Warga Ranuyoso, Yono atau biasa disapa Pak Yon, mengaku tidak habis pikir dengan kejadian yang berlangsung di Juli itu. Meskipun dalam kejadian tersebut tidak sampai merembet kemana-mana, namun kebocoran dan keluarnya api membuatnya khawatir.

“Pastinya, kalau kebocoran itu sampai mengenai rumah atau sampai memunculkan api, semua khawatir. Lalu, kalau kejadian itu terulang dan berdampak, siapa yang bertanggungjawab,” ujarnya kepada Memontum.com, Senin (31/07/2023) tadi.

Ditambahkan, kalaupun sebab kebocoran adalah kedalaman pipa, tentunya itu harus sudah diantisipasi sejak awal. Sehingga, tidak sampai ada kejadian. “Kalau unsurnya kedangkalan penanaman pipa gas bumi sehingga jadi pipa bocor dan terbakar, harusnya diawal sudah diantisipasi,” tambahnya.

Baca juga:

Sementara itu, kekhawatiran serupa juga diungkapkan warga Klakah, Ricky. Menurutnya, jika pemasangan pipa yang menjadikan dua kejadian itu, maka harusnya sudah diantisipasi. Karena jika dilakukan tidak sesuai standar, maka sudah pasti akan memunculkan persoalan. “Akhirnya satu-persatu kekhawatiran masyarakat mulai muncul. Di awal, pekerjaan pipa jaringan gas bumi banyak dipersoalkan warga karena masalah kedalamannya. Sekarang, malah bocor dan keluar api,” ungkapnya.

Dijelaskannya, bagaimana nanti bila akibat bocornya pipa gas bumi sampai membakar rumah warga. “Jika nanti sampai ada rumah yang terbakar akibat kebocoran pipa misalnya, lalu siapa yang bertanggung jawab. Meskipun, kita semua tidak berharap kejadian seperti itu,” tegas Ricky.

Sementara itu, pihak Kantor Pertamina Gas Negara atau PGN yang berada di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, belum bisa dikonfirmasi terkait kejadian itu. Pekerja yang ada di kantor tersebut, mengaatakan tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan keterangan kepada media.

Sementara dari informasi yang diterima, peristiwa kebocoran itu berlangsung di tanggal 17 Juli untuk di Ranuyoso. Sementara di Kecamatan Klakah berlangsung pada 23 Juli. (adi/sit)

Ketua Bidang Investigasi KPI, Arsyad Subekti, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mendapat ditelepon dari Divisi Pengaduan KPK, terkait pengaduan yang sudah dilayangkan. “Tadi sekitar pukul 16.00, kita ditelepon oleh bagian Devisi Pengaduan KPK, Bapak Taufiq. Dirinya klarifikasi terkait surat pengaduan yang kami layangkan ke KPK pada 18 Mei 2023 lalu. Yakni, atas adanya dugaan korupsi terkait pelaksanaan pembangunan Jargas untuk rumah tangga Kabupaten Lumajang (4.020SR ) Kode RUP 33003182, kode tender 9900109,” terang Arsyad, Senin (19/06/2023) tadi.

Dengan adanya tanggapan dari pihak KPK, dirinya berharap bahwa hal ini bisa menjadi awal yang baik terkait penindakan serta penanganan kasus-kasus korupsi. Di sisi lain, dirinya meminta agar masyarakat juga proaktif turut serta mengawasi setiap proyek pembangunan yang ada, agar semua bisa berjalan dengan baik dan penyelewengan anggaran bisa diminimalisir.

“Semoga saja, KPK dan pihak penegak hukum yang lain seperti kepolisian dan kejaksaan betul-betul menindak siapa saja yang melakukan dugaan korupsi uang negara. Baik itu anggaran dari APBN maupun APBD,” tegasnya.

Baca juga :

Hal senada, diungkapkan Sekjen KPI, Ricky Yahya, bahwa KPI telah menyampaikan pengaduan terkait pengerjaan Proyek Strategis Nasional Jargas di Kecamatan Klakah dan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang. Dalam hal ini, pihaknya sudah dimintai keterangan oleh Unit Tipikor Polres Lumajang dan juga respon dari KPK.

