Kunjungan sendiri dilakukan, yaitu untuk memastikan kesiapan serta pemerataan penyaluran program MBG. Zulhas-sapaannya, mengatakan bahwa di MAN 2 Kota Malang telah memenuhi syarat untuk menerima program tersebut. Terlebih, jumlah siswa mencapai sekitar 1.500 orang.

“Inikan ada 1.500 siswa, jadi sudah cukup. Nanti segera kita bantu agar secepatnya dapat MBG ya,” kata Zulhas.

Namun, dirinya juga mengakui bahwa masih banyak lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren yang belum tersentuh program tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Agama per 28 Januari 2026, dari total 42.369 pesantren di Indonesia, baru 3.264 pesantren atau sekitar 7,7 persen yang tercatat menerima program MBG. Artinya, sebanyak 39.105 pesantren atau 92,3 persen lainnya masih belum mendapatkan program tersebut.

Baca juga :

“Pondok-pondok banyak yang belum. Penyebabnya pendataan saja,” ucapnya.

Selama bulan Ramadan, skema MBG akan disesuaikan dengan kondisi puasa. Untuk siswa yang berpuasa, makanan diberikan dalam bentuk paket kering dan dapat dikonsumsi saat berbuka.

“Makanan kering untuk buka puasa saat Maghrib. Sementara, kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik non-muslim tetap menerima makanan seperti biasa,” tambahnya.

Di akhir, Zulhas menegaskan tidak ada aturan khusus untuk MBG tersebut, selain kewajiban memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh tenaga ahli. “Yang penting memenuhi standar gizi. Harus ada karbohidrat, protein dan serat,” imbuh Zulhas.

Sebagai informasi, dalam kunjungannya juga dilakukan sosialisasi untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. (rsy/sit)

Kepala Bapenda Kota Malang melalui Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah Bapenda Kota Malang, Syarif Hidayat, menjelaskan bahwa jumlah petugas lapangan yang diterjunkan mencapai sekitar 20 hingga 25 orang. Jumlah staf petugas Bapenda itu, disebar di lima wilayah kecamatan untuk melakukan pendataan, imbauan, serta edukasi kepada WP yang masih memiliki tunggakan kendaraan.

“Setiap petugas sudah kami bagi per wilayah, sesuai kecamatan. Surat penagihan dari Samsat Malang Kota sebelumnya kami pilah berdasarkan kecamatan. Jadi, petugas langsung membawa berkas sesuai domisili wajib pajak,” ujar Syarif, Minggu (09/11/2025) tadi.

Dalam menjalankan tugasnya, para petugas dilengkapi dengan surat penagihan atau surat imbauan resmi dari Samsat Malang Kota serta aplikasi digital bernama SIAPP (Sistem Informasi Administrasi Pendataan dan Penagihan). Aplikasi tersebut, menjadi alat bantu utama untuk melakukan pencatatan, memutakhirkan data kendaraan, hingga memverifikasi kondisi kendaraan sesuai Nomor Polisi (Nopol) Kota Malang.

Baca juga :

“Melalui aplikasi SIAPP, petugas bisa langsung memperbarui data di lapangan. Misalnya, kendaraan dengan Nopol tertentu apakah masih dimiliki wajib pajak, sudah dijual, atau bahkan belum dilaporkan penjualannya. Data itu langsung terhubung dengan Samsat Makota,” jelasnya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa pola kerja petugas tidak hanya sekadar menyampaikan surat imbauan. Dalam praktiknya, petugas juga melakukan konfirmasi langsung kepada wajib pajak, seperti menanyakan status kendaraan, kondisi kepemilikan, hingga alasan keterlambatan pembayaran.

“Ada interaksi langsung. Petugas kami memastikan data di lapangan sesuai, sekaligus memberikan penjelasan dan edukasi agar wajib pajak segera menunaikan kewajibannya,” tambahnya.

Lebih lanjut untuk surat penagihan yang dibawa petugas, memiliki masa berlaku sekitar 10 hari sejak diberikan. Jika dalam kurun waktu tersebut belum dilakukan pembayaran, maka data akan diperbarui dan proses penagihan akan dilanjutkan dengan surat berikutnya.

Meski melakukan penagihan, petugas Bapenda tidak menerima pembayaran secara langsung. Seluruh transaksi dilakukan secara non tunai melalui sistem online, baik melalui kanal resmi Samsat maupun aplikasi pembayaran digital yang terintegrasi.

