Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa proyek tersebut membutuhkan dukungan sarana prasarana yang tidak sederhana. Salah satunya, adalah pembangunan jembatan khusus, agar distribusi sampah tidak melewati kawasan permukiman warga.

“Kalau 1.000 ton sampah bolak-balik, sirkulasi kendaraan akan tinggi dan banyak melewati jalan kampung. Itu akan mengganggu, sehingga harus ada jembatan. Tapi nilainya cukup besar, sekitar Rp 75 miliar,” kata Wali Kota Wahyu, Rabu (18/03/2026) tadi.

Selain persoalan infrastruktur, Wali Kota Wahyu juga menyebut bahwa volume sampah di Kota Malang juga belum memenuhi syarat pembangunan PSEL yang idealnya mencapai 1.000 ton perhari. Saat ini, jumlah sampah harian dinilai masih di bawah angka tersebut.

“Kalau dengan PSEL, itu idealnya 1.000 ton perhari. Kota Malang saja tidak sampai segitu,” tambahnya.

Karena itu, rencana proyek PSEL tersebut akan dipindahkan ke Kabupaten Malang. Meski begitu, Kota Malang tetap akan menyuplai sampah untuk diolah dalam proyek tersebut.

Baca juga :

“Tidak apa-apa pindah ke Kabupaten. Karena sampahnya nanti kita buang di Kabupaten Malang dan akan diolah di sana menjadi energi listrik,” imbuhnya.

Sementara itu, Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, menambahkan bahwa kondisi lahan di TPA Supit Urang juga memerlukan penanganan khusus yang berbiaya besar. Penyiapan lahan hingga pemantapan area, dinilai tidak sederhana.

“Penyiapan lahan dan pemantapannya membutuhkan biaya cukup besar. Termasuk tambahan sarana prasarana seperti jalan dan jembatan baru,” jelasnya.

Selain itu, juga terdapat potensi lonjakan volume kendaraan jika tetap menggunakan akses jalan lama. Menurutnya, intensitas lalu lintas truk sampah bisa meningkat hingga dua setengah kali lipat, sehingga dinilai tidak memungkinkan.

“Kalau tetap memakai jalan yang ada, volumenya bisa naik sampai 2,5 kali lipat. Itu akan sangat membebani akses yang ada,” lanjutnya.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, maka rencana pembangunan PSEL di Supit Urang akhirnya tidak dilanjutkan. Pemerintah Kota Malang kini mempertimbangkan skema lain yang lebih realistis, untuk pengelolaan sampah ke depan.

“Kita akan mencoba bantuan dari Pemerintah Pusat untuk LSDP, di mana pengolahan sampah itu bisa menjadikan apakah itu RDF atau briket, atau mungkin teknologi yang lain. Itu yang masih kita usahakan sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota dan persetujuan Ketua DPRD,” imbuhnya. (rsy/sit)

Sementara prosesi peresmian Jembatan Gantung Garuda ini, bersama dengan pelaksanaan peresmian yang dilakukan Presiden RI, Prabowo Subianto, secara daring terhadap 218 jembatan yang dibangun di berbagai daerah. Termasuk, di wilayah yang sebelumnya terdampak bencana seperti Aceh.

”Jembatan Garuda ini sangat bermanfaat dan membantu masyarakat. Mengingat, jembatan ini adalah jembatan penghubung,” kata Bupati Sanusi.

Dijelaskannya, bahwa sebelumnya masyarakat menggunakan perahu getek untuk bisa melintas. Sehingga, itu sangat berbahaya, terutama bagi anak-anak dari Desa Ternyang, yang ingin sekolah di wilayah Kecamatan Kepanjen.

“Masyarakat sebelumnya cukup kesulitan dan makan waktu lama untuk bisa menyebrang. Dengan keberadaan Jembatan Garuda ini, maka dapat di tempuh 15 menit saja dan lebih efisien. Ke depannya, jembatan ini bisa menjadi jembatan pariwisata,” tambah bupati.

