ada proses pengecekan lanjutan by name by adress untuk dipadankan dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Pemadanan data itu meliputi data meninggal, pindah alamat, kemudian pindah status seperti yang sebelumnya kerja swasta sekarang menjadi PNS. Dari hasil pemadanan data itu, lanjut Slamet, dipastikan ada data yang berkurang. Dia mencontohkan, dari data 700 ribu lebih itu, ada 116 ribu yang belum menerima kartu KIS artinya belum menjadi peserta JKN.

“Setelah kita padankan tinggal 113 ribu. Berarti ada 3 ribu lebih yang meninggal, pindah alamat dan lain-lain,” ungkapnya.

Dari hasil pemadanan data itu, 113 ribu jiwa yang belum menjadi peserta PBI-JK itu akan diusulkan ke Kementerian Sosial untuk dicover iurannya dari APBN. Kemudian, terkait data PBI-JK dari pemerintah provinsi sebanyak 22.207 jiwa, pihaknya mencoba memadankan dengan data Dukcapil. Hasilnya, sebanyak 12.916 masuk data DTKS. Sisanya yang tidak masuk sebanyak 9.291 jiwa.

Dari hasil pemadanan data itu, nantinya penduduk yang masuk DTKS dan belum mendapat PBI-JK sebanyak 113 ribu dari Kementerian Sosial dan 12.916 dari provinsi akan diusulkan ke Kementerian Sosial untuk diusulkan kepesertaannya PBI-JK yang iurannya dari APBN.

“Untuk sisanya yang dinonaktifkan diverifikasi ulang untuk dicover dari APBD,” paparnya.

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramono atau yang akrab disapa Mas Dhito, setelah mendengar penjelasan dari BPJS Kesehatan meminta kepada Dinas Sosial terus melakukan update dan verifikasi DTKS Kementerian Sosial. Termasuk data PBI-JK sebanyak 6.013 jiwa yang tidak masuk DTKS dan terancam tercoret dari kepesertaan PBI-JK Kementerian Sosial.

“Tolong ini dicek apakah 6.013 ini kalau tidak dapat jaminan kesehatan apakah betul yang bersangkutan bisa mengcover biaya kesehatannya sendiri atau bagaimana,” tuturnya.

Dikatakannya, bilamana 6.013 orang itu berhak mendapatkan jaminan kesehatan tapi tercoret karena tidak masuk DTKS maka perlu menjadi perhatian bersama terutama Dinas Sosial. Pihaknya berharap seluruh warga Kabupaten Kediri yang masuk DTKS tercover jaminan kesehatan.

“Saya minta yang 6.013 ini terus dicek bagaimana perkembangan update data DTKS untuk terus diupdate DTKS ini, karena idealnya per triwulan dilakukan update,” terangnya.

Kemudian untuk mengcover warga yang tidak menerima PBI-JK, Mas Dhito meminta untuk dilakukan perubahan anggaran untuk memenuhi pembiayaan iuran PBPU Kabupaten Kediri.

Sebagaimana diketahui, anggaran untuk mengcover program jaminan kesehatan itu sebesar 37,5 persen dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok. Selain itu, sumner anggaran kesehatan juga dapat berasal dari DBH Cukai Hasil Tembakau.(pan/sit)

“Selama ini kan anak-anak di panti asuhan hanya mendapatkan bantuan dari donatur untuk biaya operasional mereka. Tapi, jauh lebih baiknya jika Pemerintah Kota Surabaya juga bisa memberikan jaminan layanan kesehatan,” ujarnya di ruang Komisi C DPRD Surabaya, Senin (25/2/2019).

Untuk anak panti asuhan yang tidak berdomisili di Kota Surabaya tidak mendapatkan bantuan kesehatan, dengan tegas Awey sapaan akrabnya mengatakan jika anak-anak ini layak untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara. Dimana seharusnya Dinas Sosial (Dinsos) mendata semua jumlah panti asuhan dan anak-anaknya, kemudian Pemkot menjalin mitra kerja sama dengan jajaran samping. Maka segala sesuatu akan sekaligus diurus dan dipercepat.

“Dengan demikian, berita acara dari kepolisian, nomor induk kependudukan (NIK) bisa dikeluarkan oleh dispendukcapil. Dengan dikeluarkannya NIK, maka anak ini statusnya menjadi warga Surabaya. Dan haknya dia sebagai warga Kota Surabaya juga bisa dapat, pendidikan dapat, kesehatan dapat, dan sebagainya,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, jika hal itu tidak dilakukan sesegera mungkin. Maka bisa dibayangkan, anak-anak ini siapa yang menyentuh.

“Harusnya pemerintah hadir, karena mereka terkategori dari anak-anak terlantar,” tambahnya. Bahkan, politisi NasDem ini menegaskan, bahwa Surabaya yang selama ini menjadi kota ramah anak maka patut dipertanyakan.

