Kasi Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang, Hery Budiyanto, menyampaikan bahwa dana yang digunakan pada pemasangan atau pengadaan traffic light di Jalan Lingkar Selatan, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp 380 juta. “Pemasangan atau fungsi traffic light diharapkan berguna bagi masyarakat untuk keselamatan pengguna akses jalur Jalan Lingkar Selatan,” ujarnya, Rabu (15/03/2023) tadi.

Pemasangan traffic light di jalur Jalan Lingkar Selatan (JLS), tambahnya, menyebar di dua titik. Yakni, pertigaan Kaseran Kecamatan Torjun dan perempatan Aeng Sareh, Kecamatan Kota Sampang.

“Ada dua titik traffic light yang sedang kami kerjakan untuk akses Jalan Lingkar Selatan, sebagai upaya menjaga dan meningkatkan keselamatan para pengguna jalan,” lanjutnya.

Menurutnya, rambu-rambu lalu lintas jenis traffic light masih menggunakan fasilitas traffic light portable yang digunakan sampai pengerjaan pemasangan lampu traffic light permanen selesai untuk digunakan. Jalur Jalan Lingkar Selatan sendiri, disebut masih membutuhkan rambu-rambu jenis lain. Seperti, lampu warming yang perlu dipasang di titik. Namun, pihaknya tetap memprioritaskan rambu larangan yang lebih urgen disiapkan terlebih dahulu.

“Rambu-rambu yang lain dapat mengikuti sebagai tambahan, karena tetap dibutuhkan demi kenyaman dan keselamatan pengendara,” katanya.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Pengerjaan pemasangan traffic light di Jalan Halim Perdanakusuma, ujarnya, diperkirakan selesai sampai awal April 2023 mendatang. Serta, melakukan sosialisasi terhadap seluruh pengguna jalan yang melintas di Jalan Lingkar Selatan untuk patuh terhadap rambu-rambu dan tertib berlalu lintas.

“Jika masih ada pelanggaran pasca sosialisasi, ada petugas berwenang dari Satlantas Polres Sampang yang dapat melakukan penindakan terhadap pengguna jalan,” ungkapnya.

Pada upaya menciptakan ketertiban berlalu lintas, Hery mengaku memiliki kewenangan dalam pengembangan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan bagian Sarana dan Prasarana (Sarpras). “Seperti lampu penerangan jalan, dan rambu-rambu lalu lintas yang lain,” paparnya. (raf/sit)

Kepala Desa Tugurejo, Supangat, mendampingi warga mengatakan bahwa ada sekitar 84 bidang yang hingga kini belum mendapatkan pembayaran ganti untung. “Dari pertemuan tadi, informasi yang disampaikan pada kami bahwa November akan dicairkan. Namun, kami juga tetap akan mengawal agar pencairan ini dipercepat karena kasihan warga. Apalagi, dahulu janjinya dibayar April,” ujar Supangat.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Diki Cobandono, yang turut menemui warga menyampaikan bahwa proses pencairan harus sesuai mekanisme yang ada. Walau pun, dirinya sendiri enggan merinci mekanisme seperti apa yang belum selesai dari proses ganti untung tersebut.

“Apapun yang terjadi, kalau mekanisme belum dilalui, maka kami tidak berani untuk membayar. Jadi, harus ada mekanisme dan harus selesai. Dan kalau mekanismenya sudah selesai di November, nanti tentu akan dibayarkan,” terang Diki Cobandono.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dirinya juga menambahkan, bahwa proses ganti untung tidak semudah seperti jual beli. “Ini tadi minta kepastian kapan dan kami sampaikan bahwa tidak bisa memberi langsung kepastian itu seperti jual beli. Karena, sekali lagi ada mekanismenya,” imbuhnya.

Lebih lanjut Diki menjelaskan, pembebasan tanah sebenarnya sudah selesai semua. Namun dalam proses pembangunan, diperlukan tambahan tanah. “Pembangunan JLS ada beberapa tambahan. Tambahan ini, tentu sudah biasa. Nah, tambahan inilah yang sebenarnya belum terbayar. Kalau pembebasan secara keseluruhan, sebelumnya sudah selesai,” terangnya.

Diki menyebut, luasan lahan untuk tambahan JLS sekitar 3,5 hektare. “Kami akan cek kembali luasnya berapa. Termasuk, harganya berapa dan berapa tanda tangan. Baru kita minta rekomendasi. Dan satu lagi, karena JLS adalah proyek strategis nasional dan pihaknya berharap masyarakat mendukung. Kami yakin ini bisa segera diselesaikan,” ujarnya. (jar/gie)

Selama ini, pembangunan JLS belum tuntas semua. JLS yang menghubungkan Banyuwang-Jember hanya belum terbangun sekitar 20 kilometer.

