Ketua Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Lumajang, Rahayu Agus Triyono, menegaskan bahwa kunjungan tersebut dimaknai sebagai ruang pembelajaran bersama yang berorientasi pada peningkatan kualitas program dan kebermanfaatan langsung bagi lembaga pendidikan yang dikelola yayasan. “Sharing program ini bukan sekadar bertukar cerita, tetapi menjadi sarana memperkuat kebijakan dan praktik di lapangan. Kami ingin apa yang dibahas di forum, benar-benar berdampak hingga ke sekolah-sekolah,” ujarnya.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa Yayasan Dharma Wanita Lumajang secara aktif turun ke bawah (Turba) ke TK Dharma Wanita yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah dataran tinggi dan pegunungan. Turba dilakukan, untuk memperoleh gambaran riil kondisi sekolah, mulai dari sarana prasarana, kualitas layanan pendidikan, hingga tantangan yang dihadapi guru dan peserta didik.

Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar perumusan program yayasan tidak bersifat top-down semata, melainkan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. “Dengan turun langsung ke sekolah, kami bisa melihat secara objektif apa yang benar-benar dibutuhkan. Dari situlah program disusun agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” jelasnya.

Dalam forum kunjungan tersebut, Yayasan Dharma Wanita Lumajang juga memaparkan proses penguatan organisasi yang meliputi perencanaan program, konsolidasi pengurus, serta peningkatan koordinasi dengan pembina dan pemerintah daerah. Paparan ini, diharapkan menjadi bahan diskusi dan referensi bagi Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Bojonegoro dalam mengembangkan program serupa sesuai karakter wilayah masing-masing.

Baca juga :

Sekretaris Daerah Lumajang yang juga sebagai Pembina Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menegaskan bahwa forum sharing antar yayasan harus menghasilkan peningkatan kualitas kerja organisasi secara nyata. Menurutnya, sinergi antar daerah penting untuk memperkaya perspektif sekaligus mempercepat perbaikan tata kelola yayasan, terutama dalam pengelolaan lembaga pendidikan usia dini.

“Turba menjadi instrumen penting agar kebijakan yayasan tidak berhenti di atas kertas. Dengan mengetahui kondisi riil sekolah TK Dharma Wanita, program yang dirumuskan akan lebih akurat dan berdampak langsung,” tegas Sekda Agus Triyono.

Dirinya juga menambahkan, bahwa Yayasan Dharma Wanita harus terus menguatkan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini, melalui tata kelola yang profesional, kolaboratif dan berorientasi hasil. Dirinya berharap, hasil dari kunjungan dan sharing program ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama berkelanjutan, termasuk pertukaran pengalaman dalam pengelolaan sekolah, peningkatan kompetensi guru, serta pemenuhan standar layanan pendidikan anak usia dini.

Melalui kunjungan Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Bojonegoro ini, Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya untuk terus belajar, berbagi dan bergerak bersama, memastikan setiap program tidak hanya dirancang dengan baik, tetapi juga dirasakan manfaatnya hingga ke ruang-ruang kelas TK Dharma Wanita di seluruh pelosok daerah. (kom/adi/gie)

“Saya tidak tahu, karena undangannya tidak ke saya. Kalau ke saya, maka saya bisa perintahkan. Kemarin saya juga ada acara dinas ke Banyuwangi,” jelas Wali Kota Wahyu, Selasa (09/12/2025) tadi.

Wali Kota Wahyu juga memahami, mengapa DPRD sempat menyayangkan ketidakhadiran Sekda, mengingat posisinya sebagai Ketua Tim Penanggulangan Bencana Kota Malang. “Kalau untuk Kepala BPBD, itu Kalaksa. Tetapi Ketua BPBD tetap Sekda. Ya wajar, kalau DPRD mempertanyakan,” tambahnya.

Sementara saat dikonfirmasi terpisah, Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, membenarkan bahwa dirinya tidak menghadiri Raker tersebut. Dirinya menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan, bahwa ketidakhadirannya murni karena kondisi kesehatan.

“Iya, pertama saya minta maaf kemarin tidak hadir. Saya sedang sakit, jadi harus ke dokter. Janjian jam 4 itu ngantri dokter,” kata Erik, melalui sambungan seluler.

Baca juga :

Kemudian, ditambahkannya bahwa sebelum menuju DPRD, sejumlah OPD sempat berpamitan kepadanya untuk menghadiri Raker penanggulangan banjir. Dirinya sudah menugaskan kepada para kepala OPD terkait untuk mewakili Pemkot.

