“Alhamdulillah, penyerahan ini adalah aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Situbondo dan sudah kami tepati. Hari ini, kami menyerahkan sepeda motor roda tiga di lima titik lokasi. Yaitu, di RT01 dan RT02, di RW 01 Lingkungan Parse, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan/Kabupaten Situbondo,” ucapnya.

Bantuan sepeda motor roda tiga ini, ujarnya, untuk umum. Jadi, siapapun yang membutuhkan harus diberi pinjaman.

“Kami juga berharap kepada Ketua dan masyarakat yang sudah mendapat bantuan roda tiga tersebut, agar merawat supaya tidak cepat rusak,” imbuhnya.

Baca juga :

Bukan hanya itu yang disampaikan Djaenur Ridho, dirinya juga menjelaskan bahwa semua bantuan yang saat ini sudah terealisasi adalah janji politiknya. “Hari ini, ada lima titik yang akan kami berikan bantuan sepeda motor roda tiga. Yaitu, di Kelurahan Dawuhan ada tiga titik dan di Kecamatan Panji ada dua titik. Kami berharap, bantuan ini untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Selama saya menjabat 5 tahun, total keseluruhan ada 30 unit kendaraan roda tiga yang sudah kami berikan dan semuanya gratis atau tidak ada biaya apapun,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua RT02 RW01, Lingkungan Parse, Kelurahan Dawuhan, Mochammad Hosen, yang juga sebagai Ketua Bank Sampah Putra Melati, mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota dewan. Khususnya, kepada Wakil Ketua DPRD Situbondo Djaenur Ridho dari Fraksi Gerindra, yang telah memenuhi aspirasi warga kami yaitu memberikan sepeda motor roda tiga.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPRD Situbondo, Djaenur Ridho, yang telah menepati janji politiknya yaitu memberikan bantuan roda tiga. Sebelumnya, di lingkungan kami ini beliau juga memberikan bantuan paving serta gapura. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas bantuan tersebut,” paparnya. (her/sit)

Dalam kesempatan itu, Cak Thoriq kembali menyampaikan, tetap berkomitmen untuk mewujudkan janji politiknya. Dijelaskan, bahwa program-program yang sudah dan akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Ia menandaskan, “semua ibu melahirkan sekarang gratis, termasuk tindakan operasi, semua gratis di seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada,” jelasnya.

Bidang pendidikan, di tahun 2019, Pemerintah Kab. Lumajang akan menyediakan seragam gratis untuk murid tahun ajaran baru yaitu seragam wajib dan seragam Pramuka dan SPP gratis untuk sekolah mulai dari SD-SMA.

Sedangkan di bidang kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kab. Lumajang memberikan honor kepada 6000 guru ngaji serta memberikan bantuan uang kepada seluruh Rukun Kematian yang ada.

Menyinggung Pemilu 2019, Cak Thoriq berpesan agar masyarakat Desa Tempeh Lor tetap menjaga kondusifitas dalam menyambut Pemilu 2019.

Sementara itu, Kepala Desa Tempeh Lor, Purwanto mengatakan, peringatan maulid nabi sudah menjadi kewajiban semua ummat Nabi Muhammad untuk menghormati kelahiran nabi akhir jaman itu. Bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad, sebagai umatnya sudah seharusnya kita laksanakan maulidan,” ungkapnya.

Ia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bupati Lumajang dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Tempeh Lor (adi/yan)

Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Drs. Budi Hartono seusai rapat Badan Anggaran dan Tim Anggaran (BATA) di gedung DPRD Bondowoso ketika dikonfirmasi Memo X menjelaskan bahwa anggaran untuk honor guru ngaji tidak bisa dicaver oleh APBD. Ia juga tidak bisa dimasukkan ke dalam anggaran dana bansos pada tahun 2019. Sebab, selain karena bertentangan dengan aturan, bansos untuk guru ngaji sama sekali tidak ada relevansinya.

“Kita sudah melakukan pembahasan di BATA. Ada banyak koreksi dan juga penambahan dan pengurangan anggaran pada pos-pos tertentu jika tidak sesuai anggaran termasuk bansos bantuan guru ngaji di APBD awal, itu kita tiadakan. Sebab, bansos itu tak boleh terus menerus. Kita juga memandang bahwa bantuan sosial untuk guru ngaji itu tak sesuai. Sebab, faktanya, bansos itu diberikan untuk kegiatan masyarakat atau kelompok yang secara ekonomi tidak mampu. Diberikan dalam rangka menyelamatkan ketahanan sosial, diberikan ketika terjadi peristiwa adanya ketidakmampuan sosial dan ketimpangan sosial. Sedangkan untuk bansos guru ngaji itu sama sekali tidak relevan jika harus dimasukkan dalam anggaran dana bansos, makanya kita koreksi,” katanya.

Meski demikian, kata Budi, DPRD tetap memiliki komitmen untuk terus memperjuangkan honor guru ngaji itu pada anggaran perubahan tahun 2019. Nantinya, pihaknya akan melakukan perubahan melalui KUA-PPAS.

“Kita tetap berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan guru ngaji. Nanti kita siapkan anggaran namun tidak dalam bentuk bansos melainkan dalam bentuk yang lain yang bisa saja berada di bawah naungan Dikbud. Ya nanti kan bisa dibuat peningkatan dan pemabinaan budi pekerti, ini nanti bisa dianggarkan setiap tahun,” terangnya.