“Kami menegaskan, tidak ada pembayaran tunai di lapangan. Semua sistem sudah online, untuk menghindari potensi penyimpangan. Ini juga sejalan dengan komitmen kami sebagai instansi berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” imbuh Syarif. (rsy/sit/adv)

Pembangunan fasilitas pengolahan sampah ini, merupakan bagian dari Program Banyuwangi Hijau, hasil kolaborasi korporasi Borealis, Austria dan Clean Rivers, Uni Emirate Arab. “Penanganan sampah ramah lingkungan dengan membangun fasilitas pengolahannya ini adalah bagian dari Program Banyuwangi Hijau Fase 2,” kata Bupati Ipuk, Rabu (08/10/2025) tadi.

Fasilitas TPS3R Karetan ini, akan menjangkau 37 desa di delapan kecamatan di sekitar Kecamatan Purwoharjo, dengan kapasitasnya sekitar 160 ton per hari. “Terima kasih atas dukungan pemerintah pusat, para mitra negara dan project stop, dan Perhutani Selatan yang telah menyediakan lahan, yang telah mendukung daerah dalam program pengelolaan sampah secara berkelanjutan,” tambah Bupati Ipuk.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi, Dwi Handayani, menambahkan bahwa pembangunan TPS3R Karetan, saat ini masih pada tahap cut and fill untuk penyiapan lahan konstruksi. Pembangunannya terus berprogres dan saat ini masih pengerjaan pondasi, pembuatan pagar keliling dan bangunan penyangga lain.

Baca juga :

“Targetnya Juni 2026, bisa tuntas. Sehingga bulan berikutnya, bisa mulai beroperasi,” kata Dwi Handayani. 

Selain TPS3R Karetan, ujar Yani, nantinya juga dibangun dua Stasiun Peralihan Antara (SPA), di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi dan Desa Setail, Kecamatan Genteng. Pembangunan fasilitas SPA ini, merupakan pengembangan fase 3 dari Program Banyuwangi Hijau, dengan dukungan dari Clean Rivers, Uni Emirates Arab. Sementara masing-masing SPA tersebut, akan dibangun dengan kapasitas 50 ton sampah perhari.

Dengan demikian, lanjutnya, total kapasitas dari tiga fasilitas baru ini, nantinya mencapai 260 ton sampah perhari. Dengan kemampuan, yaitu mampu melayani hingga 1,4 juta populasi.

“Dengan total populasi Banyuwangi sebanyak 1,7 juta, artinya Banyuwangi Hijau akan bisa menjangkau hampir seluruh warga. Sementara sisanya, akan dilayani dengan support pihak lain. Seperti Sungai Watch, Clean Oceans Through Clean Communities (CLOCC) Norwegia dan lainnya,” jelas Dwi Handayani. (kom/bwi/gie)

Menurut Wali Kota Wahyu, pembangunan SPPG tersebut telah selesai 100 persen. Yakni mulai dari aspek perencanaan, pembangunan fisik hingga perizinan.

“Saya cek ini sudah 100 persen. Mulai dari pembangunan, perencanaan dan perizinan lengkap semua, sudah diselesaikan. Prosesnya sejak awal juga dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN),” kata Wali Kota Wahyu.

Dalam hal ini, ungkapnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dari proses pembangunan. Tenaga kerja yang digunakan seluruhnya, itu berasal dari warga Kelurahan Tlogowaru dan ke depan, warga tersebut juga akan dilibatkan dalam operasional dapur.

“Artinya keterlibatan masyarakat dalam program pemerintah sudah sejak awal dan akan terus berlanjut saat MBG mulai dijalankan,” tambahnya.

Baca juga :

SPPG Tlogowaru ditargetkan akan mulai uji coba operasional pada pertengahan Juni 2025 selama dua pekan. Nantinya setelah evaluasi oleh BGN, MBG akan resmi berjalan mulai Juli 2025. Dapur tersebut, diperkirakan mampu melayani hingga 4.800 porsi makanan bergizi setiap harinya, terutama untuk para pelajar.

“Targetnya 4.800 porsi dan ini baru satu SPPG. Karena jumlah pelajar di Kota Malang sangat banyak, tentu ke depan kita butuh dapur-dapur lain lagi,” ujarnya.

Wali Kota Wahyu berharap, nantinya pembangunan SPPG tidak berhenti pada satu titik. Pihaknya akan terus mendorong BGN agar mempercepat pembangunan dapur-dapur serupa di lokasi lain.

