Sebelumnya, pengurus KSPPS Madani menjanjikan akan mengembalikan uang simpanan anggota hingga batas akhir 24 September 2025. Namun sampai batas waktu yang dijanjikan, tidak ada kabar apapun dari pengurus KSPPS Madani.

Hal itulah, yang membuat anggota KSPPS Madani kecewa. Sehingga, massa kembali mengadukan permasalahan tersebut ke kantor wakil rakyat.

Pendamping Anggota dari Aliansi Rakyat Peduli Trenggalek (ARPT), Mustagfirin, mengatakan aksi itu kembali dilakukan karena pengurus koperasi dinilai tidak menepati janjinya. Padahal, sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 12 Juni 2025 lalu, disepakati jika pengurus akan mengembalikan simpanan para anggota.

“Sebelumnya, pengurus koperasi sepakat menyelesaikan pengembalian simpanan anggota. Namun, hingga 24 September 2025 atau tepat 100 hari, tidak ada realisasi. Kami kecewa karena pengurus dan pengawas juga tidak hadir dalam rapat ini,” ungkapnya, Kamis (25/09/2025) tadi.

Para anggota KSPPS Madani ini, dahulunya adalah warga biasa yang bermata pencaharian petani, pedagang kecil, ibu rumah tangga, nelayan yang tergiur janji investasi menguntungkan. Mereka rela mengeluarkan tabungan, bahkan ada yang sampai menjual ternak dan sawah demi bergabung dengan skema yang dijanjikan memberikan keuntungan berlipat.

“Sudah berkali-kali kami datang, surat sudah beberapa dikirim, tapi tidak ada respon sama sekali. Seolah-olah penderitaan rakyat kecil ini tidak ada artinya. Mereka yang seharusnya menjadi pelindung rakyat, malah tutup mata dan tutup telinga. Padahal ini bukan sekadar urusan uang, tapi ini urusan hidup mati keluarga kami,” ujar Firin.

Kini, para anggota menuntut transparansi penuh atas kasus KSPPS Madani dan proses hukum yang jelas, untuk para pelaku yang merugikan masyarakat. Pemulihan dana, yang telah hilang melalui mekanisme yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga :

Firin menambahkan, pihaknya mendesak koperasi segera menggelar Rapat Anggota Luar Biasa (RALB). Dirinya bahkan mendapat informasi, adanya rencana rapat tertutup di luar daerah tanpa melibatkan mayoritas anggota.

Dirinya juga menyoroti, munculnya nama general manager dan wakil sekretaris baru yang memicu kecurigaan. “Kalau pergantian manajemen masih bisa. Tapi kalau pengurus, itu mandatnya dari anggota dalam RAT. Ini menjadi pertanyaan kami, sejauh mana tanggung jawab pengurus kepada anggota,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Firin juga menyinggung piutang dari kalangan PNS yang mencapai Rp 700 juta. Dirinya menyebut, sebagian sudah lunas, tetapi sebagian lain belum jelas penyelesaiannya.

Firin menilai, koperasi tidak transparan dalam mencairkan tabungan anggota. Dari total kewajiban koperasi senilai Rp 32 miliar, manajemen baru menyalurkan sekitar Rp 700 juta atau kurang dari 2 persen melalui Tim Monitoring Transparansi (TMT)

“Pencairan yang tersendat ini membuat banyak anggota kesulitan. Ada yang mengaku tidak bisa berobat, ada juga yang anaknya terhambat melanjutkan pendidikan. Dan kami disni bukan meminta belas kasihan, tapi menuntut keadilan. Uang kami hilang bukan karena bencana alam, tapi karena kelalaian dan ketiadaan pengawasan yang ketat,” kata Firin.

Sementara itu, Pj General Manager KSPPS Madani, M Syaiful Rohman, menyampaikan permohonan maaf atas kondisi yang menimpa anggota. Dirinya menyebut, manajemen saat ini menjalani audit eksternal oleh kantor jasa akuntan publik dari Surabaya.

“Kami menyambut baik RDP ini. Kami menyadari adanya kesalahan dan memohon maaf kepada seluruh anggota,” tuturnya.

Syaiful menegaskan, bahwa manajemen tetap mengikuti proses hukum yang berjalan serta berupaya menarik kredit macet dari para debitur. Menanggapi sorotan soal pengangkatan manajer dan sekretaris baru, dirinya membantah adanya keputusan sepihak. Menurutnya, pengawas, pengurus dan manajemen sudah membicarakan hal itu dalam forum internal.

