Dalam sambutannya, Wabup Ulfiyah menyampaikan bahwa semangat perjuangan RA Kartini harus terus dihidupkan melalui aksi nyata. Khususnya, dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Momentum Hari Kartini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus berkontribusi. Terutama, untuk kaum perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Baca juga :

Dijelaskan Ketua GOW Situbondo, bahwa kegiatan bakti sosial ini bekerja sama dengan DP3AP2KB dengan memberikan pelayanan KB implan kepada 30 peserta dan 20 orang mendapat pelayanan KB suntik, pil dan lainnya secara gratis. “Sebanyak 50 peserta KB tersebut juga mendapat paket bantuan Sembako berupa 2 liter minyak goreng, 2 kilogram gula dan 5 kilogram beras,” jelasnya.

Wabup Ulfiyah berharap, melalui kegiatan ini mampu membangun semangat kebersamaan dan kepedulian sosial semakin tumbuh, sejalan dengan nilai-nilai perjuangan Kartini dalam mewujudkan kesetaraan dan kemajuan perempuan di Indonesia. “Masyarakat yang menerima paket Sembako jangan melihat nilainya, tapi lihat kepedulian GOW dan DP3AP2KB dalam menyalurkan bantuan ini,” imbuhnya. (her/gie)

Dalam pelaksanaan itu, Gubernur Khofifah didampingi Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Wakil Bupati, Ulfiah. Diketahui, bahwa program ini diluncurkan guna membantu mobilitas masyarakat kepulauan saat arus mudik Lebaran. Turut hadir di pelaksanaan itu, unsur Forkopimda dan pejabat instansi vertikal, diantaranya Ketua DPRD Situbondo Mahbub Junaidi, Dandim 0823, Letkol Inf Tri Wiratno, Kapolres Situbondo, AKBP Bayu Anuwar Sidiqie, serta Dankodaeral V, Laksda TNI Ali Triswanto.

Dalam sambutannya, gubernur menyampaikan bahwa program mudik gratis ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyediakan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya warga kepulauan. “Program Mudik Lebaran Gratis 2026 ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah. Sehingga, dapat merayakan Idul Fitri dengan sukacita tanpa terbebani biaya transportasi yang mahal,” kata Gubernur Khofifah.

Baca juga :

Dirinya juga mengimbau para pemudik, agar mematuhi aturan pelayaran demi keselamatan selama perjalanan. Pada program mudik tahun ini, pemerintah menyiapkan armada Kapal Feri Dharma Wicit a 1 yang melayani rute Jangkar menuju Pulau Raas dan Pulau Sapudi.

Selama periode angkutan Lebaran, kapal tersebut dijadwalkan melakukan 12 kali pelayaran dengan kapasitas sekitar 300 penumpang dan 100 unit sepeda motor pada setiap perjalanan. Seluruh biaya transportasi dalam program ini, ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jatim.

Sementara itu, Bupati Rio mengapresiasi perhatian pemerintah provinsi terhadap peningkatan konektivitas wilayah kepulauan di daerahnya. Menurutnya, program mudik gratis tidak hanya membantu mobilitas masyarakat, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar Pelabuhan Jangkar.

“Semoga ini memberikan dampak untuk masyarakat,” katanya.

Kegiatan peluncuran sendiri, ditutup dengan pemberangkatan perdana para pemudik yang tampak antusias memenuhi geladak kapal untuk menyeberangi Selat Madura menuju kampung halaman. (her/gie)

Langkah ini dilakukan, sebagai bentuk antisipasi terhadap kepadatan kendaraan akibat pengerjaan jembatan yang berpotensi menimbulkan antrean dan kemacetan. Sebelum dilakukan pengaturan, arus lalu lintas sempat terpantau sangat padat. Namun setelah dilakukan rekayasa dan penguraian, arus kendaraan kembali lancar dan tertib.

Baca juga :

“Kami hadir untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, khususnya di titik-titik rawan seperti lokasi perbaikan jembatan. Upaya ini untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) bagi pengguna jalan,” terang AKP Nanang.

Hingga saat ini, situasi lalu lintas di kawasan tersebut dilaporkan aman, lancar dan terkendali. Satlantas Polres Situbondo akan terus melakukan pemantauan dan penyesuaian rekayasa lalu lintas selama masa perbaikan jembatan berlangsung. (her/gie)

Baca juga :

Kasatpolairud Polres Situbondo, AKP Gede Sukarmadiyasa, membenarkan bahwa anggota Satpolairud bersama instansi terkait melakukan pemeriksaan kendaraan yang akan menyebrang ke Pulau Kangean Madura dengan menggunakan KMP Munggiyango Hulalo. Kegiatan tersebut, dilaksanakan untuk antisipasi motor hasil kejahatan (pidana umum atau fidusia) yang di bawa atau dijual ke pulau.