“Kami berharap SPPG ini bisa jadi contoh nasional, karena dibangun dengan detail dan kualitas. Harapannya, program MBG bisa menjangkau lebih banyak sekolah, karena sekarang banyak masyarakat yang bertanya kenapa sekolah mereka belum kebagian,” imbuh Wali Kota Wahyu. (pro/rsy/sit)

“Program ini untuk memudahkan wisatawan yang ingin liburan di Banyuwangi. Sehingga, masyarakat Banyuwangi yang ingin memanfaatkan layanan ini juga boleh,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Minggu (18/05/2025) tadi.

Angkutan wisata gratis ini, tambahnya, melayani 13 rute menuju destinasi. Mulai Pulau Bedil, Pantai Mustika, Pulau Merah, Doesoen Kakao, Pemandian Umbul Bening, City Tour Perkotaan Banyuwangi, Taman Nasional Alas Purwo hingga Pantai Wedi Ireng.

Adapun rute lainnya, yaitu menuju Kawah Ijen, Hutan Djawatan, Pantai Grand Watudodol, Bangsring Underwater dan Gumuk Kantong. “Ini bagian service kami untuk para wisatawan yang datang ke Banyuwangi. Jadi ayo datang ke Banyuwangi,” tambah Bupati Ipuk.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa angkutan wisata gratis ini beroperasi tiap akhir pekan, yakni Sabtu dan Minggu. Untuk armada yang disediakan, terdiri dari satu bus besar dengan 43 kursi, satu bus sedang dengan 25 kursi dan satu minibus dengan 14 kursi.

Baca juga :

Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, I Komang Sudira Atmaja, mengatakan semua armada diberangkatkan start dari area parkir Taman Sritanjung, tiap pukul 07.30 setiap hari Sabtu dan Minggu. Sementara untuk rute menuju Gunung Ijen, berangkat malam hari mulai pukul 22.00, karena menyesuaikan waktu pendakian.

Komang menjelaskan, untuk bisa mendapat layanan angkutan gratis ini, wisatawan dapat mendaftar melalui Aplikasi Smart Kampung milik Pemkab Banyuwangi. Dalam aplikasi tersebut, pendaftar bisa masuk pada fitur semua menu, pilih Dinas Perhubungan, lalu klik angkutan wisata gratis.

Selanjutnya, pendaftar bisa memilih destinasi wisata tujuan, beserta tanggal dan waktu keberangkatan. Namun, semua jadwal dan rute menyesuaikan kuota pendaftar dan permintaan dari pemohon.

“Individu maupun kelompok atau komunitas bisa mendaftar,” tambah Komang.

Selain angkutan gratis yang difasilitasi Pemkab Banyuwangi, juga terdapat layanan angkutan pariwisata subsidi dari Kementerian Perhubungan dan Damri, dengan rute Pulau Merah dan Kawah Ijen. Angkutan ini buka setiap hari menggunakan armada 4 minibus, dengan biaya Rp 30 ribu. Pemesanan tiket online via damri apps atau traveloka atau red bus atau langsung ke kantor Damri Banyuwangi. (kom/bwi/gie)

Data dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, mencatat bahwa produk-produk asal Banyuwangi telah menjangkau pangsa pasar di 80 negara yang tersebar di dunia. Mulai dari Asia, Afrika, Eropa, Amerika dan Australia.

“Alhamdulillah, total ekspor Banyuwangi setiap tahun terus mengalami kenaikan. Ini tren positif yang harus mendapatkan perhatian,” kata Ipuk Fiestiandani, Rabu (23/04/2025) tadi.

Produk yang diekspor, tambahnya, juga beragam. Yakni, terdiri dari 27 komoditas unggulan seperti ikan hias, batu apung, koral, ikan kaleng, olahan kayu jati, kopi, hingga pupuk cair. Salah satu capaian penting tahun ini, yaitu keberhasilan menembus pasar Kanada dengan produk ikan kaleng. Nilai ekspor untuk produk ini, mencapai 450 ribu dolar AS pada akhir tahun, menandai ekspansi pasar baru bagi komoditas perikanan Banyuwangi.

Baca juga :

Meski mencatat peningkatan ekspor, pelaku usaha Banyuwangi dihadapkan pada tantangan baru terkait rencana kenaikan tarif impor di Amerika Serikat. Pemerintah pusat menyampaikan, bahwa tarif masuk untuk sejumlah produk unggulan Indonesia ke AS bisa meningkat hingga 47 persen.

