Kapolres Bondowoso menjelaskan, bahwa peninjauan dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan pasar sesuai dengan spesifikasi. Serta, bisa selesai pada tanggal 14 Desember 2021 atau sesuai perjanjian kontrak. Karena, anggaran pembangunan pasar yang digunakan adalah dari anggaran PEN 2021.

“Kami tinjau untuk memastikan semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan kontrak. Dan memotivasi agar bisa selesai sesuai kontrak,” kata Kapolres Bondowoso, Kamis (02/12/2021).

Mantan Kasat Sabhara Poltabes Surabaya ini menambahkan, dari hasil peninjauan itu, menunjukkan bahwa pembangunan PIB saat ini masih berkisar 85 persen. Sehingga, tinggal 15 persen.

Baca juga

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Insyaallah selesai sesuai jadwal. Kita dorong pembangunan PIB segera selesai. Sehingga, perekenomian masyarakat Bondowoso, bisa segera pulih seperti sedia kala. Karena pasar merupakan pusat perputaran uang,” tuturnya.

Herman menjelaskan, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, Mabes Polri membentuk Satgas PEN di tingkat Mabes Polri sampai dengan Polda jajaran. Sehingga, Polres Bondowoso berkewajiban ikut terlibat didalamnya.

Kapolri, Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si, memberi perhatian khusus terhadap upaya pemulihan ekonomi, dengan program dukungan Polri terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional. “Sebagai salah satu program prioritas yang harus dilaksanakan dalam 100 hari pertama kepemimpinan Kapolri,” jelasnya.

Kapolres mengatakan, tim Satgas PEN ini melakukan pengawasan, asistensi dan pendampingan. Tahapannya, dimulai dari insert, declare, asisst hingga warning. Terakhir strike, yaitu melaksanakan penegakan hukum terhadap penyimpangan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), setelah dilakukan upaya pencegahan.

Artinya, Satgas PEN menggedepankan APIP di seluruh Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan dan pendampingan. Serta, mendorong APIP untuk mengedepankan pencegahan dan problem solving.

“Salah satu contohnya, ya saat ini yang turun langsung ke lapangan dalam rangka mengedepankan pencegahan,” paparnya.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut, Kombes Pol Rudi Heru Susanto, S.H., M.H, Kombes Hernowo Yulianto S.I.K M.Si., Inspektur Inspektorat Bondowoso, PPK Agung Nur Hidayat dan dua CV penyedia, CV Sembada dan CV Brawijaya Citra Semesta, serta sejumlah pejabat terkait Polres Bondowoso. (sam/sit)

Memontum Surabaya—– Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ) Gubernur periode 2014-2018. Penyampaian laporan tersebut ia utarakan dihadapan seluruh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim di Gedung DPRD Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (5/11/2018).

Dalam laporannya, Soekarwo mengatakan bahwa LKPJ menjelang demisioner masa jabatannya merupakan momen yang baik sebagai entitas pertanggungjawaban selama lima tahun masa baktinya.

Gubernur yang sering disapa Pakde Karwo ini mengungkapkan, selama menjalankan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah terdapat beberapa hal yang belum dapat dicapai secara maksimal. Akan tetapi, pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada Pemprov Jatim melalui berbagai jenis penghargaan. Apalagi, tujuan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama lima tahun kepemimpiannnya terdapat capaian kinerja yang menunjukkan perbaikan dan banyaknya indikator yang sudah melampaui target.

Dari sebelas Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan di Jatim, delapan IKU secara konstan capaiannya berada diatas target. Di antaranya presentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, tingkat pengangguran terbuka, indeks kualitas lingkungan hidup, indeks kepuasan masyarakat, indeks reformasi birokrasi dan indeks kesalehan sosial.

Sedangkan tiga indikator lainnya, memiliki capaian fluktuatif, yakni presentasi pertumbuhan ekonomi, indeks gini dan indeks pemerataan pendapatan versi bank dunia.

Gubernur yang juga menjabat Ketua DPD Jatim Partai Demokrat ini menjelaskan, bahwa pengelolaan keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari LPJ. Kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim dari tahun 2014-2018 terus mengalami penguatan.

“Pada tahun 2014, APBD Jatim berkekuatan Rp 19,58 triliun lebih dan meningkat 13,59 persen di tahun 2015 menjadi Rp 22,24 triliun. Sedang tahun 2016, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp 23,92 triliun lebih dan meningkat sebanyak 22,65 persen pada tahun 2017 menjadi Rp 29,34 triliun dan pada tahun 2018 menjadi Rp 29,2 triliun,” paparnya.

Ia melanjutkan, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi juga mengalami pertumbuhan. Tahun 2014, PAD Jatim mencapai Rp 14,44 trilliun lebih dan meningkat 6,65 persen menjadi Rp 15,40 triliun lebih. Di tahun 2016, jumlahnya meningkat 3,14 persen menjadi Rp 15,58 triliun lebih.

Sedangkan, pada tahun 2017 jumlahnya terus meningkat mencapai 9,07 persen yang berkekuatan Rp 17,32 triliun. Sampai dengan semester I tahun 2018 PAD Provinsi Jatim telah mencapai sebesar 8,49 triliun lebih.

Pakde Karwo menegaskan, perkembangan PDRB selama lima tahun (2014-2018) terus menunjukkan peningkatan, baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Secara umum, pertumbuhan ekonomi Jatim mengalami fluktuatif pada tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 perekonomian Jatim tumbuh sebesar 5,86 persen dan pada tahun 2015 turun menjadi 5,44 persen. Pada tahun 2016 pertumbuhannya naik menjadi 5,57 persen, kemudian sedikit melambat di tahun 2017 menjadi 5,45 persen. Namun pada tahun 2018 sampai dengan triwulan II naik menjadi 5,52 persen.

“Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Jatim selalu diatas rata rata pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Terkait IKU, Pakde Karwo menjelaskan, kalau presentase penduduk miskin, angka kemiskinan di Jatim selama lima tahun terakhir menunjukkan penurunan. Pada tahun 2014, angka kemiskinan turun sebesar 12,28 persen dengan jumlah penduduk sebesar 4.748,42 jiwa. Pada tahun 2018 (Maret) jumlahnya turun signifikan menjadi 10,98 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.322,59 jiwa.

Dihadapan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jatim, Pakde Karwo mendeskripsikan capaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang mengalami peningkatan cukup baik. Tahun 2014, IKM Jatim mencapai 79,00 persen dan naik menjadi 80,00 persen di tahun 2015. Jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi 81.00 persen pada tahun 2016. Sementara pada tahun 2017, IKM di Jatim meningkat menjadi 81.33 persen.

“Hal ini mencerminkan bahwa kepuasan terhadap pelayanan masyarakat di Jatim secara baik, efisien dan efektif berbasis kebutuhan masyarakat. IKM ini jadi bukti bahwa masyarakat puas dengan kinerja DPRD sebagai penyambung lidah rakyat,” tegasnya. (sur/ano/yan)

]]> 63020