Turut Hadir Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Bupati, Hj Mundjidah Wahab, Wakil Bupati, Sumrambah, Sekretaria Daerah, Akhmad Jazuli, 48 Anggota DPRD, Kepala OPD, Forkopimda, serta Camat Se-Kabupaten Jombang.

Baca Juga:

• Perwakilan OSIS SMP Kabupaten Jombang Dibekali Ilmu Komunikasi di Era Digital
• Tingkatkan Literasi Informasi di Era Digital, Pemkab Jombang Beri Bimtek Literasi Informasi
• Tingkatkan Kinerja Organisasi, Pemkab Jombang Gelar Uji Kompetensi dan Evaluasi Pejabat Tinggi Pratama

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, dalam sambutannya menyampaikan Terima kasih kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera-Persatuan Indonesia atas apresiasinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melebihi target.

“Tentunya hal ini menjadi pemicu bagi saya terus menggali potensi untuk selanjutnya akan kami pertimbangkan kenaikan target pendapatan pada Tahun berikutnya. Sehingga ke depannya dapat menjadi tumpuan sumber dana bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujarnya.

Bupati Jombang juga menanggapi pertanyaan dari Fraksi golongan Karya atas upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap dioptimalkan terutama terhadap pengelolaan aset Daerah seperti pasar dan BUMD.

“Saya akan lakukan rehabilitasi di beberapa pasar terkait sarana dan prasarana, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan pengguna pasar. Sedangkan untuk pengoptimalan BUMD akan dilakukan revitalisasi regulasi perusahaan agar bisa bersaing dengan industri sejenis, memaksimalkan potensi bisnis yang ada dengan digital marketing. Telah dilaksanakan restrukturisasi pada BUMD dengan dipilihnya direktur BUMD dari kalangan profesional sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMD secara profesional, kreatif serta inovatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan atau laba perusahaan. Sehingga bagian laba yang disetor ke pemerintah daerah juga meningkat,” ungkapnya.

Menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera-Persatuan Indonesia dan Fraksi Gerakan Indonesia Raya terkait rendahnya penyerapan anggaran belanja daerah.

“Sisa anggaran belanja pada rekening belanja lebih disebabkan karena efisiensi belanja daerah pada belanja perjalanan dinas, belanja makanan minuman, transportasi akomodasi serta beberapa Belanja yang lain. Karena terdapat perubahan metode pelaksanaan kegiatan yang disebabkan oleh masih tingginya kasus Covid-19,” paparnya.

Memperhatikan pencapaian output kegiatan dari 6 tujuan dengan 6 indikator tujuan Pemerintah Kabupaten Jombang hasil pengukuran pencapaian indikator tujuan pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 diketahui bahwa rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 80,802 persen atau bermakna cukup berhasil serta dari hasil analisa pencapaian indikator 15 sasaran dengan 20 indikator sasaran diketahui bahwa rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 89,304 persen atau bermakna berhasil.

Menanggapi pertanyaan dari Fraksi praksi Partai Demokrat untuk menjaga mutu pendidikan dan kebijakan sekolah tatap muka serta penerapan kebijakan Pemerintah dengan adanya sekolah tatap muka pada bulan Juli 2021

“Saya sampaikan bahwa hal tersebut sudah dimulai dengan sistem shifting 50 persen dari jumlah peserta didik yang diatur oleh satuan pendidikan masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,”

Menanggapi pertanyaan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan reaksi Gerakan Indonesia Raya dan fraksi golongan karya terkait penegakan protokol kesehatan dan vaksinasi kepada masyarakat

“Saya sampaikan bahwa telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait varian baru yang muncul, serta meminta masyarakat untuk senantiasa menjalankan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Vaksinasi juga dilakukan kepada masyarakat sesuai tahapan yang dilakukan pemerintah,” tuturnya.

Sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 capaian vaksinasi tahap 1 sebesar 229, 53 persen dari target serta capaian dosis 2 sebesar 125,401 persen dari target. Pentahapan yang sudah dilalui adalah pemberian vaksin kepada sumber daya manusia kesehatan, pelayanan publik serta kelompok lanjut usia. “Jumlah vaksin yang diterima untuk pelayanan kepada masyarakat mencukupi dan didistribusikan lewat 34 Puskesmas di Kabupaten Jombang. Capaian vaksinasi Kabupaten Jombang sudah melebihi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. ujarnya. (azl/ed2)

“Hari ini ada 2 Ranperda yang mana 1 diantaranya sudah ditetapkan menjadi Perda yaitu Perda PT Jwalita Energi Trenggalek (JET). Sedangkan 1 lainnya adalah penyampaian jawaban Bupati atas PU fraksi-fraksi terhadap 2 Ranperda yaitu penyertaan modal kepada PT JET dan PDAM,” ucap Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam saat dikonfirmasi usai rapat Kamis (15/10/2020) pagi.

Pihaknya menegaskan, kedua agenda itu dikemas dalam 1 rapat paripurna, dengan hasil terkait penyertaan modal seperti yang telah disampaikan PU Fraksi yang sudah dijawab oleh Bupati dan ditindaklanjuti Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk membentuk panitia khusus DPRD yang akan membahas terkait 2 Ranperda itu.

“Jadi nanti dinamikanya akan berjalan di tingkat Panitia Khusus (Pansus),” imbuhnya.

Disinggung terkait PDAM yang belum berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Samsul menegaskan sesuai rapat di Kementrian ada penjelasan terkait hal itu. Jadi ada kewajiban sebuah perusahaan PDAM itu harus berkontribusi ke Pemerintah Daerah (PAD) ketika sambungan itu sudah mencapai 80% dari akumulasi jumlah penduduk.

“Sedangkan di Kabupaten Trenggalek sendiri baru 11% berjalan. Dan untuk mencapai target itu masih membutuhkan waktu. Akan tetapi memang PDAM itu orientasinya pada social oriented (amal) bagi warga yang berpenghasilan rendah,” kata Samsul.

Untuk itu terkait penyertaan modal PDAM, DPRD dari APBN menyediakan Rp 3 milyar yang nantinya akan diganti oleh Pemerintah Pusat.

Dalam rapat paripurna kali ini juga ada penyampaian dari KPK terkait Kepala Daerah yang saat ini diduga menyalahgunakan anggaran Covid-19, Ketua DPRD Trenggalek menanggapi jika hal tersebut memang perlu dilakukan agar netralitas Pilkada utamanya petahana agar tidak melibatkan kebijakannya dalam situasi itu.

“Ini dilakukan agar tidak mempengaruhi konstituen maupun masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing,” tegasnya.

Masih terang politisi Partai PKB ini, untuk di Kabupaten Trenggalek sendiri proses penganggaran penanganan Covid-19 akan dinilai dalam Laporan Pertanggungjawaban Bupati di akhir tahun anggaran. Dan akan ada penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melibatkan Inspektorat. (mil/syn)