Adalah Kelurahan Kebonsari Kulon, yang berhasil menduduki pelaksana terbaik ketiga dalam 10 Program Pokok PKK Tahun 2023, dalam Kategori Kelurahan. Ketua TP PKK Kota Probolinggo, Aminah Hadi Zainal Abidin, pun menerima langsung penghargaan tersebut dalam acara Puncak Peringatan BBGRM ke 20 dan HKG PKK Ke 51 Provinsi Jatim di Pendopo Ronggo Djomeno, Caruban, Kabupaten Madiun, Minggu (16/07/2023) malam.

“Alhamdulilah, tanggal 16 Juli 2023 bertempat di Pendopo Ronggo Djomeno, Caruban, Kabupaten Madiun, TP PKK Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo berhasil meraih Juara III Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Provinsi Jatim tahun 2023,” kata istri Wali Kota Probolinggo, Kamis (20/07/2023) tadi.

Dirinya juga sangat mengapresiasi, TP PKK Kelurahan Kebonsari Kulon atas upaya dan kerja samanya selama ini. “Sempat gagal tahun kemarin, tapi tidak menyurutkan asa dan terus lebih bersemangat lagi. Para kader pantang menyerah dan terus berusaha memberikan terbaik,” jelasnya.

Kategori kelurahan terbaik satu diraih oleh Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Sedangkan kategori terbaik kedua diraih Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar dan terbaik ketiga diraih Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.

Ketua TP PKK Kelurahan Kebonsari Kulon, Jita Olisa, membeberkan bahwa setiap Pokja di TP PKK Kebonsari Kulon mempunyai inovasinya masing-masing. Dirinya menceritakan bahwa Pokja 1 mempunyai inovasi, antara lain, Kegiatan Jumat Berkah (KJB), Difabel Terampil (pemberdayaan disabilitas dengan keterampilan), dan Ngejuz Melon (mengaji 1 minggu 1 juz bersama masyarakat Kebonsari Kulon).

Baca juga :

Pokja 2 mempunyai inovasi antara lain, Latih Dalang (pelatihan daur ulang bersama lembaga pendidikan), Gemmbuk (gemar membaca dengan menuntaskan 1 minggu 1 buku), dan Warung PKK Online. Sedangkan Pokja 3 ada dua inovasi yang diusung, yakni Kampung Edukasi Lingkungan dan Bank Sampah Berkah Bersama TP PKK Kebonsari Kulon.

Dua inovasi juga diusung oleh Pokja 4, antara lain Si Doraemon (aksi donor darah bersama masyarakat Kebonsari Kulon) dan Gerak Sampan Posyandu (gerakan ibu Balita membawa sampah ke Posyandu).

“Rata-rata setiap inovasi sudah berlangsung sekitar satu tahun bahkan ada yang dua tahun, namun tetap berjalan sampai saat ini,” beber wanita yang juga istri dari Lurah Bonsakul (akronim Kebonsari Kulon) ini.

Wanita yang kesehariannya mengurus rumah tangga ini juga sangat berterimakasih kepada TP PKK Kota Probolinggo yang sudah mendampingi dan dengan sabar melakukan pembinaan kepada Kelurahan Kebonsari Kulon. “Harapan ke depannya semoga TP PKK Kota Probolinggo bisa lebih baik lagi dan bisa meraih kembali penghargaan ini tahun depan,” harap Jita.

Diketahui, penilaian lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK adalah agenda rutin yang diadakan oleh TP PKK Provinsi Jawa Timur. Bertujuan untuk mengukur ketercapaian Program Tim Penggerak PKK di daerah. Lomba ini dilaksanakan terpadu bersama dengan penilaian kelurahan/desa terbaik.

