Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Prayitno, mengatakan bahwa penyelenggaraan pelatihan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana yang terencana dan berbasis data. Walau secara statistik kebencanaan di Kota Malang tidak sebesar wilayah di sekitarnya seperti Kabupaten Malang, namun Kota Malang tetap memiliki risiko bencana.

Baca juga :

Oleh karena itu, ujarnya, pengetahuan dan pelatihan Jitupasna penting dimiliki untuk memastikan bahwa upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Melalui pelatihan Jitupasna ini, diharapkan dapat membekali para peserta dengan kemampuan teknis dalam melakukan kajian kebutuhan pascabencana secara cepat dan akurat.

“Dengan pelatihan Jitupasna ini nantinya diharapkan kecamatan dan kelurahan bisa mengidentifikasi kebutuhan pascabencana. Supaya, jika terjadi bencana kita tidak tahu ilmunya, kerugian dan kerusakannya apa dan bagaimana cara pemulihannya. Sehingga, output ketika ada kajian kebutuhan pascabencana ini menjadi lebih mudah,” kata Kalaksa.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, penguatan kolaborasi dan koordinasi antar pihak terkait juga harus dilakukan. “Karena hanya melalui sinergi yang kuat, upaya penanggulangan bencana di Kota Malang, khususnya pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, dapat terlaksana dengan baik, berkelanjutan, dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” paparnya. (kom/mlg/sit)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang memberikan sambutan dalam pelaksanaan itu memberikan apresiasinya. Dirinya berharap, melalui pelatihan Jitupasna nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang jitu, terlebih juga memberikan pengetahuan terkait dengan bencana yang terjadi di masing-masing wilayah.

“Tentu antisipasi harus banyak dilakukan. Apalagi, kelurahan tangguh juga sudah dibentuk. Sehingga koordinasi antar pihak sangat dibutuhkan. Jitupasna ini juga mencakup recovery (pemulihan, red), rehabilitasi dan rekontruksi yang tepat,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Melalui kegiatan tersebut, tambahnya, nantinya dapat memberikan pemahaman kepada para SDM di masing-masing kelurahan dan kecamatan. Sehingga, pada saat terjadi bencana sudah dapat mengetahui antisipasi yang harus dilakukan.

“Makanya tadi, saya tekankan terkait bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Termasuk juga, misalkan menghitung kerugian yang terjadi saat itu. Dengan data tersebut, nanti kita bisa memberikan penjelasan pada masyarakat apabila terjadi bencana, agar nanti masyarakat bisa paham dan menjadi satu dasar untuk mengantisipasi agar tidak ada dis informasi yang diterima. Tetapi juga mungkin informasi terkait hal-hal kejadian bencana disekitar situ,” jelasnya.

Baca juga :

Disamping itu, Pemkot Malang juga selalu memberikan bantuan kelengkapan sarana prasarana (Sarpras) kepada masyarakat yang terkena bencana. “Bantuan Sarpras tentunya ada. Kemudian, ini tinggal orangnya. Artinya, kita berikan termasuk juga tanggung jawab dari kasi sarpras kita berikan semua. Karena ini merupakan suatu langkah yang harus dilakukan apabila terjadi kejadian bencana itu,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Malang, Prayitno, menyampaikan bahwa pelatihan itu dilakukan dengan mendekati di masing-masing kelurahan. Karena sebagai instansi terdepan.

“Jika terjadi apa-apa pasti tanyanya di kelurahan. Ironis kalau misalnya jembatan rubuh, longsor, tapi kelurahan yang jadi rujukan tidak mengetahui cara menghitung (kerugian). Kalau menghitung biasanya kesedikitan atau kelebihan,” kata Prayit.

Lebih lanjut, untuk pelatihan yang diberikan tersebut mulai dari teori sampai dengan praktik. Sehingga, diharapkan para peserta yang telah mengikuti pelatihan pulang tanpa tangan kosong.

“Nanti sudah mampu memberi hitung-hitungan sesuai ketentuan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Jatim,” imbuh Prayit. (rsy/sit)

“Seperti yang kita ketahui, kejadian bencana itu yang mengetahui pertama adalah perangkat desa atau masyarakat sekitar. Maka dari itu, BPBD memastikan proses pengkajian pasca bencana. Artinya, korban bencana sering terabaikan. Sehingga, diharapkan proses rehabilitasi dan rekontruksi bisa menjadi normal lagi seperti sebelum bencana terjadi,” kata Hendro Soelistijono.

Baca juga :

Pelaksanaan Jitupasna sendiri, paparnya, digelar dengan tujuan untuk bisa memberikan sosialisasi kepada semua masyarakat desa. Tentunya, untuk mengantisipasi dalam menghadapi kejadian setelah bencana. Sehingga, bisa segera terselesaikan jika sampai terjadi bencana alam.

Ditambahkan Hendro Soelistijono, bahwa Pemkab Jember sangat mensupport kegiatan ini. Karenanya, diharapkan semua masyarakat selalu siaga jika terjadi bencana. Selain itu, juga menjadi bekal apa yang harus dilakukan setelah terjadi bencana. (kom/rio/gie)