Mbak Cicha-sapaan Ketua TP PKK Kediri, mengingatkan agar seluruh Kader Srikandi Biru untuk aktif terjun ke masyarakat, mendampingi ibu hamil hingga tumbuh kembang anak. Terlebih, pemantauan terhadap fenomena penggunaan gadget pada anak.

Menurutnya, lanjut Mbak Cicha, saat ini masih banyak ditemukan orang tua yang cenderung memilih untuk memberikan keleluasaan berlebih penggunaan gadget kepada anaknya. Sehingga, hal ini dikhawatirkan bisa mengganggu pertumbuhan anak. “Fenomena anak yang terlalu sering diasuh oleh handphone, salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah bisa menyebabkan keterlambatan berbicara,” kata Mbak Cicha. 

Selain fenomena itu, dirinya juga meminta, agar seluruh tenaga kesehatan bisa berkolaborasi bersama Kader Srikandi Biru untuk menyelesaikan persoalan ibu dan anak, seperti Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), serta stunting. Menurutnya, tiga hal tersebut perlu digenjot untuk meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak.

Baca juga :

Adapun AKI di Kabupaten Kediri pada 2024 dan 2025, berada di angka 11 kasus, sedangkan pada 2026 hingga April ini sudah terjadi 3 kasus kematian ibu. Sedangkan AKB pada 2024 hingga April 2026, ini setiap tahunnya masing-masing 62 kasus, 62 kasus dan 12 kasus.

Di sisi lain, prevalensi Stunting menunjukkan penurunan yang signifikan dimana pada 2024 berada diangka 8,4 persen dan hingga April 2026 ini menurun menjadi 7,65 persen. Meski telah berada di 1 digit stunting, Mbak Cicha melihat prevalensi stunting masih berpotensi untuk terus membaik. Untuk itu diharapkan Kader Srikandi Biru bisa lebih optimal dalam mendampingi masyarakat.

“Mendekatkan diri kepada masyarakat, lebih sabar dalam mengedukasi dan lebih peka terhadap kondisi di sekitar kita,” jelas Mbak Cicha.

Sebagai informasi, Kader Srikandi Biru ini lahir dari program kerjasama antara TP PKK Kabupaten Kediri bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri yang bertugas hingga tingkat keluarga. (kom/pan/gie)

Dalam kesempatan beharga itu, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa penguatan kualitas aparatur merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih amanah, manusiawi dan berkeadilan. Dirinya juga menambahkan bahwa kehadiran ASN baru bukan hanya menambah jumlah tenaga aparatur, tetapi juga menjadi energi baru dalam mempercepat pelayanan publik dan mendukung program strategis pembangunan daerah.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Lumajang, saya ucapkan selamat. Semoga amanah ini dijalankan dengan penuh integritas, karena masyarakat menaruh harapan besar pada kinerja ASN,” kata Bunda Indah.

Formasi ASN tahun 2024 di Lumajang sendiri, ditetapkan sebanyak 653. Dari jumlah itu, 650 formasi berhasil terisi: 631 pada Tahap I dan 19 pada Tahap II, sementara 3 formasi masih kosong (1 teknis dan 2 kesehatan). Hal ini, mencerminkan tingginya kebutuhan akan tenaga aparatur profesional di berbagai sektor.

Bunda Indah juga menegaskan, ASN harus memiliki kompetensi, kedisiplinan, dan etos kerja tinggi agar mampu mendukung visi Lumajang. “ASN wajib memberikan pelayanan prima, profesional, jujur dan berpihak pada kepentingan rakyat. Kita ini abdi negara sekaligus abdi masyarakat, bukan sekadar status jabatan,” tegasnya.

Baca juga :

Dirinya juga berpesan, agar para ASN tidak terjebak pada rutinitas birokrasi, melainkan terus adaptif menghadapi tantangan, termasuk di era digital. ASN diharapkan bisa mengedepankan transparansi, kecepatan, dan inovasi dalam setiap pelayanan publik.