Lomba ini diikuti oleh seluruh TP PKK Kota dan Kabupaten se Jawa Timur. Diawali dengan penilaian administrasi mulai dari tingkat kota, kecamatan dan kelurahan kemudian diambil 3 terbaik yang kemudian dilanjutkan dengan penilaian lapang oleh Tim Penilai gabungan dari TP PKK Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur. Indikator dalam lomba ini adalah sinergitas kegiatan dan dan kesinambungan mulai dari TP PKK kota/kabupaten, kecamatan sampai dengan kelurahan/desa. (kom/pix/gie)

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima tersebut merupakan hasil kolaborasi dan inovasi yang berhasil dilaksanakan oleh Desa Oro-oro Ombo dalam memberikan pelayanan kepada warganya. “Jadi, Desa Oro-oro Ombo berhasil meraih penghargaan sebagai juara 1 kategori kabupaten dalam Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK. Ini kemarin secara langsung diterima oleh TP PKK Kota Batu dari TP PKK Provinsi Jawa Timur,” terangnya saat berada di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Senin (17/07/2023) tadi.

Baca juga:

Di awal penyeleksian, ujarnya, desa ini sudah memaparkan sajian yang sudah tergambar jelas inovasinya. Mulai tentang skema pembangunan desa yang berdampak langsung kepada masyarakat. Diantaranya, wisata alam dan buatan, kemudian sekitar 1.000 homestay, pusat oleh-oleh serta spot agro tourism.

Untuk itu, ujarnya, atas diraihan penghargaan Desa Oro-oro Ombo, Aries berterimakasih atas kerja keras seluruh Pokja PKK Kota Batu dan desa yang telah bekerja dengan maksimal dan menghasilkan prestasi yang terbaik. “Secara garis besar, inovasi bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, ditambah dengan 33 inovasi PKK desa maka layak Desa Oro-Oro Ombo meraih prestasi tersebut,” tegas Aries. (put/sit)

Dalam penilaian itu, Arumi menyampaikan bahwa dalam lomba desa dan 10 program pokok PKK, Desa Oro-oro Ombo yang masuk nominasi tiga besar. “Saat ini, kami bersama tim penilai langsung turun lapangan di Desa Oro-oro Ombo. Dan, hari ini adalah akhir dari proses penilaian,” terangnya di Desa Oro-oro Ombo.

Hasil pandangannya terhadap Desa Oro-oro Ombo, ujarnya, bahwa pembangunan di desa tersebut begitu pesat. Dimana, potensi yang di desa, dinilai masih bisa dikembangkan untuk menambah pemasukan daerah.

Sedangkan maksud dan tujuan kunjungan lapang, tambah Arumi, yaitu ingin mensinkronkan apa yang telah dipaparkan dengan kondisi lapang. Harapannya, apa yang telah dipaparkan banyak kesesuaian dengan yang ada dan bahkan lebih bagus.

Baca juga :

“Jadi dari penilaian lapangan ini nanti, kita betul-betul bisa tahu satu-persatu apa saja yang dipaparkan kemarin. Dan, aslinya seperti apa. Terutama Desa Oro-oro Ombo, dengan inovasinya yang paling banyak dibanding yang lain,” tuturnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan bahwa Desa Wisata Oro-oro Ombo di Tahun 2020 memiliki PADes sebesar Rp 134 juta dan meningkat 467 persen menjadi Rp 850 juta di Tahun 2022. Peningkatan PADes, ini diperoleh dari pengelolaan tanah kas desa dan juga kerja sama desa, baik wisata dan kuliner.

Dengan peningkatan PADes ini, urainya, Desa Wisata Oro-oro Ombo menjadi salah satu desa yang berhasil menurunkan angka kemiskinannya sangat signifikan yaitu 66,6 persen dari Tahun 2018. Sedangkan, tahun 2018 tercatat jumlah kemiskinan mencapai 234 KK dan Tahun 2022 menurun menjadi 78 KK. Dimana, desa ini memiliki APBDes sebesar Rp 8 Miliar ini, memiliki luas wilayah 1.381 Ha dan jumlah penduduk 11.982 jiwa.

“Kami berharap, kedatangan tim penilai akan memberikan inspirasi sekaligus masukan untuk perbaikan ke depan. Terutama berkaitan dengan upaya kolaborasi yang harus dibangun, antara pemerintah pusat, desa, PKK dan juga masyarakat, sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,” paparnya. (put/sit)

“Mudah-mudahan, niat kita untuk melibatkan generasi muda dalam menguri-uri budaya ini, dapat menjadi sarana pelestarian tradisi dan warisan di masa lampau,” kata Bupati Sanusi dalam sambutannya.