”Terkait JLS, saya sudah instruksikan Kementerian PUPR untuk segera melanjutkan. Dirjen Cipta Karya pekan ini juga akan datang ke Banyuwangi untuk membahas lebih lanjut,” kata Luhut.

Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dijadwalkan akan datang ke Banyuwangi tiga hari ke depan.

“Saya mengutus Direktur Cipta Karya ke Banyuwangi untuk menginventarisasi program-program apa yang dibutuhkan Banyuwangi agar bisa kami bantu. Kamis atau Jumat besok, tim kami ke Banyuwangi,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam rakor virtual tersebut.

Rakor diikuti Menhub, Budi Karya Sumadi; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basoeki Hadimoeljono; Menteri Agraria Tata Ruang/BPN, Sofyan Djalil; Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibyo; Kementerian LHK; Kemendikbud; Kementerian BUMN; Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); Dirut PT Pelindo III Saefudin Noer; dan berbagai instansi lainnya.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, Anas optimistis, pembangunan JLS bakal mempercepat pergerakan ekonomi wilayah selatan.

”Akan ada denyut ekonomi baru dengan JLS ini. Ada banyak peluang pariwisata dan pertanian yang terbuka. Tentu ini juga mendorong pemulihan ekonomi setelah terpukul karena pandemi Covid-19,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Luhut juga menyebut akan memberikan dukungan pada pengembangan event sport tourism yang banyak digelar Banyuwangi selama ini. Salah satunya, Luhut akan membantu pelaksanaan International Tour de Banyuwangi Ijen (ITdBI).

“Berkat prestasi yang diraih Banyuwangi, pemerintah pusat menyiapkan Rp 30 miliar untuk membantu penyelenggaraan Tour de Banyuwangi Ijen tahun berikutnya. Saya sudah banyak mendengar tentang kesuksesan Tour de Banyuwangi Ijen. Karena itu kami siapkan bantuan Rp 30 miliar dari APBN, termasuk untuk membantu pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalannya,” pungkas Luhut.

Ajang ITdBI, yang digelar sejak 2012. terbukti mampu mendongkrak pariwisata, dan membuat jalan-jalan dibangun. Sepanjang 600 kilometer, ratusan pembalap luar negeri berpacu, termasuk menyusuri jalan menuju kaki Gunung Ijen. Tahun ini ITdBI batal digelar karena masa pandemi Covid 19. Kemungkinan akan kembali digelar tahun depan atau mengikuti perkembangan pandemi.

”Bantuan dari pemerintah pusat tersebut bisa digunakan untuk menambah pembangunan infrastruktur jalan-jalan di Banyuwangi,” papar Anas. (tut/mzm)

 
Memontum Malang – Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang segera membangun Jalan Tembus Lintas Selatan (JLS) di Dusun Banjarsari Desa Sindurejo wilayah setempat. Rencana pembangunan jalan sepanjang sekitar 6,200 Km ini masuk kawasan Perum Perhutani KPH.Malang wilayah RPH.Bantur,selama berpuluh-puluh tahun dinyatakan terisolir. Hal itu seperti disampaikan Tatok Irawanto SH,Camat Gedangan Rabu (29/8/2018) siang tadi. Dikatakan, selama ini kawasan tersebut dinyatakan terisolir.Dengan pembangunan jalan tembus nanti bisa jauh lebih hemat,khususnya untuk jarak tempuh menuju JLS yang sebelumnya harus berputar sejauh 19 Km.

“Kawasan disitu memang terisolir karena tidak ada jalan yang menuju kesana.Dengan dibangunnya jalan tembus nanti akan jauh lebih hemat.Untuk menuju JLS hanya makan waktu sekitar setengah jam saja”,ujar Tatok.Lanjut dia,Selasa(28/8/2018)kemaren,pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi diruang Sekda Kabupaten Malang bersama dinas terkait termasuk Bina Marga dan Perum Perhutani KPH.Malang.

”Selanjutnya kami bersama-sama akan melakukan kroscek lapangan.Mereka juga setuju dengan program ini,” ulas Tatok.

