Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa rencana tersebut muncul melalui forum diskusi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pihak penyelenggara program Trans Jatim. “Kita diajak diskusi untuk memberikan masukan rute-rute strategis yang dibutuhkan masyarakat. Tapi yang menentukan tetap Pemerintah Provinsi,” ujar Wali Kota Wahyu, Kamis (23/04/2026) tadi.

Menurutnya, masih ada sejumlah kawasan di Kota Malang, yang belum terjangkau layanan Trans Jatim. Diantaranya, seperti wilayah Soekarno-Hatta hingga Blimbing. Terlebih, kawasan tersebut dikenal sebagai kawasan pendidikan, perkantoran hingga pusat aktivitas masyarakat.

“Dengan adanya koridor baru nantinya dirancang bersifat lintas daerah agar konektivitas antarkota semakin optimal. Misalnya dari Kota Malang menuju Singosari melewati pusat kota, kemudian bisa terhubung lagi dengan koridor lain,” jelasnya.

Selain itu, potensi pengembangan rute juga mencakup jalur dari kawasan Bandara Abdurrahman Saleh hingga Kepanjen melalui wilayah Kota Malang. Menurutnya, konsep lintas daerah dinilai lebih efektif karena mobilitas pengguna Trans Jatim mayoritas berasal dari wilayah kabupaten sekitar menuju Kota Malang.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga menilai, keberadaan koridor Trans Jatim saat ini mendapat respons positif dari masyarakat. Armada yang beroperasi, disebut hampir selalu terisi penumpang.

“Bagi pekerja, mahasiswa, masyarakat yang ke pusat perbelanjaan, kantor, wisata maupun kuliner, semuanya dilewati. Saya lihat tidak pernah kosong,” katanya.

Karena itu, Pemkot Malang lebih memprioritaskan penambahan koridor dibandingkan penambahan jumlah armada.

Selain itu, untuk mendukung integrasi layanan, Pemkot Malang juga menyiapkan sistem feeder Trans Jatim menggunakan Angkutan Kota (Angkot) yang sudah ada. Pemkot Malang berencana melakukan penataan ulang rute Angkot agar dapat menjadi pengumpan penumpang menuju halte Trans Jatim.

“Kita akan aktifkan feeder dari angkot. Rute-rutenya nanti kita sesuaikan agar mendukung layanan Trans Jatim,” imbuhnya.

Sebagai informasi, saat ini, regulasi teknis masih disiapkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai dasar penggunaan anggaran operasional feeder. (rsy/sit)

Kepala Diskominfo Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pengaduan masyarakat terkait masalah perkotaan. Dengan memindai QR code, warga dapat langsung mengakses layanan aduan yang telah terintegrasi dengan sistem Sambat Online.

“Kami akan memasang QR code di berbagai lokasi publik. Tujuannya adalah memberikan akses cepat bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan langsung melalui aplikasi Malang Mbois,” ujar Wiwid-sapaannya, Sabtu (26/07/2025) tadi.

Aplikasi ini, juga menjadi salah satu upaya jemput bola, dengan mempermudah interaksi antara warga dan pemerintah. Beberapa ruang publik yang akan dipasang QR code juga telah diidentifikasi, diantaranya pasar tradisional, halte bus, taman kota dan area publik lainnya yang ramai dikunjungi warga.

“Untuk pemasangannya tentu perlu perencanaan yang matang dan koordinasi dengan dinas terkait. Misalnya untuk titik pemasangan, di pintu masuk pasar atau di halte, sedang kami finalisasi. Kami juga berkoordinasi dan meminta izin dari Dinas Perhubungan untuk pemanfaatan fasilitas seperti halte, guna memastikan implementasi berjalan lancar,” jelasnya.

Baca juga :

Proses ini, juga melibatkan penyesuaian anggaran untuk mendukung pengadaan dan pemasangan. Meskipun demikian, Wiwid memastikan bahwa secara teknis, platform aplikasi Malang Mbois sudah sangat siap untuk integrasi ini.

Lebih dari sekadar layanan pengaduan, Malang Mbois dirancang sebagai rumah besar layanan publik digital dengan konsep one-stop service atau layanan satu pintu. Aplikasi ini menjadi pusat akses untuk berbagai kebutuhan warga.

“Komitmen kami jelas, yaitu menjangkau masyarakat lebih luas dan menyederhanakan interaksi. Fondasi aplikasi Malang Mbois sudah kokoh, kini kami fokus pada eksekusi penempatan QR code ini,” katanya.

Melalui aplikasi super ini, masyarakat dapat mengakses beragam layanan vital. Diantaranya, seperti Layanan Kependudukan yakni pengurusan administrasi kependudukan. Kemudian, Perizinan dan Pajak yaitu akses informasi dan layanan perizinan usaha serta pembayaran pajak daerah.

Selanjutnya, Layanan Kedaruratan yakni tombol panik (panic button) dan kontak darurat. Kemudian, pemantauan CCTV atau akses ke jaringan CCTV publik Kota Malang. Termasuk, Pariwisata dan UMKM yakni informasi destinasi wisata, event kota, serta promosi produk UMKM lokal.