Bupati Ipuk mengungkapkan, bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan para eksportir lokal dan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jawa Timur, serta pihak lainnya untuk mengantisipasi dampak kebijakan ini. “Kami terus berkoordinasi dengan Disperindag Jatim dan pihak terkait lain. Hingga saat ini, mereka menyampaikan bahwa belum ada perubahan tarif dan masih menggunakan ketentuan sebelumnya,” tambah Bupati Ipuk.

Kepala Diskopumdag Banyuwangi, Nanin Oktaviantie, menambahkan bahwa saat ini pengiriman ke Amerika Serikat masih dilakukan berdasarkan kontrak lama. “Salah satu eksportir udang beku misalnya, masih mengirim sekitar 20 ton ke AS dan proses pengiriman berjalan lancar,” kata Nanin.

Selain udang, beberapa eksportir ikan hias dan terumbu karang dari Banyuwangi juga biasa mengirim ke pasar AS. Namun untuk tahun 2025 belum ada kontrak baru. (kom/bwi/gie)

Kantor Dispendukcapil yang berada di Jalan Letkol Istiqlah Banyuwangi, nantinya akan tetap membuka layanan pada tanggal 28 hingga 30 Maret 2025, dilanjutkan pada 2 hingga 6 April 2025. “Meski libur Lebaran, kami tetap berusaha memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat, khususnya bagi pemudik asal Banyuwangi. Salah satunya, layanan kependudukan yang akan kami buka selama liburan,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Rabu (26/03/2025) tadi.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa di momen libur Lebaran ini banyak warga perantauan yang akan pulang kampung. Sehingga, bisa dimanfaatkan untuk mengurus berbagai kebutuhan Adminduk.

Baca juga :

“Karena itu, kami memfasilitasi mereka. Jadi meski mudik, tetapi masih bisa mengurus surat yang dibutuhkan, terutama surat-surat yang sifatnya mendesak,” tambah Bupati Ipuk.

Ditambahkan Plt Kepala Dispendukcapil Banyuwangi, Choiril Ustadi, pelayanan tersebut akan dibuka setiap hari selama masa libur Lebaran, kecuali pada hari H Lebaran. “Kita hanya libur di 31 Maret dan 1 April. Selebihnya pada 29 hingga 30 Maret dan 2 hingga 6 April layanan tetap kita buka seperti biasa. Pelayanan Adminduk akan dibuka mulai pukul 08.00 hingga 13.00,” urai Ustadi.

Selain itu, juga dibuka layanan mobile dengan pengajuan melalui WhatsApp. Bagi pemudik yang membutuhkan dokumen Adminduk bisa menghubungi helpdesk Kantor Dispendukcapil di nomor 081336700900. Atau langsung menghubungi petugas di nomor 081334933215, 082312490339, dan 081234752597. “Kalau ingin cetak KTP harus datang ke kantor langsung karena blankonya khusus. Kalau dokumen lain bisa kami kirim via WA asal tidak ada perubahan data,” kata Ustadi. (kom/bwi/gie)

Dalam kesempatan itu, sebanyak 828 siswa menikmati makan siang program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto. Bahkan, peserta menyantap menu yang disediakan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berupa ayam asam manis, cap cay, buah pisang dan susu.

“Saya lihat Banyuwangi sudah siap untuk melaksanakan program makan siang gratis,” kata menteri yang akrab disapa Zulhas, saat bersama Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.

Salah satu siswa, Putri Nadita, mengaku suka dengan menu yang diberikan. Bahkan menurutnya, menu yang disajikan sangat enak. “Enak rasanya. Saya suka,” kata siswa Kelas 9 itu.

Siswa lainnya, Septian, juga senang ada program makan bergizi gratis, karena bisa menghemat uang sakunya. “Tidak perlu beli makan siang. Kan, sudah dapat makan gratis,” paparnya.

Menko Zulhas juga menjelaskan, bahwa program makan siang gratis tahun ini di tahap awal menjangkau 15 juta sasaran se-Indonesia. Jumlah tersebut, memungkinkan bertambah apabila alokasi anggaran untuk program MBG bertambah.

“Kalau nanti September atau Agustus dapat lagi anggaran, tambah Rp 140 triliun, maka kami akan dapat 82 juta lebih penerima manfaat,” kata Menko Zulhas.

Program MBG tersebut, imbuh Zulhas, sebagai ikhtiar besar untuk menyiapkan generasi masa depan yang unggul. “Inikan program besar presiden untuk menyongsong masa depan yang ebih baik. Gizi masa depan anak harus terjamin,” terangnya.

Baca juga :

Zulhas juga tidak memungkiri jika masih banyak hal yang harus diperbaiki dari program MBG tersebut. Tapi, hal itu bukanlah menjadi penghambat terlaksananya program yang menyasar jutaan anak di Indonesia itu.

