Ke tujuh kelurahan penerima manfaat itu, masing-masing Kelurahan Kaliwates, Mangli, Kebonagung, Tegal Besar, Sempusari, Kepatihan dan Kelurahan Jember Kidul. Kegiatan sendiri, dimulai sekitar pukul 08.00 pagi.

“Hanya tinggal beberapa warga, yang belum mengambil karena sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Besaran nominal uang yang diterima, yakni Rp 200 ribu. Jadi total keseluruhan Rp 749 ribu,” kata Camat Kaliwates, Bambang Saputra, saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa (17/11).

Bambang menambahkan, dalam proses pengambilan JPS penerima manfaat, tetap harus mentaati protokol kesehatan. Sebelum memasuki kantor, warga masyarakat wajib mencuci tangan dengan memakai sabun di tempat yang telah disediakan dan memakai masker. Selama antrean, juga harus jaga jarak.

“Untuk mengantisipasi kerumunan warga di tempat atau saat penyaluran, tiap kelurahan melibatkan Babinkamtibmas dan Babinsa, untuk mengatur warga dan memperingatkan masyarakat. Tujuannya, agar tidak melakukan atau terjadi kerumunan,” tambahnya. (bud/sit)

Bantuan diberikan langsung kepada warga terdampak Covid-19 secara tunai. Dengan pendampingan TNI/ Polri di tiap Kantor Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai protokol kesehatan. Pendistribusian dilakukan secara bertahap di empat desa terlebih dahulu.

“Pelaksanaan bantuan ini merupakan perhatian Pemkot Batu untuk masyarakat terdampak Covid-19. Kami dari Dinsos sabagai bagiann Gugus Sargas bertugas sabagai pengumpul data yang sudah dirapatkan oleh Forkopimda Kota Batu,” ujar Kepala Dinsos Kota Batu Ririk Mashuri kepada wartawan.

Ia menerangkan penerima bantuan sosial merupakan warga terdampak meliputi supir, tukang ojek, buruh tani, PKL, usaha kantin sekolah, dan pekerja informal. Penerima bantuan merupakan data yang diterima oleh desa/kelurahan.

“Penerima bantuan atas persetujuan dari bu Wali. Hari pertama ini dilaksanakan di empat desa/kelurahan. Meliputi Desa Pesanggrahan dengan penerima 126 DTKS, Kelurahan Sisir ada 116 DTKS, Desa Pandanrejo 36 DTKS, dan Desa Mojorejo sebanyak 16 DTKS,” terangnya.

Ia menerangkan, bahwa DTKS merupakan warga terdampak yang belum menerima bantuan sama sekali. Baik dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, dan desa/kelurahan atau mereka yang tidak menerima program bantuan sama sekali.

“Sedangkan untuk Non DTKS akan diberikan pekan depan. Dengan jumlah data Non DTKS 9.185 dan 8.126 serta ditambah lagi DTKS yang bervariasi penerimanya. Untuk Non DTKS adalah yang sudah menerima bantuan sosial. Misal dari pusat sudah dapat BLT Rp 600 ribu. Nah kita tinggal tambah Rp 400 ribu agar nilainya sama Rp 1 juta,” terangnya.

Sementara itu, Aminah salah satu warga Kelurahan Sisir merasa bersyukur atas pencairan bantuan ini. “Terimakasih kepada pemkot Batu karena bantuan yang dijanjikan hari ini sudah diberikan, saya merasa bersyukur sekali sebab dengan bantuan ini sangat membantu kebutuhan kami, ” ujarnya.

Ditanyakan perihal proses pencairannya, Aminah menyampaikan bahwa proses pencairan sangat cepat dan tidak ribet karena bantuan diberikan secara tunai tanpa harus dengan membuka rekening terlebih dahulu. (bir/yan)

Keterangan tersebut disampaikan Dewanti di Balaikota Among Tani, Selasa (28/4/2020). Menurutnya, bantuan tersebut sangat penting untuk menjamin masyarakat selama pelaksanaan PSBB. Dewanti juga mengatakan kalau PSBB sangat penting demi menekan potensi penyebaran virus.

