Di periode Januari-April tahun 2019 misalnya, nilai ekspor Indonesia mencapai USD 212 juta atau 4,47 persen dari total impor produk kelautan dan perikanan Tiongkok. Jumlah ini meningkat menjadi USD 223 juta atau 5,13 persen total impor produk kelautan dan perikanan Tiongkok di tahun 2020. Sementara di Januari-April 2021, nilai ekspor Indonesia sudah menyentuh angka USD 251 juta atau 6,8 persen total impor produk kelautan dan perikanan Tiongkok.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

“Diantara negara ASEAN, Indonesia merupakan eksportir produk perikanan terbesar ke Tiongkok,” kata Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina usai mengikuti rapat penanganan produk ekspor ke Tiongkok, Selasa (15/06).

Ekspor komoditas kelautan dan perikanan Indonesia ke Tiongkok telah mengungguli negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Norwegia, dan Selandia Baru. Dimana masing-masing negara tersebut menempati peringkat 6, 8 dan 9 negara pengekspor komoditas kelautan dan perikanan ke Tiongkok.

Karenanya, guna menjaga kualitas dan mutu produk, BKIPM bergerak cepat menyusul temuan paparan Covid-19 pada produk hasil perikanan asal Indonesia. Rina mengaku, saat ini jajarannya telah menerima 20 notifikasi terkait kasus tersebut. Indonesia melalui BKIPM KKP, juga telah melakukan harmonisasi dengan pihak otoritas Tiongkok (General Administration of Custom the people’s Republik of China/GACC) tentang notifikasi produk perikanan yang positif Covid-19 melalui bilateral meeting yang telah dilakukan sebanyak 9 kali.

“Kami menerima 20 notifikasi yang berasal dari 14 UPI terkait temuan ini,” sambungnya.

Selain itu, Pusat Pengendalian Mutu BKIPM telah melakukan internal suspend terhadap 14 UPI eksportir produk perikanan dan meminta mereka untuk melakukan pengendalian paparan Covid-19 pada seluruh rantai kegiatan produksi hulu-hilir, termasuk terhadap pekerja. Rina mengaku, terdapat 10 negara yang melakukan protes terhadap tindakan Tiongkok terkait impor produk perikanan melalui WTO.

Kendati demikian, Indonesia memilih pendekatan bilateral untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga produk perikanan Indonesia bisa tetap diekspor ke Tiongkok.

Dalam pertemuan bilateral, BKIPM pun meminta klarifikasi teknis terhadap paparan Covid-19 kepada GACC. Hal tersebut, dikarenakan baik produk, kemasan, peralatan proses dan pekerja telah diuji Covid-19 dan dinyatakan negatif.

Langkah lain yang juga ditempuh ialah konsolidasi terhadap metode pengujian yang sesuai, bersama dengan beberapa laboratorium untuk melakukan pengujian Covid-19. Rina mendorong seluruh pekerja di UPI yang melakukan ekspor untuk dimasukkan dalam target prioritas program vaksinasi. “Mengingat pentingnya industri perikanan yang bisa menjadi pengungkit ekonomi dan market share kita ke Tiongkok, kita pastikan bahwa KKP khususnya BKIPM akan berbuat semaksimal mungkin,” ucapnya. (hms/kkp/aye/ed2)

“Ekspor perdana berupa multi products mengingat saat ini baru mulai terjadi musim timur yang diperkirakan berlangsung hingga bulan Agustus 2021,” ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Artati Widiarti, Sabtu (22/05).

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Menko Zulhas Tinjau Pelaksanaan KDKMP Candirenggo Kabupaten Malang

Saat meninjau kesiapan ekspor dari SKPT pekan lalu, Artati juga melihat langsung produk yang akan diekspor ke jepang yakni ikan cakalang. Dari kunjungan tersebut, dia juga mengecek langsung kesiapan fasilitas integrated cold storage (ICS) yang dibangun KKP di SKPT Biak. Tak hanya itu, dia juga memeriksa pendampingan pemenuhan persyaratan dan persiapan sertifikasi Good Manufacturing Practice berupa Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang dilakukan jajarannya di Biak.

Untuk menjaga dan meningkatkan ekspor dari Biak di masa yang akan datang, Artati memastikan Ditjen PDSPKP telah menyusun rencana jangka menengah dan jangka panjang, seperti pembangunan pabrik es kapasitas 20 ton melalui dana APBN tahun 2022.

Artati juga meminta para jajarannya, untuk terus menjalin kerja sama dengan Pemda dan Pelindo IV dalam pemanfaatan sebagian dermaga umum sebagai tambat labuh kapal ikan berukuran diatas 30 Gross Tonage (GT) (Tonase Kotor). Kerja sama Ditjen PDSPKP dengan Pelindo IV sendiri telah dibangun sejak 2019 hingga sekarang. Hal ini menjadi salah satu bentuk implementasi sinergi program Ditjen PDSPKP dan Pelindo IV dalam meningkatkan ekspor dan penguatan logistik ikan nasional.

Sejak 2017, Ditjen PDSPKP sebagai penanggung jawab SKPT Biak telah membangun sejumlah sarana dan prasarana meliputi ICS, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), 100 unit kapal 3 GT lengkap dengan alat tangkap, penyediaan sarana rantai dingin untuk nelayan berupa sarana cool box dan chest freezer. Seluruh sarana dan prasarana telah dimanfaatkan dengan baik.

Selain itu, KKP melalui Ditjen PDSPKP juga melakukan pembangunan sumber daya manusia melalui edukasi, seperti pelatihan dan bimbingan teknis kepada masyarakat perikanan berupa peningkatan kapasitas kelembagaan dari sebelumnya bersifat soliter, kemudian berkelompok dan saat ini telah bergabung dalam lembaga koperasi perikanan.

Selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan usahanya, sejumlah nelayan telah difasilitasi akses pembiayaan melalui kredit program, KUR yang digunakan nelayan untuk pembelian kapal dan modal kerja melaut. Dalam pengelolaan usahanya, nelayan penerima KUR telah bekerjasama dengan Koperasi Karper untuk menjual hasil tangkapan dan sekaligus pembayaran angsuran. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menargetkan ekspor produk perikanan secara langsung dari Biak pada bulan Juli 2021. Di bawah kepemimpinan Menteri, Sakti Wahyu Trenggono, KKP juga menargetkan peningkatan kualitas produk hasil perikanan untuk menggenjot volume dan nilai ekspor di tahun 2021. (hms/kkp/aye/ed2)