“Alternatif penggunaan air permukaan atau sungai menjadi instrumen finansial dan pengolahan yang paling murah. Dimana bjphnya sangat kecil sekitar Rp 150 per kubik. Terlebih, jika yang tersedia hanya sumber air permukaan yaitu air sungai. Tapi sekali lagi ini solusi alternatif jika upaya win-win solution tidak bisa final, meski sudah ada upaya dari KemenPUPR untuk mengamandemen MoU,” jelas Direktur Utama PJT I, Raymond Valiant Ruritan, ST, MT, kepada awak media.

Raymond Valiant Ruritan, ST, MT, saat menjawab pertanyaan awak media. (rhd)

Menurutnya, solusi alternatif ini merupakan pilihan terakhir ketika harga air yang dibebankan kepada masyarakat terlalu tinggi. Sehingga masyarakat dituntut mau memahami dan siap dengan kondisi yang ada. Namun, langkah awal sosialisasi juga harus diambil.

“Mau tidak mau, pindah teknologi harus diambil. Seperti masyarakat Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, tidak ada pilihan lagi. Mau tak mau ambil air sungai yang dijernihkan. Langkah tepat sebagai permulaan adalah melalui sosialisasi. Jangan sampai investasi besar, namun masyarakat tidak mau menerima,” jelas peraih IPK 3,97, saat menempuh magister Teknik Sipil UB 2007 ini.

Meski diakuinya, belum ada komunikasi surat menyurat dan inisiasi terkait penggunaan air permukaan secara resmi antara Pemkot Malang dan Perum Jasa Tirta I.

“Memang belum secara resmi. Rencananya akan mengambil air di Rolak Kedungkandang, yang terbilang cukup bersih dan minim polutan dari sungai Bango dan Amprong. Saya kira lebih jernih dibandingkan Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto,” tambah kera Ngalam, kelahiran 12 Agustus 1969 ini.

Nantinya, jika dipilih solusi air permukaan, PDAM harus jeli dalam tata kelolanya. Jangan sampai PDAM menanamkan investasi alih teknologi, terjadi kesulitan dalam mengembalikan investasi.

“Karena banyak faktor, seperti harga air, prosentase kehilangan air dalam pipa, dan lainnya. Seperti PDAM Semarang yang memanfaatkan Kelambu Kuning, kehilangan air pipanya cukup besar hingga 50 persen, meski harga air cukup rendah,” tandas Raymond.

Kebutuhan air di kota Malang sebagian besar dipenuhi dari sumber mata air Wendit. Hanya saja, ketersediaan air di sumber Wendit saat ini perlahan terus berkurang, atau kebutuhan air bersih lebih besar dibandingkan ketersediaan air. Sehingga Pemkot Malang mulai berpikir untuk mengurangi, atau pelan tapi pasti melepaskan ketergantungan pada sumber air Wendit.

“Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, kami sudah membuat beberapa skenario. Selain memanfaatkan sumber air di kawasan Merjosari, PDAM kota Malang juga akan memanfaatkan air permukaan atau sungai,” terang Walikota Malang Sutiaji, dalam suatu kesempatan.

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Kota Malang, M. Nor Muhlas, S.Pd, M.Si., mengaku, bahwa pihaknya sudah mulai berproses dengan melakukan pra-Feasibility Study (FS) yang nantinya akan didukung oleh APBD dan APBN. Pihaknya belum bisa mengestimasi anggaran besar yang dibutuhkan untuk memanfaatkan air permukaan.

“Secara komparasi, kalau kita bandingkan dengan sungai di Surabaya, sungai kita sebenarnya jauh lebih bagus kualitasnya, karena pencemarannya masih lebih tinggi Surabaya. Sehingga proses water treatment-nya tidak terlalu berat untuk dilakukan,” terang Muhlas.

Menurutnya, proses-proses tersebut nantinya akan berpengaruh pada pembiayaan, sehingga ada konsekuensi yang harus diterima oleh warga. Harapannya, harganya tidak tinggi. Tapi seandainya harganya memang harus tinggi, maka harus menggunakan pola subsidi silang.

“Jadi untuk masyarakat tetap dengan tarif yang lama. Kemudian kita upayakan, agar pemerintah membuat sebuah regulasi agar beberapa perusahaan, instansi atau institusi bisnis yang lain, seperti apartemen, rumah sakit dan yang lainnya itu kita berikan tarif yang berbeda dengan masyarakat biasa. Jadi, kami tidak memberatkan masyarakat,” tandasnya. (adn/yan)

“Dalam menghadapi musim kemarau, Perum Jasa Tirta I (PJT I) sebagai BUMN pengelola sumber daya air, memiliki peranan dalam mengelola ketersediaan air permukaan melalui pengendalian, serta pengaturan waduk-waduk yang dikelola oleh perusahaan. Tampungan air yang telah disimpan sepanjang musim hujan didistribusikan secara merata hingga hilir aliran di sepanjang kemarau,” jelas Direktur Utama PJT I, Raymond Valiant Ruritan, ST, MT, kepada awak media.

Raymond Valiant Ruritan, ST, MT, saat menjawab pertanyaan awak media. (rhd)

Disebutkan Raymond, ada 8 bendungan besar yang dikelola oleh PJT I, dimana 7 bendungan di Wilayah Sungai Brantas, dan 1 bendungan di Wilayah Sungai Bengawan Solo. Kedelapan bendungan tersebut, di antaranya Bendungan Sengguruh, Bendungan Sutami, Bendungan Lahor, Bendungan Wlingi, Bendungan Selorejo, Bendungan Wonorejo, Bendungan Bening, dan Bendungan Wonogiri.

