Pengetatan pengawasan ini, untuk memitigasi risiko penyebaran penyakit menular, khususnya yang bersifat zoonosis atau berpotensi menular dari hewan ke manusia, di seluruh wilayah Jember. Aparatur teknis dari DKPP Jember, telah diinstruksikan untuk meningkatkan frekuensi inspeksi mendadak, pemantauan lalu lintas ternak, hingga pemeriksaan klinis di tingkat hulu.

Manajemen tata kelola pengawasan ini, dirancang untuk menutup celah masuknya hewan kurban yang tidak memenuhi standar mutu kesehatan. Baik itu yang beredar di pasar hewan regional maupun di lapak-lapak pedagang musiman yang mulai marak bermunculan di pinggir jalan protokoler.

Untuk memastikan efektivitas program di lapangan, DKPP Jember menerapkan skema pengawasan berbasis kewilayahan yang komprehensif. Otoritas veteriner kabupaten sendiri, telah memetakan titik-titik rawan peredaran ternak dan mengerahkan seluruh sumber daya manusia yang dimiliki guna melakukan tindakan preventif secara serempak.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan (Kabid Keswan) DKPP Jember, drh Henry Kurniawan, mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun peta jalan pengawasan yang komprehensif. Mulai pemeriksaan di tingkat peternak lokal hingga inspeksi di lapak-lapak pedagang musiman.

Peta jalan ini, berfungsi sebagai panduan operasional agar tidak ada satu pun klaster peternakan atau penjualan yang luput dari pemantauan berkala tim dokter hewan pemerintah. “Kami mengedepankan prinsip transparansi dan keamanan pangan. Petugas medik dan paramedik veteriner sudah kami sebar ke 31 kecamatan untuk melakukan skrining klinis secara ketat,” ujar Henry Kurniawan, Selasa (26/05/2026) tadi.

Baca juga :

Mobilisasi petugas medik dan paramedik veteriner ini, diprioritaskan pada wilayah-wilayah sentra peternakan sapi dan kambing serta daerah pinggiran yang berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga. Melalui penempatan personel terdidik di setiap kecamatan, DKPP Jember dapat mendeteksi dini setiap kelainan klinis pada hewan kurban dan segera mengambil tindakan isolasi sebelum penyakit menyebar lebih luas ke populasi ternak lainnya.

Secara teknis operasional, tim dokter hewan dibekali dengan standar operasional prosedur (SOP) pemeriksaan ketat. Skrining tidak hanya dilakukan secara sepintas, melainkan melibatkan pemeriksaan fisik menyeluruh yang mencakup aspek pemenuhan syariat Islam sekaligus kelayakan medis veteriner.

Menurut Henry, pemeriksaan fisik menjadi garda terdepan dalam mendeteksi kelayakan hewan. Apalagi, ada beberapa parameter utama yang menjadi acuan tim dokter hewan di lapangan. Parameter ini, wajib dipenuhi oleh setiap hewan kurban, sebelum dinyatakan layak untuk disembelih oleh masyarakat pada hari raya nanti.

Setiap hewan kurban yang telah dinyatakan lolos dari ketiga tahapan seleksi klinis, ujarnya, akan diberikan identitas khusus dan disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Surat ini, menjadi bukti otentik bagi masyarakat bahwa hewan yang mereka beli telah melalui proses kurasi resmi dari dinas terkait dan dijamin keamanannya dari paparan virus maupun bakteri berbahaya.

Selain fokus pada aspek higienitas, Henry Kurniawan juga menyoroti bagaimana jaminan kesehatan hewan kurban ini berimplikasi langsung pada gairah ekonomi peternak di Jember. Sertifikasi kesehatan ini, dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kestabilan harga pasar dan melindungi hak-hak konsumen di tengah tingginya permintaan komoditas ternak menjelang Idul Adha.

“Jember ini salah satu pemasok ternak yang diperhitungkan. Jika kesehatan hewan kita terjamin dengan adanya Surat Keterangan Kesehatan Hewan, para pedagang dan pembeli tidak akan ragu melakukan transaksi skala besar,” terangnya.

Melalui kepastian hukum dan kesehatan yang difasilitasi oleh SKKH, rantai pasok ternak dari Jember dapat berjalan lancar tanpa hambatan teknis di pos-pos pemeriksaan jalur antar kota. Hal ini, yang memicu multiplier effect bagi peternak rakyat di desa. Alhasil, perputaran modal menjadi lebih cepat dan kesejahteraan otomatis terdongkrak menjelang Lebaran Idul Adha ini. (rio/gie/adv)

Dalam tinjauan itu, Wali Kota Wahyu turut memeriksa secara langsung kondisi fisik sapi dan kambing di dua lapak berbeda. Momen pemeriksaan sendiri, turut didampingi bersama dokter hewan dari Dispangtan Kota Malang.