“Termasuk ada transportasi atau informasi terkait layanan transportasi publik seperti Malang City Tour. Terakhir, Aspirasi dan Pengaduan yakni saluran resmi untuk menyampaikan keluhan dan masukan kepada pemerintah,” imbuh Wiwid. (rsy/sit)

Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menyampaikan bahwa perlindungan terhadap PMI adalah bagian penting dari tanggung jawab negara dan pemerintah daerah. Dirinya menekankan, bahwa setiap PMI memiliki hak yang sama untuk dilindungi secara hukum, sosial dan kemanusiaan, sebagaimana pekerja lainnya di dalam negeri. Oleh karena itu, langkah konkret harus dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka selama bekerja di luar negeri.

Untuk mendukung upaya ini, Bupati Lumajang menginstruksikan seluruh kepala desa di Kabupaten Lumajang, agar secara aktif melakukan pendataan terhadap warganya yang bekerja sebagai PMI. Data tersebut, akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan yang lebih terarah dan tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan tidak ada satupun pekerja migran asal Lumajang yang luput dari perhatian,” tambah Bunda Indah.

Baca juga :

Selain pendataan, Bupati Lumajang juga menekankan pentingnya penggunaan jalur penyalur resmi bagi setiap calon PMI. Menurutnya, masih banyak kasus pekerja migran yang berangkat secara ilegal dan akhirnya terjerumus dalam kondisi kerja yang tidak layak, bahkan mengalami kekerasan atau eksploitasi. “Perlindungan terhadap PMI adalah tanggung jawab kita bersama. Semua PMI harus terdaftar secara resmi dan terlindungi oleh negara,” terangnya.

Pemkab Lumajang juga akan bekerja sama dengan lembaga terkait, termasuk Dinas Tenaga Kerja, BP2MI dan aparat penegak hukum, untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik perekrutan PMI ilegal. Langkah ini dinilai penting demi menghindari potensi pelanggaran hak asasi manusia serta menjaga nama baik daerah sebagai pengirim tenaga kerja profesional dan bermartabat.

Bunda Indah berharap, kepada seluruh pihak, mulai dari perangkat desa, keluarga PMI hingga lembaga penyalur, dapat bersinergi dalam membangun sistem perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran. Pihaknya juga membuka ruang pengaduan dan konsultasi bagi masyarakat, yang mengalami atau mengetahui praktik perekrutan ilegal. Hal ini, diharapkan mampu memutus mata rantai eksploitasi terhadap pekerja migran.

Dengan komitmen kuat dan langkah-langkah nyata tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang menunjukkan keberpihakannya kepada para pekerja. Tentunya tidak hanya yang berada di dalam negeri, tetapi juga mereka yang tengah berjuang di luar negeri demi kesejahteraan keluarga. Melalui perlindungan yang menyeluruh, para PMI diharapkan dapat bekerja dengan tenang, aman dan bermartabat. (kom/adi/gie)

Sekedar diketahui, dengan adanya penambahan dapur umum, maka total terdapat tiga SPPG yang beroperasi di Banyuwangi. Khusus SPPG yang baru, telah ditempatkan di Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi yang beroperasi sejak 24 Februari dan SPPG Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, yang beroperasi mulai 25 Februari. Dua SPPG itu, melengkapi SPPG yang ditempatkan di Desa/Kecamatan Rogojampi, yang telah beroperasi lebih dulu sejak 3 Februari 2025.

“Alhamdulillah, mulai pekan ini kita ada tambahan dua SPPG lagi. Jadi, total sudah ada 3 SPPG yang menyokong Program MBG di Banyuwangi. Harapannya, secara bertahap akan terus ditambah agar jangkauan MBG di Banyuwangi semakin meluas,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Rabu (12/03/2025) tadi.

Dirinya juga mengatakan, bahwa akan terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan Program MBG berjalan lancar di Banyuwangi. Termasuk, juga mendorong agar cakupan program tersebut semakin luas. Sehingga, akan semakin banyak siswa yang mendapat manfaat program unggulan Presiden Prabowo itu.

Baca juga :

Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 0825/Banyuwangi, Letkol Arh Joko Sukoyo, menyampaikan bahwa sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN), SPPG Jambewangi dan Kebalenan sudah dioperasikan. Artinya, dapur umum untuk pendistribusi menu MBG itu sudah sama seperti SPPG yang ada di Kecamatan Rogojampi.

SPPG Jambewangi sendiri, melayani 8 sekolah dengan jumlah siswa 1.347 orang. SPPG Kebalenan, melayani 3 sekolah dengan 1.380 siswa. Sementara SPPG Rogojampi, mendistribusikan paket makanan bergizi untuk 2.915 siswa yang tersebar di 17 sekolah.

Dengan demikian, lanjutnya, saat ini Program MBG di Banyuwangi telah menjangkau 39 sekolah mulai jenjang TK, SD, SMP dan pondok pesantren. “Ini sudah sesuai dengan arahan dari BGN. Kami berkomitmen akan terus mengawal pelaksanaan Program MBG di Banyuwangi,” ujarnya.

Terkait operasional SPPG lainnya di Banyuwangi, pihaknya masih menunggu persetujuan dan BGN terkait operasionalnya. (kom/bwi/gie)