Sebagai tahap awal,pihak panitia desa sudah melayangkan surat pengajuan ke Perum Perhutani KPH Malang untuk ditindak lanjuti ke Pemkab Malang. Dengan terealisasinya pembangunan jalan tembus nanti,segala kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan mudah. Sementara,PJS Kades Sindurejo Nasuki berharap,dengan dibangunnya jalan tembus nanti,selain mempermudah akses wisata juga dapat mendongkrak perkembangan ekonomi warga sekitar.(sur/yan)

Bupati Blitar, Rijanto mengatakan, bahwa tugas Pemkab Blitar terkait proyek Jalur Lintas Selatan (JLS), hanya sebatas masalah lahan saja. Dimana berdasarkan kesepakatan dengan Perhutani, Pemkab Blitar diwajibkan melakukan reboisasi sebagai ganti lahan milik perhutani yang dibuka untuk proyek JLS. Lahan yang harus direboisasi seluas 120 hektare. Jumlah tersebut merupakan luas lahan yang digunakan ditambah 10 persen luasan lahan. Hal itu sesuai dengan regulasi baru tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Kami memastikan tanggung jawab Pemkab Blitar terkait lahan sudah selesai dan tinggal menungu realisasinya. Prosesnya masih panjang dan belum final”, kata Rijanto, Minggu (22/04/2018).

Rijanto menambahkan, reboisasi tersebut nantinya dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan diperkirakan akan berjalan selama lima tahun. Reboisasi tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 3 miliar dari APBD.

“Sesuai informasi yang kami terima proyek akan dilanjutkan tahun ini atau mulai 2019 mendatang. Namun kita masih harus menunggu kepastian dari pusat”, imbuhnya.

Lebih lanjut Bupati Blitar menampaikan, bahwa Kabupaten Blitar sebenarnya merupakan wilayah pertama launching pembangunan jalur lintas selatan ini. Pada tahun 2004, saat Megawati sebagai Presiden RI meresmikan secara langsung pembukaan pembangunan jalur tersebut di Kecamatan Wates. Namun hingga kini proyek JLS belum juga selesai. Bahkan dari total 22 jembatan yang harus dibangun, saat ini baru enam yang sudah selesai.

“Kita sangat berharap, pembangunan JLS di Blitar segera terlaksana. Karena dengan adanya jalan itu, otomatis akan memunculkan multi player sektor. Seperti pariwisata , pertambangan, perikanan dan perindustrian”, pungkas Bupati Blitar. (jar/yan)

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi menanggapi hal ini mengaku kecewa. Proses pembangunan JLS di Kabupaten Blitar yang sampai saat ini belum ada kejelasan dari Pemerintah Pusat, kapan waktu dimulainya pelaksanaan pembangunan. Padahal menurutnya, JLS ini sangat dinantikan oleh masyarakat. Hal ini sangat disayangkan Komisi III DPRD Kabupaten Blitar. Padahal daerah lain sudah melaksanakan pembangunan JLS.

“Daerah lain kan sudah semuanya. Tinggal Kabupaten Blitar ini yang belum terealisasi. Kami sangat menyayangkan ketidak jelasan dari Pemerintah Pusat kapan akan dimulainya pembangunan ini”, kata Supriadi, Minggu (8/4/2018).

Lebih lanjut Supriadi menyampaikan, pembangunan awal yang sudah direncanakan dengan membangun sepanjang 10 kilometer mulai dari Pantai Serang sampai Tambakrejo pada awal tahun 2018 ini, hingga kini juga belum dilakukan. Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Blitar, agar kejelasan waktu pembangunan JLS ini bisa segera direalisasikan.

“Kita akan mengundang Dinas PUPR untuk membahas masalah ini. Tentu kita akan menanyakan kendala apa yang masih dialami hingga pembangunan JLS belum bisa dilakukan. Karewna tentunya Dinas PUPR yang berkoordinasi terkait pembangunan JLS ini kan tahu”, pungkas Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Nanang Adi mengatakan, pemerintah pusat sebelumnya berencana melakukan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) sepanjang 10 kilometer, mulai dari pantai Serang sampai pantai Tambakrejo. Sebenarnya rencana pembangunan tersebut, sempat akan dilaksanakan pada akhir tahun 2017 kemarin, sebelum akhirnya ditunda pada tahun 2018 ini. Namun sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi sama sekali dari pemerintah pusat kapan pembangunan JLS akan dimulai.

“Sebenarnya sesuai rencana awal memang tahun ini akan dibangun JLS sepanjang 10 kilometer, mulai dari pantai Serang sampai pantai Tambakrejo. Namun sampai saat ini justru belum ada kejelasan apapun”, kata Nanang Adi.

Padahal menurut Nanang, untuk saat ini pembebasan lahan di sepanjang Jalur Lintas Selatan sepanjang 64 kilometer, mulai dari perbatasan Malang sampai pantai Serang, serta mulai dari pantai Serang hingga perbatasan Tulungagung sudah selesai dilakukan.

Rencananya pembangunan Jalur Lintas Selatan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan anggaran dari pemerintah pusat, karena JLS merupakan proyek pembangunan pemerintah pusat. Pembangunan JLS ini diperkirakan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 1 triliun. (jar/nay)