“Hari ini, saya bersama Dispangtan Kota Malang mengecek kondisi hewan kurban yang dijual di kawasan Saxophone. Saya melihat langsung kambing dan sapi. Tadi juga dicek dokter hewan, mulai dari gigi, bentuk badan, hingga surat keterangan sehatnya,” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga memastikan, bahwa hewan kurban yang telah lolos pemeriksaan, diberi tanda stiker sehat dan dinyatakan layak dijual maupun dijadikan hewan kurban. “Ini sudah dipasang stiker dan dinyatakan sehat, siap dijual, dibeli dan dijadikan kurban,” ujarnya.

Pemeriksaan kesehatan hewan kurban di seluruh titik penjualan sendiri, menurutnya dilakukan bersama dengan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Ada sekitar 400 petugas yang diterjunkan untuk melakukan pengecekan.

“Alhamdulillah sampai saat ini dilaporkan seluruh hewan sehat dan layak dijual maupun dijadikan kurban,” ucapnya.

Baca juga :

Selain itu, menurutnya tren pembelian hewan kurban tahun ini mengalami perubahan. Masyarakat disebut lebih banyak memilih sapi dibanding kambing. “Sekarang tingkat pembelian lebih banyak sapi dibanding kambing. Jadi kambing agak menurun dan banyak pembeli mencari sapi untuk kurban,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dispangtan Kota Malang, Anton Pramujiono, mengatakan hingga saat ini pihaknya telah memeriksa sedikitnya 3.502 ekor hewan kurban. “Yang sudah kami periksa kurang lebih 3.502 ekor, meliputi sapi, kambing, maupun domba,” jelas Anton.

Untuk pemeriksaan hewan kurban di lapak penjualan, dijadwalkan akan berlangsung hingga Selasa (26/05/2026) besok. Setelah itu, petugas akan melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem di masjid-masjid tempat penyembelihan.

“Mulai besok sore kami lakukan pemeriksaan antemortem di masjid sebelum dipotong, dan postmortem setelah penyembelihan,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa jumlah titik penjualan hewan kurban tahun ini hampir sama denfan tahun lalu yang mencapai sekitar 110 lokasi. Namun, terdapat peningkatan signifikan pada penjualan sapi.

“Kalau lokasi penjualan hampir sama dengan tahun kemarin, ini sekitar 107 lokasi tapi memang belum semua. Jumlah sapinya meningkat dibanding tahun lalu, sedangkan kambing menurun. Mungkin sekarang tren masyarakat lebih memilih sapi,” imbuh Anton. (rsy/sit)

Gelaran Pasar Murah ini, dilaksanakan selama dua hari, yaitu mulai 25 Mei hingga 26 Mei 2026 (besok, red). Sementara selama pelaksanaan berlangsung, masyarakat dipersilahkan datang dan membeli kebutuhan bahan pokok yang dijual dengan harga lebih murah dari harga di pasaran pada umumnya.

Salah satunya, seperti beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp 55 ribu, beras premium Rp 70 ribu, gula Rp 14 ribu per 1 kg. Kemudian, juga ada Minyakita Rp 14 ribu perliter, minyak premium Rp 17 ribu, bawang merah 250 gram dijual Rp 8 ribu, bawang putih per 250 gram Rp 6 ribu, telur ayam Rp 22 ribu dan bahan pokok lain.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Pasuruan, Taufiqul Ghoni, mengatakan dalam Pasar Murah ini, pemerintah menyediakan Sembako dengan harga terjangkau sesuai dengan harga di tingkat distributor. “Contohnya telur ayam per kilogramnya sekarang Rp 24 ribu, ada yang sampai Rp 26 ribu. Tapi kita di sini jual Rp 22 ribu. Gula juga begitu, di pasaran sekarang itu Rp 17.500 tapi kita jual Rp 14 ribu,” jelasnya.

Dalam gelaran Pasar Murah ini, Pemkab Pasuruan menggandeng sejumlah pihak. Diantaranya, seperti Bulog, Rajawalinusindo, DKP3, hingga pihak lain yang mensupport kegiatan ini.

Baca juga :

“Matur nuwon kami sampaikan untuk semua pihak yang telah mensupport Pasar Murah ini,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, mengajak masyarakat untuk bisa menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab selain Sembako, Pemda juga menghadirkan produk-produk khas UMKM dan IKM yang ada di Kabupaten Pasuruan. Tujuannya, tentu tidak lain untuk semakin memperkenalkan produk kepada masyarakat di seluruh wilayah se-Kabupaten Pasuruan.