Dalam RDP kali ini, DPRD Trenggalek bersama anggota KSPPS Madani menyepakati lima langkah penting. Diantaranya, KSPPS Madani Watulimo segera menggelar Rapat Anggota Luar Biasa setelah audit eksternal selesai. DPRD juga menekankan penyelesaian kredit macet secara perdata, sementara aparat hukum menindaklanjuti pelanggaran pengurus secara pidana.

Langkah selanjutnya, KSPPS Madani wajib menggandeng TMT dalam penanganan kredit macet. Pengurus dan pengawas koperasi wajib hadir dalam RDP selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Trenggalek ikut mengawal penyelesaian masalah hingga tuntas. (mil/gie)

Film yang dibintangi oleh Cut Mini, Ibnu Zamil, Bima Zeno dan deretan beberapa artis lainnya ini, penuh pesan moral kontestasi Pilkada. Film ini, juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pemilih.

Komisioner KPU RI Divisi Data dan Informasi, Betty Epsilon Idroos, yang hadir langsung pada Nobar ini mengatakan film ini merupakan persembahan KPU untuk masyarakat Indonesia. Terlebih, untuk memberi edukasi politik.

Baca juga :

“Ini semua adalah metode yang digunakan KPU untuk memberikan pendidikan politik bagi warga dalam jangka panjang. Semoga pesan moralnya dapat tersampaikan di masyarakat,” kata Betty.

Kota Malang sendiri, menjadi daerah ke 3 dari 5 daerah di Indonesia untuk pemutaran film Tepatilah Janji. Namun nantinya, film ini juga akan segera bisa diakses publik dengan mudah.

“Nantinya akan diputar di bioskop-bioskop dan nantinya bisa mudah ditonton oleh masyarakat. Film ini adalah pesan moral yang tepat untuk Pilkada 2024. Film ini menceritakan proses pencalonan dari seorang kepada desa yang mencalonkan diri sebagai bupati, dimana ada dinamikanya,” ujar Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jatim, Eka Wisnu Wardana. (gie)

Bahkan, gerak cepat dengan memberikan bantuan berupa membangunkan rumah baru di disamping bangunan rumah sebelumnya, langsung diberikan. Tujuannya, agar kakek bersama anaknya di Hari Fitri, juga bisa turut merasakan Lebaran di rumah barunya.

Politisi Partai Gerindra Kabupaten Lumajang, Oktaviani, kepada memontum.com mengatakan jika pihaknya setelah turun langsung bersama Bunda Indah untuk melihat kondisi rumah sang kakek, langsung diberi instruksi untuk sesegera mungkin untuk melakukan perbaikan. Sehingga, seketika itu gerak cepat langsung dilakukan.

Baca juga :

“Ke sana (ke rumah kakek, red) hari Jumat (05/04/2024) lalu, untuk bertemu. Sabtu (06/04/2024) nya langsung cari tukang dan langsung dikerjakan di Minggu (07/04/2024) nya. Harapannya sederhana, setidaknya mendapatkan sedikit kebahagian dengan tidur tidak lagi kedinginan,” kata Oktaviani, Senin (08/04/2024) tadi.

Politisi Partai Gerindra yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang itu mengungkapkan, jika percepatan pembangunan rumah Kakek Jumadi alias Pak Bagong, sebelum Lebaran harus sudah terselesaikan. Ini sesuai instruksi dari Ketua DPC Partai Gerindra, Bunda Indah.

“Kita buatkan baru di sebelahnya, agar cepat. Karena kalau masih (harus, red) bongkar dan bangun pakai batako, tidak nutut. Karena instruksi Bunda Indah, Lebaran harus sudah bisa ditempati,” ujarnya.

Lebih lanjut Oktaviani mengatakan, meski ada beberapa kendala, pihaknya akan menyelesaikan pembangunan semaksimal mungkin. “Sesuai instruksi Bunda, Lebaran harus sudah ditempati. Insyaallah hari ini harus 80 persen, walau pun lembur harus dilakukan,” paparnya. (adi/sit)

Sekretaris SSI, Moch Cholil, menyampaikan rasa ketidakpuasan mengenai bantuan yang dijanjikan oleh Pemkot Malang terlambat dan kurang jelas waktunya. Selain itu, juga mengenai janji alih fungsi bus sekolah bagi para sopir Angkot.

“Pertama mengenai bantuan yang diberikan, itu seharusnya tiga bulan. Tetapi masih kurang satu bulan, nyatanya selama ini dibohongi. Waktunya besok kapan, itu tidak jelas. Kedua, bus sekolah akan dialihkan dan dana sejumlah Rp 5,6 miliar itu mau dikasihkan subsidi ke Angkot. Tetapi nyatanya sampai sekarang tidak ada kabar. Kami meminta kepastian itu,” ujarnya.