“Saya tugasi memang untuk datang. Setelah rapat soal PSU, teman-teman langsung geser ke DPRD, sementara saya geser ke dokter,” ucapnya. 

Sekda Erik juga menegaskan, bahwa dirinya tidak pernah absen dalam Raker penanggulangan bencana sebelumnya. Ketidakhadiran pada hari Senin kemarin itu, menurutnya adalah satu-satunya.

“Tidak pernah. Baru kemarin itu saja saya tidak hadir. Lainnya hadir terus. Bisa dicek juga di Sekwan,” tegasnya.

Sekda Erik juga menjelaskan, bahwa kondisi kesehatannya menurun setelah agenda padat pada hari Minggu sebelumnya. Dirinya mengaku beraktivitas di luar ruangan dan sempat kehujanan deras. “Hari Minggu itu saya keliling naik motor ke acara di Gedung Kartini dan Lanal. Pulangnya kehujanan deras. Mungkin karena itu kecapean, nge-drop. Ya jenenge menungso (Namanya manusia, red), ada kalanya sakit juga. Timing-nya enggak bisa milih,” imbuh Erik.

Hingga hari ini, pun dirinya mengaku bahwa masih menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Kota Malang. (rsy/sit)

“Hasil laboratoriumnya ada sedikit senyawa nitrit. Mungkin di tahunya. Sebab kalau ada yang tidak tahan, akhirnya mual-mual,” kata Wiyanto, Rabu (19/11/2025) tadi.

Dirinya menjelaskan, keberadaan nitrit dapat dipicu oleh pemilihan bahan baku yang kurang cermat, terutama pada kebutuhan masak dalam jumlah besar. “Bahan pangan seperti tahu, berpotensi mengalami pembusukan sebagian jika penyimpanan maupun kualitas awalnya tidak optimal,” jelasnya.

Baca juga :

Oleh karena itu, pemilihan bahan-bahannya makanan haruslah cermat, apalagi dalam jumlah besar. “Kayak tahu itu kan jumlahnya banyak, mungkin sebagian ada yang busuk, itu bisa. Bagi orang yang sehat mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau tidak sehat ya bisa menyebabkan mual-mual, tapi mual ringan dan itu kan tidak semua. Kalau 1000 orang, semuanya mual itu berarti kacau,” ujarnya.

Wiyanto juga menambahkan, bahwa Dinkes juga menemukan fakta lain. Sebagian siswa, itu sempat mengkonsumsi susu kemasan sebelum makan paket MBG. Kondisi tubuh yang kurang fit, bisa membuat kombinasi makanan tersebut berpotensi memicu mual.

“Selain nitrit, uji laboratorium juga menemukan sedikit bakteri E-coli. Namun sumbernya bukan dari olahan tahu, itu mungkin dari airnya. Kedepan kami akan memperketat pembinaan kepada para penjamah makanan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mulai dari pelatihan hingga sertifikasi penjamah makanan akan terus ditingkatkan,” tegasnya.

Begitu juga dengan pengawasan, Dinkes akan melakukan pembinaan, termasuk juga dasar-dasar penyaji dan penjamah makanan juga harus mendapat sertifikat. “Kami akan memastikan seluruh penjamah makanan maupun perangkat SPPG adalah orang yang memiliki kompetensi, mengingat produksi paket MBG dilakukan dalam waktu singkat dengan jumlah porsi yang sangat besar. Harus profesional agar hasilnya bagus. Apalagi jumlahnya sampai ribuan porsi,” tambahnya. (blo/gie)

Kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua saksi ahli dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk memberikan keterangan terkait kasus ini, Senin (21/07/2025) tadi. Salah satunya, adalah mantan Kepala BP3MI Provinsi Jawa Timur yang kini bertugas di kantor pusat Kementerian P2MI Jakarta, Titis Wulandari. Dia menyatakan, bahwa PT NSP yang disebut dalam perkara ini telah terdaftar secara sah dalam sistem informasi SISKOP2MI.

Namun, Titis juga menekankan bahwa pendirian kantor cabang PT NSP semestinya juga harus disertai dengan perizinan yang sah dari pihak berwenang. “PT pusat tersebut terdaftar resmi dan memiliki legalitas. Saya menjelaskan bahwa proses penempatan tenaga kerja dilakukan oleh kantor pusat,” ujarnya.