“Pemerintah daerah juga memfasilitasi UMKM dan IKM untuk bisa mengenalkan produk-produk buatannya. Mulai dari Mamin, kerajinan tangan sampai produk home made atau barang-barang perabotan rumah tangga,” ujarnya.

Lebih lanjut Yudha menegaskan, bahwa digelarnya Pasar Murah juga merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah serta menjaga stabilitas harga bahan pokok di semua pasar. Khususnya, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 H.

“Harapannya, keberadaan Pasar Murah bisa membantu masyarakat untuk menekan gejolak harga di pasar dan membantu masyarakat dalam menjangkau Sembako dengan harga yang ringan di kantong,” ungkapnya. (kom/puj/gie)

Salah satunya, seperti dirasakan Irfan, pedagang kambing kurban yang membuka lapak di Jalan Raya Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan. Baru dua pekan berjualan, hampir seluruh kambing dagangannya ludes diborong warga.

“Kalau total saya punya 80 kambing dan 20 ekor sapi. Sudah laku 60 kambing dan 5 sapi,” kata Irfan, Jumat (22/05/2026) tadi.

Tingginya minat masyarakat membeli kambing kurban, ujarnya, tidak lepas dari harga yang relatif terjangkau serta layanan tambahan yang memudahkan pembeli. Irfan memberikan penawaran spesial, yakni setiap pembelian 1 ekor sapi, mendapatkan bonus 1 ekor anakan kambing. Sedangkan pembelian 10 ekor sapi bonus 1 ekor anakan sapi.

Baca juga :

Selain pelayanan yang lengkap, kualitas kambing dan sapi dengan harga yang bersaing juga menjadi alasan banyak pelanggan kembali membeli di lapaknya setiap tahun. “Lumayan juga sih promo ini membuat banyak warga jadi beli kambing dan sapi di sini,” jelasnya.

Ditanya soal harga kambing dan sapi kurban, Irfan menjelaskan kalau harganya bervariasi. Yakni, mulai Rp 2,5 juta hingga Rp 4,7 juta perekor, untuk ukuran dan jenis kambing. Sedangkan sapi, berkisar Rp 20 juta ke atas.

Dari hasil penjualan itu, dirinya mengaku mampu meraup omzet hingga sekitar puluhan juta selama musim penjualan kurban tahun ini. “Lumayan lah mas untungnya,” ungkapnya.

Salah satu pembeli, Abdul Rahman, mengaku sudah tiga tahun ini menjadi pelanggan tetap di lapak milik Fani. Dirinya merasa puas, karena selain harga kambing yang sesuai kantong, proses pengiriman hingga ke masjid tempat penyembelihan juga sangat membantu.

“Lebih praktis karena diantar langsung saat hari penyembelihan,” katanya. (kom/puj/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa deklarasi SPMB merupakan bentuk komitmen bersama lintas sektor sebelum tahapan penerimaan murid baru dimulai. Menurutnya, SPMB tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan sekolah, orang tua, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

“Deklarasi ini menjadi kesepakatan bersama agar pelaksanaan SPMB berjalan sesuai harapan, lancar, aman, objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dijelaskannya, evaluasi pelaksanaan penerimaan di tahun sebelumnya, menjadi bahan perbaikan agar potensi kendala dapat diminimalkan sejak awal. Meski begitu, pelaksanaan SPMB tahun lalu dinilai telah berjalan cukup baik.

“Evaluasi tetap kami lakukan. Kendala-kendala yang mungkin muncul akan kita minimalisir. Dengan sistem yang sudah dibangun, peluang pelanggaran bisa ditekan,” tambahnya.

Baca juga :

Sebagai bagian dari pengawasan, Pemkot Malang juga menyiapkan posko pengaduan bagi masyarakat. Posko tersebut dibuka untuk menerima laporan orang tua maupun masyarakat jika menemukan dugaan pelanggaran selama proses SPMB berlangsung.

“Jika ada persoalan, masyarakat bisa langsung melapor ke posko pengaduan. Laporan akan langsung ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa formulasi SPMB tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, dengan prioritas utama pada jalur domisili. Pelaksanaan pendaftaran jenjang TK dan SD dijadwalkan mulai 8 sampai 10 Juni 2026 dengan jalur domisili, afirmasi dan mutasi untuk jenjang SD.

