Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika penerapan aplikasi tersebut mendorong pemerintah untuk senantiasa transparan serta akuntabel dalam pengadaan barang dan jasa. Di sisi lain, menurutnya juga memberikan dampak terhadap penguatan UMKM.

“Alhamdulillah bersyukur Kota Malang kembali meraih prestasi. Kali ini peringkat pertama pemerintah daerah dengan transaksi terbanyak Jatim Bejo. Mudah-mudahan ini memberikan penguatan untuk UMKM dan pada akhirnya memberikan efek domino penguatan ekonomi Kota Malang,” kata Wali Kota Sutiaji, seusai melakukan kegiatan Penyerahan E-Purchasing Awards Tahun 2023.

Untuk total transaksi belanja di Jatim Bejo tersebut, paparnya, yaitu sebesar Rp 67 miliar dan itu akan terus meningkat dari transaksi tahun sebelumnya. Transaksi paling banyak, pun ada pada sektor UMKM makanan dan minuman (Mamin).

Baca juga :

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, meminta agar penghargaan tersebut menjadi acuan semangat untuk terus melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui Jatim Bejo maupun E-Katalog Lokal. “Tentu prestasi ini harus menjadi acuan kita untuk semakin konsisten melakukan transaksi baik melalui Jatim Bejo atau E-Katalog lokal. Karena semakin banyak transaksi akan semakin menguatkan UMKM. Progress kita harus semakin baik, kita angkat UMKM lokal agat berjaya di negeri sendiri,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, meminta kepada seluruh kepala daerah untuk saling mengawal E-Purchasing. Mengingat, turut mendorong pertumbuhan UMKM dan berdampak pada ekonomi daerah.

“Tentu harapan kita ketika sektor UMKM semakin banyak terserap pengadaan barang dan jasa di Jatim, maka setiap pertumbuhan di Jatim akan memberikan ruang penurunan tingkat pengangguran terbuka. Makin tumbuh makin inklusif, makin tumbuh makin berkurang kemiskinan, makin tumbuh makin berkurang pengangguran, makin tumbuh meningkat kesejahteraan. Saya rasa ini misi besar kita semua bagi kita semua sebagai sebuah bangsa, misi besar kita semua sebagai kepala daerah di setiap kabupaten dan kota,” jelas Khofifah. 

Sebagai informasi, aplikasi Jatim Bejo ini merupakan program dari Pemprov Jatim berupa E-Marketplace untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan melibatkan UMKM sebagai penyedianya. (hms/rsy/sit)

Atas raihan itu, penghargaan diberikan pada ajang E-Purchasing Awards Tahun 2023, yang digelar di Grand City Convention dan Exhibition, Senin (29/05/2023) siang. Bupati Malang, HM Sanusi secara langsung menerima penghargaan tersebut dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Bupati Malang menyampaikan bahwa Aplikasi Jatim Bejo ini sangat efektif dalam menekan terjadinya penyelewengan dalam pembelajaan anggaran. “Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya kita dalam mendukung Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa. Yang mana pembelajaan online melalui Jatim Bejo diharapkan mengurangi terjadinya korupsi. Selain itu sistem perbelanjaan seperti ini prosesnya cepat,” kata Bupati Sanusi.

Aplikasi Jatim Bejo sendiri, tambahnya, merupakan upaya internalisasi yang terintegrasi terhadap perubahan budaya kerja menuju digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa. Salah satunya dengan cara optimalisasi pemanfaatan E-Marketplace dalam bentuk toko daring untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Jatim.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Pihaknya telah menerbitkan surat Edaran Bupati yang disampaikan kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang agar belanja melalui Aplikasi Jatim Bejo. Hal inilah, yang kemudian mengantarkan Kabupaten Malang menjadi peringkat ketiga dalam perolehan penghargaan ini.

“Selain itu, saya menilai bahwa ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan membantu UMKM di Kabupaten Malang melalui pembelanjaan secara online,” jelasnya.

Untuk tahun 2023, imbuhnya, selain menggunakan Aplikasi Jatim Bejo, Pemerintah Kabupaten Malang juga menggunakan katalog lokal yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Program ini dilakukan juga sebagai upaya peningkatan peran serta pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), transparansi, dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa agar terus berkembang dan bisa bersaing di level Jawa Timur.

Gubernur Jatim dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih telah berupaya untuk memaksimalkan pengadaan barang dan jasa melalui produk-produk UMKM. UMKM yang masuk dalam kategori Bangga Buatan Indonesia. “Harapannya agar ada perluasan serapan melalui produk-produk UMKM kita, tetaplah menjaga kualitas dari seluruh produk yang memungkinkan bisa di perluas marketnya,” ujar Gubernur Khofifah. (pro/gie)

Wali Kota Malang, Sutiaji, berkesempatan menerima langsung penghargaan yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, bertempat di Dyandra Convention Center Surabaya, Senin (22/11/2021). “Kota Malang terpilih untuk menerima penghargaan Jatim Bejo ini. Karena telah tergabung dan melakukan transaksi di Jatim Bejo,” ucap Wali Kota Sutiaji.

Tercatat, Pemerintah Kota Malang sendiri per 31 Agustus 2021 telah melakukan transaksi belanja di Jatim Bejo sebanyak Rp2.959.536.672,- Hal tersebut menjadi sejalan dengan komitmen Pemkot Malang untuk terus menguatkan peran UMKM melalui digitalisasi.

“Apresiasi positif dari Pemprov Jatim ini, menjadi pompa semangat untuk menguatkan komitmen Pemkot Malang untuk meningkatkan peran UMKM,” sambungnya.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Penghargaan ini sekaligus sebagai apresiasi atas komitmen perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam konsistensinya menggunakan Jatim Bejo dalam kegiatan belanja barang dan jasa untuk kebutuhan instansi pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel. “Tentu ini sekaligus mendorong transparansi serta akuntabilitas dari Pengadaan Barang atau Jasa itu sendiri. Tidak lupa, apresiasi positif kami sampaikan kepada jajaran Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, serta seluruh pihak yang terlibat dalam sinergi bersama ini. Ke depan prestasi ini harus ditingkatkan,” tuturnya

Sementara itu, Gubernur Kofifah turut mengapresiasi wali kota dan bupati beserta segenap jajarannya yang tengah mendukung transparansi Pengadaan Barang dan Jasa di instansinya sekaligus menguatkan peran UMK melalui aplikasi Jatim Bejo.

“Terima kasih untuk Wali Kota dan Bupati yang terus melakukan ikhtiar-ikhtiar dalam membangun akuntabilitas dan transapransi di antara kita. Lebih dari itu, sebagaimana sering saya sampaikan, backbone Jawa Timur itu ada di UMKM,” jelasnya.

Jatim Bejo, tambah Gubernur Khofifah, memang sejalan dengan harapan Bapak Presiden. “Ingin UMKM kita mendapat ruang market dengan akses yang lebih besar,” terang Khofifah. (hms/mus/sit)