Baca juga :

Pembangunan Jembatan Gantung Garuda ini, lanjutnya, semuanya dari TNI. Namun, Pemerintah Kabupaten Malang mendukung dengan pavingisasi dari Desa Ternyang.

“Daya dukung Pemkab Malang atas keberlanjutan keberadaan jembatan ini akan melakukan pemeliharaan. Tentunya, setelah diserahkan kepada Pemkab Malang,” tegas Bupati Malang.

Dalam kegiatan ini, hadir Kepala Staf Kodam (Kasdam) V/Brawijaya, Brigjen TNI Zainul Bahar, Komandan Korem (Danrem) 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Kohir, Komandan Kodim (Dandim) 0818/Malang-Batu, Letkol Czi Bayu Nugroho.

Melalui sambungan langsung, Presiden Prabowo meresmikan sejumlah jembatan, meliputi 77 Jembatan Bailey, 59 Jembatan Armco dan 82 Jembatan Perintis yang dibangun dalam waktu sekitar 2,5 bulan. Presiden Prabowo juga menegaskan, pembangunan ratusan jembatan di berbagai daerah merupakan bukti kehadiran negara hingga ke tingkat paling kecil di masyarakat.

Pembangunan jembatan tersebut, merupakan hasil kerja keras Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, khususnya Satgas Jembatan, yang ditugaskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penghubung di berbagai wilayah. “Sekali lagi, ini adalah bukti bahwa Pemerintah Republik Indonesia hadir. Pemerintah secara khusus membentuk Satgas tersebut dan menugaskan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak, untuk memimpin langsung pembangunan jembatan di berbagai daerah, baik berukuran besar maupun jembatan kecil yang berada di desa-desa,” kata Presiden Prabowo.

Ditegaskannya, bahwa pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat menghadapi kesulitan tanpa kehadiran negara. “Pembangunan infrastruktur seperti jembatan menjadi bagian penting untuk memastikan akses masyarakat tetap terjaga,” tegasnya. (pro/gie)

Peresmian sendiri, dilakukan Dandim 0825 Banyuwangi Letkol (Arm) Triyadi Indrawijaya bersama warga, Senin (09/03/2026) tadi. Kegiatan ini, bagian dari launching 200 jembatan perintis secara serentak di Indonesia. Hadir dalam peresmian itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Banyuwangi, MY Bramuda dan perwakilan Forkopimda, Camat hingga Kades.

Letkol Arm Triyadi menerangkan bahwa jembatan gantung di Banyuwangi ini dibangun di atas Sungai Bango, dengan lebar sungai sekitar 34 meter. Bentangan jembatan mencapai 50 meter dan kini memiliki lebar 1,60 meter.

“Awalnya lebar 1,20 meter, namun atas masukan masyarakat kami tambah masing-masing 20 sentimeter kanan kiri agar lebih nyaman dilalui,” ujarnya.

Jembatan ini, lanjutnya, menghubungkan Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung dan Desa Sambirejo, Kecamatan Bangorejo. Sebelumnya, warga harus memutar cukup jauh untuk beraktivitas sehari-hari.

Letkol Arm Triyadi menambahkan bahwa pembangunan dilakukan selama 41 hari, mulai 10 Januari hingga 20 Februari 2026. Prajurit TNI dan warga bekerja bergantian selama 1×24 jam.

Baca juga :

“Kami bagi anggota dalam 4 sif. Ini murni pengabdian agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Menurutnya, manfaat utama jembatan ini untuk memudahkan anak-anak sekolah dan aktivitas mengaji yang sebelumnya harus menyeberang sungai atau mengambil jalur lebih jauh. “Sekarang anak-anak bisa lebih cepat ke sekolah dan tempat mengaji. Ini juga mempercepat akses warga ke sawah dan ladang,” tambahnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Banyuwangi, MY Bramuda, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan TNI dalam pembangunan tersebut. “Keberadaan jembatan akan meningkatkan nilai ekonomi kawasan karena mobilitas barang dan hasil pertanian menjadi lebih lancar,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini TNI selalu berjalan seiring dengan pemerintah daerah. Pembangunan yang dilakukan juga menyentuh daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau dan memang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Ini bukti negara hadir menjawab kebutuhan akses ekonomi dan pendidikan masyarakat. Pemkab siap mendukung program seperti ini,” imbuhnya.