“Kami sangat siap sekali dengan memberikan bantuan, tapi mohon maaf keterlambatan ini karena masalah regulasi. Mohon maaf masyarakat Batu, bukannya kami lambat tapi karena harus mempersiapkan segala sesuatu agar semua tepat dan aman,” kata Dewanti, Selasa (28/4/2020).

Dewanti menandatangani Perwali pencairan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) terdampak Covid-19 pada Selasa sore. Dengan adanya Perwali tersebut, maka penyaluran bantuan telah memiliki payung hukumnya.

Sehari sebelumnya, anggota DPRD Batu Didik Mahcmud mendesak agar Pemerintah Kota Batu bisa segera merampungkan pendataan dan menyalurkan bantuan kepada warga akibat pandemi Covid-19. Didik mengatakan, masyarakat sangat membutuhkan bantuan saat ini. Didik menilai Pemkot Batu belum bisa bergerak cepat untuk memenuhi kebutuhan warganya, terutama yang sangat terdampak akibat pandemi.

“Warga saat ini tidak butuh hand sanitizer atau disinfektan, tapi butuh untuk isi perut,” kata Didik, Senin (27/4/2020).

Perlu untuk diketahui bahwa Dewan telah tiga kali dengar pendapat dengan eksekutif. Pada pertemuan pertama, dewan berdialog dengan para kepala dinas, di pertemuan kedua dihadiri oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dan wakilnya Punjul Santoso.

Dikatakan Didik, pada pertemuan kedua itu Dewanti telah mengatakan agar bantuan bisa segera direalisasikan antara tiga sampai empat hari setelah pertemuan tersebut. Namun nyatanya, hingga saat ini bantuan belum juga disalurkan. Kemudian dewan dan eksekutif bertemu lagi, kali ini bersama tim anggaran dan Gugus Tugas Penangan Covid-19 Batu.

“Dari tiga pertemuan ini, rupanya bantuan belum turun karena masih berkutat pada verifikasi. Padahal pada pertemuan kedua, wali kota menghendaki tidak sampai empat hari selesai. Tapi sekarang sudah hampir seminggu,”ungkap Didik.

Insentif JPS di Kota Batu senilai Rp 1 juta per KK. Dari catatan Pemkot Batu, warga yang sudah terdata sampai saat ini berdasarkan sumber dari Dinas Sosial ada 28.298 KK terdiri atas DTKS 8.307 KK dan Non DTKS sebanyak 19.991.
Bantuan diberikan selama dua bulan, dan ada opsi perpanjangan waktu jika kondisinya memang belum membaik akibat pandemi Covid-19.

“Sesuai hasil rapat Satgas yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Batu selaku Kasatgas Covid-19 Batu, nilai bantuan yang akan diberikan sebanyak Rp 1 juta setiap KK,” ujar Jubir Gugus Tugas Covid-19 Batu, M Chori.

Dalam rangka untuk penanganan, baik kaitannya pencegahan, penanggulangan, kuratif dan dampak sosial, Pemkot Batu telah melakukan realokasi dan recofussing anggaran. Kebijakkan tersebut menindaklanjuti Permendagri No 1 Tahun 2020.
“Di Pemkot Batu sudah dilakukan itu hampir semua OPD dan didapatkan anggaran hampir Rp 102 M,” papar Chori.

Ada di tiga bidang utama yang mendapatkan perhatian. Pertama di bidang kesehatan yang dianggarkan sebanyak Rp 40.1 M. Berikutnya, dalam rangka JPS nilainya hampir Rp 60 M. Terakhir adalah anggaran sebanyak Rp 2 M di bidang keamanan, termasuk operasional BPBD. (bir/yan)