Dalam sidak tersebut Bupati mendapati adanya Pemalsuan Kartu dengan menggunakan Logo Pemkab Lumajang yang di berikan kepada para sopir armada yang mengangkut tambang pasir oleh pegawai PT Mutiara Halim usai melewati jembatan timbang. Sontak saja Bupati langsung marah karena Pemkab Lumajang tidak mengeluarkan kartu tersebut.

“Ini apa, ada kertas berlogo Pemkab. Pemkab tidak pernah mencetak dan mengeluarkan kertas ini. Kenapa pakai Logo Pemkab” tegas Bupati sambil menunjukkan kartu tersebut pada para pegawai PT Mutiara Halim.

Dalam sidak tersebut Bupati juga menyita 3 bendel kartu sebagai barang bukti yang menurut Bupati Thoriqul Haq dicetak sendiri oleh PT. Mutiara Halim dan diperbanyak sendiri. “Ini namanya penyalahgunaan, ini bisa jadi barang bukti menggunakan logo Pemkab seperti ini,” terangnya.

“Saya mendapatkan bukti yang kuat, akurat dan valid, PT. Mutiara Halim melakukan langkah-langkah diluar ketentuan dan prosedur yang sebenarnya. Termasuk kami menemukan tanda bukti pungutan yang tidak dikeluarkan oleh Pemkab Lumajang” Imbuhnya.

Para pekerja di jembatan timbang PT Mutiara Halim saat itu juga ditanya oleh Bupati terkait pendapatan rata-rata perhari yang diperoleh, mereka mengaku pagi hari Rp 8 juta, sore harinya Rp 20-25 juta dan malam Rp 10-12 juta rupiah.(adi/yan)

Ini terlihat sampai saat ini pintu masuk dan pintu keluar jembatan timbang tersebut, masih terpasang plang dan rambu dilarang masuk atau tutup. Bahkan dari dalam kantor jembatan timbang, juga tidak tampak aktivitas pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur maupun dari Kemenhub.

Kondisi tersebut mendapat sorotan Komisi III DPRD Kabupaten Blitar. Menurut Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, keberadaan jembatan timbang sebenarnya sangat diperlukan untuk mengatur atau menertibkan truk agar tidak bermuatan melebihi tonase, yang pada akhirnya bisa menjaga agar kondisi jalan tidak cepat rusak. Hanya saja, sejak Maret 2017 lalu wakil rakyat tidak memiliki kewenangan.

“Karena sejak Maret tahun lalu sudah dialihkan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) ke pusat, maka saat ini bukan kewenangan kami”, kata Supriadi, Selasa (10/04/2018).

Kendati demikian, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar bisa disampaikan ke Pemprov Jawa Timur dan pusat terkait operasional jembatan timbang di Kecamatan Talun tersebut. Supriadi berharap agar jembatan timbang itu bisa segera beroperasi mengingat truk yang melintas di Kabupaten Blitar sangat banyak.

“Setidaknya, jembatan timbang itu bisa berfungsi seperti sediakala untuk menertibkan truk yang melebihi tonase”, tandas Suoriadi.

Supriadi menambahkan, sejak Maret 2017 jembatan timbang diberhentikan resmi oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu dilakukan karena kewenangannya berpindah tangan, yang sebelumnya kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, kemudian dialihkan ke Pemerintah Pusat. Dalam hal ini Kementrian Perhubungan (Kemenhub). (jar/nay)