Salah satu warga, Maryam (70), mengaku bersyukur atas pembangunan jembatan itu. Selama puluhan tahun, dirinya dan warga lain harus menyeberangi sungai untuk beraktivitas. “Dulu kalau ke sawah atau anak mau ngaji harus menyeberangi sungai kadang harus muter. Sekarang sudah enak, tidak perlu muter lagi. Terima kasih TNI,” ucapnya. (kom/bwi/gie)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, membenarkan adanya penghentian sementara akses tersebut. Menurutnya, langkah itu diambil untuk mendukung kelancaran pembangunan jembatan permanen yang kini memasuki tahap krusial.

“Iya, ditutup mulai 14 Februari sampai tiga atau empat hari ke depan, sampai 17 Februari 2026,” ujar Jaya, sapaan akrabnya, Kamis (12/02/2025) tadi.

Jaya menegaskan, penutupan bukan disebabkan kerusakan, melainkan adanya pergeseran Jembatan Bailey yang selama ini difungsikan sebagai akses sementara. Pergeseran dilakukan karena lokasi tersebut digunakan untuk pemasangan pondasi jembatan permanen.

“Jadi ada pemasangan pondasi yang memakan tempat Jembatan Bailey. Maka dari itu dipindah,” katanya.

Baca juga :

Selama proses berlangsung, arus kendaraan akan dialihkan. Dishub telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas guna meminimalkan dampak kemacetan. Apabila pengendara dari arah Jalan Sulfat Simpang Utara menuju Jalan LA Sucipto dapat melalui Jalan Kapiworo, kemudian ke Jalan Industri Wendit Barat.

“Alternatif lain dapat memanfaatkan Jalan Sunandar Priyo Sudarmo. Mungkin di Jalan Sulfat nantinya akan terjadi kepadatan. Kami sudah mengatur lalu lintas seperti sebelumnya,” tambahnya. 

Sementara itu, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menambahkan bahwa pergeseran Jembatan Bailey merupakan bagian dari skenario teknis pembangunan. Langkah tersebut diperlukan agar mobilisasi alat berat lebih leluasa dan pekerjaan konstruksi berjalan optimal.

“Langkah ini diperlukan untuk mobilisasi alat berat agar lebih leluasa sehingga pengerjaan konstruksi berjalan lancar,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengatakan bahwa anggaran yang disiapkan yakni sebesar Rp 5 miliar. Besarnya anggaran tersebut, sejalan dengan perubahan desain dan spesifikasi konstruksi, termasuk penggunaan material precast beton.

“Konstruksi jembatan baru ini berbeda dengan jembatan lama. Kami bangun lebih tinggi dan lebih lebar, serta menggunakan material yang lebih bagus, yakni precast beton. Karena kualitasnya lebih baik, anggarannya juga menyesuaikan,” ujar Dandung, Jumat (23/01/2026) tadi.

Penggunaan precast beton dipilih, ujarnya, karena dinilai memiliki kekuatan struktur yang lebih baik, mutu terkontrol, serta daya tahan jangka panjang dibandingkan konstruksi sebelumnya. Material tersebut, juga diharapkan mampu meminimalkan risiko kerusakan serupa di masa yang akan datang.

Baca juga :

“Nantinya Jembatan Sonokembang akan memiliki panjang sekitar 17 meter, dengan lebar ditingkatkan dari 5,5 meter menjadi 9 meter. Selain itu, ketinggian jembatan juga akan disesuaikan dengan elevasi jalan di sekitarnya guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan,” tambahnya.