“Dari hasil kegiatan tersebut belum ditemukan adanya motor yang diindikasikan bodong atau tidak lengkap yang akan di bawa ke Pulau Kangean Madura melalui pelabuhan Jangkar,” ungkap AKP Gede. (her/gie)

Informasi yang berhasil dihimpun, korban berangkat mengantarkan enam pemancing tepatnya pada Minggu (14/01/2024) sekitar pukul 05.00, dari Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo. Mereka kemudian menuju ke perairan Pantai Gili Ketapang dan setelah sampai di lokasi tujuan, korban menjatuhkan jangkar.

Namun saat itu, ternyata tali jangkar terputus akibat tersangkut ke baling-baling perahu. Mengetahui hal itu, korban kemudian melompat ke laut untuk mengambil tali jangkar. Setelah beberapa menit, ternyata korban tidak kembali kepermukaan. Sedangkan perahunya, terus terseret arus yang besar.

Baca juga:

“Melihat tali jangkarnya putus, korban berusaha mengejar tali itu dengan berenang. Beberapa saat kemudian, korban tidak lagi muncul,” kata Kasat Polairud Polres Probolinggo, AKP Slamet Prayitno, Senin (15/01/2024) tadi.

Selanjutnya, keenam pemancing tersebut menghubungi call center 112 untuk meminta pertolongan. Setelah dilakukan pencarian oleh tim gabungan dari Satpol Air Polres Probolinggo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Prrobolinggo beserta relawan, korban berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di bawah laut dengan kedalaman sekitar 30 meter.

“Korban berhasil ditemukan dengan kondisi terlilit tampar jangkar di bawah laut kedalaman sekitar 25 sampai 30 meter,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Sugito. (nun/pix/gie)

Kepada sejumlah media, Bupati Karna mengatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) dalam pembelian tiket di Pelabuhan Jangkar. “Ini penting untuk kita sikapi secara bersama-sama, agar ke depan dugaan Pungli ini tidak terjadi lagi,” kata Bupati Karna.

Oleh karena itu, bupati berusia 57 tahun ini meminta kepada pengelolaan Pelabuhan Jangkar, dalam hal ini ASDP Cabang Ketapang, untuk memperbaiki tata kelola dalam pembelian tiket kapal melalui aplikasi. “Saya meyakini dengan tata kelola pelabuhan dan e-Tiketing yang baik, maka isu atau dugaan adanya Pungli tidak akan terjadi lagi,” tegasnya.

Mantan Kepala Dinas PUPP Lumajang ini mengungkapkan, dalam waktu dekat Dinas Perhubungan Situbondo dan ASDP Cabang Ketapang, akan duduk bersama untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada penumpang kapal. “Kemudian, saya mendapat surat dari masyarakat yang akan ikut menjual e-Tiketing. Di situ, ada beberapa yang tidak boleh,” katanya.

Baca juga :

Bahkan, Bung Karna mewanti-wanti kepada oknum-oknum di Pelabuhan Jangkar yang masih tetap menjual tiket dengan harga yang lebih tinggi dari aplikasi, bakal berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH). “Saya berharap, masyarakat bisa menyadari akan hal ini. Kalau tidak, maka jangan salahkan kalau ada aparat penegak hukum datang ke sini,” tambahnya.

Dalam Sidak itu, Bung Karna terlihat berbincang serius dengan perwakilan ASDP Pelabuhan Jangkar. Namun saat dikonfirmasi, perwakilan itu enggan memberikan keterangan terkait dugaan Pungli tersebut. “Saya tidak komentar apapun, ya. Langsung satu pintu ke pimpinan,” singkatnya.

Sebelumnya, salah satu penumpang kapal, Efendi mengeluhkan adanya perbedaan harga tiket di aplikasi dengan di lapangan. “Bayangkan saja, kita pesan tiket online harganya Rp 52 ribu untuk satu orang. Namun setelah dipesan dan mau bayar, harganya naik menjadi Rp 63 ribu. Otomatis, kami pun kaget dan heran kok ada ketidak samaan harga,” jelasnya.

Efendi mengaku, sempat menolak saat diminta uang sebesar Rp 63 ribu. Hanya saja, dirinya terpaksa menyetujui permintaan uang tersebut lantaran sudah kesal dengan jawaban petugas yang tidak masuk akal.

“Masa pas saya tanyakan harganya, kok bisa jauh berbeda dengan yang tercantum di tiket online. Jawabannya, katanya karena kebijakan. Pertanyaannya, kebijakan apa yang mengatur tentang masalah tiket tersebut?,” tambahnya. (her/gie)