Selain itu, Bupati Indah juga mengingatkan agar ASN memiliki ketangguhan mental dalam menghadapi kritik, termasuk di media sosial. “Kalau aturan sudah dijalankan dengan benar namun masih ada yang keberatan, maka tugas kita adalah memberi penjelasan dengan bijaksana. Jangan emosional, jangan sakiti hati rakyat. Ingat, kita bekerja untuk rakyat, bukan untuk dipuji,” ungkapnya.

Dengan pesan ini, ASN dituntut tidak hanya menjadi pelaksana administrasi, tetapi juga garda depan dalam menjaga kepercayaan publik. Integritas, keikhlasan, dan tanggung jawab moral menjadi nilai utama yang harus dipegang teguh.

Melalui penyerahan SK ini, diharapkan memperkuat kualitas birokrasi Lumajang. ASN baru diharapkan segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, memahami tugas dan fungsinya, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan layanan publik, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan teknis yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Risiko menjadi abdi masyarakat memang berat, tapi itu adalah pilihan kita. Jalankan tugas dengan tulus, jangan menyakiti hati rakyat, dan Insya Allah Allah akan memudahkan jalan kita,” papar Bupati Indah.

Dengan tambahan tenaga baru ini, lanjutnya, Pemkab Lumajang optimistis mampu mempercepat transformasi birokrasi menuju tata kelola yang lebih produktif, transparan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (kom/adi/sit)

Hal itu disampaikan Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, saat Pelepasan Kontingen Kabupaten Kediri menuju Porprov IX Jawa Timur 2025, di Convention Hall Simpang Lima Gumul, Kamis (19/06/2025) tadi. Mas Dhito mengimbau, agar para atlet terus bermain sportif dan fair. Terlebih, para atlet telah melakukan serangkaian persiapan panjang untuk gelaran olah raga setingkat provinsi tersebut. Sehingga, persiapan yang dilakukan tidak akan terganggu sedikitpun oleh tantangan di arena, termasuk potensi kecurangan.

“Fokus terhadap permainan, kalau dicurangi jangan balas curangi,” tegas Mas Dhito.

Penekanan tersebut bukan tanpa alasan. Dikatakan Mas Dhito, pihaknya kerap mendapat laporan terkait kecurangan. Laporan ini datang dari beberapa cabang olahraga (Cabor) di event serupa beberapa tahun belakangan.

Dengan pengalaman tersebut, Mas Dhito juga meminta kepada KONI Kabupaten Kediri serta pelatih dan jajaran official untuk terus mengawal para atlet sehingga target masuk 5 besar Porprov IX bisa terpenuhi. “Saya doakan dari 420 atlet yang berangkat, minimal setengah atau 75 persennya bisa menyumbangkan medali entah emas, perak ataupun perunggu,” terang Mas Dhito.

Baca juga :

Menanggapi instruksi orang nomor satu di Pemerintahan Kabupaten Kediri tersebut, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmadsyah Parnata, sudah mengirimkan tim dari pengurus KONI dan Cabor untuk mengawal rangkaian Porprov sejak awal hingga berakhir. Menurutnya, sejak technical meeting, tim ini terus memberikan pengawalan terhadap jalannya Porprov 2025 yang akan digelar di Malang Raya tersebut. Sehingga, kecurangan yang dilakukan bisa diminimalisir.

“Harapannya ketika ada kecurangan bisa diminimalisir (dengan pengawalan tersebut),” ujar Hakim.

Pihaknya menjelaskan, saat ini para atlet dalam kondisi terbaik. Hal ini diketahui dari hasil penggenjotan fisik dan kemampuan melalui Tes Parameter Pemusatan Latihan Kabupaten (Puslatkab) yang intens selama 3 bulan terakhir.

Sedangkan dari 42 Cabor yang ada, KONI mentargetkan bisa membawa 35 medali emas dengan peluang terbanyak memperoleh medali adalah Cabor Tarung Derajat, Aeromodelling dan Persatuan Olah Raga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi).

Sementara, salah satu atlet Tarung Derajat, Vairus Abadi, menyebutkan pihaknya bersama atlet lain di Cabor ini terus melakukan upaya ekstra dengan berlatih selama tiga bulan terakhir dengan intensitas pagi, sore dan malam.