Sebagai informasi, Jembatan Sonokembang sebelumnya ambrol pada Oktober 2025 lalu. Setelah lebih dari tiga bulan menggunakan Jembatan Bailey sebagai jembatan darurat, Pemkot Malang kini memastikan pembangunan permanen segera dilakukan.

Dandung menegaskan, selama proses pembangunan berlangsung, arus lalu lintas tetap dapat berjalan normal. Hal ini karena Jembatan Bailey akan tetap difungsikan hingga jembatan baru selesai dan resmi dioperasikan.

“Jembatan Bailey tetap digunakan sampai jembatan baru beroperasi, sehingga tidak ada penutupan total akses jalan,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Dandung, itu mengatakan bahwa perbaikan pondasi akan dilakukan sebelum penataan Kawasan Splendid dan Heritage mulai dilaksanakan. Penguatan pondasi diperlukan, karena sebelumnya mengalami penggerusan.

“Yang dianggarkan sementara ini untuk penguatan pondasinya dahulu, karena kemarin tergerus. Nanti secara keseluruhan akan ada penataan kawasan,” ujar Dandung, Rabu (14/01/2026) tadi.

Ditambahkannya, bahwa untuk perbaikan pondasi jembatan, direncanakan akan dikerjakan secepatnya dengan menggunakan anggaran dari APBD Kota Malang. Nilai anggaran yang disiapkan, diperkirakan berkisar antara Rp 300 hingga Rp 500 juta.

Baca juga :

“Kalau bicara kekuatan konstruksi jembatan, itu masih aman. Apalagi jembatan tersebut tidak diperuntukkan bagi kendaraan roda empat, melainkan hanya untuk kendaraan roda dua saja. Sehingga, pondasi ini saja yang perlu dilakukan perbaikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, menurutnya penataan kawasan Splendid ke depan akan dilakukan melalui konsep revitalisasi, bukan sekadar pengecatan ulang jembatan. Penataan tersebut diharapkan dapat menghubungkan kawasan Splendid dengan Kayutangan Heritage sebagai satu kesatuan kawasan.

“Konsepnya revitalisasi kawasan, bukan cuma dicat saja. Harapannya nanti bisa menyambungkan Heritage Kayutangan dengan kawasan Splendid,” imbuh Dandung.

Sebagai informasi, penataan kawasan ini merupakan bagian dari arahan Wali Kota Malang yang ingin menghidupkan kawasan Splendid. Sehingga, penataan tidak hanya menyasar jembatan saja, tetapi juga Kawasan Pasar Splendid yang sebelumnya dikenal sebagai Kawasan Pasar Senggol. (rsy/sit)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu mengatakan bahwa keberadaan jembatan nantinya akan memperkuat konektivitas wisata. Selain itu, juga mempermudah akses pengunjung yang datang dari berbagai arah, termasuk dari Stasiun Kereta Api Malang.

“Tidak menutup kemungkinan nanti akan ada jembatan ikonik dari Kayutangan Heritage ke Splendid. Kalau sudah nyambung, ini menjadi satu kesatuan,” ujar Wali Kota Wahyu, Rabu (14/01/2026) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa pengembangan kawasan tersebut mencakup sejumlah titik strategis. Seperti Kayutangan Heritage, kawasan Splendid, Pasar Senggol, Taman Rekreasi Kota (Tarekot), Balai Kota, hingga Alun-Alun Kota Malang yang saat ini sedang direvitalisasi.

“Dalam penataan kawasan ini harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Sehingga, ini kita siapkan sejak awal,” tegasnya.

Dengan konsep kawasan wisata terpadu tersebut, Pemkot Malang berharap wisatawan dari luar daerah dapat menikmati berbagai destinasi heritage, budaya dan ruang publik secara lebih nyaman dan tertata. “Kita akan tata dan ini akan menjadi satu kesatuan yang nanti bisa mengimbangi semua keinginan masyarakat untuk datang ke sini, wisatawan dari luar kota juga terfasilitasi, PKL dan parkir juga tertata,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Menurut Wali Kota Wahyu, kondisi plengsengan jembatan peninggalan Belanda itu saat ini cukup mengkhawatirkan. Sejumlah bagian bahkan mulai mengalami keroposan akibat usia bangunan yang sudah sangat tua.