Dirinya menegaskan bahwa pendirian kantor cabang semestinya juga disertai dengan perizinan yang sah. Titis mengatakan, kewenangan perizinan pendirian kantor cabang merupakan tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Dinas Tenaga Kerja di tingkat provinsi.

Baca juga :

Titis juga menyebut bahwa proses eksekusi penempatan memang tetap dilakukan oleh kantor pusat, namun cabang tetap harus memiliki dasar legal yang jelas. “Kalau kantor cabang melakukan promosi job atau kegiatan seleksi penempatan, bisa saja dilakukan, asal memiliki legalisasi pendirian,” ujarnya.

Sementara itu, JPU Mohamad Heryanto, menyampaikan bahwa keterangan dari saksi ahli ini sangat penting dalam proses persidangan. “Kedua saksi ahli yang kami hadirkan memberikan penguatan terhadap pembuktian dakwaan dalam perkara ini. Kami menghadirkan 2 saksi ahli, yakni Bu Titis dari Kementerian P2MI dan satu lagi dari Kemenaker. Kami juga rencanya menghadirkan saksi lain, namun yang bersangkutan masih dirawat di rumah sakit dan surat sakitnya sudah kami bacakan di persidangan,” ujar Heryanto.

Dijelaskannya, inti keterangan dari saksi ahli memperkuat fakta bahwa izin operasional kantor cabang PT NSP di Malang baru keluar pada November 2024 melalui Online Single Submission. Hal tersebut menegaskan bahwa aktivitas yang dilakukan sebelum itu tidak memiliki dasar perizinan cabang secara sah. “Keterangan ahli menyatakan bahwa izin operasional cabang adalah kewenangan daerah, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi, bukan dari kementerian,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, terdakwa Hermin, Dian Permana dan Alti alias Ade didakwa dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 10 UU No 21 tahun 2007 tentang TPPO, serta Pasal 81 jo Pasal 69 dan/atau Pasal 85 jo Pasal 71 UU No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Total lebih dari 40 saksi direncanakan akan dihadirkan selama persidangan. (gie)

“Saya menerima banyak pertanyaan, yang salah satunya terkait dengan program dana dusun. Apa yang dimaksud dana dusun tersebut. Dana dusun, adalah dana yang digunakan untuk pembangunan di dusun. Jadi, saya dan Mas Yudha, akan memberikan perhatian atau membangun dari dusun. Dari dusun, desa dan kota. Tetapi, yang paling penting adalah bagaimana 879 dusun ke depan harus merata mendapatkan dana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhannya,” ujarnya.

Masih menurut Bunda Indah, bahwa paling tidak minimal senilai Rp 100 juta perdusun, itu untuk kegiatan pembangunan. Bagaimana mekanisme dana dusun itu, yakni masuk ke dalam APBD desa. Tentunya, itu diusulkan dan dimusyawarahkan oleh masyarakat dusun sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Baca juga :

“Apakah mungkin, itu dianggarkan dalam APBD. Karena jika total ada 879 dusun dengan nilai masing-masing Rp 100 juta, maka total kebutuhan sekitar Rp 87 miliar hingga Rp 88 miliar. Dana itu, tentunya sangat mungkin terealisasi, dengan catatan usulan atau perencanaan benar-benar dimusyawarahkan. Ini sangat memungkinkan dan saya pastikan itu,” tegas Bunda Indah.

Bahkan, tambahnya, mengenai program ini tentunya juga sudah dibahas. Di mana, dari 33 anggota DPRD di partai koalisi Paslon nomor urut 2, sudah sepakat satu visi dan satu misi bahwa pembangunan itu berangkat dari dusun.

“Nah, 33 anggota dewan itu punya pokok pikiran (Pokir) dan pokir itu kalau disatukan kurang lebih sekitar Rp 40 miliar. Angka itu, karena Pokir yang diusulkan hanya untuk 400 dusun. Sehingga, mengapa tidak semua dusun (879) difasilitasi dengan menyediakan anggaran total Rp 88 miliar atau tinggal menambah Rp 48 miliar dari rencana sekitar Rp 40 miliar,” ujarnya.

Intinya, kata Bunda Indah, yang penting semua dusun di Kabupaten Lumajang, harus tersentuh oleh pembangunan. (adi/sit)

Tenaga Ahli Pimpinan Bidang Kerja Sama dan Ekonomi Kreatif Otorita IKN, Panji Himawan, memaparkan sejumlah perkembangannya di Banyuwangi saat menjadi nara sumber acara ini. Dirinya menjelaskan, IKN merupakan simbol kebesaran Bangsa Indonesia yang dibangun menjadi ibu kota yang inklusif, hijau, smart dan berkelanjutan dengan mencerminkan identitas nasional.