Pria asal Desa Wonorejo, Kecamatan Wates ini berharap, dengan latihan yang dilakukan bisa membawa hasil yang lebih dari tahun sebelumnya. Dimana pada Porprov 2023, Cabor Tarung Derajat bisa menyumbangkan 11 medali dengan 2 perolehan medali emas. “Harapannya lebih menambah lagi (medali) dari sebelumnya,” ujar Vairus. (kom/pan/gie)

Wali Kota Wahyu, menyampaikan bahwa kondisi keluarga korban nampak masih belum stabil dan masih diliputi ketidakpastian serta kesedihan mendalam. “Saya baru saja mengunjungi keluarga korban. Tampak keluarga korban belum stabil, karena belum ada kepastian. Kami dari Pemkot Malang dengan Basarnas dan relawan serta semua pihak, terus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kepastian,” kata Wali Kota Wahyu.

Kemudian, dikatakannya bahwa operasi pencarian dilakukan secara gabungan melalui darat dan air. Sebanyak enam tim telah diterjunkan dan berbagai elemen masyarakat turut membantu terutama dalam menyediakan konsumsi untuk petugas serta relawan melalui dapur umum.

“Semua elemen berupaya memaksimalkan pencarian untuk bisa mendapatkan kepastian korban dengan waktu yang tidak terlalu lama,” tambahnya.

Baca juga :

Dalam hal ini, Wali Kota Wahyu juga menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bahaya di sekitar sungai. Menurutnya, jalur yang dilalui korban menuju sungai bukanlah jalur umum.

“Ini jadi pembelajaran. Di pinggiran sungai, itu sebaiknya tidak dimanfaatkan untuk bermain, mandi atau aktivitas lainnya. Musibah bisa datang tiba-tiba. Saya minta nanti dikoordinasikan dengan camat dan lurah, agar wilayah pinggiran sungai dipantau lebih ketat. Bisa juga dengan memasang pagar pengaman,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Unit Siaga SAR Malang Raya, Yoni Fariza, menjelaskan bahwa tim SAR telah membagi pencarian menjadi dua jalur, yaitu tim air dan tim darat. Untuk tim air sendiri berjumlah 25 personel yang menyusuri sungai sejauh lima kilometer dari titik jatuh, sedangkan tim darat ditempatkan di sejumlah titik pemantauan.

“Dalam proses pencarian di hari kedua ini menghadapi beberapa kendala, seperti medan sungai yang berbatu, tumpukan sampah, hingga arus deras dan air keruh yang membatasi visibilitas. Operasi SAR kami lakukan mulai pukul 07.00 sampai 16.00 WIB. Bila tidak ditemukan tanda-tanda, maka waktu di luar itu kami gunakan untuk menyusun strategi pencarian hari berikutnya,” imbuh Yoni. (rsy/sit)

Seminar Nasional yang diselenggarakan di Aula PPI Gedung Rektorat Unmer Malang, ini menghadirkan sejumlah pakar hukum sebagai nara sumber. Diantaranya, Dosen Fakultas Hukum Unmer, Dr Setiyono SH MH, advokad, Ahmad Agus Muin SH serta beberapa lain dan diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Malang.

Salah satu yang menjadi pembahasan, adalah Pasal 12 Ayat II RKUHAP. Dalam pasal tersebut, mengatur dalam waktu 14 hari laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti pihak kepolisian, maka masyarakat dapat langsung mengajukan laporan kepada kejaksaan.

Menurut Dr Setiyono, bahwa Pasal 12 Ayat II RKUHAP, bisa menimbulkan persolan tersendiri. “Rumusan seperti ini adalah kemunduran seperti sebelum ada KUHAP. Nantinya akan ada tumpang tindih dan menjadi persoalan. Merusak tatanan distribusi yang sudah diatur dalam KUHAP. Bahwa KUHAP yang sudah ada saat ini sebenarnya sudah bagus dan jelas. Jadi jika RKUHAP ini sampai disahkan akan menjadi masalah besar kewenangan yang tumpang tindih,” katanya.