“Plengsengannya itu sangat mengkhawatirkan. Ini jembatan peninggalan Belanda yang sebenarnya sangat bagus kalau kita perbaiki,” ujar Wahyu, Senin (29/12/2025) tadi.

Selain berfungsi sebagai infrastruktur penghubung, Jembatan Brawijaya juga memiliki nilai sejarah tinggi. Menurutnya, apabila dilakukan perbaikan dan pengecatan ulang, jembatan tersebut berpotensi menjadi salah satu ikon kawasan dan destinasi swafoto bagi masyarakat.

“Kalau ditata dan dicat ulang, jembatan ini bisa jadi spot selfie karena nilai sejarahnya kuat. Jembatan ini dibangun bersamaan dengan kawasan sekolah di sekitarnya,” ucapnya.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga mengakui, bahwa proses perbaikan jembatan sempat terkendala karena sebelumnya gagal lelang. Namun, pihaknya juga memastikan upaya perbaikan tetap dilanjutkan melalui proses lelang ulang.

“Memang kemarin sempat gagal lelang karena nilai tertentu, tapi tetap kita upayakan. Insyaallah masuk anggaran 2026 karena akan dilakukan lelang ulang,” tegasnya.

Selain perbaikan fisik jembatan, Pemkot Malang juga akan melakukan penataan kawasan sempadan sungai di sekitar lokasi. Itu karena, kawasan sempadan sungai tidak diperbolehkan untuk bangunan permanen karena berpotensi membahayakan keselamatan warga, terutama saat terjadi ancaman banjir.

“Kawasan ini berada di sempadan sungai, tentu perlu pendekatan kepada warga. Kalau terjadi sesuatu, yang disalahkan pemerintah. Maka perlu sosialisasi agar warga memahami risikonya,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Julhardjanto, mengatakan bahwa kondisi konstruksi Jembatan Muharto Barat sudah sangat mendesak dan tidak lagi cukup jika hanya dilakukan perbaikan. Karena itu, Pemkot Malang mengusulkan pembangunan jembatan secara menyeluruh kepada pemerintah pusat.

“Jembatan ini memiliki peran strategis sebagai penghubung kawasan logistik. Di bawah jembatan, kondisi konstruksinya sudah sangat mendesak untuk dilakukan penanganan. Jadi bukan perbaikan, tapi kami mengusulkan pembangunan,” ujar Dandung, Sabtu (20/12/2025) tadi.

Dijelaskan Dandung, pada 2019 lalu Pemkot Malang sempat melakukan penanganan sementara berupa penguatan konstruksi tanpa membongkar total jembatan. Dampaknya pada saat itu Jembatan Muharto Barat harus ditutup untuk kendaraan roda empat dan hanya bisa dilalui kendaraan roda dua.

Baca juga :

“Karena sifatnya sementara, pembangunan jembatan dinilai harus segera direalisasikan agar tidak menimbulkan risiko keselamatan. Apalagi, arus lalu lintas di kawasan tersebut terbilang padat setiap hari,” tambahnya.

Masih menurut Dadung, bahwa usia jembatan tersebut sudah lebih dari 30 tahun. Statusnya pun milik Pemkot Malang, namun diusulkan pembangunan sebagai upaya Pemkot di tengah situasi efisiensi anggaran.

Selain Jembatan Muharto Barat, Pemkot Malang juga mengusulkan pembangunan Jembatan Muharto Timur yang memiliki kondisi konstruksi hampir serupa karena dibangun pada periode yang sama. Satu jembatan lainnya yang turut diusulkan adalah Jembatan Glendang Pakem di Madyopuro, yang mengalami kerusakan akibat banjir besar tahun lalu.

“Kondisinya memang rusak karena terdampak banjir besar, jadi sekaligus kami usulkan ke pusat,” imbuh Dandung. (rsy/sit)