Disampaikan Bupati Malang, kidungan dan macapat adalah dua bentuk seni sastra yang memiliki tempat istimewa di dalam sejarah dan budaya literasi serta sastra bagi masyarakat Jawa. Melalui kidungan, kita disuguhi puisi-puisi indah yang diungkapkan dengan nyanyian khas. Begitupun macapat, yang menyimpan banyak pesan moral melalui bait atau gatra yang harmonis dan terstruktur.

Baca juga:

“Pemerintah Kabupaten Malang sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada seluruh pihak, utamanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Daerah Kabupaten Malang, yang telah berupaya keras guna melestarikan warisan budaya dan sastra Jawa kepada generasi muda,” tambah Bupati Malang.

Selain itu, Bupati Sanusi menambahkan bahwa kidungan dan macapat, bukan sekedar hiburan dan kegiatan seni semata. Melainkan juga mengandung makna yang lebih dalam, yakni nilai budaya, moral dan spiritual. “Upaya untuk melestarikan budaya kidungan dan macapat kepada para siswa, sekaligus menjadi strategi kita bersama guna menjaga agar warisan tersebut tidak terlupakan di tengah gempuran arus modernisasi dan globalisasi,” paparnya.

Terakhir, Bupati Sanusi menekankan bahwa berbagai perbedaan yang banyak ditemui pada aspek sosial dan kemanusiaan, bukanlah alasan yang dapat menjadi pemecah. Melainkan, justru menjadi ciri pluralisme dari Bangsa Indonesia yang menjadikan kita mampu untuk hidup berdampingan secara harmonis satu sama lain. (pro/sit)

Dan sudah menjadi keharusan masyarakat Jatim mengawal program tersebut. Selain pro rakyat, program tersebut juga mempunyai landasan hukum yang kuat.

Pendidikan gratis SMA/SMK di Jatim ini, menurut saya sebuah keniscayaan. Karena Khofifah sudah memberikan jaminan jika anggarannya tersedia. Ini merupakan ikhtiar Khofifah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar menyatakan: Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri tersebut diatas dijelaskan larangan dilakukannya pungutan jenis apapun di sekolah negeri saat lulus atau pun penerimaan siswa baru (PSB) mulai dari tingkat SD, SMP dan SLTA sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan, terutama untuk pendidikan SD, SMP dan SMA atau SLTA sederajat. Aturan itu juga memuat ancaman sanksi bagi yang melanggar. Bagi yang melanggar mendapat sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hukum pidana (penjara).

Dalam hukum pidana secara umum mengatur bagi pihak kepala sekolah yang bersangkutan dan kepala Dinas Pendidikan setempat yang mengetahui dan tetap melakukan pungutan terhadap wali murid maka dapat dianggap menyalahgunakan jabatan, dan atas tindakan tersebut melanggar Pasal 423 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara. Begitu pula jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan pungutan dapat diancam dengan hukuman paling singkat empat tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah pasal 10, 11, 12 mengatur komite boleh menggalang dana yang bukan pungutan dari wali murid. Nah, sekiranya tak ada lagi alasan bagi sekolah negeri untuk melakukan pungutan ke wali murid.

Komite sekolah masih bisa menggalang dana pendidikan sesuai ketentuan Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Kreatifitas komite sekolah dalam menyusun proposal sumbangan dana pendidikan yang dikedepankan.

Lain halnya dengan sekolah yang diselengggarakan oleh masyarakat (swasta). Pungutan terhadap wali murid dapat dilakukan, selama hal tersebut dengan persetujuan komite sekolah. Akan tetapi pungutan/sumbangan yang diperoleh dari wali murid tersebut tidak diperbolehkan digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf c Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan No 44 Tahun 2012.

Saya kembali ke peran masyarakat, bahwa masyarakat harus berani mengawal program TisTas ini. Masyarakat harus berani menyuarakan jika ada oknum yang tidak mendukung program Khofifah. (Penulis: Januar Triwahyudi)