Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa saat ini urusan kebudayaan di Kota Malang, masih bersinggungan dengan sektor pendidikan maupun pariwisata. Kondisi tersebut, membuat pengelolaan dan pengembangan kebudayaan belum dapat dilakukan secata optimal dan terintegrasi. Karena itu, pihaknya berencana melakukan koordinasi dengan Kementerian Kebudayaan guna mencari formulasi yang tepat dalam pengelolaan kebudayaan di daerah.

“Kami akan koordinasi dengan Kementerian Kebudayaan. Karena selama ini di Kota Malang tugas dan fungsi perangkat daerah mengenai kebudayaan berhimpitan, antara kebudayaan dengan pendidikan dan juga dengan pariwisata. Untuk menyatukan hal tersebut kami masih sedikit sulit,” ucap Wali Kota Wahyu, Sabtu (30/05/2026) tadi.

Meski begitu, Wali Kota Wahyu memastikan berbagai program dan kegiatan kebudayaan tetap berjalan. Bahkan menurutnya, perhatian pemerintah pusat terhadap kebudayaan Kota Malang cukup besar, terutama terkait pelestarian cagar budaya.

Baca juga :

Pihaknya mencontohkan, belum lama ini Komisi X DPR RI kunjungan ke Kota Malang untuk membahas persoalan cagar budaya. Kunjungan tersebut dinilai menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap upaya pelestarian sejarah dan budaya di Kota Pendidikan tersebut.

“Dari Komisi X DPR RI juga datang dan kami membahas terkait cagar budaya. Itu merupakan perhatian dari pusat bahwa terkait cagar budaya di Kota Malang mendapatkan apresiasi,” katanya.

Tak hanya itu, Wali Kota Wahyu menyebut bila Menteri Kebudayaan juga memberikan apresiasi terhadap pengembangan budaya di Kota Malang. Dirinya mengaku terus menggencarkan jargon ‘Menolak Lupa’ sebagai bagian dari upaya menjaga identitas sejarah dan budaya khas Kota Malang.

“Di situ kami selalu menunjukkan kebudayaan khas Kota Malang. Setiap ada acara di Dewan Kesenian Malang juga saya selalu hadir,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa di Kota Malang, itu masyarakatnya sangat heterogen. Mulai dari tua hingga muda. Sehingga, penafsiran atau makna dari kata tersebut bisa berbeda-beda.

“Anak muda menerjemahkan mbois itu ada sendiri. Orang tua ada yang menerjemahkan artinya, juga ada sendiri dan beberapa masyarakat juga memiliki terjemahan mbois sendiri-sendiri,” kata Made, di DPRD Kota Malang, Rabu (22/11/2023) tadi.

Baca juga:

Ditambahkannya, jika pihaknya juga baru mengetahui makna dari jargon tersebut saat mengikuti agenda Paripurna terkait ‘Penyampaian Jawaban Wali Kota Malang dalam Pembahasan RAPBD 2024’. Dimana makna dari Mbois Ilakes yaitu, Mandiri, Berbudaya, Optimis, Indah, Sejahtera, Inovatif, Lestari, Adaptif, Kolaboratif, Efisien dan Sinergi.

“Jujur, di sini saya sampaikan baru kali ini mendengar singkatan Mbois Ilakes. Makanya saya tidak pernah menyampaikan jargon itu, tapi setelah saya tahu singkatannya, itu akronim yang luar biasa. Siapa yang tidak mau seperti itu? Nah inilah jangan diplesetkan yang lain-lain,” jelasnya.

Karena itu, pihaknya berharap mengenai makna dari jargon tersebut bisa di sosialisasikan, agar tidak menimbulkan multitafsir. “Ini lah kelemahan kita yang kurang sosialisasi. Seolah-olah jargon ini hanya untuk kita, apalagi kata-kata itu untuk jargon baru. Karena kalau tang sebelumnya bermartabat itu kan jelas, akronim bermartabat itu ada juga singkatannya,” katanya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyadari bahwa pihaknya kurang melakukan sosialisasi terkait dengan makna jargon tersebut. Padahal, menurutnya jargon itu dari arek (orang, red) malang, oleh arek malang, untuk arek malang.

“Sudah beberapa kali pertemuan secara lisan, kami sampaikan. Kami juga sudah meminta pada OPD dan lain-lain untuk bisa menyampaikan. Mungkin hanya kurang sosialisasi aja. Padahal, surat edaran Wali Kota Malang juga sudah kita sampaikan dan kita paskan setelah satu bulan saya dilantik untuk menyampaikan Mbois Ilakes itu,” imbuhnya. (rsy/sit)

“Berbicara bulan bhakti kan gotong royong, jadi keberhasilan pembangunan itu salah satunya karena kebersamaan dan kepedulian dari masyarakat,” kata Bupati Lamongan Fadeli usai menutup puncak Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XV, di Desa Lembor, Kecamatan Brondong, Rabu, (25/7/2018).

Bahkan, sambung Fadeli dana swadaya masyarakat yang dihasilkan dengan budaya gotong royong ini mencapai 50 persen dari dana yang dikucurkan Pemkab Lamongan ke tingkat Desa. “Bahwa gotong royong masyarakat ini mencapai 260 miliar rupiah, padahal dana yang kita luncurkan ke tingkat desa itu ada 505 miliar rupiah berarti kan 50 persen lebih,” ungkap Fadeli.

Dengan melimpahnya dana swadaya masyarakat ini, dikatakan Fadeli dapat mempercepat pembangunan di Kabupaten Lamongan. “Tinggal kita mengarahkan ke desa-desa, seperti di Desa Lembor ini, inovasinya cukup banyak,” ucap Fadeli.

Desa Lembor yang dipuji Fadeli ini, dalam membangun desanya tidak hanya sebatas mewujudkan one village one produk, tetapi mampu menghasilkan one village five produk. “Wisata saja ada 2, ada lombok, ada ikan pindang yang produksinya UKM. Menurut pak Kades tadi ada 6 UKM,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fadeli berharap agar desa-desa lainnya bisa berinovasi. Dan itu merupakan tugas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan untuk memotivasi. “Agar bisa memanfaatkan potensi wilayahnya,” ucapnya.

Ia pun menginginkan, kepala desa di wilayah Lamongan bekerja sama dengan BPD, dan PKK, untuk menumbuhkan inovasi-inovasi dari potensi desa yang ada. “Ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ifa/zen/yan)