Cholil juga menegaskan, bahwa permintaan tersebut bukan berasal dari para sopir sendiri. Melainkan, berdasarkan pernyataan dari Wali Kota Malang, Sutiaji. Karena itu, para sopir Angkot menuntut pemenuhan janji dan berharap Pemkot Malang segera mengambil keputusan mengenai alih fungsi bus tersebut.

“Janji itu harus ditepati. Bantuan sudah ditepati, tetapi mengenai bus belum ada kesepakatan,” katanya.

Kemudian, ujarnya, apabila janji tersebut tidak dipenuhi, maka pihaknya akan melakukan aksi protes untuk menuntut pemenuhan janji tersebut. Terlebih menurutnya, Wali Kota Malang, Sutiaji, sebagai pemegang kebijakan Kota Malang.

“Yang kami pegang itukan dari Pak Wali Kota, yang punya kebijakan dan dia janji maka harus ditepati. Kalau tidak ditepati dan kita dibohongi, kita akan turun jalan dan kita aksi. Kalau tidak bohong, ya sudah cukup,” lanjutnya.

Baca Juga :

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan bahwa bantuan tersebut sebelumnya diberikan sebagai upaya untuk meringankan operasional para sopir Angkot dalam menghadapi tantangan seperti pandemi Covid-19, kenaikan harga BBM dan perubahan rekayasa lalu lintas. “Berhenti memberikan bantuan ini bukan karena Pemkot Malang berubah kebijakan. Tetapi dari mekanisme pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada beberapa hal yang harus kita penuhi dan masuk akal. Artinya, penerima bantuan ini memang para Angkot yang legal,” jelas Erik.

Ditambahkan Sekda, untuk dianggap legal, para sopir angkot harus memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), izin trayek dan sertifikat uji KIR. Setelah hal tersebut dipastikan, maka bantuan akan dialirkan kembali.

“Ini kemarin yang sudah kita alirkan dan yang sudah dipenuhi dari pemenuhan ini kita laporkan pada auditor dan BPK. Sehingga, mekanisme ini bisa kita lakukan lagi. Tahapan ini yang minggu ini sudah bisa teralirkan lagi pada paguyuban angkot dan serikat supir ini,” tambahnya.

Selain itu, mengenai kebijakan subsidi untuk bus sekolah, pihaknya menyampaikan jika akan mengusulkan konversi subsidi anggaran APBD yang sebelumnya diperuntukkan untuk operasional bus sekolah menjadi subsidi bagi para Angkot. Namun, masih memerlukan penataan regulasi serta langkah-langkah sinkronisasi dan harmonisasi untuk memastikan Angkot dapat mengangkut siswa sekolah secara gratis.

“Ini yang harus ditata. Kemudian, kita fixkan tempat tujuannya itu di sekolah baik PAUD, TK, SD, SMP, ini belum tentu ada di trayek angkot itu tadi. Kalau harus keluar dari trayek untuk mengangkut anak sekolah, ini yang kemudian kita lakukan tahapan-tahapan sinkronisasi, harmonisasi dan regulasi,” ujar Erik.

Sebagai informasi, di tahun 2023 ini ada sebanyak 1.166 sopir Angkot yang telah menerima bantuan Rp 300 ribu sebanyak dua kali. Kemudian, mengenai bus sekolah saat ini juga sedang dikaji dan Dinas Perhubungan Kota Malang sedang berdiskusi bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

“Nanti mekanismenya bagaimana, terus pemanfaatan Bus Sekolah untuk apa, itu harus dipertimbangkan. Jangan sampai kebijakan malah menambah masalah,” tambah Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra. (rsy/sit)

Selain pengambilan sumpah dan janji 187 PPPK tersebut, juga ada sebanyak 288 PPPK mengikuti prosesi ini secara daring di tempatnya masing-masing. Kesemuanya PPPK tersebut, merupakan pegawai formasi angkatan tahun 2019 hingga 2022. Terdiri dari 5 orang PNS, dan PPPK tenaga kesehatan (Nakes) serta guru. Hadir sebagai saksi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Wawan Soegiyantono dan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, Gogol Sudjarwo.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Probolinggo, mengucapkan selamat kepada Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang telah diangkat dan diambil sumpah atau janji jabatan. Dan saya harap, saudara dapat memberikan pelayanan publik yang profesional, bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi,” kata Sekda Ninik.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ditambahkannya, pengangkatan PPPK ini memerlukan proses panjang. Untuk itu, kepada PPPK untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tumbuhkan disiplin dan etos kerja yang tinggi. Sehingga, memberikan warna positif bagi Pemerintah Kota Probolinggo,” paparnya.