“Kami percaya kepada APH, agar melaksanakan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Kami juga mendesak kepada KPK agar tidak memberikan respon yang spekulatif mengenai upaya penanganan yang dilakukan. Kami menekankan bahwa KPK juga berkewajiban untuk mencari bukti-bukti tambahan mengenai RAP yang notabene itu adalah domain dari PT Petronesia Benimel. Jadi kami berharap agar KPK pusat turun atau survei lokasi terhadap temuan kami,” papar Ricky.

Dijelaskannya, bahwa KPK sempat menyakan beberapa bukti tambahan. “KPK meminta beberapa bukti tambahan agar kasus dugaan korupsi Proyek Jargas di Lumajang bisa ditindak lanjuti. Apabila KPK tidak merespon pengaduan kami, maka kami akan melaporkan KPK kepada Badan Pengawas,” tambahnya.

Ricky menegaskan, KPK perlu tahu bahwa Proyek Jargas di Kabupaten Lumajang, sejak awal pelaksanaannya banyak menimbulkan persoalan di masyarakat. Dari tahapan awal, tidak adanya sosialisasi dan diduga pekerjaan proyek yang dikerjakan secara serampangan tanpa prosedur pelaksanaan yang benar sampai pada dugaan pekerjaan proyek yang tidak sesuai spesifikasi sehingga kuat dugaan ada potensi korupsi yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. (adi/gie)

Sekjen KPI, Ricky Yahya, kepada Memontum.com mengatakan bahwa pihaknya menilai banyak kejanggalan pada pelaksanaan pekerjaan Proyek Jargas. Seperti, yang salah satunya ada di Kecamatan Klakah dan Kecamatan Ranuyoso.

Menurutnya, proyek strategis nasional yang seharusnya dikerjakan dengan baik, terkesan dikerjakan asal-asalan. “Sejak awal pelaksanaan proyek, ini banyak dikeluhkan masyarakat dan dari hasil pengamatan kami di lapangan banyak kejanggalan,” terangnya, Selasa (13/06/2023) tadi.

Baca juga :

Ricky menambahkan, bahwa seperti kedalaman galian pipa gas dari beberapa titik yang ditemukan pihaknya, diduga tidak sesuai spesifikasi. Dirinya juga mengkhawatirkan, jika nantinya bisa membahayakan keselamatan masyarakat.

“Di beberapa titik yang kita temukan, itu kedalaman galian hanya 80 Cm. Bahkan, ada yang 60 Cm. Makanya, kami menduga ini tidak sesuai dan saya khawatir nantinya bisa membahayakan keselamatan warga,” ungkapnya.

Dari laporan yang diluncurkan KPI, kata Ricky, itu tidak hanya ke Polres Lumajang. Namun, tembusannya juga diluncurkan Ke Mabes Polri, Kementerian ESDM dan juga ke Komisi Pemberantasan korupsi (KPK).

Perlu diketahui, Proyek Jargas dengan nilai pagu Rp 52 miliar itu, berlangsung di Kabupaten Lumajang dan dikerjakan tidak sesuai target yang direncanakan (Target 15 Desember 2022, red). Bahkan, meski diberi perpanjangan waktu hingga 15 Maret 2023 dan meskipun jaringan sudah terpasang dari total 4020 penerima manfaat, namun masih banyak masyarakat yang mengaku belum bisa memanfaatkannya. (adi/gie)

Berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 79 ayat 4, sebagaimana diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021, bahwa jika terjadi keterlambatan proyek ada sanksi pengenaan denda yang besarannya 1/1.000 dari nilai kontrak. Sehingga, jika merujuk pada aturan yang ada, diperkirakan denda permil pelaksana proyek Jargas Bumi oleh PT Petronesia Benimel, selaku pelaksana atau pemenang lelang, bisa mencapai sekitar Rp 43 juta per hari. Sementara, jika hingga Selasa (03/01/2023) kemarin, proyek tersebut belum dikerjakan, maka sudah mengalami keterlambatan selama 19 hari. Sehingga, jika proyek Jargas hingga beberapa ke depan tidak bisa terselesaikan, diperkirakan pihak pelaksana bakal menanggung denda permil mencapai milliaran.

