Menyikapi hal itu, pihak DPRD dan Pemkab Situbondo akhirnya membahas polemik layanan masyarakat yang sempat terganggu tersebut. Di tengah perdebatan yang cukup alot, pihak Dewan berinisiatif untuk mengeluarkan rekomendasi.

“Dalam waktu cepat DPRD akan membuat rekomendasi. Isi singkatnya yang akan kami buat, untuk menghadapi persoalan terbengkalainya masyarakat miskin dengan dana SPM itu,” ujar Abdur Rahman SH, Wakil Ketua DPRD Situbondo kepada wartawan memontum.com, Selasa (12/01).

Politisi PPP itu meminta kepada OPD terkait diantaranya Dinsos, Dispendukcapil, Dinkes dan Bappeda, agar pelayanan SPM kepada warga miskin supaya berjalan sebagaimana mestinya.

“Anggarannya sementara waktu menggunakan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang ada di Puskesmas dan RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo,” terang Abdur Rahman.

DPRD menjamin, setelah pengesahan APBD 2021 dilakukan, maka dana tersebut akan diganti utuh. Rencananya, rekomendasi tersebut akan diterbitkan hari ini, sehingga bisa langsung dimanfaatkan.

“Rekomendasi hari ini akan kami terbitkan. Jadi, urusan SPM dan Jampersal yang sempat terbengkalai, bisa diselesaikan mulai hari ini juga,” bebernya.

Sementara itu, Sekretaris Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Cabang Situbondo, Muhammad Samsuri Abbas mengaku, jika ada puluhan warga yang tidak bisa mengurus SPM ataupun Jampersal, lantaran tidak ada APBD.

“Sudah banyak warga miskin termasuk warga saya juga yang tak bisa mengurus SPM karena APBD belum disahkan,”ujarnya.

Pihaknya berharap, ada kebijakan dari Pemerintah daerah, meskipun APBD 2021 belum disahkan. SPM harus tetap berjalan, karena selama ini warga miskin sangat bergantung kepada dana tersebut.
“Kami berharap SPM terus jalan, meskipun APBD belum disahkan,”pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, H Imam Hidayat S Kep M Kes Ners menyatakan siap akan menjalankan rekomendasi DPRD. Sebab, ia juga sepakat jika SPM dan Jampersal terus berjalan, meskipun pemerintah belum memiliki APBD.

“Kami pada dasarnya setuju jika SPM itu terus dilayani. Syukurlah kalau ada rekomendasi dari Dewan untuk memberikan solusi bagi masyarakat miskin,” ujar H Imam Hidayat yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Situbondo.

Memontum Situbondo – Sejumlah warga yang mengajukan Surat Pernyataan Miskin (SPM) sejak awal tahun 2021, terpaksa harus gigit jari karena Pemkab Situbondo, tidak bisa membiayai pengobatan bagi masyarakat miskin melalui pelayanan kesehatan SPM.
Menyikapi hal itu, pihak DPRD dan Pemkab Situbondo akhirnya membahas polemik layanan masyarakat yang sempat terganggu tersebut. Di tengah perdebatan yang cukup alot, pihak Dewan berinisiatif untuk mengeluarkan rekomendasi.
“Dalam waktu cepat DPRD akan membuat rekomendasi. Isi singkatnya yang akan kami buat, untuk menghadapi persoalan terbengkalainya masyarakat miskin dengan dana SPM itu,” ujar Abdur Rahman SH, Wakil Ketua DPRD Situbondo kepada wartawan memontum.com, Selasa (12/01).
Politisi PPP itu meminta kepada OPD terkait diantaranya Dinsos, Dispendukcapil, Dinkes dan Bappeda, agar pelayanan SPM kepada warga miskin supaya berjalan sebagaimana mestinya.
“Anggarannya sementara waktu menggunakan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang ada di Puskesmas dan RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo,” terang Abdur Rahman.
DPRD menjamin, setelah pengesahan APBD 2021 dilakukan, maka dana tersebut akan diganti utuh. Rencananya, rekomendasi tersebut akan diterbitkan hari ini, sehingga bisa langsung dimanfaatkan.
“Rekomendasi hari ini akan kami terbitkan. Jadi, urusan SPM dan Jampersal yang sempat terbengkalai, bisa diselesaikan mulai hari ini juga,”bebernya.
Sementara itu, Sekretaris Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Cabang Situbondo, Muhammad Samsuri Abbas mengaku, jika ada puluhan warga yang tidak bisa mengurus SPM ataupun Jampersal, lantaran tidak ada APBD.
“Sudah banyak warga miskin termasuk warga saya juga yang tak bisa mengurus SPM karena APBD belum disahkan,”ujarnya.

Pihaknya berharap, ada kebijakan dari Pemerintah daerah, meskipun APBD 2021 belum disahkan. SPM harus tetap berjalan, karena selama ini warga miskin sangat bergantung kepada dana tersebut.
“Kami berharap SPM terus jalan, meskipun APBD belum disahkan,”pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, H Imam Hidayat S Kep M Kes Ners menyatakan siap akan menjalankan rekomendasi DPRD. Sebab, ia juga sepakat jika SPM dan Jampersal terus berjalan, meskipun pemerintah belum memiliki APBD.
“Kami pada dasarnya setuju jika SPM itu terus dilayani. Syukurlah kalau ada rekomendasi dari Dewan untuk memberikan solusi bagi masyarakat miskin,” ujar H Imam Hidayat yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Situbondo. (her/ed2)

Kepala Dinkes Bondowoso, Muhammad Imron di sela-sela Rapat Paripurna PU Fraksi Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bondowoso 2018 di Gedung DPRD setempat kemarin mengatakan, alokasi anggaran Jampersal 2019 dari APBN untuk Bondowoso berkurang, yakni Rp 2 miliar dibandingkan pada 2018 sebesar Rp 3,5 miliar. ”Anggaran Rp 2 miliar, itu sudah digunakan untuk pelayanan di semua puskesmas di Bondowoso dan lima rumah sakit dan kita defisit hampir Rp 60 juta. Dari situlah, layanan Jampersal untuk sementara dihentikan,” katanya.

Tapi, bukan berarti masyarakat miskin membutuhkan pertolongan persalinan, pelayanan nifas, pelayanan KB pasca persalinan, dan pelayanan bayi baru lahir, tidak mendapat penanganan dari Pemkab Bondowoso. ”Masyarakat miskin atau tidak mampu, khususnya ibu hamil yang melahirkan tidak perlu khawatir. Karena, masyarakat miskin tetap mendapat pelayanan persalinan yang ditalangi anggaran daerah (APBD) dengan diintegrasikan sebagai peserta BPJS,” jelas Imorn.

Untuk itu, menurut mantan Kepala Puskesmas Maesan tersebut, Dinkes akan mendata masyarakat miskin di Bondowoso yang mendapat layanan Jampersal diintegrasikan menjadi peserta BPJS. ”Dengan begitu, masyarakat miskin yang tadinya mendapat layanan Jampersal, nantinya sebagai peserta BPJS akan dibayar preminya oleh Pemkab Bondowoso dan mendapat layanan persalinan secara gratis seperti layanan Jampersal,” ujarnya.

Program layanan Jampersal bagi masyarakat miskin di Bondowoso sendiri dilakukan Dinkes di seluruh Puskesmas. Selain itu, bekerja sama dengan lima rumah sakit di tiga kabupaten. Yakni, RSU dr Koesnadi. RS Mitra Medika, dan RS Bhayangkara di Bondowoso. Kemudian, RSU di Jember dan RSU di Situbondo. (ido/yan)

]]> 85659