Menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember Antokalina Sari Verdiana menyampaikan, bahwa hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor : 7P/HUM/2020 yang menyatakan, untuk membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019.

Dijelaskan, dengan demikian mulai 1 Mei 2020 kemarin, untuk besaran iuran kepesertaan program JKN-KIS segmen PBPU dan BP kembali menjadi sebesar Rp 80.000 dari yang sebelumnya Rp 160.000 untuk kelas 1, Rp 51.000 dari Rp 110.000 untuk kelas 2, dan Rp 25.500 dari Rp 42.000 untuk kelas 3.

Sesuai data per 24 April 2020 telah tercatat jumlah kepesertaan Program JKN-KIS yang terdaftar di Kabupaten Lumajang adalah sekitar 713.158 peserta. Dari data kepesertaan itu, terdapat sekitar 73.221 peserta yang akan mengalami dampak terhadap penyesuaian iuran yang baru per 1 Mei 2020.

“Diantaranya peserta yang terdaftar dalam segmen PBPU sebanyak 54.226 peserta dan BP sebanyak 18.995 peserta,” ujar dia saat diminta keterangan melalui telepon selulernya, Senin (4/5/2020) pagi.

Dari data kepesertaan tersebut, ungkap Antokalina, terdapat peserta dari segmen PBPU sebanyak 26.328 peserta dan BP sebanyak 54 peserta di Kabupaten Lumajang mengalami non aktivasi, dikarenakan tidak patuh dalam membayar iuran. Ia berharap, dengan adanya penyesuaian iuran yang berlaku mulai 1 Mei 2020 kemarin, para peserta dapat terus berkontribusi dalam membayar iuran dan menjaga status kepesertaannya agar tetap aktif.

“Hal ini merupakan upaya memprioritaskan jaminan kesehatan dalam masa pandemi Covid-19 ini,” katanya.

Untuk pengecekan jumlah iuran dan status keaktifan kepesertaannya, peserta dapat menggunakan Aplikasi Mobile JKN, hotline 1500 400 dengan penggunaan fitur VIKA (Voice Interactive JKN) dan fitur CHIKA (Chat Asistant JKN), dengan menekan WA ke nomor 08118750400 (dengan memasukan nomor kartu KIS/BPJS Kesehatan/NIK beserta tanggal lahir), CHIKA pada Facebook Messenger dan CHIKA pada Telegram (https://t.me/BPJSKes_bot).

Sebelumnya melalui siaran persnya, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan, bahwa perhitungan pemberlakuan penyesuaian iuran sesuai dengan Putusan MA adalah per 1 April 2020. Untuk iuran bulan Januari sampai Maret 2020 tetap mengacu pada Perpres 75 tahun 2019 yaitu sebesar Rp 160.000 untuk kelas 1, Rp 110.000 untuk kelas 2 dan Rp 42.000 untuk kelas 3.

“Jadi untuk iuran Januari sampai Maret 2020 tidak ada pengembalian atau dikompensasi di bulan berikutnya. Namun, terhadap kelebihan iuran peserta JKN-KIS yang telah dibayarkan pada bulan April 2020 akan dikompensasikan ke iuran pada bulan berikutnya. (adi/yan)

Dengan adanya layanan tersebut, BPJS Kesehatan Surabaya menyarankan agar masyarakat yang akan mengurus segala jenis keperluan peserta JKN-KIS di Surabaya, agar alangkah baiknya ditengah situasi seperti ini untuk mengurungkannya.

“Adanya layanan Chika ini dapat memudahkan pelanggan selama physical distancing, sebab peserta JKN-KIS cukup mengakses layanan ini melalui Aplikasi WhatsApp, Telegram dan Facebook Messenger,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Herman Dinata Mihardja, Rabu (1/4) di KCU BPJS Kesehatan Surabaya, Jalan Raya Dharmahusada.

Layanan ini memudahkan Peserta JKN-KIS mengakses layanan tanpa harus keluar rumah atau datang ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Dengan Chika, peserta JKN-KIS nantinya dapat mengakses pelayanan untuk cek status peserta, cek tagihan, registrasi peserta dan perubahan data fasilitas kesehatan.