“Setidaknya untuk memenuhi kebutuhan air selama 5 bulan kedepan hingga Oktober tersedia 354 juta m3 tampungan air di WS Brantas dan 348 juta m3 di WS Bengawan Solo,” sebut kera Ngalam, kelahiran 12 Agustus 1969 ini.

Dari hasil analisa BMKG, perkembangan dinamika atmosfer-laut hingga dasarian I Mei 2019, tampak bahwa anomali suhu muka laut di Samudera Pasifik Ekuator bagian tengah (Nino 3.4) mengindikasikan kondisi El Nino Lemah (+0.77 °C). Hal ini mengakibatkan rata-rata curah hujan di beberapa wilayah cukup rendah.

Sementara, hasil pemantauan yang dilakukan oleh PJT I, diketahui kondisi elevasi beberapa waduk Perum Jasa Tirta I di akhir musim hujan berada di bawah elevasi muka air tinggi atau High Water Level (HWL). Elevasi Sutami per 1 Juni tercapai 272,34 m (SHVP) atau 0,16 m dibawah HWL, sedangkan Wonogiri di awal Mei hanya tercapai 135,51 m (SHVP) atau 0,49 m di bawah HWL.

Untuk mengendalikan kondisi ini, PJT I melakukan pengaturan debit outflow di setiap waduk dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan air di masing-masing sektor pemanfaat yang telah diperhitungkan dalam Pola Operasi Waduk Tahunan (POWT) & Alokasi Air (POWTAA). POWTAA merupakan produk yang dihasilkan oleh Kementerian PUPR yang sebelumnya dibahas oleh Tim Koordinasi Pengelolaan SDA (TKPSDA), yang terdiri dari berbagai unsur berkepentingan akan air permukaan, baik dari sektor pemerintah maupun msyarakat pengguna air, petani, pelaku industri, PLTA, maupun PDAM.

Meskipun elevasi waduk berada dibawah Pola, namun hingga saat ini layanan suplai air permukaan, baik untuk kebutuhan irigasi maupun domestik masih terpenuhi sesuai kebutuhan (deviasi terhadap Pola <20 persen). Layanan ini menjadi perhatian utama dan selalu dipantau secara real time oleh PJT I.

“Jika diketahui ketersediaan air yang ada sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan, utamanya suplai irigasi sebagai pengguna air permukaan terbesar hingga 70 persen, maka PJT I berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) akan mengusulkan adanya sidang TKPSDA untuk melakukan review terhadap kesesuaian Pola dengan kondisi yang ada. Jika diperlukan, maka akan dilakukan perubahan POWTAA,” terang alumnus S1 Teknik Pengairan UB 1996 ini.

Melalui pengelolaan sumber daya air secara terpadu, akan dapat menciptakan keharmonisan dalam pemenuhan kebutuhan air. Keberadaan waduk sebagai penyimpan air dapat berperan secara optimal dalam pengalokasian air mengantisipasi kekeringan.

“Dalam pengoperasian bendungan, bendung, dan pintu air, Perum Jasa Tirta I selaku operator selalu berpedoman terhadap POWTAA, sehingga pada musim kemarau pun, keseimbangan pasokan air untuk kebutuhan PLTA, air bersih, maupun irigasi tetap terjaga dan terkendali. Sehingga peran Perum Jasa Tirta I sebagai BUMN pengelola sumber daya air, dapat meningkatkan tercapainya program nasional dalam ketahanan pangan dan energi,” tandas peraih IPK 3,97, saat menempuh magister Teknik Sipil UB 2007. (adn/yan)

Pengerukan ini dilakukan sepanjang musim kemarau, dikarenakan sedimentasi tumpukan sampah, lumpur dari hulu mengendap di waduk, debit air berkurang, dan lainnya nampak di permukaan karena surutnya air waduk. Dengan kata lain, tahap pengosongan alami saat kemarau. Ketika musim kemarau dari tiap bendungan, jadwal pengerukan tidak sama. Seperti Bendungan Selorejo mulai Maret hingga November, Bendungan Sutami mulai Maret hingga Desember, dan lainnya.

Wiwin Prihantono, menjawab pertanyaan awak media. (rhd)

“Tiap bendungan beda jadwalnya. Karena bendungan Sutami itu luas, maka jadwalnya lebih panjang. Terlebih dekat dengan pemukiman, jadi sampah dari hulu lebih banyak,” jelas Wiwin Prihantono, juru pintu air Bendungan Sutami, kepada awak media saat media gathering, di Bendungan Sutami, Sumberpucung, Kabupaten Malang, Kamis-Jumat (27-28/12/2018).

Wiwin menambahkan, berdasarkan catatan volume kumulatif pengerukan oleh DJA yang ditampung di spoilbank, tercatat 2014 dikeruk 1.070.000 m3, 2015 dikeruk 1.090.000 m3, 2016 dikeruk 1.295.000 m3, total 3.455.000 m3.

Kapal keruk dan penyedot sedimentasi. (rhd)

Selain itu, PJT I memberlakukan piket banjir di kawasan Bendungan Sutami. Ada pelaporan data setiap 3 jam sekali dari petugas di lokasi, dimana penjaga juga koordinasi dengan penjaga pintu air di bendungan lain. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi sejak dini akan terjadinya banjir. Wiwin menjelaskan, ada batasan angka tertentu, sehingga harus membuka pintu air. Salah satu indikasi pembukaan pintu air, ketika ketinggian air sudah melimpah, atau telah mencapai batas ketentuan.