“IKN dibangun menjadi sebuah kota hutan yang cerdas dan berkelanjutan (smart and sustainable forest city). Ini mungkin akan menjadi satu-satunya di dunia,” kata Panji.

Tujuan pembangunan IKN, imbuh Panji, bukan hanya sekadar membangun kawasan perkantoran pemerintah tetapi juga pengembangan sektor ekonomi prioritas. “Jadi bukan hanya memindahkan Ibu Kota Negara tapi juga membuat pusat ekonomi yang baru. Namun ini bukan pembangunan yang instan. Ini adalah rencana jangka panjang dan bertahap yang ditargetkan rampung pada 2045 mendatang,” ujarnya.

Baca juga :

Panji menyebut, beberapa progres sudah terlihat dalam pembangunan IKN. Hingga Maret 2024, sudah terbangun gedung istana negara, 4 Kantor Kemenko, serta beberapa fasilitas pendukung lainnya. Lapangan di kawasan inti pusat pemerintahan juga sudah rampung. Lapangan ini rencananya akan digunakan untuk upacara pertama peringatan HUT Kemerdekaan RI di IKN.

Hingga akhir 2024, pemerintah juga fokus membangun infrastruktur dasar utama, seperti penyediaan air minum, ketenagalistrikan, TIK, pengelolaan sampah dan air limbah. “Akan ada perpindahan awal pada September 2024 mendatang. Rencananya, sebanyak 3.800 ASN akan pindah ke IKN,” urainya.

Setelah infrastruktur dasar utama rampung, akan dilanjutkan dengan pembangunan tahap kedua (2025-2029). Pada tahap ini akan dibangun fasilitas pendukung seperti mall, hotel, kantor Bank Indonesia hingga rumah sakit. Pembangunan akan terus dilakukan bertahap hingga 2045.

Sementara itu, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemenkominfo RI, Septriana Tangkary, berharap informasi terkait progres pembangunan IKN ini bisa tersebar secara luas kepada masyarakat. “Dengan acara ini, harapan kami publik bisa mengetahui perkembangan pembangunan IKN yang sedang dilakukan,” kata Septriana.

Acara Temu Influencer tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber lain. Di antaranya, Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR, Cakra Nagara, Content Creator Dunia konstruksi Indonesia, Wawan Puji Siswanto, serta Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Banyuwangi, Budi Santoso. (kom/gie)

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AU, Marsekal Pertama Agung Sasongkojati, menyampaikan jika dua pesawat dengan tail number TT-3103 dan TT-3111 take off pada pukul 10.51 WIB dan dinyatakan lost contact pukul 11.18 WIB.

“Pesawat ini sedang menjalankan latihan provisiensi formasi, dimana penerbang AU biasa menjalankan latihan formasi. Sudah dibuat rencananya yaitu rute jalur terbang railing ABD-Area-ABD (Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Med-Low). Namun saat menjalankan manuver, dua pesawat hilang kontak dan hilang dari formasi,” jelas Agung, saat konferensi pers di Gedung Cakrawala, Lanud Abdulrachman Saleh.

Baca juga :

Dari empat kru tersebut, tambahnya, tim pencarian telah berhasil menemukan tiga jenazah. Diantaranya, yakni Kolonel Adm Widiono (ditemukan pertama, red), Mayor Pnb Yuda A Seta dan Kolonel Pnb Subhan. Sementara, Letkol Pnb Sandhra Gunawan masih dalam proses pencarian intensif.

“Jenazah yang telah ditemukan telah dibawa ke Lanud Abdulrachman Saleh, Pakis, Kabupaten Malang, untuk diserahkan kepada keluarga untuk prosesi pemakaman. Sementara untuk jenazah yang belum ditemukan, TNI AU mengerahkan semua alat dan personel untuk melakukan pencarian,” imbuhnya.

Di akhir, Agung juga mengimbau agar warga sekitar, apabila menemukan peralatan dari pesawat tersebut, untuk tidak dipindahtempatkan. Atau, sampai dibawa dan disimpan dengan alasan apapun. Sebab menurutnya, segala barang bukti yang ada di lapangan akan dijadikan alat untuk pendalaman dari tim penyelidik. (rsy/sit)