“Pertanyaan saya adalah, kota ramah anak yang mana? Kalau sampai pemerintah tidak segera untuk membantu menyelesaikan persoalan ini, maka Surabaya bukan lagi ramah anak. Surabaya adalah kota tidak ramah pada anak pantiasuhan,” ucapnya dengan nada tegas.

Menurut Awey, kemendagri sudah jelas mengatur. Bahwa anak yang terlantar itu harus sudah jelas. Membawa surat pernyataan dari pengasuhnya bila bersedia untuk menghidupi anak tersebut, bertanggung jawab ketika di kemudian hati ada gugatan dari siapa pun dan yang pasti siap bertanggung jawab.

Itu namanya surat pernyataan, dalam lanjut Awey, atau diperkuat dari berita acara di kepolisian/pengadilan yang memutuskan.

“Dari kemendagri kan sudah jelas. Pemerintah sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih cepat adalah bentuk perhatian. Yaitu dinsos mendata seluruh panti asuhan ada berapa puluh anak, dengan massal ini kan bisa mempercepat proses. Atau mau perorangan tapi rekomendasi itu bisa dilakukan dengan mudah oleh dispendukcapil untuk membantu mempermudah panti asuhan. Kalau itu tidak dilakukan, maka siapa yang memperhatikan anak panti asuhan,” urainya yang masih bernada tegas.

Dalam penjelasannya kepada awak MemoX, ia menyatakan jika mengajak berpikir tentang filosofi. “Kalau semua bilang regulasi, bagaimana nasib anak-anak panti asuhan? Salahkan orang tuanya, enak-enak bercinta anaknya ditelantarkan,” pungkasnya. (est/ano/yan)

“Seperti program sebelumnya penuntasan ODF, saya yakin jika semua pihak baik pemerintah daerah, BPJS dan juga masyarakat bekerjasama dan saling mendukung itu bukanlah hal yang tidak mungkin. Akhir tahun 2018 mendatang, seluruh warga Lamongan akan tercover oleh JKN,” ujar Fadeli.

Fadeli menambahkan, di tahun 2018 ini dana yang digelontorkan untuk mempercepat pencapaian pencanangan target tersebut sebesar Rp 13 miliar. Dia kemudian menjelaskan, JKN itu terdiri dari dua, yakni yang dibiayai secara mandiri bagi yang mampu dan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Sementara PBI terdiri dari dua pula. Ada yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan ada yang dibiayai pemerintah daerah.

“Jika tahun-tahun sebelumnya Pemkab Lamongan hanya memberikan dana Rp 3 miliar per tahun, pada tahun ini akan digelontorkan dana sebesar Rp 13 miliar untuk mempercepat pencapaian target tersebut,” ungkap Fadeli.

Setelah acara ini, Fadeli menegaskan agar data jumlah warga yang belum tercover JKN dirinci perkecamatan. Sehingga dana alokasi untuk pencapaian target tersebut bisa segera dimanfaatkan.

“Akan ada reward bagi tim kecamatan yang mampu mempercepat pencapaian target tersebut. Reward ini berupa tambahan dana dan reward khusus di luar dana itu,” kata Fadeli menambahkan.

Sementara Sekkab Yuhronur Efendi mengungkapkan, dari 1.354.119 warga Lamongan, sebanyak 61,48 persen sudah tercover JKN, atau 825.989 jiwa.

Menurut Yuhronur Efendi, kegiatan sinergisme itu berawal dari komitmen pencanangan UHC pada tanggal 26 Januari 2018 antara Bupati Lamongan dengan BPJS Kesehatan, bahwa UHC Kabupaten Lamongan akan mencapai 100 persen pada tahun 2018.

Setelah acara di tingkat kabupaten ini, Yuhronur Efendi berharap kegiatan serupa akan dilaksanakan ulang di masing-masing kecamatan, dengan dikoordinasi langsung oleh camat.

“Dalam kurun waktu kurang lebih 9 bulan ini, mari kita tuntaskan angka cakupan 100 persen UHC di Kabupaten Lamongan. Mari kita sosialisasikan agar mereka yang mampu secara mandiri mendaftar JKN dan bagi mereka yang kurang mampu bisa mendaftar dengan pembayaran dari Pemerintah (PBI),” jelas Yuhronur Efendi.

Sedangkan Kepala Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jatim Handaryo mengungkapkan baru Kabupaten Lamongan yang kepala daerahnya secara tegas mencanangkan 100 persen UHC di tahun 2018.

Seusai acara, dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk menyukseskan UHC antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan camat.

Juga dilakukan penandatanganan addendum antara Pemkab Lamongan dengan BPJS Kesehatan Cabang Gresik tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemkab Lamongan. (Fiq/zen/nay)