Baca Juga :

• Relawan Kresna 384 Wagir Bagi Takjil Gratis di Jalan Raya Kebonagung
• Bocah 6 Tahun Dilaporkan Hanyut di Sungai Kasin Kota Malang
• Aplikasi SIAPGRAK Bapenda Kota Malang Pastikan Pembayaran BPHTB Mulai Februari
• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Bupati Rio Lantik Ahmad Yulianto sebagai Pj Sekda Kabupaten Situbondo

Humas Proyek Jargas Lumajang, Fauzan, ketika dikonfirmasi membenarkan jika pengerjaan proyek Jargas di Lumajang, mengalami keterlambatan. Meski demikian, terkait penyesaiannya ada perpanjangan waktu. “Betul, pak. Kontrak kami di perpanjang sampai Maret 2023. Bukan denda, akan tetapi amandemen perpanjangan waktu. Dikarenakan, banyak faktor teknis dan non teknis,” ujarnya kepada Memontum.com.

Disinggung mengenai denda permil yang akan dikenakan, Fauzan mengaku, bahwa dirinya tidak tahu. Itu karena, dirinya belum bertemu dengan pimpinan proyek.

“Untuk denda, saya pribadi belum tahu pasti, apakah kena denda permil atau tidaknya. Karena terkendala satu dan lain hal, pak. Karena kebetulan, saya belum ketemu pimpinan lagi,” imbuhnya.

Sementara itu, Construction Area Superintendent Jargas Kabupaten Lumajang, Indra, juga membenarkan jika proyek Jargas mengalami keterlambatan pekerjaan. Sehingga, pelaksana akan menanggung denda permil. “Betul, secara kontrak. Ya,” katanya singkat.

Sebagaimana diberitakan, hingga Januari ini, proyek pengerjaan Jasgas Lumajang masih belum rampung. Bahkan, beberapa pekerja proyek mengaku belum dibayar, dari pengerjaan yang sudah dikerjakan. Sementara akibat kondisi itu, beberapa pekerja pun akhirnya memilih meninggalkan lokasi proyek pengerjaan. (adi/sit)

Dimana, ada sekitar 50 pekerja yang terdiri dari warga Brebes-Jawa Tengah dan Lumajang, yang mengaku tidak kunjung mendapat gaji pekerjaan selama tiga bulan. Seperti salah satunya, yang disampaikan pekerja Jargas, Taopik, warga Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Diceritakannya, bahwa dirinya sudah dua bulan ini memilih tidak pulang ke kampungnya di Brebes, atau bertahan di Lumajang, karena menunggu pencairan dari pekerjaannya. Sementara teman-temannya yang bernasib sama, lebih memilih pulang ke Brebes, meski dengan tangan hampa.

“Teman-teman saya sudah pulang kampung ke Brebes. Saya di sini, karena menunggu gaji kita dibayar. Namun, sampai sekarang belum ada kejelasan,” terangnya saat ditemui Memontum.com, Senin (02/01/2023) tadi.

Dari pengakuan Opik-sapaannya, gaji yang belum dibayar kepada para pekerja, ada sekitar Rp 151 juta. Karenanya, dirinya pun berharap agar gaji tersebut, bisa segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga masing-masing pekerja.

“Saya berharap, mudah-mudahan bisa segala dibayar, mas. Karena ini untuk menafkahi keluarga kami di kampung,” ujarnya.

