Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa program tersebut merupakan tindak lanjut dari Dasa Bhakti yang telah dicanangkan bersama Wakil Wali Kota, khususnya Ngalam Ngopeni dan Ngalam Idrek. “Ini bentuk perhatian pemerintah. Kami ingin masyarakat, terutama pekerja rentan, merasa aman saat bekerja. Tahun depan meski DBHCHT turun, target tetap kami naikkan,” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menyebut, dari total pekerja di Kota Malang, baru sekitar 179 ribu yang terlindungi dari estimasi kebutuhan lebih dari 400 ribu pekerja. Pihaknya memastikan bahwa pendanaan nantinya akan diperluas, sehingga tidak hanya mengandalkan DBHCHT. Namun juga dari APBD, kontribusi badan usaha hingga iuran swasta.

“Ini tadi ada Linmas yang dari APBD, kemudian juga ada dari iuran swasta dan akan mewajibkan untuk Badan usaha,” tambahnya.

Wali Kota Wahyu juga menekankan bahwa perlindungan sosial bagi pekerja rentan bukan hanya angka, tetapi bagian dari komitmen Pemkot Malang hadir bagi masyarakat Kota Malang. “Pekerja harus bisa fokus bekerja. Pemerintah wajib hadir untuk memastikan keluarganya aman,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menambahkan bahwa bantuan iuran dari DBHCHT pada 2025 merupakan yang pertama kali dilakukan Pemkot Malang, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 yang memperluas penggunaan DBHCHT untuk jaminan sosial ketenagakerjaan.

Baca juga :

“Ada tahapan panjang yang harus ditempuh sebelum program ini dapat diluncurkan. Mulai dari penyiapan regulasi berupa Peraturan Wali Kota, pembuatan Adendum Kesepakatan Bersama, pembuatan Perjanjian Kerja Sama, inventarisasi, sampai dengan penetapan penerima bantuan. Syukur alhamdulillah, dengan petunjuk dari Bapak Wali Kota Malang dan koordinasi serta kolaborasi antar jajaran perangkat daerah, serta stakeholder dari BPJS Ketenagakerjaan Malang, maka tahapan panjang tersebut dapat diselesaikan seluruhnya,” jelas Arif.

Kemudian, ditambahkannya bahwa Perwal tentang tata cara pemberian bantuan iuran juga sudah ditetapkan pada 3 September 2025. Untuk realisasi anggaran berjalan bertahap, mulai Oktober hingga Desember 2025, dengan total penerima akhir mencapai 25.803 pekerja rentan per bulan.

“Data Disnaker PMPTSP mencatat, penerima bantuan tersebar di berbagai sektor, di antaranya pelaku UMKM ada 5.614 orang penerima, Jukir dan sopir angkot ada 2.495 orang penerima, petani dan buruh tani ada 2.084 orang, relawan bencana sebanyak 499 orang, tenaga pendidikan non-ASN sejumlah 831 orang, pekerja makam dan sosial ada 190 orang, supeltas atau relawan lalin ada 75 orang dan penerima di tingkat kecamatan sejumlah 6.308 orang, serta driver mitra Gojek, Grab dan Maxim ada sebanyak 7.711 orang,” tuturnya.

Sementara itu, capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kota Malang pada 30 November 2025 mencapai 41,9 persen, melampaui target tahun 2025 yang hanya 39,45 persen. Arif menegaskan, Pemkot Malang optimis target 100 persen UCJ di 2035 dapat dicapai melalui penguatan anggaran, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pelaku usaha, serta kolaborasi lintas sektor.

“Kami yakin 2035 nanti Kota Malang bisa mencapai 100 persen UCJ. Bahkan minggu ini, salah satu proyek investasi hotel telah mengalokasikan Rp 430 juta untuk Jamsostek di Kota Malang,” imbuh Arif.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan Malang dengan Camat se-Kota Malang tentang penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2026 dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan. (rsy/sit)

Di mana, masing-masing penerima tersebut memperoleh manfaat sebesar Rp 42 juta. “Saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPJS Ketenagakerjaan, atas komitmennya dan kerjasamanya dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja rentan yang ada di Kota Malang ini. Sebab, mulai dari Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Modin, Marbot, hingga semua tenaga di RT hingga RW ini, mendapatkan manfaat,” jelas Pj Wali Kota Wahyu, seusai memimpin apel.

Baca juga:

Kemudian, diuraikannya jika di tahun 2024 ini pihaknya sudah mendaftarkan sebanyak 26.400 kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, bagi masyarakat rentan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. “Jadi 26.400 itu yang kami daftarkan dan dibayarkan tiap bulan dari APBD Kota Malang dengan anggaran total Rp 3,3 miliar setahun. Dengan iurannya perbulan pertenaga kerja, itu Rp 10 ribu, masing-masing nanti mendapatkan Rp 42 juta manfaat,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa pemberian manfaat tersebut juga sebagai bentuk perhatian dari Pemkot Malang dan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, diharapkan minimal dapat membantu masyarakat tersebut. 

“Tentu ini kami berikan sebagai antisipasi bagi mereka. Alhamdulillah, ini bentuk perhatian kita dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang, Widodo, menyampaikan bahwa pekerja rentan di Kota Malang yang saat ini telah tercover hanya 32 persen. Dirinya berharap, di tahun 2024 nantinya Pemkot Malang dapat meningkatkan hingga 40 persen.

“Harapan kami, bisa naik setidaknya 40 persen. Jadi, kami dorong Pemkot Malang untuk melindungi lagi warga pekerja rentan dan berpenghasilan minim tapi mempunyai resiko tinggi, karena jaminan sosial ini universal, semua boleh ikut,” imbuh Widodo. (pro/rsy/sit)