“Untuk jenjang TK itu hanya ada domisili saja. Kemudian di tanggal 15 sampai 17 Juni itu jalur afirmasi dan mutasi untuk SMP, lalu 22 sampai 24 Juni itu jalur prestasi akademik dan 6 sampai 7 Juli 2026 itu jalur prestasi non-akademik,” jelasnya.

Untuk membantu masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem digital, Disdikbud membuka posko layanan SPMB di seluruh sekolah negeri. “Kami membuka posko di setiap sekolah negeri agar masyarakat terbantu, terutama yang belum memahami sistem berbasis IT. Operator sekolah akan mendampingi proses pendaftaran,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Jaya, itu menegaskan bahwa dirinya tetap berkewajiban menjalankan tugas hingga hari terakhir menjabat. Salah satu target terdekat yang dikejar, adalah realisasi program angkutan pelajar gratis.

“Program tersebut kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi di biro hukum pemerintah provinsi sebelum dapat dijalankan. Mudah-mudahan dapat segera kita eksekusi di bulan ini,” kata Jaya, Selasa (19/05/2026) tadi.

Selain itu, tambahnya, juga sedang disiapkan program re-routing atau penataan ulang jalur Angkutan Kota (Angkot). Skema itu diarahkan, agar layanan transportasi publik mampu menjangkau kawasan permukiman lebih dalam yang selama ini belum terlayani.

Baca juga :

“Kajian teknis re-routing ini sebenarnya telah disusun sejak tahun lalu. Insyaallah minggu depan kita matangkan lagi. Jalur barunya ada banyak sekali, tetapi kita mencoba Angkot ini bisa masuk pada yang lebih dalam lagi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Jaya juga menyoroti pentingnya implementasi Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Perda Perparkiran yang masih dalam tahap pembahasan.

“Untuk Perda LLAJ bersifat menyeluruh karena melibatkan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan. Karena memang di dalamnya mengatur berbagai aspek, mulai dari kelengkapan sarana prasarana jalan, penataan lampu lalu lintas, keselamatan perlintasan sebidang kereta api, hingga tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelayanan transportasi,” jelas Jaya. (rsy/sit)

Pedagang Sapi, Muhammad Sufi (39), mengaku tahun ini menjadi musim kurban paling ramai. Sebab, sudah 10 hari mendirikan lapak, di hari pertama ada sebanyak 24 ekor sapi yang langsung terjualkan. Kemudian, di hari berikutnya, penjualan stabil di angka lima hingga tujuh ekor per hari, bahkan sempat mencapai delapan ekor.

“Tinggi banget pembeliannya. Pokok sangat melonjak. Tahun sekarang alhamdulillah. Kalau tahun lalu mampu menjual sekitar 50 ekor sapi. Sementara tahun ini angka penjualan sudah mencapai 75 ekor. Kami juga punya stok sekitar 100 ekor, jadi masih aman,” kata Sufi, Senin (18/05/2026) tadi.

Seluruh sapi yang dijual merupakan sapi lokal Madura yang didatangkan langsung dari Kabupaten Pamekasan. Menurut Sufi, sapi Madura memiliki karakteristik khas yang menjadi alasan banyak pembeli memilihnya.

“Kulitnya lebih tipis, tulangnya kecil, kepala kecil, tapi dagingnya padat dan kesat. Itu yang dicari pembeli,” jelasnya.

Baca juga :

Tingginya permintaan tidak hanya datang dari Kota Malang saja, bahkan berasal dari berbagai wilayah di Jawa Timur, mulai Surabaya, Gresik, Lumajang, Pasuruan, Pandaan hingga Kota Batu. Beberapa instansi, termasuk dari lingkungan Polda Jawa Timur, juga tercatat menjadi pembeli.

“Untuk penjualan kami ada secara online dan offline. Kalau online lewat TikTok, tetapi hampir semuanya datang langsung ke lapak. Online ada, tapi lebih banyak offline,” tuturnya.

Harga sapi yang ditawarkan bervariasi, mulai Rp 16 juta hingga Rp 39 juta per ekor. Pembeli umumnya memilih sapi kelas menengah untuk kebutuhan masjid dengan kisaran harga Rp 20 juta hingga Rp 25 juta.

Bahkan, seluruh sapi yang dijualkan juga dilengkapi surat kesehatan hewan dari Dinas Peternakan. Pemeriksaan rutin juga dilakukan sejak proses pengiriman dari Madura hingga masa karantina sebelum masuk ke wilayah Kota Malang.

Sufi memperkirakan permintaan sapi kurban masih akan terus meningkat hingga mendekati Idul Adha. Dalam beberapa hari terakhir, ia bahkan kembali mendatangkan tambahan sapi menggunakan dua truk pengiriman.