Baca juga :

• Relawan Kresna 384 Wagir Bagi Takjil Gratis di Jalan Raya Kebonagung
• Bocah 6 Tahun Dilaporkan Hanyut di Sungai Kasin Kota Malang
• Aplikasi SIAPGRAK Bapenda Kota Malang Pastikan Pembayaran BPHTB Mulai Februari
• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Bupati Rio Lantik Ahmad Yulianto sebagai Pj Sekda Kabupaten Situbondo

Senada dengan Opik, seorang pekerja lain yang bertugas sebagai sopir, Ririd warga Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, mengaku kalau gajinya selama sebulan, belum juga dibayar. Meski pun, dirinya juga mewanti-wanti bakal bernasib sama seperti pekerja lapangan.

“Kalau saya sopir, mas. Sudah sebulan ini belum dibayar,” ujarnya.

Sementara itu, selaku pihak dari PT Petronesia Benimel, Rhicard dan selaku pelaksana, Rahmat serta Humas, Fauzan, dari proyek Jargas Lumajang, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, belum memberikan keterangan. Construction Area Superintendent Jargas Kabupaten Lumajang, Indra, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengatakan jika pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak pelaksana.

“Saya akan koordinasi dengan pelaksana dahulu. Biar dari pelaksana koordinasi ke para mandor-mandor terkait hal ini. Sudah saya telpon project managernya,” kata Indra.

Perlu diketahui, proyek jaringan gas bumi di Kabupaten Lumajang, memiliki nilai pagu senilai Rp 52 miliar, yang bersumber dari APBN 2022. Faktanya, hingga saat ini proyek tersebut belum terselesaikan dan kerap menuai keluhan. Sementara sasaran dari proyek Jargas, untuk 4020 penerima manfaat yang ada di dua kecamatan di Kabupaten Lumajang.

Dari data LPSE, diketahui bahwa satuan kerja proyek ini dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi. Pemenang tender proyek ini, tertulis PT Petronesia Benimel Jalan Pasar Minggu Raya KM 17,5 No 17 RT001 RW001 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan (Kota) DKI Jakarta. Sementara penandatangan kontrak, berlangsung sejak 14 April hingga 21 Mei 2022. (adi/sit)

“Ini jalannya (sisi, red) longsor dan jembatannya mau ambrol juga, mas. Ini akibat bekas penggalian yang dibiarkan begitu saja. Sehingga, terus menerus tergerus air. Ini kalau tidak segera diperbaiki, bisa membuat pengguna jalan celaka,” ujar warga setempat, Bokir, kepada wartawan Memontum.com, Kamis (22/12/2022) sore.

Baca juga:

• Relawan Kresna 384 Wagir Bagi Takjil Gratis di Jalan Raya Kebonagung
• Bocah 6 Tahun Dilaporkan Hanyut di Sungai Kasin Kota Malang
• Aplikasi SIAPGRAK Bapenda Kota Malang Pastikan Pembayaran BPHTB Mulai Februari
• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Bupati Rio Lantik Ahmad Yulianto sebagai Pj Sekda Kabupaten Situbondo

Keluhan mengenai proyek pengerjaan Jargas, pun disampaikan Hidayat. Akibat banyaknya lubang Jasgas yang tidak diberi tanda, juga membuat celaka pengguna jalan. Mulai dari sepeda motor yang terperosok, hingga mobil yang masuk ke lubang galian.

Karenanya, dirinya berharap ada perbaikan bekas lubang galian. Sehingga, tidak sampai mengakibatkan korban jiwa.

“Kami minta tolong, agar secepatnya diperbaiki. Jangan menunggu ada korban jiwa, pak. Apalagi, kalau tidak segera diperbaiki, separuh jalan ini juga bisa rusak,” ungkapnya.

Construction Area Superintendent Jargas Kabupaten Lumajang, Indra, ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut melalui sambungan telepon WhatsApp, mengatakan jika pihaknya sudah menyampaikan ke pihak pelaksana, untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan. “Langsung kami sampaikan ke pelaksana, untuk segera di rekondisi. Terima kasih infonya. Sudah saya sampaikan ke Project Manager Pelaksana untuk segera ditindaklanjuti. Saya akan monitor day per day,” terangnya. (adi/sit)

Dari pelaksanaan pekerjaan yang tidak profesional dan terkesan asal-asalan, hingga banyaknya warga yang terperosok ke lubang galian karena tidak adanya rambu yang terpasang. Seperti salah satunya, yang disampaikan tokoh masyarakat Klakah, Cong Noji, kepada Memontum.com.