“Tentu terus kita lakukan evaluasi. Semuanya akan terstandarisasi. Mulai dari gizinya hingga proses menyiapkannya,” imbuhnya.

MBG sendiri, di Banyuwangi dilaksanakan secara bertahap. Pada pelaksanaan perdana ini, SPPG Banyuwangi yang berada di Kecamatan Rogojampi ini menyediakan 1.005 porsi makanan untuk sekolah di sekitarnya. Mulai jenjang TK hingga SMP.

Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani mengatakan kesiapan Pemkab untuk mendukung program nasional itu. “Insyaallah daerah siap. Kita lakukan secara bertahap sesuai dengan arahan pusat,” tegas Bupati Ipuk.

Kabupaten Banyuwangi, lanjut Ipuk, yang kaya akan bahan pangan akan memberikan support maksimal untuk menyukseskan MBG tersebut. Bupati Ipuk juga mengaku tidak ragu untuk melibatkan warga dalam mendukung program tersebut.

“Misalnya, kita akan fasilitasi petani untuk membantu menyiapkan beras dan buah lokal. Sehingga harganya lebih terjangkau,” terang Bupati Ipuk.

Selain itu, dirinya juga menyebut jika MBG ini bisa dikorelasikan dengan program serupa yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi selama ini. Seperti halnya pemberian bantuan makanan bergizi untuk ibu hamil resiko tinggi dalam rangka mencegah stunting.

“Ini kelanjutannya. Memastikan asupan gizi anak-anak kita tercukupi mulai dari kehamilan hingga tumbuh kembangnya,” paparnya. (kom/bwi/sit)

“Khusus di Jawa Timur, pergerakan masyarakat di Bandara Juanda diprediksi mencapai 861.000 orang atau meningkat 9,2 persen saat libur Nataru. Transportasi darat khususnya di Terminal Purabaya, akan naik sebesar 26 persen sampai 37 persen. Transportasi laut khususnya di Pelabuhan Tanjung Perak, mengalami kenaikan 20 persen,” kata Group Head Operation Jatimbalinus, Harry Molanda, Jumat (20/12/2024) tadi.

Adapun diprediksi puncak arus mudik Natal ini, akan terjadi pada 22 sampai 24 Desember 2024. Sedangkan puncak arus libur Tahun Baru dan puncak arus balik Natal, terjadi pada 29 sampai 31 Desember 2024. Sedangkan puncak arus balik Tahun Baru pada 4 Januari 2024.

Baca juga :

“Di regional Jatimbalinus, stok BBM dan LPG saat ini dalam kondisi aman. Seluruh infrastruktur telah disiagakan termasuk yang meliputi 5 terminal BBM, 5 terminal LPG, 953 SPBU, 131 SPBE, 936 agen LPG dan 6 DPPU. Pertamina juga menyediakan layanan energi pendukung di jalur potensial. Meliputi jalur Tol, jalur wisata dan jalur lintas utama. Yakni berupa SPBU Siaga, Agen dan Outlet LPG Siaga, Kios Pertamina Siaga, Motorist, Mobil Tangky Stand By dan Serambi My Pertamina,” jelasnya.

Sementara itu, Area Meneger Comm, Rel, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rehadi, mengatakan bahwa pihaknya telah memiliki pola baik reguler, alternatif dan emergency, termasuk jika terjadi bencana. “Terkait Motorist sudah kami siagakan untuk daerah yang terjadi kemacetan parah. Untuk setiap motor bisa mengantar 5 sampai 10 liter BBM untuk antisipasi kemacetan. Karena menggunakan motor, radius operasionalnya terbatas hanya menjangkau kemacetan yang benar-benar tidak bisa bergerak. Dengan menggunakan Aplokasi My Pertamina bisa menghubungi Motorist,” jelasnya.

Motorist adalah pengantar BBM (Pertamax/Dex Series) ke lokasi kemacetan dengan menggunakan transportasi motor. “Seperti di Tol, karena menggunakan motor maka radiusnya terbatas hanya langsung ke titik kemacetan. Di luas Tol sendiri ada 5 titik stand by Motorist. Di seluruh Jatimbalinus ada 44 titik lokasi Motorist termasuk wilayah Batu dan Malang. Akan stand by selama 24 jam,” jelasnya. Dijelaskan pula, bahwa pada Nataru stok BBM dan LPG ditingkatkan 15-20 persen di Terminal BBM Surabaya dan Malang. (gie)