Di area stren sungai tersebut, ada sekitar 21 PKL yang berjualan. Sementara sebelumnya, Satpol PP Kecamatan Genteng, sudah pernah membubarkan aktifitas tersebut. Namun, para pedagang kembali berjualan tanpa mengantongi izin dari dinas terkait.

Kasi Trantib Kecamatan Genteng, Masruri, mengatakan jika 21 PKL tersebut melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2014, tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan penertiban.

“Ada 21 PKL yang berjualan di Jalan Raya Wahid Hasyim, Dusun Maron. Sebelumnya, kita sudah pernah saya kumpulkan di Kantor Desa Genteng Kulon dan sudah saya kasih tahu. Salah satunya, jika mereka tetap bandel berjualan, maka akan kami tertibkan,” tegas Masruri kepada Memontum.com, Senin (07/03/2022).

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Masruri mengungkapkan, pertemuan dengan 21 PKL tersebut disaksikan Forpimka Genteng. Saat itu, para PKL menyepakati kesepakatan yang sudah ditentukan. Diantaranya, tidak boleh membangun tempat jualan secara permanen dan dilarang menaruh tempat jualan. Seperti meja, kursi serta alat-alat lain di area tanah stren yang ditempati para PKL.

“PKL boleh beraktivitas berjualan mulai pukul 09.00 hingga pukul 14.00. Tempat jualan tidak boleh permanen dan intinya tetap menjaga kebersihan. Jadi, sehabis berjualan juga harus bersih,” ucapnya.

Kasi Trantib Kecamatan Genteng menyadari, jika warga yang berjualan di area destinasi wisata tersebut, untuk mencari tambahan nafkah. Namun, harus tetap taat aturan. “Pemerintah daerah itu punya aturan, jika warga melanggar aturan ya akan ditindak. Satpol PP selaku penegak Perda akan menindak warga yang melanggar aturan tersebut. Saya akan menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Satpol PP,” ujarnya. (aar/gie)

Padahal, sebelum dijadikan destinasi wisata, warga juga sudah mengingatkan kepada panitia, agar memindah wahana wisata Sasak (Jembatan) Gantung ke Dam Kali Setail, yang sebenarnya memiliki panorama lebih menarik. Dan, sudah ada Sasak Gantung tinggal Belanda, yang memiliki historis warga Kecamatan Genteng.

”Kami sangat khawatir, karena kanal itu jika musim kemarau, aliran kanal cukup deras. Apalagi, kalau musim penghujan arusnya sangat deras sekali,” kata seorang warga setempat, Minggu (09/01/2022) siang.

Bahkan, tambahnya, akibat derasnya arus sungai, pernah sampai mengakibatkan korban jiwa. Mulai dari perempuan usia 50 tahun sebanyak 2 orang dan 1 anak balita umur 4 tahun yang tewas. “Total sampai tiga nyawa melayang,” imbuhnya.

Anehnya lagi, kata warga yang enggan disebutkan namanya itu, ketika Desa Genteng Kulon merencanakan PR Kali Setail ini akan dijadikan wahana wisata air, warga yang ada di lingkungan ini tidak ada yang dilibatkan.

“Tahu-tahu material datang, untuk pembangunan wisata ini. Tidak satupun warga diberitahu,” paparnya.

Masih menurut perwakilan beberapa warga di lingkungan setempat, bahwa dengan adanya program pembangunan Sasak Gantung terpadu yang dijadikan destinasi wisata, tentunya warga sangat menyayangkan. “Pertama kami sangat menyayangkan, karena yang lebih layak dijadikan destinasi itu harusnya justru Jembatan Sasak Gantung ‘tinggalane londo’. Artinya, jembatan peninggalan zaman Belanda yang lebih memiliki nilai history dan kebetulan lokasinya juga sangat dekat dari destinasi wisata yang baru itu,” kata mereka kepada Memontum.com.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Genteng Kulon, Supandi, melalui Sekretaris Desa, Desy, menjelaskan bahwa destinasi wisata tersebut hanya Gebyar Lauching saja, mengingat batas waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. “Kami baru dengar sekarang, kalau ada beberapa warga lingkungan setempat, yang pernah meninggal di kanal itu. Jadi, kita disini ya fine-fine saja. Intinya, pada saat rencana pembangunan kami sudah melakukan tilik dusun dan mengundang hadirkan Rt Rw setempat sebelumnya, dan kami sudah mendapat izin dari SKPD terkait, mereka juga sangat mensupport,” terang Desi.

Bahkan, tambah Desi, saat rapat kami juga sudah menghimbau kepada ketua tim pelaksana pembangunan, agar warga lingkungan setempat tetap dilibatkan. Kalau memang warga setempat memang benar tidak dilibatkan dalam pembangunan, kami akan kroscek lagi. Terkait dengan destinasi wisata tersebut, itu hanya Gebyar Launching saja. “Wisatanya juga belum beroperasi karena kami seluruh jajaran perangkat desa masih belum rapat terkait pelaksana teknis yang akan ditentukan nantinya,” lanjutnya.

Ditambahkannya, pihak desa sudah mewacanakan terkait pengelolahan destinasi wisata tersebut akan dipercayakan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di bawahnya nanti akan dibentuk unit pengelola usaha, sekaligus pelatihan keamanan pengunjung Destinasi Wisata Sasak Gantung Terpadu. “Rencananya nanti akan ada Unit pengelola uasaha yang dibawah naungan BUMDes dan juga akan ada teknis pelatihan safety nya juga,” ujarnya.

Desi juga menjelaskan, bahwa terkait dengan dana pembangunan, diperoleh dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Berdaya. Keseluruhan dana telah diterima sebesar Rp 100 juta. Untuk pembangunan jembatan, sebanyak Rp 50 juta dan Rp 5 juta untuk Usaha Kecil Mikro (UKM) Desa. Sedangkan sisanya, dialokasikan untuk pengadaan alat-alat untuk wahana wisata seperti kano dan permainan anak lainnya.

“Operasional dana hanya cukup untuk itu saja. Sedangkan untuk yang lain-lainnya, kita masih mengajukan dana lagi. Pokoknya nanti Rp 200 juta dari Pak Sony, 500 juta dari Pak Sumael. Jadi, nanti benar-benar disiapkan, karena tidak mungkin Rp 100 juta itu cukup untuk keperluan kepengurusan Destinasi Wisata itu semua,” jelas Desi. (aar/gie)