Dirinya mengatakan, bahwa tidak ada rambu pada galian. Sehingga, membuat orang yang tidak tahu, menjadi korban. “Seperti kemarin, ada kejadian di depan toko bangunan Klakah. Yakni, sempat ada truk terperosok masuk ke dalam lubang galian, karena tidak ada rambu. Selain itu, galian itu dibiarkan begitu saja sehingga masyarakat banyak dirugikan,” ujarnya Selasa (20/12/2022) tadi.

Menurutnya, permasalahan ini sebenarnya sudah lama mencuat. Hanya saja, belum adanya tindakan dari pihak terkait atau perbaikan pengerjaan dari pelaksana proyek. “Mulai pertama, selalu ada kesalahan dan sampai saat ini, tidak ada tindakan dari pihak terkait. Kita sebagai masyarakat, cuma bisa teriak menyampaikan dengan harapan bisa ada perbaikan. Seperti di sini, ada Forkopimca mulai Polsek, Koramil, kecamatan harus turun tangan,” terang Cong Noji.

Menurutnya, terkait permasalahan yang ditimbulkan dari pelaksanaan proyek Jargas, masyarakat berharap ada tindakan tegas dari pihak terkait. Itu karena, pihak pelaksana terkesan bandel dan tidak peduli dengan keselamatan warga.

Baca juga :

• Relawan Kresna 384 Wagir Bagi Takjil Gratis di Jalan Raya Kebonagung
• Bocah 6 Tahun Dilaporkan Hanyut di Sungai Kasin Kota Malang
• Aplikasi SIAPGRAK Bapenda Kota Malang Pastikan Pembayaran BPHTB Mulai Februari
• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Bupati Rio Lantik Ahmad Yulianto sebagai Pj Sekda Kabupaten Situbondo

Cong Noji juga menyatakan, jika dirinya juga pernah menyampaikan langsung pada Bupati Lumajang, terkait permasalahan ini. “Kalau soal permasalahan di masyarakat ini, saya sudah mungkin yang ke tiga kalinya. Karena, dahulu setelah digali, kemudian ditinggalkan begitu saja. Setelah itu, masyarakat terpaksa mengatasi sendiri dengan cara menutup lubang-lubang yang sudah digali waktu itu untuk memasukkan pipa besar. Setelah itu, digali lagi untuk memasukkan pipa kecil, kemudian itu ditinggal lagi. Bahkan, saya pernah menyampaikan kepada Pak Thoriq (Bupati, red) pada acara Klakah Salawat,” jelasnya.

Cong Noji pun mempertanyakan, siapa yang harus bertanggung jawab dalam proyek ini. “Dan sepertinya, mereka bukan tenaga ahli yang ditempatkan. Bahkan, condong ini tenaga gali pipa. Maaf lho mas, jangan sampai salah mengabarkan, jangan seakan-akan masyarakat Klakah, itu tidak menerima pembangunan ini. Masyarakat hanya mempersoalkan terkait pelaksanaan pekerjaan. Kalau di Kampung Pesantren kemarin, sudah kita larang mas. Jadi, saya bukan melarang orang bekerja, tetapi saya ingin tahu siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Dirinya pun meminta, supaya ada pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan agar galian tersebut tidak menimbulkan korban dan kerugian masyarakat. “Mirisnya, tidak sedikit anak-anak juga terperosok ke dalam lubang galian. Bisa di cek ke kampung kampung, cuma penyampaiannya harus ke mana. Seharusnya ada pihak-pihak terkait yang harus bertanggung jawab dipermasalahan ini dalam melakukan pengawasan. Seharusnya, ada sosialisasi dan setiap pelaksanaan ada pemberitahuan. Tapi ini tidak ada, ini yang perlu dipertanyakan,” imbuhnya.