Dirinya juga menghimbau, agar nantinya menjalankan amanah yang baru ini dengan penuh perhatian, komitmen dan tanggung jawab. “Berikanlah solusi yang konkrit dengan menciptakan ide-ide kreatif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan,” imbuhnya.

Pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji ini, pun mendapat kesan mendalam bagi Lailatun Nuzul, 35 tahun yang telah mengabdikan dirinya sebagai bidan di RSUD dr Mohamad Saleh, sejak tahun 2011 silam. Ibu yang sekarang sedang hamil 9 bulan itu, pun berharap dapat lebih mengembangkan dan mengabdikan tenaganya dengan status yang baru.

“Setelah beberapa tahun masih berstatus PTT (Pegawai Tidak Tetap), alhamdulillah di tahun ini sudah berstatus baru diangkat menjadi PPPK,” ujar warga Kebonsari Kulon. (kom/pix/sit)

Salah satu cucu dari pemilik lahan yang terdapat Situs Pendem, Anton Adi Wibowo, menjelaskan lahan yang secara keseluruhan seluas kurang lebih 1.500 meter persegi dan didalamnya seluas 100 meter persegi yang terdapat Situs Pendem, itu sebenarnya milik Mbah Wiji yang sudah lama meninggal. Kemudian, Mbah Wiji memiliki enam anak sebagai ahli waris yang sekarang masih hidup. Diantaranya, Ngateni, Sugianti, Sulik, Sumiatun, Sulis dan Sutrisno.

“Saya cucu dari Mbah Wiji, yaitu anak ahli waris Sumiatun. Memang, di sini pihak ahli waris menunggu realisasi dari Disparta, untuk segera dibayarkan pembelian lahan Situs Pendem yang sekarang proses ekskavasi,” terangnya, saat berada dikediamannya, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Selasa (20/06/2023) tadi.

Sebulan yang lalu, ujarnya, tepatnya 22 Mei 2023, tim penafsir dari Disparta Kota Batu memang sudah mendatangi pihak ahli waris. Kendati demikian, untuk proses pembelian lahan memang tidak semudah yang dilihat, karena harus melalui beberapa proses.

“Kalau harga tafsir saya memang belum tahu, karena NJOP disini lebih kurang Rp 1 juta. Memang tidak semudah yang dilihat, artinya disini masih lewat banyak proses juga. Tetapi, kalau tim tafsir sudah mendatangi bulan Mei lalu, setidaknya bulan Juni atau Juli seharusnya sudah realisasi pembayarannya. Tapi, sampai hari ini belum ada kabar,” tuturnya.

Sebenarnya, jelas Anton, sebelum ditemukan Situs Pendem dan selanjutnya dilakukan ekskavasi, lahan itu sangat produktif. Hingga, saat itu sebelum Desember 2019, ditemukannya situs itu disewakan pertahun sebesar Rp 700 ribu untuk ditanami padi.

Baca juga :

Sedangkan, tambahnya, dari 1.300 meter persegi total luasan lahan yang dimiliki 6 ahli waris ini ternyata 800 meter persegi yang paling produktif termasuk didalamnya ada 100 meter persegi yang terdapat galian situs itu.

“Jadi, terhitung sudah 4 tahun tanah yang dimiliki 6 ahli waris yang terdapat Situs Pendem nganggur. Bahkan, saat ditemukan situs kami mengembalikan uang sewa sisa dua tahun. Dan, sampai sekarang nganggur tidak ada yang berani menyewa,” ujarnya.

Sejak awal adanya komunikasi antara Disparta Kota Batu dengan enam ahli waris, tegasnya, memang di luar yang diperkirakan. Untuk itu, dirinya berharap Disparta untuk segera merealisasikan pembayaran yang tidak terlalu lama sampai bulan Desember 2023.

“Saya memang khawatir, kalau Juni sampai Juli ini tidak segera direalisasikan, maka bakal mundur di Desember 2023. Saya tidak ingin seperti itu, karena ini menurut saya kalau sampai bulan depan belum ada kabar, berarti ikut Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dan Desember 2023 baru diberikan atau malah tahun depan. Ya, ahli waris jelas tidak mau,” tuturnya.

Maka, imbuh Anton, dalam permasalahan tersebut pihak Disparta Kota Batu diinginkan untuk kooperatif selalu memberikan informasi perkembangan proses pembayaran lahan. Meski disadari, dinas tersebut memiliki kesibukan yang tidak bisa ditunda.

“Yang jelas, saya juga berharap Disparta Kota Batu kooperatif selalu memberikan informasi terkait perkembangan pembayaran atas lahan ekskavasi Situs Pendem. Masak kalau nggak ditanya tidak memberikan kabar. Jelas, ahli waris menunggu kepastian,” paparnya. (put/sit)