Baca juga :

Setiyono juga menyoroti, akan pentingnya reformasi hukum yang tidak hanya memperkuat institusi kejaksaan. Akan tetapi, juga memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Sementara itu, Ahmad Agus Muin, juga menekankan pentingnya harmonisasi antara RUU Kejaksaan dan RKUHAP. “Tentunya agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum,” tegasnya.

Koordinator Daerah BEM Malang Raya, Gilang Dalu, mengatakan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan hukum yang berdampak luas bagi masyarakat. “Seminar ini bukan sekadar ruang akademik, tetapi juga bentuk kepedulian mahasiswa dalam memastikan bahwa reformasi hukum yang dilakukan pemerintah benar-benar mencerminkan keadilan dan kepentingan publik. Kami akan terus mengawal isu ini agar tidak ada regulasi yang justru melemahkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia,” ujar Gilang.

Dengan adanya seminar ini, diharapkan lahir kesadaran kolektif untuk mengawal revisi RUU Kejaksaan dan RKUHAP agar menghasilkan kebijakan yang adil, transparan dan berpihak pada kepentingan publik. (gie)

Merespon kondisi itu, Disperindag Kota Bengkulu meminta agar masyarakat tidak membeli secara berlebihan dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, juga meminta kepada pihak agen dan pangkalan LPG untuk memastikan kelancaran distribusi dan tidak melakukan penimbunan.

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan, Erika Ariesanti, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, ketersediaan LPG di pangkalan aman dan tidak ada pengurangan distribusi gas dari agen ke pangkalan. Masing-masing pangkalan di Kota Bengkulu, menerima distribusi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

Baca juga :

“Kami akan terus memantau ketersediaan LPG di Kota Bengkulu. Jika ditemukan adanya penimbunan, kami akan memberikan sanksi tegas kepada agen dan pangkalan yang bersangkutan,” kata Erika, Selasa (02/07/2024) tadi.

Sebagai informasi, untuk kategori yang diperbolehkan menggunakan gas LPG tersebut yaitu masyarakat miskin yang telah terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos), nelayan, petani dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). “Jika pihak pangkalan menjual ke pihak di luar empat kategori yang telah ditentukan, maka pangkalan akan dilaporkan untuk selanjutnya menerima sanksi oleh pihak Pertamina,” terang Erika.

Dirinya juga menambahkan, bahwa hingga saat ini Disperindag memastikan penyaluran LPG subsidi 3 kg di Kota Bengkulu, aman dan tepat sasaran. Hal tersebut diketahui, berdasarkan hasil  inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan di sejumlah pangkalan yang menyalurkan LPG subsidi kepada masyarakat. (mc/bkl/gie)

Mas Dhito-sapaan akrabnya, mengatakan bahwa pihaknya mendorong agar maskapai lain bisa segera beroperasi di bandara yang diproyeksikan melayani penerbangan haji dan umroh tersebut. “Maskapai-maskapai lainnya jangan sampai menyesal kalau nanti tidak buka rute dari (bandara) Kediri,” terangnya.

Menurutnya, usai sukses dalam penerbangan perdana dari Bandara Soekarno Hatta itu, direncanakan Citilink akan membuka penerbangan dua kali dalam seminggu. Pun demikian, pihaknya menginginkan secara bertahap maskapai yang identik dengan warna hijau itu bisa beroperasi setiap hari dengan rute yang lebih banyak.

“Setelah Lebaran akan dibuka hari Selasa dan Sabtu, tapi tentu harapannya bisa buka reguler setiap hari,” jelasnya.

Disisi lain, bupati yang menjabat sejak 2021 tersebut terus berupaya untuk meningkatkan akselebilitas menuju bandara. Baik jalan tol, jalan non tol, maupun jembatan.

Baca juga :

Selain itu, lanjut Mas Dhito, untuk mendukung beroperasinya bandara yang diprakarsai oleh PT Gudang Garam ini telah tersedia moda transportasi bus dari PO Harapan Jaya dan Damri dengan rute Nganjuk, Pare, Tulungagung.