Sementara itu, Construction Area Superintendent Jargas Kabupaten Lumajang, Indra, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp menyatakan akan menindak lanjuti terkait keluhan masyarakat. “Baik Pak, langsung saya info ke PPK selaku Pimpro proyek ini, ” terangnya singkat. (adi/gie)

Adalah warga Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Wahyudi, yang bereaksi. Menurutnya, proses pengerjaan Jargas yang berlangsung di lapangan, justru terkesan merusak karena banyaknya lubang-lubang bekas galian.

“Saya sebagai warga, sangat mengapresiasi apa yang disampaikan saudara Kacong Noji. Karena, disepanjang jalan memang banyak lubang yang tidak ditutup kembali, paska penggalian. Sehingga, sangat mengancam keselamatan warga,” terangnya kepada Memontum.com, Kamis (27/10/2022) tadi.

Wahyudi berharap, agar apa yang menjadi keluhan warga, itu bisa ditindaklanjuti oleh dinas. Karena bagaimana pun, meski ini proyek nasional, namun dinas terkait di Lumajang, juga memiliki peran.

Baca juga :

• Relawan Kresna 384 Wagir Bagi Takjil Gratis di Jalan Raya Kebonagung
• Bocah 6 Tahun Dilaporkan Hanyut di Sungai Kasin Kota Malang
• Aplikasi SIAPGRAK Bapenda Kota Malang Pastikan Pembayaran BPHTB Mulai Februari
• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Bupati Rio Lantik Ahmad Yulianto sebagai Pj Sekda Kabupaten Situbondo

“Saya mewakili masyarakat Desa Tegalrandu, berharap ada tindakan dari dinas terkait untuk melakukan pengawasan atau membantu menampung keluhan masyarakat,” paparnya.

Sebagaimana diberitakan, terkait proses pengerjaan Jargas, Kacong Noji warga Klakah memprotes mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana proyek Jargas. Dirinya merasa, bahwa proyek strategis nasional itu dikerjakan asal-asalan.

Kacong Noji yang juga merupakan kontraktor di Lumajang, itu menyatakan jika masyarakat kecewa dengan pekerjaan proyek Jargas. Dirinya juga menilai, kontraktor pelaksana proyek tidak melakukan tahapan pelaksanaan pekerjaan dengan benar. Karenanya, pihaknya meminta agar pelaksana proyek bisa berkoordinasi duduk bersama dengan warga agar tidak menimbulkan gesekan di masyarakat.

Sementara itu, pihak pelaksana proyek Jargas Lumajang, Fauzan, ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut melalui sambungan telepon, enggan berkomentar dan tidak merespon. (adi/sit)

Dirinya menyampaikan, bahwa mayoritas warga kecewa, terkait proses pekerjaan proyek yang skalanya nasional, namun dalam penerapannya jauh dari pekerjaan yang skalanya lokal Lumajang. “Kita itu, sebetulnya kadang tertawa (melihat ini, red) ya. Karena, kita juga pelaku pekerjaan-pekerjaan (Jargas, red) seperti ini. Karena kita, meskipun skala kecil kita ini pemilik CV. Jadi, tahu tahapan, prosedur baik tertulis atau tidak tertulis. Kalau sampean (anda, red) mau tanya ke semua warga. Andai di sini ini ada 1.000 warga, mungkin dari sembilan ratus sembilan puluh lima warga, itu kecewa terkait pekerjaan Jargas ini. Ingat, bukan fungsinya ya, tapi pelaksanaannya,” terang Kacong Noji.

Mengapa kecewa, tambahnya, yang pertama adalah, tidak adanya sosialisasi kepada warga setempat. Sebaliknya, tahu-tahu datang langsung digali dan di sana jarang ditempatkan pelaksana.