“Tak hanya itu, melalui Chika ini pula peserta dapat memperoleh informasi letak fasilitas kesehatan atau kantor BPJS Kesehatan terdekat melalui media sosial WhatsApp (08118750400), Facebook (BPJSKesehatanRI) maupun Telegram (https://t.me/BPJSKes_bot),” tambahnya. ( Ace/yan)

“Masyarakat terbiasa hidup enak, merokok, makan enak, tidak olahraga, dan lainnya. Namun ketika sakit, bukan hanya dirinya yang repot, namun juga keluarga dan sanak famili. 10 penyakit kronis di Indonesia disebabkan kita tidak menerapkan pola hidup sehat. Mau pilih mencegah atau mengobati? Kalau tetap sehat, mau aktivitas apapun oke,” ungkap Duta Program JKN-KIS, Ade Rai, saat memberikan tips dalam menjaga kesehatan harian kepada para anggota LVRI dan PEPABRI Malang, di Hotel Atria Malang, Kamis (8/8/2019).

Handaryo (tengah), didampingi FX. Pramudyio Hadi Riyanto, Ade Rai, Heru Srijanto, dan Hendry Wahjuni, saat preskon. (rhd)

Menurut Ade, tiap-tiap individu dapat menjaga kesehatannya melalui pola hidup sehat, yaitu mengatur pola makan dan olahraga dalam aktivitas keseharian. Dengan olahraga ringan sudah dapat membakar gula dari makanan yang kita makan.

“Tubuh kita adalah akumulasi dari apa yang kita konsumsi dan kita gerakan. Melalui pola hidup sehat, yaitu pola makan dan olahraga, kita atur apa yang baik buat kita konsumsi dan olahraga ringan yang bisa kita lakukan di rumah. Minimal itu,” tambah pemilik nama asli I Gusti Agung Kusuma Yudha Rai.

Binaragawan Indonesia ini menyoroti kebiasaan masyarakat yang terlalu menggampangkan kesehatan. Dimana saat ini mereka berpikir kesehatan sudah ditanggung negara melalui JKN-KIS. Padahal, mau negara sekaya apapun, jika masyarakat acuh untuk pola hidup sehat, maka negara tidak akan mampu mengobati semua pasien dengan baik.

Penyerahan kartu JKN-KIS kepada perwakilan LVRI. (rhd)

“Melalui pendekatan preventif dan promotif, kami mengajak untuk berpola hidup sehat. Sehingga jumlah pasien di rumah sakit dapat terkontrol dan semakin banyak pula masyarakat yang diuntungkan,” tandas body builder kelahiran Jakarta, 6 Mei 1970 ini.

Turut hadir diantaranya Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur Handaryo, Dewan Pengurus Pusat Legiun Veteran Indonesia FX. Pramudyio Hadi Riyanto, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI Heru Srijanto, dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Hendry Wahjuni, serta 200 peserta perwakilan LVRI dan PEPABRI Malang.

“Kami ucapkan terimakasih kepada pengurus besar LVRI dan PEPABRI karena terus berkomitmen dalam mendukung Program JKN-KIS. Harapan kami, pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai program JKN-KlS dapat meningkat, sehingga bisa memperoleh jaminan pelayanan kesehatan dengan lancar,” ungkap Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur, Handaryo.

Salah satu faktor penunjang kepuasan peserta adalah terpenuhinya informasi yang akurat dan update. Ada 5 ekspektasi peserta dalam pelayanan JKN-KIS, diantaranya kemudahan memperoleh informasi Program JKN-KIS, kemudahan dan kecepatan mendaftar, kemudahan dan kepastian membayar iuran, mendapat jaminan fasilitas kesehatan, serta menyampaikan keluhan dan memperoleh solusi.

“Melalui aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan mampu menjawab kebutuhan peserta tersebut,” jawab Handaryo.

Jika aturan sebelumnya, pensiunan TNI-Polri harus berobat ke rumah sakit tentara dan polisi. Dalam perkembangannya, melalui JKN-KIS bisa ke rumah sakit umum. Selain itu, dengan sistem teknologi ini dapat meminimalisir data ganda.

“Adanya Mobile JKN, merupakan kemudahan bagi anggota LVRI dan PEPABRI yang tidak bisa leluasa pergi jauh dan antri. Bisa dibantu anak dan cucu untuk mendaftar,” jelas Dewan Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI Heru Srijanto. (adn/yan)