Mas Dhito berharap, dengan kesiapan berbagai aspek tersebut, peningkatan sektor ekonomi dan pariwisata di wilayahnya bisa terus digenjot. Terlebih, bandara ini dapat mencangkup 12 kabupaten dan kota di sekitarnya.

“Ini tentunya akan menjadi daya tarik, akan menjadi pintu masuk dan episentrum baru di Jawa Timur dengan adanya bandara Internasional Dhoho,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi, mengatakan okupansi penumpang Pesawat Citilink kode QG 752 sebagai penerbangan komersil perdana di Bandara Internasional Dhoho dengan membawa kurang lebih 180 penumpang. Berdasarkan jumlah okupansi penerbangan perdana, pihaknya menyebut bahwa hal itu menunjukkan sinyal positif perihal antusias masyarakat terhadap keberadaan Bandara Internasional Dhoho yang dinilai akan mempermudah konektivitas antar wilayah di Jawa Timur.

“Untuk yang datang kurang lebih sekitar hampir 180 penumpang, full. Alhamdulillah antusias masyarakat yang mudik dari Jakarta pulang ke Kediri ini banyak,” terangnya. (kom/pan/sit)

Sebelum mencoblos, Bupati Situbondo itu menyempatkan diri untuk menyapa dan menyalami warga yang hadir. Dalam kesempatan itu, Bung Karna menyampaikan agar sebagai warga negara yang baik, sudah selayaknya dirinya beserta keluarga menggunakan hak pilihnya.

“Karena suara kita menentukan nasib Bangsa Indonesia lima tahun ke depan. Oleh karena itu, jangan Golput,” kata Bupati Karna.

Baca juga :

Pria asal Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa ini pun mengajak masyarakat Situbondo, untuk berbondong-bondong mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilihnya. “Ini dalam rangka menentukan pemimpin Bangsa Indonesia ke depan. Di sisi lain juga memilih wakil rakyat kita yang bisa dipercaya untuk membawa aspirasi masyarakat di Kabupaten Situbondo,” tegasnya.

Bupati Situbondo berharap, Pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. “Semoga bisa membawa manfaat untuk masyarakat dan bisa membawa Indonesia lebih maju lagi,” imbuhnya. Sebagai informasi, data dari KPU Situbondo di Pemilu 2024 ini, ada 514.814 masyarakat yang masuk dalam DPT. Jumlah tersebut tersebar di 2.015 TPS. (kom/her/gie)

Menurutnya, tidak menyalurkan aspirasi atau Golput, bukanlah bentuk protes yang efektif. Justru, dapat merugikan demokrasi dengan mengurangi legitimasi hasil Pemilu. Seperti diketahui, istilah Golput atau golongan putih yang diidentikkan dengan sikap cuek, apatis atau tidak mau ikut campur dalam politik, yang pada akhirnya tidak mau memilih dan berangkat ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya.

Made Cahyana menjelaskan, partisipasi aktif pemilih dalam Pemilu adalah cara terbaik untuk mengekspresikan keinginan dan aspirasi politik masyarakat. “Itu memang hak, tapi hak memilih merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Makanya, Golput bukanlah pilihan yang tepat,” jelasnya.

Made pun mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu 2024 yang waktu pelaksanaannya sudah tinggal menunggu beberapa jam tersebut. Menurutnya, pilihan masyarakat pada Pemilu 2024 bisa menentukan arah masa depan negara dan daerah.

Baca juga :

Bahkan, dirinya juga mengajak masyarakat untuk memilih calon yang dianggap paling mampu mewakili kepentingan mereka dan memiliki visi yang jelas untuk kemajuan daerah.

Politisi PDI-Perjuangan itu juga menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses demokrasi dan peran mereka dalam menjaga kestabilan negara. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan tingkat partisipasi pemilih dapat meningkat secara signifikan.

Made menambahkan, Golput bukanlah pilihan yang bijaksana. Karenanya, dirinya berharap agar setiap warga Kabupaten Banyuwangi, dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan memilih dalam Pemilu 2024 besok.

Pentingnya partisipasi aktif dalam Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kestabilan demokrasi. Dengan memilih, setiap warga turut berpartisipasi dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi negara dan daerah,” tambahnya. (kom/gie)