Baca juga:

• Relawan Kresna 384 Wagir Bagi Takjil Gratis di Jalan Raya Kebonagung
• Bocah 6 Tahun Dilaporkan Hanyut di Sungai Kasin Kota Malang
• Aplikasi SIAPGRAK Bapenda Kota Malang Pastikan Pembayaran BPHTB Mulai Februari
• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Bupati Rio Lantik Ahmad Yulianto sebagai Pj Sekda Kabupaten Situbondo

“Pelaksana ini, maksudnya yang bisa memberikan penjelasan bila ada warga bertanya. Justru yang ada, itu cuma mandor dan pekerja itu. Lalu yang kedua lagi, tidak adanya K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) yang berupa standart keamanan kerja. Mulai dari rompi hingga helm atau hal lain di lokasi. Padahal, di dokumen ini jelas ada, meski pun cuma sebagai formalitas dokumen,” imbuh Kacong Noji.

Dijelaskannya, standart K3 ini juga berhubungan dengan rambu-rambu pada proyek Jargas. Saat ini, itu jarang dilakukan pemasangan. Sehingga, banyak menimbulkan korban berjatuhan ke lubang galian. “Warga di kampung saya, itu sampai kita adakan kerja bakti sendiri. Karena apa, karena setelah mereka gali (lubang Jargas, red), langsung ditinggal begitu aja. Tanpa ada pemberitahuan, penjelasan, kelanjutannya seperti apa. Kalau yang saya tanya kemarin, setelah digali nanti dikembalikan seperti semula,” ujarnya.

Lebih lanjut Kacong Noji menyampaikan, pihak pelaksana proyek Jargas, harusnya bisa lebih terbuka dan mau duduk bersama dengan warga, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena, warga sudah banyak yang merasa kesal dengan pekerjaan proyek yang dinilai ‘ngawur’ ini.

“Sementara kita, ini juga perlu menyampaikan bahwa jalan kampung ini, itu bukan jalan desa. Ini jalan kampung, yang proses pembuatannya bukan dari dana pemerintah. Ini warga gotong royong secara swadaya warga, sehingga ada akses seperti ini. Lalu, mereka tiba-tiba menggali setelah itu ditinggal. Pertama pemasangan pipa agak besar atau sekitar 4 dim. Setelah itu kita tutup, karena banyak warga yang jatuh. Jalan ini, itu juga akses anak sekolah. Lalu, mereka gali lagi untuk pemasangan pipa yang kecil dan tidak ada sosialisasi. Ini maksudnya apa,” paparnya.

Harapan kami, ujarnya, dari pihak PT atau pelaksana mau berkoordinasi duduk bersama. Sehingga, tidak menimbulkan gesekan di masyarakat. “Mereka sepertinya hanya koordinasi dengan sebagian orang, misalnya Kadesnya. Sementara, dari pihak desa juga tidak ada, yang mensosialisasikan ini ke warga. Cuma memberi tahu, ada galian gas. Tetapi, itu manfaatnya apa, fungsinya seperti apa, bagaimana bila terjadi kebocoran nantinya seperti apa. Ini juga harus dijelaskan,” lanjutnya.

Kacong mencontohkan, seperti proyek skala kecil di Lumajang, itu memakai papan nama proyek. Termasuk, ada tahapan yang harus dilakukan. Mulai ezet, pemberitahuan kepada semua pihak di sekitar lokasi, dengan tujuan agar paham.

“Saya, karena biasa mengerjakan proyek skala kecil, itu saja ada pemberitahuannya kepada kepala desa, koramil, polsek, hingga seperti itu. Setelah itu, baru kita berkoordinasi dengan warga yang terdampak, jika memang ada. Karenanya, saya harap proyek Jargas ini pun sama, biar tidak menimbulkan gesekan. Ini fungsinya bagus, cuma pelaksanaannya saja yang tidak ada sosialisasi. Apalagi, nilai anggaran proyeknya, juga tidak dicantumkan di papan nama proyek. Mereka tidak terbuka dan terkesan tidak tahu soal ini, sehingga langsung dilaksanakan. Bahkan, ada kesan yang mengerjakan ini adalah Subkon atau Subkontraktor,” papar Kacong Noji. (adi/sit)