“Semakin dekat Idul Adha biasanya makin ramai. Yang awalnya dua ekor per hari, sekarang bisa lima sampai delapan ekor,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan menjadi langkah utama untuk mencegah penyebaran penyakit zoonosis atau penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Sehingga, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan hewan sebelum penyembelihan atau antemortem.

“Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat, tidak cacat, serta bebas dari indikasi penyakit. Sehingga penting agar hewan yang disembelih benar-benar sehat dan aman dikonsumsi masyarakat,” ujarnya, Rabu (13/05/2026) tadi.

Dalam pemeriksaan antemortem, tambahnya, petugas kesehatan hewan menilai kondisi fisik hewan, perilaku, hingga tanda klinis penyakit. Hewan yang terlihat lemah, pincang, kurus, atau menunjukkan gejala sakit, dapat dinyatakan tidak layak untuk dikurbankan.

Baca juga :

Selain itu, pengawasan juga dilanjutkan melalui pemeriksaan postmortem, yakni pemeriksaan setelah proses penyembelihan dilakukan. Petugas akan memeriksa karkas maupun organ dalam seperti hati, paru-paru, jantung, limpa dan ginjal guna memastikan tidak terdapat kelainan, parasit, ataupun perubahan jaringan yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

“Apabila ditemukan kasus seperti cacing hati atau kerusakan organ, maka dilakukan pemisahan bagian yang terkontaminasi bahkan pemusnahan apabila kondisinya dinilai parah,” ungkapnya.

Langkah tersebut dilakukan, tambahnya, untuk menjamin standar keamanan pangan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) sekaligus mencegah risiko penularan penyakit melalui konsumsi daging kurban.

Sebagai informasi, pada pelaksanaan Idul Adha tahun 2025 di Kota Malang tercatat ada sebanyak 1.756 ekor sapi, 5.597 ekor kambing dan 627 ekor domba disembelih. Dengan jumlah yang besar tersebut, pengawasan kesehatan hewan menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pelaksanaan kurban tetap aman bagi masyarakat. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menyerap aspirasi sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan ketenagakerjaan di Kota Malang. “Dari laporan Dinas Tenaga Kerja, sudah ada beberapa kegiatan bersama asosiasi buruh. Kita arahkan May Day diperingati secara positif. Besok kita adakan seminar dan dialog agar keluhan, permasalahan, maupun keinginan para pekerja bisa disampaikan langsung,” ujar Wali Kota Wahyu, Kamis (30/04/2026) tadi.

Menurut Wali Kota Wahyu, kondisi ekonomi global yang belum stabil berpotensi memengaruhi sektor tenaga kerja. Namun, Pemkot Malang memastikan langkah antisipasi telah dilakukan bersama pengusaha dan pekerja.

“Situasi global memang bisa berdampak, tapi kita sudah berkomunikasi dengan pengusaha dan tenaga kerja. Mudah-mudahan kondisi ini tetap terkendali dan tidak berdampak signifikan pada tenaga kerja,” katanya.

Baca juga :

Senada dengan itu, Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menegaskan bahwa momentum May Day tahun ini menghadirkan pendekatan baru. Untuk pertama kalinya, Wali Kota Malang turun langsung menerima audiensi serikat buruh, serikat pekerja, hingga asosiasi pengusaha. Biasanya, forum dialog ketenagakerjaan difasilitasi oleh dinas teknis. Namun kali ini, kepala daerah memilih mendengarkan langsung berbagai aspirasi dari kedua belah pihak guna memperkuat hubungan industrial di Kota Malang.

“Kita berdiri di tengah. Aspirasi buruh kita tampung, pengusaha juga kita dengarkan supaya tercipta keseimbangan,” ucap Arif.

Salah satu isu utama yang muncul menjelang May Day adalah kekhawatiran dunia usaha terhadap dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurutnya, itu memicu peningkatan biaya produksi yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan berujung pada risiko pengurangan tenaga kerja.

“Biaya produksi naik pasti ada multiplier impact. Karena itu kami minta pengusaha mencari langkah strategis agar tidak terjadi PHK, khususnya di Kota Malang,” tegas Arif.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa stabilitas ekonomi dan keamanan daerah menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor. Karena itu, Pemkot Malang mendorong peringatan May Day berlangsung kondusif.

“Kalau terjadi aksi yang mengganggu stabilitas, pengusaha bisa menahan investasi. Maka kita dorong dialog dan sarasehan sebagai ruang komunikasi,” lanjutnya. (rsy/sit)